<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/65-instansi-pusat-umumkan-hasil-akhir-cpns_m_.jpg" alt="ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI CPNS. Hingga Senin (14/1), tercatat sebanyak 65 dari total 74 kementerian/lembaga sudah mengumumkan hasil akhir CPNS 2018.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 segera dibuka. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berupaya mengejar target pengangkatan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini jumlah kebutuhan formasi yang dibuka mencapai 419.146 kuota. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyebutkan, pelaksanaan seleksi guru ASN PPPK merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Pada 2024, presiden menetapkan kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta. &rdquo;Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah 419.146 guru ASN PPPK. Sehingga target 1 juta guru insya Allah dapat terpenuhi,&rdquo; ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan Kemen PAN-RB di Jakarta kemarin (14/3). Pihaknya senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Salah satunya melalui seleksi guru ASN PPPK. Karena itu, kebijakan tersebut akan terus digulirkan tahun ini. Sebagai informasi, sampai 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK. Selain kebutuhan guru, Nadiem menyampaikan kebutuhan usulan formasi PPPK untuk tenaga administrasi sekolah dan pengawas sekolah. Tahun ini terdapat 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda yang dapat dipenuhi melalui ASN PPPK. Sebagai informasi, angka 419.146 kuota merupakan kebutuhan guru yang dibuka pemerintah pusat. Pemenuhannya masih bergantung pengajuan formasi dari pemerintah daerah (pemda). Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, pemda kerap mengajukan jumlah formasi jauh di bawah kebutuhan di daerah dan alokasi dari pemerintah pusat. Tahun lalu, dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN), formasi untuk guru PPPK hanya berkisar 296.059. Kemudian, pada 2022 sekitar 319.716 formasi. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, pada seleksi CASN 2024 akan ada porsi yang cukup besar bagi fresh graduate. Terutama yang memiliki kemampuan digital. Kemen PAN-RB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta. Dari jumlah tersebut, sudah ditetapkan formasi 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap. Kebutuhan ASN itu terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar fresh graduate dan PPPK untuk tenaga non-ASN dan eks THK II yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). &rdquo;Pada tahun ini, pemerintah membuka ruang untuk fresh graduate yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Karena tahun ini jumlah rekrutmen CPNS-nya relatif lebih besar dibandingkan sebelumnya,&rdquo; ungkapnya. Formasinya mencapai sekitar 600 ribu. Penempatannya pun tak terbatas sebagaimana tahun lalu seperti di kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, dan lain-lain. &rdquo;Ini adalah formasi fresh graduate yang paling besar dalam 10 tahun terakhir,&rdquo; imbuh Anas. ASN talenta digital dari kalangan fresh graduate memang jadi salah satu sasaran pada tahun ini lantaran mereka akan dibidik menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik. Termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Anas mengungkapkan, arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak dalam mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional. Mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, hingga perdagangan. &rdquo;Sehingga talenta digital yang akan direkrut bukan hanya pada sektor hilir seperti digital marketing, tetapi juga di sektor hulu, di lini produksi seperti pertanian dengan e-farming untuk melipatgandakan nilai tambah ekonomi lokal dan nasional,&rdquo; paparnya. Selain talenta digital, pemenuhan SDM di bidang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemenuhan SDM untuk IKN jadi prioritas di seleksi CASN tahun ini. Untuk SDM APIP, yang dapat direkrut instansi pemerintah antara lain auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (P2UPD). Sebab, hampir di seluruh daerah tengah kekurangan auditor. &rdquo;Karena itu, kami minta auditor dipersiapkan di formasi dengan baik,&rdquo; katanya. Untuk IKN, lanjut Anas, presiden meminta ada formasi yang dialokasikan. Dalam pengisian ASN di IKN, ada tiga skenario yang dibuat pemerintah. Yakni, bersumber dari pemindahan ASN kementerian/lembaga satuan kerja pusat. Lalu, formasi CPNS khusus IKN tahun 2024 dan kebijakan afirmatif khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN pemda di wilayah Kalimantan Timur. Nanti alokasi seleksi nasional ditentukan seusai alokasi ASN khusus dari wilayah Kalimantan Timur disiapkan. Itu sebagai upaya memberi keseimbangan bagi ASN lokal. (mia/c19/fal)

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 segera dibuka. Kemendikbudristek berupaya mengejar target pengangkatan 1 juta guru PPPK.

