<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-20-at-13.37.32.jpeg" alt="Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melakukan penerimaan calon aparatur sipil negara (ASN) untuk status pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2024. Jumlah formasi yang disiapkan mencapai 2.302.543. Baik untuk tenaga teknis, guru, dan kesehatan. Semua itu tersebar untuk instansi pemerintah daerah dan pusat. Salah satu usulan formasi dari pemerintah pusat yakni, Kementerian Agama (Kemenag) juga menyiapkan rekrutmen guru ASN tahun ini. Plt Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag M. Sidik Sisdianto mengatakan, baru saja menyampaikan usulan kebutuhan guru-guru di madrasah seluruh Indonesia. "Apakah itu nanti PNS atau PPPK, kami masih menunggu arahan," katanya di kantor Kemenag, Selasa (27/2). Dia menjelaskan, perhitungan yang paling baru sudah mempertimbangkan proses redistribusi guru di madrasah. Secara garis besar, kebutuhan guru baru yang diusulkan pada rekrutmen ASN 2024 sekitar 250 ribu orang. Jumlah tersebut merupakan total untuk semua mata pelajaran di madrasah. Baik itu mata pelajaran keagamaan maupun mata pelajaran umum. Tahun lalu, Kemenag membuka rekrutmen guru ASN sebanyak 2.296 orang. Untuk formasi guru, tahun lalu hanya dibuka pada jenis PPPK. Sementara kuota ASN untuk CPNS diperuntukkan bagi dosen sebanyak 68 orang. Selain itu juga ada formasi dosen PPPK sebanyak 68 orang.

Pemerintah melakukan penerimaan calon ASN untuk status PNS dan PPPK pada tahun 2024. Jumlahnya 2,3 juta formasi. Kemenag usulkan 250 ribu.

Pemerintah Rekrut CPNS dan PPPK Tahun 2024, Kemenag Usulkan 250 Ribu Formasi Guru Madrasah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/pns-2760597228.jpg" alt="Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD." width="100%">
<figcaption>Para Pelamar CPNS 2023 sedang mengikuti tes SKD.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Target penuntasan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 sepertinya masih jauh dari harapan. Pasalnya, masih banyak daerah yang pengajuan formasi untuk guru di bawah kebutuhan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik dari jalur calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) disertai dengan kualitas rekrutmennya menjadi prioritas Pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membuka kebijakan formasi khusus bagi pengadaan tenaga pendidikan dan kesehatan pada rekrutmen 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 berjumlah 2.302.543 formasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22, 45 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah. &rdquo;Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22,45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah,&rdquo; ujar Azwar Anas dalam keterangan resminya, Selasa (27/2). Detailnya, untuk kebutuhan ASN di instansi daerah sebesar 483.575 calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lowongan teknis dan 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara, untuk kebutuhan instansi pusat terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Begitu pula untuk PPPK, jumlah kebutuhannya mencapai 221.936 yang juga akan dibuka lowongannya untuk guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis. Menurut Anas, usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Per saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Dari jumlah ini, sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS. Sedangkan 467 instansi daerah sudah mengusulkan 155.151 usulan PPPK guru. Angka ini tentu jauh dari angka 419.146 kebutuhan yang dialokasikan oleh pusat. Karena jika ditotal, sejauh ini formasi guru yang diajukan pemda hanya 177.293 formasi. Separuhnya saja belum. "Kami menghimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah,&rdquo; tegasnya. Anas pun menekankan, pihaknya berkomitmen penuh dalam upaya pemenuhan guru. Sejak tahun 2021, KemenPANRB telah menetapkan formasi guru lebih dari 50 persen dari formasi nasional sebagai upaya pemenuhan satu juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hasilnya, tingkat keterisian formasi guru diklaim naik menjadi lebih dari 78 persen dari sebelumnya sekitar 58 persen. Di sisi lain, Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang targetnya rampung pada akhir tahun ini. &rdquo;Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN,&rdquo; sambungnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013726752/tips-dan-trik-lulus-seleksi-administrasi-cpns-dan-pppk-2024-persiapkan-6-hal-berikut-dengan-matang">Tips dan Trik Lulus Seleksi Administrasi CPNS dan PPPK 2024: Persiapkan 6 Hal Berikut dengan Matang</a> Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Aba Subagja menambahkan, pihaknya hingga saat ini masih membuka ruang lebih untuk usulan guru dari daerah. Khusus instansi daerah di regional 2 disebutnya masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga 2 Maret 2024. &rdquo;Dengan afirmasi ini, harapannya daerah bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target satu juta guru,&rdquo; tandasnya.

