<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/32KpOnhVIIkgBr4V84lbuhIpBOHAP2g5a54dd0vg-1-1147066513.jpg" alt="Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (19/11). (Masria Pane/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Rabu (19/11). (Masria Pane/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin mempercepat reformasi birokrasi aparatur sipil negara (ASN). Dari yang sebelumnya administratif menjadi substantif sehingga benar-benar berdampak kepada masyarakat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, kemarin (19/11).</p> <p>Menurutnya, reformasi sangat penting melihat besarnya anggaran yang dieksekusi ASN. Baik oleh PNS maupun PPPK. &ldquo;Kurang lebih Rp 3600 triliun APBN kita, kemudian APBD sebesar Rp 1.350 triliun. Angka yang besar itu semuanya dieksekusi oleh para ASN. Nah, ini yang hari ini kami rakorkan,&rdquo; terang Zudan.</p> <p>Dengan begitu, eksekusi APBN dan APBD yang jumlahnya ribuan triliun ini bisa tepat sasaran. Nah itu, lanjutnya, membutuhkan strategi, membutuhkan kompetensi, serta membutuhkan dukungan dari para pihak.</p> <p>Menurutnya, reformasi birokrasi itu juga dilakukan untuk mencapai Asta Cita. Ada beberapa inovasi yang disiapkan dalam mencapai Asta Cita tersebut. Pertama, Layanan Otomatis yang real time dengan sistem otomatis.</p> <p>&ldquo;Selesai diajukan langsung notifikasi persetujuan atau penolakannya diberikan. Sudah ada tujuh layanan yang berupa notifikasi itu. Sementara Layanan yang lain kita buat maksimal lima hari. Jadi kalau hari keenam belum dijawab, otomatis permohonan itu disetujui, untuk promosi, mutasi, dan demosi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Selain inovasi itu, BKN juga tengah menyiapkan Satu Data ASN. Yakni, satu basis data nasional yang menjadi rujukan pengambilan keputusan kepegawaian. Melalui sistem itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota cukup menggunakan platform BKN tanpa perlu membangun server dan sistem sendiri.</p> <p>&ldquo;Kami akan segera launching. Jadi, provinsi, kabupaten, kota tidak perlu beli server, beli storage, buat sistem, tidak perlu. Gunakan sistem yang sudah dibangun BKN. Sehingga kita secara nasional sistem sama, produk sama, data sama,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Selain itu, Zudan juga buka suara terkait Single Salary. Menurutnya, rencana itu tengah pembahasan lintas Kementerian.</p> <p>Terkait rencana penerapan skema single salary bagi ASN tahun depan, Zudan menyebut pembahasan terus dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan Kemenpan RB. &ldquo;Kita berharap tahun depan bisa diterapkan, tetapi membutuhkan persiapan matang dan harus diputuskan bersama,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara terkait peluang PPPK Beralih ke PNS, Zudan menegaskan aturan yang berlaku saat ini mewajibkan seleksi atau tes. Ada tidaknya perubahan, tergantung revisi UU ASN.</p> <p>&ldquo;Kebijakan yang ada saat ini, kalau PPPK akan berpindah ke PNS, ketentuannya harus tes. Kami belum tahu nanti di DPR, direvisi undang-undang ASN yang baru, akan ada perubahan kebijakan atau tidak,&rdquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>Selanjutnya, terkait rencana pembukaan CPNS tahun depan, Zudan juga belum bisa memastikan meskipun tahun ini sama sekali tidak ada penerimaan. Menurutnya, BKN saat ini sedang menunggu permintaan formasi dari Kementerian, Provinsi, hingga Kabupaten Kota.</p> <p>&ldquo;Kami kan tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta. Tapi kalau nggak ada yang minta formasi, ya tidak dibuka, berarti kebutuhannya belum ada. Kami realistis saja,&rdquo; katanya.</p> <p>Begitu juga saat ditanya tahun depan akan fokus penerimaan PPPK atau CPNS, dia juga belum bisa memastikannya.</p> <p>&ldquo;Ini belum kami putuskan karena PPPK yang minta juga ada. Misalnya dia doktor, lulusan luar negeri gitu dan dia dibutuhkan level tinggi, itu hanya bisa untuk PPPK. Untuk menjadi dirjen misalnya, itu harus PPPK. Kalau CPNS baru kan dia diangkat, golongannya rendah gitu,&rdquo; terangnya.</p> <p>Jadi, lanjutnya, selalu ada peluang untuk PPPK. Utamanya, untuk posisi-posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi. &ldquo;Itu selalu ada, selalu dibuka,&rdquo; jelasnya.</p>

BKN mengupayakan reformasi birokrasi ASN agar berdampak positif bagi masyarakat dengan berbagai inovasi dan kebijakan.

