<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Debat-Cawapres-2024-Dery-Ridwansah-1JPG-2440166306.jpg" alt="Calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin iskandar, bersama Calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan Calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD fo" width="100%">
<figcaption>Calon presiden-wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin iskandar, bersama Calon presiden-wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan Calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD fo</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi pelaksanaan debat cawapres pada Jumat (22/12) lalu. Dari dua kali debat Pilpres 2024 yang telah dihelat, KPU menilai secara keseluruhan berjalan dengan baik. Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari mengatakan, debat berjalan dengan baik dan penuh suasana kekeluargaan antarcalon. Begitu juga antara tim dan pendukung pasangan calon terjalin keakraban. Terkait format debat, menurut Hasyim, pihaknya akan tetap mempertahankan format yang sudah berjalan. Mulai penyampaian visi-misi, pertanyaan, tanya-jawab, hingga pernyataan penutup. Segmentasi juga masih sama dengan debat sebelumnya. &rdquo;Tampaknya akan kami pertahankan karena sejak awal memang disepakati demikian, termasuk durasi waktunya,&rdquo; tuturnya. Setelah ini, KPU akan menggelar rapat evaluasi dengan mengundang perwakilan semua paslon. Mereka bakal menyampaikan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan debat ketiga. KPU akan mendengar dan membahas semua masukan dari perwakilan paslon. &rdquo;Kami masih menunggu evaluasi nanti,&rdquo; ucapnya. Terkait aturan diperbolehkannya membawa catatan di panggung debat, Hasyim mengatakan, pihaknya juga akan menunggu rapat evaluasi. Setiap tim sukses tentu akan menyampaikan masukan terkait kertas catatan. Jadi, KPU belum bisa mengambil kesimpulan karena itu sangat berkaitan dengan paslon. Soal pelaksanaan debat ketiga, Hasyim menyatakan, pihaknya sudah menentukan grup televisi yang akan menjadi penyelenggara. Setelah ini, bakal ada pembahasan lebih lanjut terkait tempat debat ketiga yang akan diikuti para capres. &rdquo;Akan kami bicarakan setelah dilakukan evaluasi debat kedua,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti teknis debat kedua. Politikus PDIP itu mengatakan, KPU harus tegas dalam mengatur teknis debat. Misalnya, ketika kandidat berada di panggung. Calon harus statis di panggung dan tidak boleh bergerak ke kanan, kiri, atau maju. &rdquo;Tidak boleh intervensi panggung, ke kiri, kanan, atau maju,&rdquo; katanya saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Jalan Cemara, Menteng, kemarin (23/12). Jika calon dibiarkan melakukan intervensi panggung, lanjut dia, pada debat berikutnya akan terjadi gegeran. Untuk itulah, KPU harus tegas dan meminta calon menaati aturan. Menurut liaison officer (LO) yang mengikuti rapat di KPU, calon tidak boleh mengintervensi panggung. Karena itu, calon dari nomor urut 3 menaati aturan hasil rapat dengan KPU tersebut. Selain itu, KPU harus tegas dalam tema debat. Para kandidat diminta mematuhi tema yang sudah ditetapkan sehingga tidak mengajukan pertanyaan di luar tema. Misalnya, soal carbon capture storage yang masuk tema debat berikutnya. Dengan demikian, tidak relevan ditanyakan dalam debat kedua. Begitu juga pertanyaan yang dinilai menjebak dengan menggunakan singkatan. Aria mengatakan bahwa debat itu menjawab substansi, bukan menjawab singkatan. &rdquo;Debat itu menjawab substansi, bukan mengisi TTS. Jadi, harus ada ketegasan dari KPU dan moderator,&rdquo; beber anggota DPR dari Fraksi PDIP itu. Senada, Ketua Timnas Anies-Muhaimin Muhammad Syaugi menyayangkan pertanyaan menjebak yang disampaikan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Gibran melontarkan pertanyaan berisi singkatan SGIE yang memiliki kepanjangan state of the global Islamic economy. Menurut Syaugi, pertanyaan dengan singkatan seharusnya dihindari dan tidak perlu dilakukan lagi dalam arena debat. Dia berharap ke depan hal seperti itu bisa diperbaiki dan tidak terulang. &rdquo;Sehingga debat ini betul-betul menunjukkan kelas calon presiden dan wakil presiden,&rdquo; ungkap mantan kepala Basarnas itu. Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, menilai Gibran tampil baik dalam debat kedua. Menurut dia, debat yang diikuti para cawapres sudah berjalan dengan baik sehingga perlu diteruskan. Calon nomor urut 2, kata Dahnil, juga sudah menaati aturan yang ditetapkan KPU dalam debat. Ke depan, kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu, Prabowo dan Gibran akan tetap tampil dalam debat dengan gaya otentik masing-masing. Keduanya memiliki ciri khas dan karakter sendiri-sendiri. &rdquo;Pak Prabowo punya gaya, Mas Gibran pun demikian,&rdquo; terang politikus kelahiran Aceh itu. (lum/c19/fal)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi pelaksanaan debat cawapres pada Jumat (22/12) lalu. KPU menilai berjalan secara baik.