Target penuntasan 1 juta guru dengan status PPPK tahun 2024 sepertinya masih jauh dari harapan. Usulan guru dari daerah masih rendah.

Pemerintah Terima 2,3 Juta CPNS dan PPPK Tahun 2024, Usulan Formasi Guru dari Daerah Masih Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah daerah (pemda) akhirnya menambah formasi untuk rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Penambahan itu dilakukan usai rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akhir pekan lalu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengaku bersyukur atas inisiasi pemda mengajukan penambahan formasi guru untuk PPPK. Dari informasi sementara yang diperoleh Nunuk Suryani, pemda dari regional 1 dan 2 telah mengajukan penambahan formasi. Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu, Nunuk bersama pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pemda terkait pengajuan formasi ASN PPPK guru 2023. Pada rapat itu pemda yang terlibat antara lain Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT). &rdquo;Kan empat region. Belum tahu angka semuanya. Sedang direkap. Region 1 dan 2 ada penambahan, 3 dan 4 belum dihitung,&rdquo; ujar Nunuk ditemui usai acara peluncuran buku Mendobrak Mitos: 20 Kisah Inspiratif Pendidikan Vokasi, di Jakarta, Senin (26/6). Meski masih dihitung, Nunuk optimistis penambahan formasi itu cukup banyak. Minimal, dapat mengakomodir para guru yang masuk dalam kategori prioritas 1 (P-1). Guru kategori P-1 merupakan mereka yang sudah dinyatakan lolos passing grade (PG) pada seleksi CASN 2021, tetapi tak mendapat formasi. Sehingga, diminta menunggu di tahun depannya. Mirisnya, tahun lalu, mereka sempat dinyatakan mendapat penempatan tapi dibatalkan. Hingga saat ini, tercatat 62.465 orang guru P-1 yang masih belum mendapat formasi PPPK Guru. &rdquo;Kita ingin P1 terakomodasi semua,&rdquo; tegasnya. Hingga akhir pekan lalu, jumlah formasi PPPK guru yang diajukan pemda hanya mencapai 278.102 formasi. Padahal, tahun ini kebutuhan atau kuota yang dibuka pemerintah mencapai tiga kali lipatnya, yakni 601.174 formasi.