Seleksi CPNS 2024 Buka Formasi Guru PPPK 419.146 Orang, untuk Fresh Graduate 600 Ribu Formasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/AICE4.jpg" alt="Ilustrasi seorang guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar dalam ujicoba pembelajaran tatap muka Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seorang guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar dalam ujicoba pembelajaran tatap muka Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Niat pemerintah pusat untuk segera memenuhi kebutuhan guru aparatur sipil negara (ASN) sulit terpenuhi. Sebab, pemda yang mengajukan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru masih rendah.  Hingga kini, total usulan formasi guru ASN PPPK 2022 dari pemda yang telah diverifikasi/validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) baru sekitar 319 ribu.  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, jumlah tersebut hanya berkisar 41 persen dari total kebutuhan.  Dia menerangkan, kebutuhan guru untuk satuan pendidikan negeri sejatinya mencapai 2,4 juta. Angka tersebut termasuk kebutuhan guru agama. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, saat ini tersedia 1,3 juta guru ASN dan 319 ribu dari sumber individu lain seperti guru DPK, guru yang telah lulus passing grade seleksi ASN 2021, serta produksi PPG prajabatan. Dengan demikian, masih ada kekurangan guru ASN di sekolah negeri mencapai 781 ribu. ”Semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang,” katanya dalam keterangan resmi kemarin (27/9).  Sebagai contoh, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru. Lalu, Jawa Barat mengajukan 3.800 dari 26 ribu kebutuhan. Karena itu, dia mendorong pemda untuk memaksimalkan kuota formasi ASN PPPK di wilayah masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan guru di daerah bisa terpenuhi.  Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen menambahkan, semua seleksi ASN menggunakan standar mekanisme yang sama. Karena seleksi PPPK guru ini merupakan bagian dari sistem seleksi calon aparatur sipil negara (SSCASN), pendaftaran bisa dilakukan melalui sistem tersebut. ”Karena sistem seleksi guru ini tertutup, artinya yang diizinkan mendaftar adalah mereka yang sudah terdaftar di data dapodik dan data THK II-nya BKN yang tentu saja berprofesi guru,” paparnya.

Kebutuhan Guru PPPK Capai 781 Ribu, Pemda Hanya Ajukan 319 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sejumlah aturan tengah disempurnakan terkait seleksi tahun 2022.  Kemarin (14/4) Nadiem menjelaskan, pihaknya tengah memperjuangkan agar para guru yang sudah lulus ambang batas (passing grade) seleksi 2021 mendapat prioritas formasi pada tahun ini. Sehingga mereka tak perlu mengikuti tes lagi. Selain itu, pemerintah pusat juga sedang mengajukan untuk dapat terlibat dalam penetapan formasi guru PPPK. Dengan begitu, bisa meminimalkan isu terkait formasi di daerah. Diharapkan pula, melalui perhitungan dan penetapan dari pusat, proses perekrutan guru PPPK lebih efisien dan efektif.  ”Ini sedang kami lakukan dengan PAN-RB. Harapannya, ke depan isu formasi di daerah bisa didukung oleh pusat,” paparnya. Dengan sejumlah skenario tersebut, diharapkan dapat terjadi percepatan penuntasan pemenuhan kebutuhan satu juta guru ASN PPPK. Termasuk mencegah terjadinya lebih banyak pergeseran antarguru di sekolah induk karena guru honorer mereka lolos PPPK. Akibatnya, mereka harus pindah ke sekolah di bawah pemda.  Seperti diketahui, tahun ini pemerintah mengalokasikan 758.018 formasi guru PPPK. Dari jumlah tersebut, baru 131.239 formasi (17,3 persen) yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah. Hingga kini masih ada 191 pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi sama sekali untuk 2022.  Kemendikbudristek pun mengaku terus berkoordinasi dengan pemda terkait hal itu. Menanggapi isu penetapan formasi oleh pusat, anggota Komisi X DPR Putra Nababan mendesak komitmen tersebut segera direalisasikan. Termasuk prioritas formasi bagi guru yang telah lolos seleksi pada 2021.