Setelah Evaluasi, KPU Pastikan Format Debat Capres Tidak Berubah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-KPU-RI-Idham-Holik-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi" width="100%">
<figcaption>Anggota KPU RI Idham Holik (tengah) bersama para anggota KPU RI saat memberikan keterangan persnya, di kantor KPU RI, Jakarta, Senin (1/8/2022). Dalam keterangan persnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan dokumen pendaftaran dari enam partai politi</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik format debat calon presiden dan calon wakil presiden belum juga tuntas hingga kemarin (4/12). Padahal, debat perdana tinggal seminggu lagi, yakni 12 Desember 2023. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya masih akan berdiskusi dengan tim kampanye semua pasangan calon. Koordinasi tersebut juga dilakukan untuk finalisasi format debat. Idham mengatakan, dalam rapat nanti tim kampanye semua paslon dipersilakan berpendapat. Namun, keputusan terakhir tetap di KPU. &rsquo;&rsquo;Nanti keputusannya diambil KPU secara mandiri,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Soal kapan rapat koordinasi dilakukan, pria asal Karawang itu belum bisa membeberkan. Yang jelas, sebelum debat digelar. Meski waktu tersisa hanya sepekan, Idham menilai tidak menjadi persoalan. &rsquo;&rsquo;Delapan hari kan masih ada rentang waktu yang cukup,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Selain format debat, lanjut Idham, rapat koordinasi dibutuhkan untuk memfinalisasi aspek lain. Misalnya, penetapan moderator, urutan debat capres dan debat cawapres, hingga teknis lainnya. Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa Timnas Amin tidak pernah mengusulkan perubahan format debat capres-cawapres. Urusan debat, pasangan Amin menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU. &rdquo;Saya dan Mas Anies tidak pernah usul (perubahan format debat cawapres),&rdquo; kata Muhaimin kemarin. Ketua umum PKB yang akrab disapa Gus Muhaimin itu memastikan, pasangan Amin akan mengikuti seluruh aturan debat yang dibuat KPU. &rdquo;Itu semua kami serahkan ke KPU dan kami tunggu, apa pun kemauan KPU kami ikuti,&rdquo; ujar Muhaimin. Kapten Timnas Pemenangan Amin M. Syaugi Alaydrus menambahkan, pihaknya sama sekali tak pernah mengusulkan peniadaan debat cawapres. Sebaliknya, Timnas Amin meminta kepada KPU untuk tetap mengadakan debat khusus cawapres. Dia menegaskan, jika ada pihak yang mengusulkan peniadaan debat cawapres, dipastikan usulan tersebut bukan berasal dari pasangan Amin. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait tudingan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo. Sebelumnya, Agus sempat membeberkan bahwa Jokowi meminta kasus e-KTP yang menersangkakan Setya Novanto untuk dihentikan. Agus yang menjabat periode 2015&ndash;2019 juga menyebut Jokowi membentaknya karena marah. Di hadapan media, Jokowi menampik jika meminta kasus dihentikan. &rsquo;&rsquo;Coba dilihat di berita tahun 2017 pada bulan November, saya sampaikan saat itu Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada,&rdquo; katanya. Jokowi juga menyatakan bahwa proses hukum berjalan dengan semestinya. Di akhir perjalanan kasus, Setya Novanto divonis 15 tahun kurungan. &rsquo;&rsquo;Buktinya, proses hukuman berjalan. Pak Setya Novanto sudah divonis dengan hukuman 15 tahun,&rdquo; ungkapnya. (far/tyo/lyn/c7/oni)