Pemerintah daerah (pemda) akhirnya menambah formasi untuk rekrutmen guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penerimaan Calon ASN, Pemda Tambah Formasi Guru untuk Jalur PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230124-WA0013_21.jpg" alt="​​​​​​​Gubernur Kepri Ansar Ahmad berdialog dengan salah seorang siswa SMAN di Tanjungpinang. Diskominfo Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>​​​​​​​Gubernur Kepri Ansar Ahmad berdialog dengan salah seorang siswa SMAN di Tanjungpinang. Diskominfo Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi Kepulauan Riau mengusulkan sebanyak 700 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi.  Sekretaris Dinas Pendidikan Kepri Darson mengatakan, formasi PPPK untuk guru yang diusulkan berdasar hasil analisis tim Dinas Pendidikan Kepri. Pada 2022, seleksi PPPK untuk guru dibuka untuk mengisi sekitar 600 formasi yang ditetapkan kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi berdasar usul Dinas Pendidikan Kepri.  ”Pada 2023, jumlah formasi yang dibuka sekitar 700. Guru-guru yang tidak lulus PPPK pada tahun sebelumnya, diprioritaskan untuk menjadi PPPK jika sesuai dengan formasi yang dibutuhkan,” kata Darson seperti dilansir dari Antara.  Dia menjelaskan, pemerintah membagi tiga kelompok prioritas dalam perekrutan PPPK. Yakni kelompok prioritas 1, yang terdiri atas guru yang lolos nilai ambang batas pada tahun sebelumnya, namun belum mendapat formasi. Kelompok prioritas 2 yakni guru honor pertama yang tidak termasuk dalam guru honor kedua pada kategori pelamar prioritas I. Sedangkan kelompok prioritas 3, guru yang sudah terdaftar di Dapodik dengan minimal masa mengajar 3 tahun.  Selain itu, pelamar umum, yaitu terdiri atas lulusan program profesi guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG di kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di data pokok pendidikan.  ”Sejak 2020, pemerintah membuka peluang bagi para guru honor untuk mengikuti seleksi PPPK,” kata Darson, mantan Kepala SMAN 4 Tanjungpinang itu.  Menurut Darson, Pemprov Kepri akan membuka seleksi penerimaan PPPK guru setelah mendapatkan persetujuan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset, dan teknologi. Pengumuman seleksi melalui situs resmi pemda.  Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PPPK adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasar perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan. PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mendapatkan gaji sesuai golongan dan masa kerja golongan.  Gaji PPPK bersumber dari APBN, sama seperti PNS. Tunjangan diperoleh PPPK seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lain.  ”Guru dengan status PPPK dapat menjadi kepala sekolah,” ucap Darson.

Dispendik Kepri Usulkan 700 Formasi PPPK Guru SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/1666659556136.jpg" alt="Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Hilmi Setiawan/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana. Hilmi Setiawan/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Di sejumlah pemberitaan di dunia maya, santer beredar kabar jadwal rangkaian pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2022. Khususnya untuk formasi guru. Dalam tabel yang beredar, pendaftaran berlangsung sejak 25 Oktober hingga 7 November. Kemudian pengumuman hasil seleksi digelar 5-6 Januari tahun depan.  Sesuai dengan informasi di Kemendikbudristek, alur pendaftaran dimulai dengan masuk ke website sscasn.bkn.go.id, milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun saat dibuka pada Selasa (25/10) pagi, website tersebut belum bisa diakses.  Lantas bagaimana penjelasan BKN soal jadwal pelaksanaan seleksi PPPK 2022 untuk formasi guru tersebut? Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama tidak banyak berkomentar soal jadwal rangkaian seleksi PPPK 2022 tersebut.  ”Belum (dibuka pendaftaran),” jawab Satya. Dia menjawab itu, saat ditanya apakah pendaftaran seleksi PPPK 2022 dimulai 25 Oktober. Satya menegaskan, tabel jadwal rangkaian seleksi PPPK 2022 yang banyak dikutip media bukan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dan BKN.  Sementara itu, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, sampai 24 Oktober masih ada ketidakcocokan antara data Kemendikbudristek dengan usul formasi dari pemerintah daerah (Pemda). ’’Antara usul (formasi guru) di daerah dan data base (Kemendikbudristek) tidak match,’’ kata Bima usai penandatangan nota kesepahaman BKN dengan Universitas Terbuka (UT) di Tangerang Selatan pada Senin (24/10).  Bima menyatakan, ketidakcocokan itu terjadi pada kelompok pendaftar prioritas 1 (P1) PPPK. Kelompok P1 adalah para pendaftar PPPK 2021 yang lolos passing grade tetapi tidak memiliki formasi penempatan PPPK.  Bima menganalogikan ketidakcocokan data itu misalnya data PPPK kelompok P1 di Kemendikbud untuk SD negeri A sampai J. Sedangkan usul formasi dari pemerintah daerah untuk menjadi guru di SD negeri X, Y, dan Z.  Bima menambahkan, ketidakcocokan tersebut muncul karena pemda saat mengusulkan formasi, tidak mengetahui data di Kemendikbudristek. Kasus serupa kemungkinan juga dialami pendaftar PPPK alumni UT.  ”Informasinya ada 79.469 orang lulusan UT lolos PPPK formasi guru,” tutur Bima.  Bima mengatakan, mereka bisa mendapatkan NIP setelah ada kecocokan dengan usul formasi dari pemerintah daerah. Dia menganjurkan Kemendikbudirstek menuntaskan dahulu rekrutmen PPPK untuk kategori P1 tersebut. Jumlahnya mencapai 193 ribu orang lebih.  ”Setelah rekrutmen PPPK kategori P1 itu beres, baru beranjak ke rekrutmen PPPK kategori prioritas 2 (P2). Kategori P2 adalah honorer yang belum ikut tes PPPK 2021 atau yang sudah ikut tes tetapi tidak memenuhi passing grade,” papar Bima.  Saat dipertegas soal nasib pendaftaran PPPK yang sedianya dimulai 25 Oktober, Bima mengatakan, tidak tahu. Kunci dibukanya akses di website sscasn.bkn.go.id ada di BKN. Tetapi akses ke website pembuatan akan tersebut belum akan dibuka sampai ada clearance data dari Kemendikbud.  ’’Saya (BKN) hanya memfasilitasi. Tesnya bukan di saya (BKN),’’ terang Bima.  Bima menjelaskan, belum ada rencana rekrutmen PNS tahun depan. ’’Sekarang akhir Oktober, dibuka PPPK saja belum bisa tes hari ini. Padahal kalender 2022 tinggal dua bulan lagi,’’ kata Bima.  Bima menuturkan proses tes rekrutmen PPPK tahun ini, kemungkinan dilaksanakan pada 2023.