Kaji Penetapan Formasi PPPK oleh Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Pelaksanaan-Vaksinasi-Untuk-Guru-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Guru menunjukan bukti vaksinasi di SMA Negeri 70, Jakarta, Rabu (24/2/2021). Para guru, dosen dan tenaga pendidik dijadwalkan akan menjalani vaksinasi Covid-19 mulai hari ini. Pelaksanaan vaksinasi khusus guru ini untuk mencegah Covid-19 dilingku</figcaption>
</figure><h3>Pertimbangkan Yang Lulus Passing Grade Tak Perlu Tes Lagi</h3> JawaPos.com – Kementerian <a href="https://www.jawapos.com/tag/pendidikan/">Pendidikan</a>, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemendikbudristek/">Kemendikbudristek</a>) kembali membuka lowongan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayang, dari 758.018 formasi yang dibuka, baru 131.239 formasi atau 17,3 persen yang diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda).  Kondisi itu, menurut Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) <a href="https://www.jawapos.com/tag/satriwan-salim/">Satriwan Salim</a>, disebabkan kekhawatiran pemda atas pembayaran gaji dan tunjangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/guru-pppk/">guru PPPK</a>. Meski, pemerintah pusat telah berkali-kali menyatakan bahwa pembayaran tersebut akan ditanggung sepenuhnya dari APBN lewat skema dana alokasi umum (DAU).  ”Kenyataannya, DAU daerah tidak bertambah. Wajar mereka belum mengajukan formasi. Karena kebutuhannya kan pasti tidak hanya untuk bayar gaji PPPK,” ujarnya kemarin (13/4).  Menurut dia, itu semakin memperlihatkan buruknya koordinasi antara pusat dan daerah. Karena itu, Satriwan meminta agar pusat memperbaiki kembali pola koordinasi dan memenuhi janjinya untuk menanggung pembiayaan gaji dan tunjangan PPPK.  Janji lain yang ditagih oleh para guru ialah rekrutmen 1 juta PPPK. Sebab, nyatanya tahun lalu hanya sekitar 293.860 guru yang dinyatakan lolos dan ada formasi.  Satriwan mengungkapkan, pada seleksi tahap I dan II terjadi banyak masalah. Misalnya, ada guru lolos tahap seleksi, tetapi tidak dapat formasi. Pihaknya mencatat, sebanyak 193.954 orang guru lolos passing grade, tetapi malah tidak ada formasi di daerahnya. ”Ini kan sangat mengecewakan. Ini zalim namanya. Udah lolos, tapi tetap nggak bisa ngajar,” keluhnya.  Satriwan pun mendesak Mendikbudristek menanggapi serius persoalan itu. Dia meminta agar mereka yang sudah lolos passing grade bisa langsung diterima ketika formasi tersedia di seleksi tahap selanjutnya. ”Jadi, tidak perlu tes lagi. Kan sudah lolos,” tegasnya.  Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril mengaku, pihaknya bersama panitia seleksi nasional (panselnas), Kemenkeu, dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemda soal <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekrutmen-pppk/">rekrutmen PPPK</a> guru. Saat ini, panselnas juga sedang menyusun draf mekanisme rekrutmen guru ASN PPPK 2022.  Dia meyakini, mekanisme baru bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada 2021. Dengan demikian, kasus yang sama tidak terjadi lagi pada 2022. ”Saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi PPPK untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh pemda sesegera mungkin,” ungkapnya.  Salah satu penyempurnaannya, lanjut Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022. Dengan begitu, total formasi lebih banyak, yakni 970.410. Aturan baru itu juga turut mempertimbangkan para guru yang telah lulus passing grade pada tahun lalu tetapi tidak ada formasi. Sehingga, nanti mereka pun tak perlu tes kembali.  Terkait dengan ketidakyakinan pemda dalam penganggaran gaji, Iwan menegaskan, Kemendikbudristek bersama Kemendagri dan Kemenkeu telah memberikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu No S-98/PK/2021 tertanggal 25 Juni 2021. Isinya menjelaskan perhitungan gaji guru PPPK dalam alokasi tahun anggaran 2021.  Untuk anggaran formasi tahun 2022, Kemenkeu telah mengeluarkan SE yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Isinya tentang perhitungan anggaran PPPK guru dalam alokasi dana alokasi umum (DAU) tahun anggaran 2022.

Kemendikbudristek Buka 758.018 Formasi Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-gaji-guru-honorer-naik-rp-700-ribu_m_230162.jpg" alt="Ilustrasi guru honorer. Guru honorer di Kalimantan Timur mendapatkan kenaikan gaji dan diikutkan sebagai peserta BPJS kelas 1." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru honorer. Guru honorer di Kalimantan Timur mendapatkan kenaikan gaji dan diikutkan sebagai peserta BPJS kelas 1.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer bertambah 10 ribu. Dari yang semula 513.393 menjadi 523.120 formasi dan masih akan terus divalidasi.  Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI secara daring, Rabu (24/3). "Sebelumnya, formasi ini ada 513 ribu, pemda kemudian ada perkembangan dari Papua dan Papua Barat sehingga saat ini formasi yang sudah kita verifikasi itu berjumlah 523 ribu formasi guru PPPK," ujar dia.  Sebelumnya, Provinsi Papua itu terdapat 21 pemerintah daerah (pemda) yang belum mengajukan formasi. Untuk saat ini, hanya tinggal tersisa 6 pemda.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/23/03/2021/guru-hononer-masa-kerja-5-tahun-lebih-seharusnya-langsung-lulus-pppk/">Guru Hononer Masa Kerja 5 Tahun Lebih Seharusnya Langsung Lulus PPPK</a>  "Kalau Papua Barat sebelumnya ada 8 pemda, sekarang tinggal 2 yang belum mengajukan, ini terus kita lakukan sosialisasi," tutur dia.  Selain pemda di Provinsi Papua dan Papua Barat, masih ada juga 19 pemda lainnya yang belum mengajukan formasi PPPK. Lalu, dari yang sudah mengajukan tapi kurang dari total 50 persen total kuota ada 165 daerah.  "Pemda yang belum mengajukan formasi ada 19 daerah di luar Papua dan Papua Barat yang belum mengajukan formasi PPPK dan 165 daerah mengusulkan kurang dari 50 persen kuota," imbuhnya.  Kata Iwan, ini merupakan langkah bersama pemerintah untuk memperbaiki tata kelola guru-guru di Indonesia. Semua guru honorer juga dapat melakukan seleksi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/46TphA-z8yI