Pembukaan CPNS Tahun Depan Tunggu Pengajuan Formasi Dari Kementerian, Provinsi, Hingga Kota, Sementara PPPK Selalu Ada Peluang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/lT8LnFX8KlVKt6ovpRxAZ2LYMlONaNYOti2sSrjK-1-458283029.jpg" alt="Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana pelaksanaan SKD CPNS. (menpan.co.id).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan mengingatkan para pengelola kepegawaian instansi terkait calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mengundurkan diri. Instansi diminta segera mengajukan penggantian kepada Panitia Seleksi Nasional (panselnas).&nbsp;</p> <p>"Pengajuan pergantian pelamar ditujukan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 6 Tahun 2024," ujarnya dalam keterangannya Selasa (6/5).</p> <p>Dia menjelaskan, ada dua opsi yang dapat dilakukan instansi terkait penggantian ini. Pertama, melakukan pengolahan ulang dengan permohonan penggantian peserta.</p> <p>Kedua, melakukan permohonan pengolahan ulang tanpa pengganti. Hal ini turut dibahas bersama para Biro Kepegawaian/BKD/BKPSDM/BKPP instansi pada Selasa (6/5).</p> <p>"Instansi dapat melakukan permohonan usulan pergantian peserta melalui sistem paling lama tanggal 9 Mei 2025. Secara administrasi BKN akan menutup pintu penggantian pada tanggal tersebut melalui sistem," paparnya.</p> <p>Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Aris Windiyanto menyampaikan bahwa kebijakan optimalisasi pada seleksi CPNS 2024 berdampak terhadap peningkatan keterisian formasi CPNS. Dimana berdasarkan statistik BKN per tanggal 5 Mei 2025, tingkat kelulusan sebelum optimalisasi berjumlah 164.531 dan bertambah menjadi 178.729 setelah penerapan optimalisasi.</p> <p>Optimalisasi sendiri diperuntukkan bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang tidak lulus dalam skema tiga kali formasi tetapi memenuhi ambang batas atau passing grade pada tahap akhir kelulusan. Secara teknis pelaksanaan, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024.</p> <p>Selain itu, Aris juga menyampaikan bahwa pelamar yang mengundurkan diri mendapatkan sanksi berupa tidak boleh melamar seleksi CASN selama dua tahun anggaran pelaksanaan seleksi berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB 6 Tahun 2024 dan Surat BKN Nomor 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 tentang Penjelasan Tambahan tentang Sanksi Bagi Pelamar ASN yang Mengundurkan Diri.</p> <p>"Karena pengunduran diri peserta ini berdampak pada kebutuhan ASN yang direncanakan dalam pengadaan CASN oleh masing-masing instansi," katanya.</p> <p>Terkait optimalisasi, Aris menyebutkan terhitung dari 16.300 total peserta optimalisasi yang tersebar di 21 instansi pusat dan 89 instansi daerah, ada juga pelamar yang mengundurkan diri. Tercatat, sebanyak 2.102 pelamar yang mengundurkan diri.</p> <p>"Bila dibandingkan dengan tingkat keterisian keseluruhan formasi CPNS 2024 sebesar 178.729, angka ini terbilang sangat kecil," ungkapnya.</p>

Instansi dapat mengajukan penggantian calon CPNS yang mengundurkan diri hingga 9 Mei 2025, sesuai dengan peraturan terbaru.

Calon CPNS Mengundurkan Diri, Instansi Dapat Ajukan Penggantian Maksimal 9 Mei

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/06/Pendaftaran-CPNS-2023-akan-segera-berakhir-3871005392-613480438.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Bkn.web.id)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung republik Indonesia (Kejagung RI) secara resmi mengumumkan formasi CPNS 2024. Melalui pengumuman Nomor: ENG - 11 /C/Cp.2/08/2024 tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kejagung RI Tahun Anggaran 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kejaksaan Republik Indonesia akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)," tulis pengumuman tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari pengumuman itu, Kejagung RI membuka sebanyak 9.694 formasi CPNS 2024. Jumlah itu terdiri dari 8.995 untuk formasi umum, 194 untuk pelamar disabilitas, 215 formasi untuk putra/putri Papua dan Papua Barat, sebanyak 19 formasi untuk putra/putri Kalimantan, dan 271 untuk formasi cumlaude.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014999054/5-hal-penyebab-kolesterol-jangan-sepelekan-karena-bisa-picu-stroke-dan-serangan-jantung">5 Hal Penyebab Kolesterol, Jangan Sepelekan Karena bisa Picu Stroke dan Serangan Jantung</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun formasi CPNS Kejaksaan 2024 terbagi menjadi tenaga teknis serta tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan 36 unit kerja di seluruh Indonesia. Untuk lebih detailnya, calon pelamar yang tertarik menjadi bagian insan Adhyaksa dapat mengundung pengumuman formasi dalam bentuk PDF di link berikut ini:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya memuat formasi di dalam pengumuman itu juga dicantumkan syarat, kualifikasi hingga tata cara pendaftaran CPNS Kejaksaan 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><a href="https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman/detail/PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/pengumuman/detail/PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024&amp;source=gmail&amp;ust=1724253633604000&amp;usg=AOvVaw101e4zReSWgX2EcEJxvbUt">https://rekrutmen.kejaksaan.<wbr />go.id/pengumuman/detail/<wbr />PENGUMUMAN-CPNS-TA-2024</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat CPNS Kejaksaan 2024 Selain kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, calon pelamar juga wajib memenuhi sejumlah syarat umum yang mencakup:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;&nbsp;</li> <li>Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar;</li> <li>Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;</li> <li>Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;&nbsp;</li> <li>Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;</li> <li>Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;</li> <li>Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;</li> <li>Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan;</li> <li>Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah.</li> </ul> </div>

