<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/iliustrasi-pppk-2078096154.jpg" alt="Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. pembukaan pendaftaran PPPK 2024 oleh BKN. (Ainur Ochiem/Radar Bojonegoro)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Nasib honorer khususnya tenaga kependidikan (tendik), akhirnya menemui titik terang usai dikeluarkannya buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah dari Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dalam buku panduan kerja tersebut, kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2024 ini tak hanya akan diisi oleh tenaga guru saja, tetapi juga akan diisi oleh pegawai sekolah yang termasuk ke dalam tendik lainnya. Beberapa pegawai sekolah yang masuk kedalam tendik yang dikabarkan bakal mendapat bagian kuota PPPK di antaranya, operator sekolah, pustakawan, tata usaha (TU), Satuan Keamanan (satpam) sekolah hingga penjaga sekolah. Dilansir dari Radar Bojonegoro (JawaPos Grup), pada Minggu (21/1), hal tersebut juga turut disambut baik oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana menyampaikan, tendik di lingkungan Pemkab Bojonegoro, berpeluang masuk dalam formasi Teknis PPPK 2024. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan yang dikabarkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek. Ketetapan baru ini, menurut Aan baru diterapkan pada tahun 2024 ini. &lsquo;&rsquo;Benar, mulai tahun ini ada formasi yang mengakomodir tenaga kependidikan,&rdquo; terang Aan, Radar Bojonegoro (JawaPos Grup), pada Minggu (21/1). Lebih lanjut, Aan menjelaskan, berdasarkan buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah dari Kemdikbudristek tersebut, bahwa operator sekolah hingga penjaga sekolah termasuk sebagai tenaga kependidikan atau tendik. Menurutnya, hal tersebut tentu disambut oleh ribuan pegawai tidak tetap (PTT) atau honorer, khususnya yang ada di Kebupaten Bojonegoro. Sebab, selama ini PTT termasuk tendik belum tersentuh kuota PPPK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013792328/kabar-gembira-seleksi-cpns-dan-pppk-tahun-2024-bisa-dibuka-sampai-tiga-kali-total-23-juta-formasi">Kabar Gembira! Seleksi CPNS dan PPPK tahun 2024 Bisa Dibuka Sampai Tiga kali, Total 2,3 Juta Formasi</a> Bahkan, hal ini juga menjadi secercah harapan bagi para tenaga honorer K-2 yang diketahui tak bisa mengikuti seleksi PPPK pada tahun sebelumnya, dikarenakan terkendala oleh ijazah dan tidak memiliki biaya untuk bersekolah lagi. Disisi lain, Ketua Forum Honorer K-2 Bojonegoro Arif Ida Rifai menyebut para tendik honorer di Bojonegoro rata-rata sudah mengabdi hingga puluhan tahun. &lsquo;&rsquo;Selain itu, tendik ini sudah mengabdi lama, rerata sudah 15 bahkan lebih dari 20 tahun,&rdquo; ungkap Arif. Dengan dikeluarkannya buku panduan kerja tenaga administrasi sekolah dari Kemendikbudristek terbaru itu, diharapkan para tenaga honorer di Bojonegoro termasuk tendik dapat terkaver kuota PPPK pada tahun ini. Apalagi, sudah ada sinyal dari pusat, dan data pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Bojonegoro pun sudah tercatat. Menurutnya, sudah begitu banyak kendala yang telah dialami oleh para tenaga pendidik dan honorer K-2 selama ini. Sehingga, kesejahteraannya pun patut diperhatikan.

Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana menyampaikan, tendik di lingkungan Pemkab Bojonegoro, berpeluang masuk dalam formasi Teknis PPPK 2024.