BKN Bantah Kabar Pendaftaran PPPK Mulai 25 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/pembelajaran-tatap-muka_1.jpg" alt="Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 7 Surabaya. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan koordinasi dan sinkronisasi data untuk Formasi Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sama (PPPK) 2022. Upaya yang dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi di lima region sejak 18 Juni hingga 15 Juli 2022 tersebut diapresiasi para perwakilan pemerintah daerah.  Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menerangkan seleksi guru ASN PPPK 2022 akan memprioritaskan 193.954 peserta yang telah lulus passing grade pada seleksi tahun 2021 namun belum mendapatkan formasi. Jumlah tersebut akan digabungkan dengan kuota formasi guru yang diajukan daerah pada tahun ini.  “Kami berharap setelah rapat koordinasi ini panitia daerah menambah kuota formasi sehingga bisa memenuhi pekerjaan rumah kita pada tahun depan. Kami membantu agar hal tersebut terealisasi dengan baik dan sesuai sehingga guru-guru berkualitas yang memenuhi kuota tersebut,” ungkap Nunuk.  Terkait perubahan mekanisme, Nunuk menjelaskan proses seleksi akan melibatkan pemerintah daerah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Perubahan ini muncul setelah Kemendikbudristek bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melakukan evaluasi terhadap seleksi tahun lalu.  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumuliahi Djami, menyatakan kegiatan yang dilakukan sangat tepat. Sebab, kebutuhan guru di daerah sangat besar. “Kami memberikan apresiasi terhadap Ditjen GTK Kemendikbudristek yang memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi terkait apa yang bisa dilakukan bersama guna pemenuhan guru di daerah masing-masing,” kata Dumuliahi, yang turut hadir pada rapat koordinasi di Surabaya, 12-15 Juli 2022,  Menurutnya, rekrutmen ASN PPPK tahun 2022 merupakan langkah yang sudah sangat luar biasa. Dirinya mendorong agar ke depan format rekrutmen seperti ini bisa dilakukan kembali. Bahkan tidak hanya untuk formasi pendidik/guru, tetapi juga pendidik lainnya yang menunjang proses pembelajaran.  Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Trenggalek, Eko Yuniati. Menurut dia, rapat koordinasi dapat membantu pemerintah daerah yang selama ini bingung dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.  “Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi terbantu sekali. Kami bisa berdiskusi dengan Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, BKN, KemenpanRB dan juga Kemendagri sehingga kebijakan ini tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi juga kebijakan nasional,” ucap Eko.  Untuk formasi guru yang diajukan, Eko menambahkan, guru honorer di daerahnya yang tercatat di dapodik sekitar 1.125 orang per Juli 2022. Jumlah tersebut termasuk guru yang sudah ikut seleksi tahun lalu dan lulus passing grade yang berjumlah 611 orang. Sedangkan pada 2021, guru honorer yang sudah diangkat menjadi guru ASN PPPK mencapai 546 orang.  “Kami akan upayakan 1.125 guru honorer ini bisa memenuhi semuanya. Kami sudah melakukan koordinasi dari awal dengan OPD terkait, berapa kemampuan anggaran kami untuk betul-betul bisa mengangkat guru honorer di daerah kami,” ujar Eko.  &nbsp;