Kejaksaan Agung republik Indonesia (Kejagung RI) secara resmi mengumumkan formasi CPNS 2024. Kejagung RI membuka sebanyak 9.694 formasi.

Link Formasi CPNS Kejaksaan 2024, Cek Syarat, Kualifikasi Pendidikan hingga Cara Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/sscasn-pns-2532650221.jpg" alt="Pemerintah telah membuka pendaftaran CPNS 2024 mulai hari ini, Selasa (20/8) hingga 6 September 2024 mendatang. (Tangkapan layar)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah telah membuka pendaftaran CPNS 2024 mulai hari ini, Selasa (20/8) hingga 6 September 2024 mendatang. (Tangkapan layar)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah telah membuka pendaftaran CPNS 2024 mulai hari ini, Selasa (20/8) hingga 6 September 2024 mendatang. Untuk informasi ketersediaan formasi dan keterangan jabatan yang dibuka, termasuk detail job-desk, serta kisaran penghasilan akan tersedia di portal SSCASN pada kolom Menu Pencarian Informasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk daftar lowongan kuota formasi per-instansi pemerintah Kementerian/Lembaga/Daerah akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap dan dapat dicek pada menu pencarian informasi secara berkala.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS Tahun 2024 di masing-masing instansi, pelamar juga dapat melihat keterangan formasi jabatan yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail formasi di portal SSCASN BKN,&rdquo; jelas&nbsp; Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Data Tama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014999035/7-manfaat-biji-pepaya-salah-satu-bisa-membantu-cepat-hamil">7 Manfaat Biji Pepaya, Salah Satu Bisa Membantu Cepat Hamil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya mengimbau, sebelum memulai pendaftaran, para pelamar CPNS 2024 diminta untuk membaca detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai pengumuman lowongan formasi yang disampaikan instansi di kanal informasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pelamar juga diharapkan membaca Buku Petunjuk Pendaftaran di Portal SSCASN sebelum mulai membuat akun dan mendaftar,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini cara mudah cek formasi CPNS 2024 di laman SSCASN:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Cara cek formasi CPNS 2024 di SSCASN</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Buka situs&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1724251744347000&amp;usg=AOvVaw1Pg3vQG4QyMHv8plTeJhHx">https://sscasn.bkn.go.id</a></li> <li>Halaman akan menampilkan fitur ASN Karier untuk melihat lowongan CPNS yang akan dibuka oleh setiap instansi pemerintah</li> <li>Pilih jenjang pendidikan, mulai dari SMA/SMK diploma hingga S3</li> <li>Pilih program studi atau jurusan pendidikan</li> <li>Pilih nama instansi pemerintah yang ingin dicari, baik kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah</li> <li>Pilih jenis pengadaan CPNS</li> <li>Klik "Cari".</li> <li>Halaman akan menampilkan daftar formasi CPNS yang tersedia sesuai tingkat pendidikan, jurusan, dan instansi yang dipilih.</li> </ul> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Syarat Daftar CPNS 2024</strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"> <ul> <li>Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;</li> <li>Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;</li> <li>Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;</li> <li>Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</li> <li>Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;</li> <li>Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;</li> <li>Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;</li> <li>Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;</li> <li>Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan</li> <li>Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.</li> </ul> </div>

Pemerintah telah membuka pendaftaran CPNS 2024 mulai hari ini, Selasa (20/8) hingga 6 September 2024 mendatang.