Kabar Baik! Tak Hanya Guru, TU hingga Penjaga Sekolah Juga Bakal Dijatah PPPK pada 2024 Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/IMG-20230926-WA0020-2412903952.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas." width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan formasi seleksi CASN 2024 dengan total 2,3 juta formasi. Pertanyaannya, apa saja fokus atau formasi paling dibutuhkan pada seleksi CASN 2024? Pengumuman formasi CASN 2024 tersebut disampaikan Presiden Joko Widowo pada Jumat 5 Januari 2024 malam.&nbsp;Disampaikan, formasi CASN 2024 tersebut terdiri dari seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024. Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah membutuhkan para pembelajar muda yang terampil.&nbsp;Mereka yang dibutuhkan berasal dari berbagai disiplin ilmu. Dalam seleksi CASN 2024 ini, pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan baru atau fresh graduate yang lebih luas. "Dengan membuka formasi CPNS 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000," ungkap Jokowi seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Grup). Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau UU ASN 2023. Kkhusus untuk seleksi PPPK 2024, pemerintah membuka peluang yang sangat luas bagi honorer status P dan TL. "Di mana tahun ini dilakukan rekruitmen sebanyak 1,6 juta formasi yang belum diangkat sebagai PPPK," kata dia. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, formasi untuk PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dialokasikan untuk guru dan dosen.&nbsp;Juga untuk tenaga kesejatan serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan instansi. Degan demikian, total formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2024 dan seleksi PPPK 2024 mencapai 2,3 juta formasi. Persiapan Seleksi CASN 2024 Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas memerinci formasi CPNS 2024 sebanyak 690.822, sedangkan PPPK sebanyak 1.611.727 formasi. Dengan demikian kata Menteri Anas, total formasi CPNS 2024 dan PPPK 2024 sebanyak 2.302.543 formasi. Menindaklanjuti pengumuan Presiden Joko Widodo, KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bergerak cepat membahas pelaksanaan seleksi CASN 2024. Hal itu dilakukan dalam pembahasan dalam rapat teknis untuk mendetilkan pengadaan ASN tahun ini pada Sabtu (6/1). Hasilnya, akan digelar pertemuan dengan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk pengelola kepegawaian seluruh Indonesa pada pekan ini.&nbsp;"Kita dorong instansi pemerintah, pusat maupun daerah, memanfaatkan alokasi formasi secara baik agar reformasi birokrasi berdampak bisa benar-benar terwujud secara optimal," ujar MenPAN-RB Abullah Azwar Anas. Selain itu, Kementerian PANRB juga akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait pembiayaan secara efisien dan efektif. Kemudian, KemenPAN-RB akan menetapkan semua detail teknis rekrutmen ASN secara nasional untuk tahun 2024. Formasi Paling Dibutuhkan pada Seleksi CASN 2024 Anas menguraikan tahun ini pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi. Baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya. Formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II atau eks THK-2. Hal itu sebagaimana diamanatkan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023. "Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK," jelas Anas. Sementara alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Sedangkan perekrutan talenta digital diharapkan dapat mendorong birokrasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif melayani dan efisien. Talenta-talenta baru ini selain agar berdampak dan mengakselerasi ekonomi nasional, juga agar akuntabilitas birokrasi semakin bagus. "Talenta digital dan formasi baru kita dorong agar dapat memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," ungkap Anas. MenPAN-RB Abullah Azwar Anas juga menegaskan seleksi CASN 2024 dilaksanakan berdasarkan sejumlah prinsip, antara lain: <ul> <li>Prinsip kompetitif</li> <li>Prinsip adil</li> <li>Prinsip objektif</li> <li>Prinsip transparan</li> <li>Prinsip bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> <li>Tidak dipungut biaya alias gratis</li> </ul> Seleksi CASN 2024 dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga pengadaan ASN 2024 bisa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sementara seleksi kompetensi dilakukan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition). Dengan demikian, potensi kecurangan pun bisa ditekan semaksimal mungkin. Nantinya, hasil nilai seleksi juga bisa diakses publik secara real time, termasuk live score-nya yang bisa diakses melalui kanal Youtube. &nbsp; Berikut ini 4 fokus seleksi CASN 2024: <ul> <li class="class-paragraph">Tenaga guru dan tenaga kesehatan</li> <li class="class-paragraph">Seoptimal mungkin menyelesaikan permasalah tenaga non-ASN di isntansi pemerintah</li> <li class="class-paragraph">Merekrut talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui seleksi CPNS 2024</li> <li class="class-paragraph">Mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital dengan mengutamakan talenta digital</li> </ul> Itulah informasi bocoran dari MenPAN-RB dan BKN formasi paling dibutuhkan di seleksi CASN 2024, fresh graduate dan honorer siapkan dokumen sekarang. Semoga artikel ini bermanfaat.

MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas memerinci formasi CPNS 2024 sebanyak 690.822, sedangkan PPPK sebanyak 1.611.727 formasi.

Informasi MenPAN-RB dan BKN Formasi Paling Dibutuhkan di Seleksi CASN 2024, Golongan Ini Siapkan Dokumen Sekarang!

formasi pppk 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formasi pppk 2024

Berita Terkini

Kabar Baik! Tak Hanya Guru, TU hingga Penjaga Sekolah Juga Bakal Dijatah PPPK pada 2024 Ini

Informasi MenPAN-RB dan BKN Formasi Paling Dibutuhkan di Seleksi CASN 2024, Golongan Ini Siapkan Dokumen Sekarang!

Download Aplikasi JawaPos.com