Pemda Apresiasi Langkah Sinkronisasikan Formasi Guru ASN PPPK 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201126-WA0038.jpg" alt="Dirjen GTK Iwan Syahril dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Kamis (26/11)." width="100%">
<figcaption>Dirjen GTK Iwan Syahril dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan secara virtual, Kamis (26/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riseet, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap, progres guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin meningkat. Saat ini formasi yang terisi sudah lebih dari separo.  "Bahwa formasi yang sudah terisi sudah 58 persen dari yang diajukan Pemda pada tahun 2021," kata Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril, Rabu (13/4).  Menurutnya, dari 506.252 formasi guru ASN PPPK yang diajukan, 293.860 formasi telah terisi. Jumlah tersebut dinyatakan sudah lulus dan mendapat formasi. "Terdapat sisa formasi 212.392," tambahnya.  Sementara itu, Iwan mengatakan, masih ada 193.954 guru yang telah dinyatakan lulus, namun belum mendapat formasi. "Dan diketahui 437.823 yang belum lulus, diantaranya 116.002 belum pernah ikut seleksi," jelasnyq.  Diketahui, pemerintah membuka rekrutmen satu juta guru honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021. Dari jumlah tersebut Pemerintah Daerah hanya mangajukan formasi sebanyak 506.252 ribu dengan pelamar PPPK guru sebanyak 925.637 orang.

Kemendikbudristek Sebut Formasi Guru PPPK Sudah Terisi 58 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah membuka rekrutmen satu juta guru skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Akan tetapi, kuota formasi belum diterima secara penuh.  "Mulai tahun ini saja kami ingin rekrut PPPK guru dengan Kemendikbud 1 juta. Itu saja baru separuh yang kita dapatkan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dalam webinar Improving the Knowledge &amp; Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Selasa (16/3).  Padahal, target tersebut harusnya dapat dipenuhi untuk tahun ini. Pemerintah sendiri, kata dia memang menargetkan jumlah tersebut adalah guru yang kompeten.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/16/03/2021/guru-bahasa-daerah-diminta-masuk-dalam-skema-pppk/">Guru Bahasa Daerah Diminta Masuk Dalam Skema PPPK</a>  Namun sayangnya, usulan formasi dari pemerintah daerah hanya sekitar 500 ribu. Meskipun begitu, para guru yang nantinya lolos PPPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.  "Padahal kita perlu pengajar yang dia betul-betul mengajar sesuai dengan bidang tugasnya. Tapi satu juta saja, hanya 500 yang baru kita terima," imbuhnya.  Seperti diketahui, pemerintah akan melakukan seleksi pada Agustus mendatang untuk rekrutmen guru PPPK 2021. Adapun seleksi akan dilakukan secara online.  Program ini ditujukan untuk bisa mencukupi kebutuhan guru ASN di Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut Indonesia saat ini kekurangan satu juta guru ASN.  "Jumlah guru ASN yang tersedia di sekolah negeri hanya 60 persen dari jumlah kebutuhan seharusnya. Jumlah ini pun dalam empat tahun terus menurun rata-rata enam persen setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa," jelas Nadiem beberapa waktu lalu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B44j0AJZgek

MenPAN-RB Sayangkan Hanya Terima Usulan Formasi Guru PPPK 500 Ribu

formasi guru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formasi guru

Berita Terkini