Cara Mudah Cek Formasi CPNS 2024 di SSCASN, Ini Langkah-langkahnya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/pns-950969430.jpg" alt="Seleksi CPNS. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Seleksi CPNS. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mengumumkan akan membuka sebanyak 408 formasi CPNS 2024. Lowongan ini berlaku untuk unit penempatan di BPS Pusat hingga sejumlah BPS di daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari link PDF formasi CPNS BPS 2024, pengadaan pegawai ini akan dibagi dalam beberapa jenis kebutuhan. Meliputi, formasi umum, cumlaude, disabilitas, putra/putri Papua, dan putra/putri Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Secara rinci, BPS akan membuka sebanyak 338 untuk formasi umum. Lalu, sebanyak 23 untuk formasi cumlaude, 9 untuk disabilitas. Kemudian, sebanyak 17 formasi untuk Putra/Putri Papua dan sebanyak 21 orang untuk formasi Putra/Putri Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun jabatan yang dibuka, antara lain Arsiparis Terampi yang dibuka untuk lulusan D-III jurusan Kearsipan gingga D-II Perbankan dan Keuangan yang akan ditempatkan di sejumlah kantor BPS di daerah. Meliputi BPS Provinsi Aceh hingga penempatan di BPS Provinsi Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari pengumuman resmi dengan nomor surat B-5/02300/KP.111/2024, rentang gaji yang akan diperoleh bagi CPNS BPS 2024 minimal sebesar Rp 3,7 juta dan paling tinggi sebesar Rp 9 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap soal jabatan, rentang gaji hingga unit penempatan untuk Formasi CPNS BPS 2024, berikut ini link download PDF-nya:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cek gaji CPNS BPS 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><a href="https://casn.bps.go.id/assets/docs/02-B-5-Pengumuman-Seleksi-Pengadaan-CPNS-di-Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://casn.bps.go.id/assets/docs/02-B-5-Pengumuman-Seleksi-Pengadaan-CPNS-di-Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf&amp;source=gmail&amp;ust=1724235558257000&amp;usg=AOvVaw1KFeHAyVK23cIVhGok00Wo">https://casn.bps.go.id/assets/<wbr />docs/02-B-5-Pengumuman-<wbr />Seleksi-Pengadaan-CPNS-di-<wbr />Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cek jabatan dan unit penempatan formasi CPNS BPS 2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><a href="https://casn.bps.go.id/assets/docs/Lampiran-1-Rincian-Alokasi-Kebutuhan-CPNS-di-Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://casn.bps.go.id/assets/docs/Lampiran-1-Rincian-Alokasi-Kebutuhan-CPNS-di-Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf&amp;source=gmail&amp;ust=1724235558257000&amp;usg=AOvVaw25cQFvh1ZI0Rx96piBbW9R">https://casn.bps.go.id/assets/<wbr />docs/Lampiran-1-Rincian-<wbr />Alokasi-Kebutuhan-CPNS-di-<wbr />Lingkungan-BPS-T.A.2024.pdf</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, bagi masyarakat yang minat untuk melamar formasi CPNS BPS 2024, dapat membuat akun terlebih dulu melalui laman resmi SSCASN BKN, yakni&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id/&amp;source=gmail&amp;ust=1724235558257000&amp;usg=AOvVaw1Zh_usy0rG8UMfSeKpOTu7">https://sscasn.bkn.go.id/</a>. Pembuatan akun secara resmi bisa dilakukan mulai sore ini pukul 17.08.45 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut ini, cara mudah untuk membuat akun pendaftaran CPNS di laman resmi SSCASN:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <ul> <li>Buka portal SSCASN di&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://sscasn.bkn.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1724235558257000&amp;usg=AOvVaw3I3jKigCDI8vnU-urTcoGw">https://sscasn.bkn.go.id</a></li> <li>Daftar untuk buat akun SSCASN</li> <li>Lengkapi informasi yang diperlukan untuk membuat akun, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), nomor HP, dan email aktif</li> <li>Pilih "Lanjutkan" dan pastikan data sudah lengkap dan benar</li> <li>Klik "Proses Pendaftaran Akun"</li> <li>Tunggu hingga informasi konfirmasi muncul.</li> </ul> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Dilihat dari link PDF formasi CPNS BPS 2024, pengadaan pegawai ini akan dibagi dalam beberapa jenis kebutuhan.