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, pihaknya masih akan berdiskusi dengan tim kampanye semua pasangan calon.

Format Debat Pilpres Masih Jadi Polemik, Paslon Boleh Beri Masukan, Keputusan Tetap di KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Ganjar-Pranowo-dan-Mahfud-MD-Dery-RidwansahJPG-1156682785.jpg" alt="Calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di kompleks Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 di kompleks Kantor KPU, Jakarta, Senin (27/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) terus memantik perdebatan di publik. Untuk menghentikan polemik sekaligus menghindari kecurigaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta mengembalikan format sesuai bunyi undang-undang (UU). Seperti diketahui, KPU melakukan inovasi dalam mekanisme debat pilpres. Pada setiap debat capres maupun cawapres, pasangan calon tampil bersama. Hanya, proporsi bicara disesuaikan dengan agenda. Jika debat capres, capres yang dominan. Sebaliknya, saat debat cawapres, cawapres yang dominan. Padahal, saat Pilpres 2019 lalu, ada sesi debat khusus cawapres tanpa didampingi capres. Pengajar hukum tata negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menyatakan, Pasal 277 UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur secara jelas bahwa debat digelar 5 kali. Terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Karena itu, dari sisi hukum, ketentuan tersebut yang harus dipakai sebagai pedoman. &rdquo;Ketika debat capres haruslah debat antarcapres, sedangkan ketika debat cawapres haruslah debat antarcawapres saja,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. Jika momen debat capres diikuti cawapres ataupun sebaliknya, pemisahan debat menjadi tidak sejalan dengan UU 7/2017. &rdquo;Kalau melibatkan pasangan saat sesi debat, ya tidak sesuai pastinya,&rdquo; imbuh dia. Karena itu, Titi menyarankan agar KPU kembali ke aturan UU. Agar tidak ada spekulasi atau kontroversi yang bisa memantik prasangka publik pada integritas penyelenggara. Kalaupun ada inovasi untuk menunjukkan kekompakan atau konsep dwitunggal, Titi menyarankan tidak pada substansi. Misalnya, mereka tampil bersama hanya saat penyampaian visi misi awal di setiap sektor. &rdquo;Namun, ketika masuk sesi debat, haruslah debat sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang,&rdquo; terangnya. Kesan kekompakan juga bisa ditunjukkan dengan sebatas kehadiran semua paslon di lokasi. Titi juga mengingatkan KPU bahwa kondisi psikologis pada Pemilu 2024 berbeda. Hal itu tak terlepas dari polemik pencalonan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang prosesnya mendapat sorotan. Sehingga setiap kebijakan pasti akan dikait-kaitkan. Karena itu, KPU harus cermat dalam menggulirkan wacana ataupun kebijakan. &rdquo;Makanya, KPU harus hati-hati karena segala sesuatu rentan jadi polemik,&rdquo; tuturnya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyampaikan hal senada. Dia menyarankan agar KPU kembali ke formula awal sesuai UU. Sehingga tidak memancing polemik dan spekulasi liar. Lagi pula, lanjut dia, inovasi KPU tersebut justru memperumit aspek teknis. Ray mencontohkan, yang digelar debat cawapres, tapi di sisi lain capres diberi ruang dengan porsi lebih sedikit. Menghitung pembagiannya saja merumitkan. &rdquo;Dengan dibuat penyertaan (pasangannya, Red) harus diatur lagi,&rdquo; ujarnya. Aspek teknis yang rumit bisa berdampak pada ketidakefektifan debat itu sendiri. Kemudian, dari aspek realitas politik hari ini, dari tiga kubu yang bertanding, dua di antaranya sudah menolak formula itu. Sehingga tidak masuk akal untuk diterapkan. &rdquo;Atas dasar apa diterapkan kalau dua kandidat menolak?