<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/publikasi_1763446115_691c0d6375d79-2432174525.jpeg" alt="Menko Airlangga tegaskan komitmen Pemerintah menarik investasi berkualitas di Forum Investasi BBK Singapura, lengkap dengan regulasi baru 2025. (ekon.go.id)" width="100%">
<figcaption>Menko Airlangga tegaskan komitmen Pemerintah menarik investasi berkualitas di Forum Investasi BBK Singapura, lengkap dengan regulasi baru 2025. (ekon.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah kembali menegaskan komitmen memperkuat iklim investasi nasional melalui kerja sama strategis dengan Singapura, terutama di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Joint-Investment Promotion Event bertajuk Investment Opportunities and Business Regulations in the Batam, Bintan, and Karimun Free Trade Zone yang berlangsung di Singapura, Selasa (18/11). Dalam forum tersebut, Menko Airlangga menekankan bahwa kolaborasi erat Indonesia&ndash;Singapura terus berperan penting dalam menjaga kekuatan ekonomi kawasan. Singapura sendiri telah menjadi sumber utama Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia selama lebih dari satu dekade. Pada tahun 2024, total FDI dari Singapura tercatat melampaui USD 20 miliar, sementara nilai perdagangan bilateral mencapai USD 57,6 miliar. Airlangga mengatakan bahwa kerja sama kedua negara semakin solid sejak pertemuan Tingkat Menteri ke-15 6WG pada Juni 2025 lalu. Dalam forum tersebut, Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat regulasi dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menarik bagi investor. &ldquo;Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 6WG pada bulan Juni 2025, yang saya pimpin bersama Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, menandai tonggak penting lainnya. Kedua Pemerintah menegaskan kembali komitmen mereka untuk meningkatkan lingkungan bisnis dan regulasi guna menarik investasi berkualitas tinggi. Kami membahas beberapa kerja sama di infrastruktur industri, ekonomi hijau, dan layanan kesehatan, mengakui pentingnya ketahanan rantai pasokan dan pertumbuhan berkelanjutan,&rdquo; ungkap Menko Airlangga. Airlangga menambahkan bahwa enam Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral (6WG) menjadi fondasi penting dalam mengoordinasikan kolaborasi terstruktur antar pemerintah. Melalui forum tersebut, kedua negara dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan kawasan BBK sebagai pusat ekonomi baru Indonesia. Ia juga menyoroti peran Working Group Batam, Bintan, dan Karimun (WG BBK) yang selama ini konsisten menjadi penggerak utama peningkatan daya saing kawasan. WG BBK dinilai mampu memperkuat konektivitas, memperbaiki infrastruktur, serta menciptakan iklim bisnis yang mendukung realisasi investasi berkualitas. Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan perkembangan penting pasca penyerahan Joint Report to Leader pada Juni 2025. Laporan tersebut berisi sejumlah komitmen strategis, mulai dari penguatan iklim investasi kondusif di BBK Free Trade Zone, apresiasi terhadap kebijakan fasilitasi visa, hingga pengembangan Nongsa Digital Park Special Economic Zone (SEZ) sebagai pusat ekonomi digital regional. Tidak hanya itu, kedua negara juga bersepakat mendorong percepatan realisasi investasi melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur pendukung. Pemerintah Indonesia memperkuat kebijakan di kawasan BBK melalui terbitnya: PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 25 Tahun 2025 yang menyederhanakan proses perizinan berbasis risiko serta memperkenalkan mekanisme Service Level Agreement (SLA), Perpres Nomor 1 Tahun 2024 terkait Rencana Induk Pengembangan BBK, dan Perpres Nomor 21 Tahun 2025 yang mengatur perencanaan penyediaan lahan di Kawasan Perdagangan Bebas Batam. Seluruh regulasi tersebut dirancang untuk memberikan kepastian hukum, mempercepat pembangunan infrastruktur, memperluas kawasan industri, serta tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif. Realisasi investasi di kawasan BBK tercatat meningkat signifikan, dari USD 1,74 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 3,26 miliar pada 2024. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga mencatat kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,67 juta orang pada 2024. Saat ini, BBK menjadi tuan rumah bagi lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menawarkan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, seperti keringanan pajak, pembebasan bea masuk, hingga layanan perizinan satu pintu. Kondisi ini menjadikan BBK sebagai salah satu kawasan paling kompetitif bagi investasi regional, terutama untuk sektor manufaktur, ekonomi digital, energi terbarukan, serta logistik. &ldquo;Kami dengan hangat mengundang lebih banyak perusahaan yang berbasis di Singapura untuk mengeksplorasi peluang investasi di kawasan BBK, khususnya di manufaktur hijau, ekonomi digital, layanan kesehatan, energi terbarukan, dan logistik regional,&rdquo; pungkas Menko Airlangga. Dalam forum yang sama, berbagai pejabat terkait turut menyampaikan pandangannya. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan proteksi investasi dan menciptakan kepastian bagi investor asing. Chairman of Singapore Economic Development Board Png Cheong Boo juga menilai Indonesia memiliki potensi strategis yang perlu dimanfaatkan. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad turut hadir dan secara langsung mengajak investor untuk memperluas investasi di Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, dan perwakilan Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manangsang.