Formasi CPNS BPS 2024, Berikut Link Download PDF untuk Cek Jabatan, Besaran Gaji dan Unit Penempatannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/PNS-1863394161.jpg" alt="Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PNS. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com &ndash; Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara resmi membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024.</p> <p>Dalam pengumuman yang diakses dalam laman resmi DPD RI, ada dua jenis penetapan kebutuhan PNS pada pengadaan CPNS Setjen DPR RI tahun ini.</p> <p>Terdiri atas Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus yang meliputi lulusan terbaik berpredikat "Cumlaude", penyandang disabilitas, putra/putri Kalimantan, dan putra/putri Papua.</p> <p>Secara keseluruhan, Setjen DPD RI mengalokasikan kebutuhan PNS sebanyak 230 orang. Terdiri dari kebutuhan umum sebanyak 208 orang, lulusan <em>cumlaude</em> sebanyak 3 orang, dan putra/putri Kalimantan sebanyak 8 orang.</p> <p>Lalu putra/putri Papua sebanyak 6 orang, dan penyandang disabilitas sebanyak 5 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikannya, lowongan CPNS Setjen DPD RI ini terbuka untuk lulusan D3, Sarjana, hingga S3.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lebih lengkap, berikut daftar formasi CPNS Setjen DPD RI 2024:</p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Dokter Gigi Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: Profesi Dokter Gigi</p> <p>Formasi umum: 1 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 10.665.600&ndash;Rp 13.332.000 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang</p> <p class="class-paragraph">Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="2"> <li>Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: D-IV Analis Kesehatan, D-IV Peminatan/Jurusan/Program Studi/ Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medik, D-IV Peminatan/Jurusan/Program Studi/ Konsentrasi Teknologi Laboratorium Medis, S-1 Mikrobiologi, S-1 Teknik Pangan, S-1 Kimia, S-1 Teknik Kimia, S-1 Biokimia, S-1 Teknik Lingkungan, S-1 Biologi, S-1 Bioteknologi, S-1 Biomedik, S-1 Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medik, S-1 Farmasi Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis, S-1 Peminatan/Jurusan/Program Studi/Konsentrasi Teknologi Laboratorium Kesehatan/Teknologi Laboratorium Medis, S-2 Biokimia, S-2 Bioteknologi, S-2 Kimia, S-2 Biomedik, S-3 Biomolekuler, S-2 Biomolekuler, S-2 Bioinformatika.</p> <p>Formasi umum: 1 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 10.106.880&ndash;Rp 12.633.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="3"> <li>Analis Legislatif Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-2 Kebijakan Publik / S-2 Ekonomi Pembangunan / S-2 Statistika / S-2 Pengelolaan Sumber Daya Alam / S-2 Hukum.</p> <p>Formasi: Umum 4 orang, Cumlaude 1 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.974.400&ndash;12.466.000 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="4"> <li>Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum</p> <p>Formasi: Umum 3 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.866.880&ndash;Rp 12.333.600 per bulan</p> <p class="class-paragraph">Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="5"> <li>Arsiparis Ahli Utama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Perpustakaan Dan Sains Informasi / D-IV Kearsipan Dan Informasi Digital / D-IV Kearsipan Digital / D-IV Perpustakaan Digital / D-IV Manajemen Rekod Dan Arsip.</p> <p>Formasi: Umum 1 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 10.282.880&ndash;Rp 12.853.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="6"> <li>Auditor Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Administrasi Bisnis / D-IV Akuntansi / D-IV Manajemen / D-IV Administrasi Bisnis / D-IV Akuntansi Sektor Publik</p> <p>Formasi: Umum 2 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 10.226.880&ndash;Rp 12.783.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014995761/pendaftaran-cpns-2024-dibuka-mulai-hari-ini-berikut-link-sscasn-syarat-dan-cara-daftarnya">Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Mulai Hari ini, Berikut Link SSCASN, Syarat dan Cara Daftarnya</a></strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="7"> <li>Auditor Terampil</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan:D-III Akuntansi / D-III Manajemen / D-III Administrasi Bisnis / D-III Teknik Sipil / D-III Akuntansi Perpajakan</p> <p>Formasi: Umum 4 orang</p> <p class="class-paragraph">Rentang penghasilan: Rp 8.975.760&ndash;Rp 11.219.700 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Inspektorat</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="8"> <li>Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S- 1 Ilmu Politik / S-1 Ilmu Pemerintahan / S-1 Administrasi Publik / S-1 Hukum / D-IV Studi Kebijakan PublikTeknik Sipil / D-III Akuntansi Perpajakan</p> <p>Formasi: Umum 4 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="9"> <li>Penata Kelola Pemerintahan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Ilmu Pemerintahan / D-IV Administrasi Pemerintahan Daerah</p> <p>Formasi: Penyandang disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang, dan Umum 5 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="10"> <li>Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Teknologi Informasi / S-1 Teknik Informatika / S-1 Sistem Informasi / S-1 Ilmu Komputer</p> <p>Formasi: Disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang, dan Umum 51 orang</p> <p class="class-paragraph">Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Deputi Bidang Administrasi</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="11"> <li>Penata Keprotokolan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Sastra Inggris / S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara</p> <p>Formasi: Putra/Putri Papua 6 orang dan Umum 32 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600</p> <p>Unit penempatan: Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia.</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="12"> <li>Penata Keprotokolan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Ilmu Komunikasi / S-1 Hubungan Internasional / S-1 Sastra Inggris / S-1 Administrasi Negara / D-IV Administrasi Negara</p> <p>Formasi: Putra/Putri Kalimantan 2 orang dan Umum 38 orang</p> <p>Rentang penghasilan: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan MediaBagian Protokol Subbagian Acara dan Upacara</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="13"> <li>Penerjemah Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Sastra Inggris / D-IV Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional</p> <p>Formasi: Umum 2 orang</p> <p class="class-paragraph">Rentang gaji: Rp 10.166.880&ndash;Rp 12.708.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Persidangan, Biro Sekretariat Pimpinan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="14"> <li>Penerjemah Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Sastra Inggris / D-IV Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional</p> <p>Formasi: Umum 2 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 10.166.880&ndash;Rp 12.708.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="15"> <li>Pengelola Keprotokolan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: D-III Administrasi Perkantoran / D-III Bahasa Inggris / D-III Komunikasi Massa / D-III Perjalanan Wisata / D-III Pariwisata / D-III Perhotelan</p> <p>Formasi Putra/Putri Kalimantan 2 orang dan Umum 8 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 9.158.880&ndash;Rp 11.448.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Deputi Bidang Persidangan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="16"> <li>Pengelola Layanan Kesehatan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: D-III Keperawatan / D-III Keperawatan Gigi / D-III Farmasi</p> <p>Formasi: Umum 4 orang</p> <p class="class-paragraph">Rentang gaji: Rp 8.879.760&ndash;Rp 11.099.700 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Organisasi, Keanggotaan dan Kepegawaian, Bagian Administrasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Subbagian Kesejahteraan</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="17"> <li>Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum</p> <p>Formasi: Disabilitas 1 orang, Putra/Putri Kalimantan 1 orang dan Umum 6 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 9.706.080&ndash;Rp 12.132.600</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI&nbsp;</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014989455/bagi-yang-pernah-menjadi-terpidana-dan-terlibat-parpol-haram-hukumnya-ikut-daftar-cpns-20-agustus">Bagi yang Pernah Menjadi Terpidana dan Terlibat Parpol Haram Hukumnya Ikut Daftar CPNS 20 Agustus</a></strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="18"> <li>Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hukum</p> <p>Formasi: Disabilitas 1 orang, CUmlaude 2 orang dan Umum 24 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 10.126.880&ndash;Rp 12.658.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi seluruh Indonesia</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="19"> <li>Perencana Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi / S-1 Hukum / S-1 Administrasi</p> <p class="class-paragraph">Formasi: Disabilitas 1 orang dan Umum 6 orang.</p> <p>Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Deputi Bidang Administrasi</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="20"> <li>Perencana Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Teknik Sipil</p> <p>Formasi: Umum 3 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Umum</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="21"> <li>Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama</li> </ol> <p>Kualifikasi pendidikan: S-1 Hubungan Masyarakat / S-1 Jurnalistik / S-1 Desain Komunikasi Visual / S-1 Komunikasi Massa / S-1 Ilmu Komunikasi / D-IV Komunikasi Massa</p> <p>Formasi: Umum 6 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 10.298.880&ndash;Rp 12.873.600 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983705/pppk-boleh-ikut-seleksi-cpns-2024-tak-perlu-resign-cukup-minta-izin-atasan">PPPK Boleh Ikut Seleksi CPNS 2024: Tak Perlu Resign, Cukup Minta Izin Atasan</a></strong>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <ol start="22"> <li>Pranata Hubungan Masyarakat Terampil</li> </ol> <p class="class-paragraph">Kualifikasi pendidikan: D-III Komunikasi / D-III Jurnalistik / D-III Hubungan Masyarakat</p> <p>Formasi: Umum 1 orang</p> <p>Rentang gaji: Rp 8.980.560&ndash;Rp 11.225.700 per bulan</p> <p>Unit penempatan: Sekretariat Jenderal DPD RI, Deputi Bidang Administrasi, Biro Protokol, Hubungan Masyarakat dan Media.</p> <p>&nbsp;</p>