&rdquo; tegasnya. Ray juga mengkritik pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy&rsquo;ari yang menggulirkan wacana tersebut saat pembicaraan belum tuntas. Semestinya tuntaskan dulu pembahasan bersama perwakilan paslon sebelum disampaikan ke publik. &rdquo;Bilang formatnya begini, kenyataannya belum (selesai) dibicarakan,&rdquo; cetusnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013355134/tanggapi-kpu-tak-ada-debat-cawapres-ganjar-ada-atau-tidak-saya-siap">Tanggapi KPU Tak Ada Debat Cawapres, Ganjar: Ada Atau Tidak, Saya Siap</a> Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, rencana format baru debat masih digodok. Dalam waktu dekat akan kembali dibahas dengan perwakilan paslon. &rdquo;Dalam rapat mendatang, hal ini akan dimatangkan semuanya. Rapat akan dipimpin langsung oleh ketua KPU sebagaimana rapat sebelumnya,&rdquo; ujarnya kemarin. Soal waktunya, Idham belum bisa membeberkan. &rdquo;Nanti rekan-rekan media akan diinformasikan,&rdquo; tuturnya. Idham sendiri masih berkeyakinan bahwa format baru debat tidak melanggar UU. Sebab, debat capres dan debat cawapres tetap digelar. Bedanya, pasangan mendampingi dengan porsi bicara yang terbatas sebagai perwujudan dwitunggal. Sementara itu, wacana format baru debat pilpres menyudutkan nama cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Selama ini Gibran dicitrakan sebagai sosok yang menghindari kegiatan debat gagasan. Namun, saat dikonfirmasi di sela-sela kegiatan kampanye kemarin di Jakarta, Gibran menepis. Dia menegaskan, aturan berlaku untuk semua sehingga tidak ada yang diuntungkan. &rdquo;Sama aja, sama aja, nggak ada yang menguntungkan siapa-siapa,&rdquo; ujarnya. Bagi Gibran sendiri, apa pun format yang disepakati, tidak ada masalah. Dia mengaku akan mengikuti debat sesuai aturan yang disusun KPU. &rdquo;Saya juga nggak tahu update-nya di sana seperti apa. Kita ngikut aja kok ya,&rdquo; imbuhnya. Wali kota Solo itu menambahkan, pihaknya sudah siap mengikuti debat. Sejauh ini persiapan sudah dilakukan, termasuk dengan mendengarkan masukan dari para ahli. Kubu Prabowo-Anies Saling Tuding Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo menyebutkan, capres dan cawapres hadir di setiap sesi merupakan usulan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin). Pendapat itu dia sampaikan berdasar catatan timnya saat menghadiri rapat di kantor KPU pada 29 November 2023. Dalam kesempatan tersebut, tim Amin yang mendapat kesempatan memberi masukan lebih dulu menyampaikan ide itu. &rdquo;Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: &rsquo;agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU&rsquo;,&rdquo; ujarnya kemarin. Berangkat dari ide tersebut, perwakilan tim Prabowo-Gibran yang menyampaikan masukan setelahnya memberikan tanggapan. &rdquo;Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Pak Burhan menyampaikan beberapa masukan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, Dradjat menegaskan, wacana soal perubahan format debat bukan berdasar intervensi Presiden Jokowi maupun pihak Prabowo-Gibran. Ide itu muncul dari pembicaraan rapat. &rdquo;Paslon kami Pak Prabowo dan Mas Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, Co-Captain Timnas Amin Nihayatul Wafiroh memiliki versi berbeda. Dia menceritakan kembali perihal diskusi awal mengenai format debat capres-cawapres yang digelar KPU pada 29 November lalu. Nihayatul yang mewakili Timnas Amin dalam diskusi itu menyebutkan, awalnya tim pasangan Prabowo-Gibran mengusulkan agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi. Format tersebut hanya berisi tanya jawab paslon dengan moderator dan panelis tanpa ada sanggahan antarpaslon. Menurut tim Prabowo-Gibran, debat dengan model saling menanggapi antarpaslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi-misi masing-masing paslon. &rdquo;Di kesempatan itu kami dengan tegas menolak,&rdquo; kata Nihayatul. Dalam pertemuan diskusi tersebut, Nihayatul mengakui bahwa pihaknya yang mengusulkan agar pasangan capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun bukan menghilangkan debat antarcawapres. &rdquo;Dalam pemikiran kami, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres yang tengah berdebat,&rdquo; ungkapnya. Nihayatul menjelaskan, yang dimaksud capres hadir dalam debat cawapres itu adalah hadir berpasangan lengkap. (far/tyo/c9/oni)