Tambah 10 Ribu, Totalnya Baru Ada 523 Ribu Usulan Formasi Guru PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/pengumuman-seleksi-pppk-ditunda-ini-alasan-utamanya_m_.jpg" alt="Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seleksi PPPK. Pemerintah menunda pengumuman kelulusan PPPK. Penyebabnya lantaran baru ada 118 daerah yang kirim pernyataan kesanggupan APBD dari seluruhnya 360 instansi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini pemerintah membuka rekrutmen seleksi satu juta guru honorer dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Para guru honorer pun sangat antusias untuk menjalani hal ini.  Namun, dari total formasi 1 juta yang disediakan, hanya sekitar 500 ribu yang diusulkan pemerintah daerah (pemda). Salah satu alasan kuota tidak terpenuhi adalah karena pemda masih mengira pembayaran gaji serta tunjangan berasal dari kas daerah.  Hal ini diungkapkan salah satunya oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor, dia mengatakan belum ada kebijakan jelas mengenai itu. Hanya sebuah informasi saja tanpa kejelasan kebijakan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/10/03/2021/seleksi-pppk-dimulai-agustus-guru-honorer-sekolah-negeri-pertama/">Seleksi PPPK Dimulai Agustus, Guru Honorer Sekolah Negeri Pertama</a>  "Kami mendapat informasi melalui medsos dan sosialisasi Kemenkeu pada saat rakor Desember 2020 lalu, akan tetapi sampai saat ini kita belum mendapat informasi legal formal secara tegas dan jelas mengenai anggaran gaji guru PPPK," tegas dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI, Selasa (23/3).  Adapun, mulai tahun 2021 pemerintah pusat lah yang memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD.  “Mekanismenya setelah formasi guru ditetapkan masing-masing kabupaten daerah, kalau sudah diangkat P3K, dan teregistrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka pembayaran gajinya melalui APBD dan kami yang akan melakukan transfer umum,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu.  Untuk diketahui, PPPK juga merupakan salah satu bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dibukanya 1 juta formasi guru ini di karenakan adanya kekosongan guru di berbagai daerah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DkWBrXMx7jg

Masih Belum Jelas, Kebijakan Pembayaran Gaji Guru PPPK Dipertanyakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membeberkan angka pendaftaran daripada perekrutan guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di mana dari 1 juta formasi yang disediakan, saat ini jumlah pendaftar sebanyak 580 ribu.  Itu pun baru sekitar 400 kabupaten/kota yang menyerahkan data para pendaftar. Sementara, di Indonesia ada sekitar 514 kabupaten/kota.  "Dari 1 juta itu baru mendaftarkan 580.000 dari 400 kabupaten kota yang ada di Indonesia," terang Sekretaris Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikbud Nunuk Suryani Ngopi Seksi Dampak Rekrutmen 1 Juta Guru Pada Program Pembangunan SDM Unggul secara daring, Minggu (17/1).  Jadi pada Januari ini, pihaknya masih dalam tahap pembukaan pengajuan kuota. Harapannya, hingga akhir bulan nanti, kuota tersebut dapat terpenuhi.  "Kalau kita lihat linimasanya, Januari ini kita sudah mengecek kualifikasi dan membuka kepada daerah untuk mendaftarkan mengajukan kuota kepada KemenPAN-RB," terangnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/17/01/2021/kontrak-guru-pppk-diminta-minimal-5-tahun/">Kontrak Guru PPPK Diminta Minimal 5 Tahun</a>  Sementara itu, untuk Feburari nanti, pihaknya akan mulai menyediakan materi untuk dipelajari para pendaftar agar dapat lulus tes seleksi PPPK. Untuk diketahui, apabila gagal, para pendaftar sendiri dapat mengikuti tes PPPK sebanyak 3 kali. Jadi modul ini akan sangat membantu mereka.  "Februari nanti materi belajar bapak ibu guru yang akan mengikuti tes itu kami sediakan materi (pembelajaran online), agar jika tidak lulus ujian ke-1 dapat belajar lagi dan mengikuti ujian kedua dan seterusnya. Sampai sampai ada kesempatan 3 kali," tutupnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/GW8esy_KOb4

Dari Formasi 1 Juta Guru PPPK, Pengajuan Pendaftar Sudah 580 Ribu