Setjen DPD RI membuka lowongan CPNS tahun anggaran 2024 untuk kebutuhan umum dan khusus, berikut formasi lengkapnya.

Setjen DPD RI Buka pendaftaran CPNS 2024, ini Formasi Lengkapnya

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/15/tes-skd-cpns-1705666315.jpg" alt="Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes CPNS. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan alasan batal dibukanya sebanyak 600 ribu formasi CPNS pada Agustus ini. Adapun pemerintah hanya membuka sebanyak 250.047 formasi CPNS yang pendaftarannya dibuka pada 20 Agustus mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anas, ada dua alasan yang mendasari itu. Meliputi, permasalahan ketersediaan anggaran dan karena usulan yang diajukan banyaknya formasi teknis yang bakal terdisrupsi teknologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah siapkan 600 ribu formasi, tapi tidak semua kementerian/lembaga dan pemda menggunakan formasi yang sudah kita siapkan untuk fresh graduate," kata Anas saat ditemui usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan berbagai alasan, ada alasan anggaran, yang kedua formasi yang diusulkan tidak disetujui karena formasi teknis, karena kalau teknis itu akan terdisrupsi oleh digital maka tidak kita setujui," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan akan menyediakan 250.407 formasi dalam seleksi CPNS yang dibuka mulai 20 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah tersebut terdiri dari 114.706 formasi untuk instansi pusat dan 135.701 formasi CPNS dibuka untuk instansi daerah. Pemerintah juma menyebut seluruh formasi ini sangat terbuka untuk pada talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik alias fresh graduate.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun pendaftaran CPNS 2024 dibuka mulai 20 Agustus hingga 6 September 2024. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat resmi dengan Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang diteken Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putranto pada Selasa (13/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2024, 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024," bunyi surat yang dirilis di laman resmi BKN, Kamis (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014983397/menteri-panrb-abdullah-azwar-anas-pastikan-60-ribu-dari-total-250047-formasi-cpns-yang-dibuka-agustus-bakal-ditempatkan-di-ikn">Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas Pastikan 60 Ribu dari Total 250.047 Formasi CPNS yang Dibuka Agustus Bakal Ditempatkan di IKN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat tersebut dijadwalkan bahwa seleksi administrasi bagi pelamar CPNS 2024 akan diumumkan pada 20 Agustus - 13 September 2024. Kemudian, pada 14-17 September 2024 hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara daring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pada 9 hingga 15 Oktober, panitia seleksi CPNS 2024 akan mengumumkan daftar peserta, waktu dan tempas pelaksanaan SKD CPNS. Adapun pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD dengan sistem CAT BKN akan dilakukan pada 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dengan berbagai alasan, ada alasan anggaran, yang kedua formasi yang diusulkan tidak disetujui karena formasi teknis, karena kalau teknis i