Rencana mengubah format debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) terus memantik perdebatan di publik.

Soal Debat Capres-Cawapres, KPU Diminta Kembali pada Norma UU Pemilihan Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/JKT_Anies-Berikan-Isi-Seminar-Wawasan-Kebangsaan_Salman-Toyibi5-3113265920.jpg" alt="Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sebelum memasuki ruang forum Mubes IX PGPI di Jakarta, Kamis (30/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan sebelum memasuki ruang forum Mubes IX PGPI di Jakarta, Kamis (30/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta agar format debat untuk cawapres tetap diadakan seperti sedia kala. Ia menyebut bahwa cawapres masing-masing pasangan mesti ditunjukkan ke publik kapasitasnya, bukan malah disembunyikan. KPU telah menetapkan jadwal dan tema debat capres-cawapres untuk tahapan Pilpres 2024 yang akan digelar sebanyak 5 kali. Debat capres-cawapres Pilpres 20234 tidak digelar terpisah, tapi bersama-sama. "Ini adalah soal menghormati rakyat Indonesia, rakyat Indonesia itu harus dihormati. Cara menghormatinya bagaimana? Dengan menunjukkan calon presidennya, dengan menunjukkan calon wakil presidennya, jangan disembunyikan," kata Anies kepada wartawan, Sabtu (2/12) kemarin. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa cawapres pun perlu ditunjukkan kapasitasnya, salah satunya adalah dengan memberikan porsi dalam tahapan debat yang digelar secara umum oleh KPU. "Supaya rakyat Indonesia bisa melihat dari dekat setiap calon," ungkapnya. Pada cawapresnya sendiri, Anies mengaku bangga dan siap untuk menunjukkannya pada rakyat Indonesia. "Enggak ada yang perlu disembunyikan dari Gus Imin. Jadi Gus Imin ini rekam jejaknya di dalam politik panjang, kiprahnya aktivis sejak muda, pernah menjadi pimpinan DPR termuda, pernah di kabinet usia muda," bebernya. "Jadi ini adalah seorang contoh bagaimana rekam jejaknya harus diketahui oleh publik, jadi saya berpandangan perlu ada forum untuk calon presiden yang rakyat bisa memperbandingkan. Lalu perlu ada forum untuk calon wakil presiden, biar rakyat juga memperbandingkan, dan itu cara memberikan penghormatan kepada rakyat. Karena rakyat lah pemegang kekuasaan, biarkan rakyat mengetahui secara lengkap detail," pungkas Anies.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meminta agar format debat untuk cawapres tetap diadakan seperti sedia kala.

Soal Format Debat, Anies Minta untuk Cawapres Tetap Diadakan dan Jangan Disembunyikan

format debat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#format debat

Berita Terkini

Setelah Evaluasi, KPU Pastikan Format Debat Capres Tidak Berubah

Format Debat Pilpres Masih Jadi Polemik, Paslon Boleh Beri Masukan, Keputusan Tetap di KPU

Soal Debat Capres-Cawapres, KPU Diminta Kembali pada Norma UU Pemilihan Umum

Soal Format Debat, Anies Minta untuk Cawapres Tetap Diadakan dan Jangan Disembunyikan

Download Aplikasi JawaPos.com