Menko Airlangga tegaskan komitmen Pemerintah menarik investasi berkualitas di Forum Investasi BBK Singapura, lengkap dengan regulasi baru.

Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Pemerintah Tarik Investasi Berkualitas Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/miliki-17-rekening-polisi-tetapkan-tersangka-baru-pembobolan-bank-dbs_m_194542.jpeg" alt="Ilustrasi ATM Bank DBS." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ATM Bank DBS.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekspor Indonesia ke Hongkong relatif stabil selama satu dekade terakhir. Bahkan, termasuk dalam 20 mitra dagang besar Indonesia. DBS Bank Limited mencatat, negara-negara Asia menyumbang sekitar 75 persen dari total investasi asing langsung alias foreign direct investment (FDI) ke Tanah Air pada 2024. Seperti Singapura senilai USD 4,6 miliar dan Tiongkok sebanyak USD 1,8 miliar. Hongkong menempati posisi sebagai investor asing kedua terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar USD 2,2 miliar. "Produk ekspor utama Indonesia ke Hongkong meliputi pakaian jadi, elektronik, bahan bakar mineral, dan produk perikanan," kata Head of Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia Anthonius Sehonamin, Selasa (24/6). Menurut dia, Hongkong terus menjadi salah satu investor asing yang paling strategis dan konsisten bagi Indonesia. Selalu menempati posisi tiga besar sumber FDI dari tahun ke tahun. Terutama di sektor pertambangan dan energi. "Berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur serta hilirisasi di Indonesia. Sehingga mendukung perjalanan Indonesia menuju ketahanan industri dan daya saing global," imbuhnya. Managing Director and Head of Institutional Banking Group DBS Bank Hongkong Boris Chan meyakini Indonesia akan memiliki kebutuhan investasi yang sangat besar di masa depan. Pihaknya berkomitmen menghadirkan wawasan strategis, kemitraan lokal yang kuat, serta solusi keuangan menyeluruh. "Dengan begitu akan membantu pelaku usaha mengelola kompleksitas di pasar-pasar tersebut dan dengan percaya diri membuka peluang pertumbuhan baru," ujarnya. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong Yul Edison optimistis ekonomi akan tetap tumbuh 5 persen tahun ini. Terlepas dari volatilitas global, didukung oleh permintaan domestik yang kuat, dan disiplin fiskal. "Kawasan industri kami di Batang, Kendal, dan Subang menarik minat perusahaan yang ingin relokasi dari Tiongkok atau memperluas skala secara regional, khususnya di sektor kendaraan listrik, elektronik, dan farmasi," bebernya. Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari hingga April 2025, total nilai ekspor Indonesia mencapai USD 87,36 miliar. Naik 6,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ditopang, nilai ekspor non migas yang meningkat 7,68 persen YoY dengan nilai USD 82,56 miliar. Meski demikian, nilai ekspor migas menurun 8,43 persen YoY menjadi USD 4,81 miliar. Peningkatan nilai ekspor nonmigas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan dan pertanian yang menjadi pendorong utama. Dengan andil masing-masing sebesar 11,64 persen dan 0,84 persen.&nbsp;

DBS Bank mencatat bahwa Hongkong menjadi investor asing terbesar kedua di Indonesia dengan nilai investasi USD 2,2 miliar.