Menteri PANRB Ungkap Alasan Formasi CPNS Batal Dibuka 600 Ribu pada Agustus 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pembukaan pendaftaran seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang dijadwalkan Mei&ndash;Juni terancam molor. Ini terjadi lantaran masih adanya instansi yang belum mengisi perincian formasi untuk seleksi ASN di lembaganya.</p> <p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, ada sebagian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang belum merampungkan pengisian detail formasi yang telah ditetapkan Kementerian PAN-RB.</p> <p>Padahal, pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).</p> <p>&rdquo;Karena itu, kami harap kementerian, lembaga, dan pemda yang belum merampungkan input di sistem BKN untuk segera menyelesaikan. Agar pendaftaran CASN segera dibuka karena sudah ditunggu-tunggu publik,&rdquo; ujar Anas kemarin (1/5).</p> <p>Saat ini, kata dia, pemerintah melalui BKN mulai melakukan verifikasi dan validasi perincian formasi ASN yang ditetapkan berdasar usulan dari seluruh instansi pusat dan daerah yang sudah masuk. Proses pun terus dikebut seiring dengan input yang dilakukan kementerian, lembaga, dan pemda.</p> <p>&rdquo;BKN sudah berkoordinasi (dengan pihak yang belum menyelesaikan input formasi, Red). Kami yakin bisa rampung dalam waktu dekat dan pendaftaran CASN dapat segera dimulai,&rdquo; paparnya.</p> <p>Pada tahun ini, formasi CASN ditetapkan sebanyak 1,28 juta. Angka itu terdiri atas 75 kementerian dan lembaga sebanyak 427.850 serta 524 pemerintah daerah sebanyak 862.174. &rdquo;Jumlah 1,28 juta itu untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebanyak 2,3 juta secara bertahap,&rdquo; sambungnya.</p> <p>ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bisa dilamar fresh graduate. Satunya lagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan tenaga non-ASN dan eks tenaga honorer kategori (THK) II yang telah masuk basis data (database) BKN.</p> <p>Anas mengungkapkan, pemerintah juga menyiapkan formasi khusus untuk talenta digital dari kalangan fresh graduate. Mereka diharapkan menjadi akselerator mesin birokrasi dan pelayanan publik ke depan. Dengan begitu, mereka wajib punya basic knowledge terkait digitalisasi. &rdquo;Arah kebijakan rekrutmen ASN talenta digital didesain berdampak mengakselerasi ekonomi lokal dan nasional, mulai digitalisasi sektor pertanian, perindustrian, pariwisata, produksi UMKM, perdagangan, dan sebagainya,&rdquo; jelasnya. <strong>(mia/c7/ttg)</strong></p>

Pendaftaran baru bisa dimulai setelah pengisian detail formasi itu dilakukan serta diverifikasi dan divalidasi BKN.

Banyak Instansi Belum Isi Formasi CPNS-PPPK, BKN Ungkap Dampak Pendaftaran

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-minta-semua-pihak-menahan-diri_m_.jpg" alt="Kantor Bawaslu RI. Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta semua pihak menahan diri. Hal itu menyusul adanya kabar adanya pihak yang melakukan kampanye Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Kantor Bawaslu RI. Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja meminta semua pihak menahan diri. Hal itu menyusul adanya kabar adanya pihak yang melakukan kampanye Pilpres 2019.</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyetujui sebanyak 18.557 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), pada hari ini, Kamis (18/4).</p> <p dir="ltr">Hal ini sebagaimana ditandai dengan penyerahan persetujuan formasi CASN terdiri dari PNS dan PPPK di Bawaslu yang akan dibuka pada rekrutmen tahun ini. Persetujuan formasi tersebut tercatat 100 persen dari usulan yang ada, yaitu 18.557 formasi.</p> <p dir="ltr">"Rinciannya 1.984 CPNS dan 16.573 PPPK, termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analis hukum, analis pengawasan, hingga auditor," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat menyerahkan izin prinsip formasi CASN di Jakarta, Kamis (18/4).</p> <p>Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa melalui rekrutmen ini diharapkan bisa memberi kesempatan besar kepada para honorer/tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara.</p> <p dir="ltr">&ldquo;Pemerintah berharap penyerapan tenaga non ASN/honorer di Bawaslu bisa optimal menjadi ASN, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN/honorer sesuai arahan Presiden,&rdquo; lanjut Anas.</p> <p dir="ltr">Selain itu, Anas juga mengatakan momentum ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak seluruh Indonesia.</p> <p dir="ltr">"Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja, termasuk dalam menyongsong Pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia,&ldquo; jelas Mantan Bupati Banyuwangi ini.</p> <p dir="ltr">Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi dari Kementerian PANRB yang memberikan 18.557 formasi dan berharap pihaknya bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan Pemilu.</p> <p dir="ltr">Bagja menjelaskan bahwa salah satu sasaran dalam rekrutmen CASN Bawaslu Tahun 2024 adalah para fresh graduate untuk membuat Bawaslu semakin baik dalam pengawasan bidang IT. Talenta baru juga diharapkan mampu melakukan sosialisasi di seluruh media sosial dan saluran informasi Bawaslu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan itu, Bagja menyebutkan lima besar formasi yang akan direkrut di Bawaslu, yaitu Analis Hukum, IT, Analis Pengawasan, Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Publik, dan Auditor. "Karena akan berkaitan dengan pengawasan, terutama pencegahan dan penindakan saat menangani perkara-perkara yang masuk di Bawaslu,&rdquo; pungkasnya.</p>

Kementerian PANRB menyetujui sebanyak 18.557 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu Bakal Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK Tahun Ini, Ini Rincian dan Bocoran Formasinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/ANAS-16-1797861908.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kiri depan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas (kiri depan)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Rencana seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) sudah diumumkan. Namun, belasan daerah belum menyerahkan kebutuhan ASN mereka. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) siap jemput bola formasi.</p> <p>Di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan menerbitkan sertifikat hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) yang bisa berlaku untuk seleksi periode berikutnya.</p> <p>Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan kemarin (15/3) bahwa sesuai Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas, hasil SKD yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat akan berlaku sampai satu periode seleksi berikutnya.</p> <p>Yang perlu diperhatikan, apabila peserta seleksi mengikuti SKD periode berikutnya, nilai SKD tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. &rsquo;&rsquo;Untuk mengecek keaslian sertifikat yang memuat hasil SKD, peserta dapat membuka alamat website sertifikat.bkn.go.id, kemudian ikuti petunjuknya secara mudah dan cepat,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Haryomo menyampaikan, jenis pengadaan CASN tahun ini terdiri atas sekolah kedinasan, PNS, dan PPPK. &rsquo;&rsquo;Khusus pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pengangkatan menjadi PPPK. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS,&rdquo; katanya.</p> <p>Dia menegaskan, untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Sementara itu, ada 14 daerah (pemprov dan pemkab/pemkot) yang sampai kemarin belum mengajukan formasi CPNS.</p> <p>Daerah-daerah tersebut adalah Papua, Papua Barat, Tapanuli Utara, Teluk Wondama, Purworejo, Yakuhimo, Tambraw, dan Kabupaten Kepahiang. Selain itu, Aceh Selatan, Bone Bolango, Sinjai, Teluk Wondama, Leni Jaya, Soppeng, Boven Digul, Barru, Teluk Bintuni, dan Asmat.</p> <p>Menteri PAN-RB Azwar Anas mengungkapkan, khusus Papua telah mengikuti program afirmasi atau alokasi untuk ASN yang berasal dari Papua sendiri. &rsquo;&rsquo;Ada program afirmasi khusus di beberapa kabupaten kota,&rdquo; katanya.</p> <p><strong class="read__others"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013731409/jadwal-pendaftaran-cpns-2024-serta-rincian-formasifresh-graduate-jangan-sampai-ketinggalan">Jadwal Pendaftaran CPNS 2024 serta Rincian Formasi,&nbsp;Fresh Graduate Jangan Sampai Ketinggalan</a></strong></strong></p> <p>Sementara untuk daerah yang tidak mengikuti program afirmasi, dia meminta segera mengajukan formasi. Bahkan, pusat akan jemput bola. Anas menyatakan, salah satu alasan tidak mengajukan formasi adalah daerah tersebut sudah terlalu tinggi biaya pegawainya.</p> <p>Dia tidak ingin tenaga honorer kategori II menjadi korban karena hal itu. &rsquo;&rsquo;Mereka jadi prioritas,&rdquo; ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Seleksi CPNS fokus menyasar fresh graduate. Sedangkan tenaga honorer akan diminta untuk mengisi formasi PPPK. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 2,3 juta.</p> <p>Dia mengaku kerap mendapatkan kritik karena kementeriannya fokus pada honorer. Karena itu, kali ini dibuka 600 ribu formasi untuk lulusan baru. <strong>(lyn/wan/c7/ttg)</strong></p>

Belasan daerah belum menyerahkan kebutuhan ASN. Padahal seleksi CPNS atau CASN sudah diumumkan.  Atas kondisi ini Kemen PAN-RB jemput bola

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#formasi cpns

Berita Terkini