FDI dari Asia Dominan, DBS Bank: Hongkong Tempati Posisi Kedua di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bi-pertahankan-suku-bunga-acuan-tetap-525-persen-ini-alasan_m_229139.jpg" alt="Kebijakan suku bunga sudah cukup kompetitif untuk memberi ruang untuk masuknya arus modal asing" width="100%">
<figcaption>Kebijakan suku bunga sudah cukup kompetitif untuk memberi ruang untuk masuknya arus modal asing</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Posisi kewajiban neto investasi internasional Indonesia turun pada triwulan I 2025. Bersumber dari peningkatan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) dan penurunan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio yang tetap solid. Pada akhir triwulan I 2025, posisi investasi internasional (PII) Indonesia mencatat kewajiban neto USD 224,5 miliar. Menurun dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan IV 2024 sebesar USD 245,7 miliar. Sejalan dengan AFLN yang tercatat USD 533,1 miliar, naik 1,9 persen secara kuartalan. Hampir seluruh komponen AFLN mencatat peningkatan transaksi penempatan di luar negeri. Dengan kenaikan terbesar pada aset investasi lainnya terutama dalam bentuk pinjaman dan akuntansi usaha. "AFLN yang meningkat mendorong peningkatan investasi penduduk pada berbagai instrumen keuangan luar negeri. Peningkatan posisi AFLN lebih lanjut juga didukung oleh pelemahan nilai tukar USD terhadap mayoritas mata uang global dan kenaikan harga emas internasional," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, Selasa (10/6). Sedangkan, KFLN Indonesia menurun di tengah aliran masuk modal asing pada investasi langsung dan investasi portofolio yang solid. Posisi KFLN Indonesia tercatat USD 757,6 miliar, turun 1,5 persen quartal-to-quartal (QtQ) dari USD 768,8 miliar pada akhir triwulan IV 2024. Investasi langsung tetap membukukan surplus sebagai cerminan dari terjaganya optimisme investor terhadap prospek ekonomi domestik. Ramdan menjelaskan, portofolio investasi mencatat neto aliran masuk modal asing di tengah pasar keuangan global yang meningkat. Perkembangan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh penurunan nilai instrumen keuangan domestik. Seiring dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). BI mencatat, aliran masuk modal asing ke instrumen keuangan domestik dalam bentuk investasi portofolio sejak awal 2025 hingga akhir Maret 2025 mencatat arus masuk bersih USD 1,6 miliar. Meski, setelahnya hingga 21 April 2025, portofolio investasi mencatat arus keluar bersih USD 2,8 miliar. Dipicu kuatnya dampak keseluruhan global pascapengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). "BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan I 2025 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal. Tercermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB (produk domestik bruto) pada triwulan I 2025 sebesar 16 persen lebih rendah dibandingkan 17,6 persen pada triwulan IV 2024," terang Ramdan. Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang sebanyak 91,9 persen. Terutama dalam bentuk investasi langsung. Bank sentral tentu akan terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat mempengaruhi prospek PII Indonesia. "Selain itu, juga akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian," tandasnya. Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menilai, ketidakpastian kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berpotensi menghambat proyeksi aliran modal masuk ke Tanah Air pada 2025. Ditambah, stagnasi ekonomi Tiongkok yang berkepanjangan akan memperkuat preferensi investor terhadap aset safe-haven. Sehingga mengurangi minat terhadap aset berisiko, terutama di pasar emerging market. "Kebijakan baru Indonesia mengenai Pendapatan Valuta Asing dari Ekspor Barang Sumber Daya Alam (DHE SDA) diperkirakan akan sebagian menanggulangi dampak dari aliran modal yang melambat. Didukung oleh surplus perdagangan yang terus berlanjut," ujarnya.

Posisi kewajiban neto investasi internasional Indonesia turun pada triwulan I 2025, didorong oleh peningkatan aset finansial luar negeri.

Kewajiban Neto Investasi Internasional Indonesia Turun Didorong Foreign Direct Investment

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/prof-untar-3792828941.jpg" alt="Prof Dr Ariawan Gunadi SH MH Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional." width="100%">
<figcaption>Prof Dr Ariawan Gunadi SH MH Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Tiongkok untuk menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3 dan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping serta ke Riyadh, Arab Saudi untuk melakukan pertemuan dengan putera mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama ASEAN-Gulf Cooperation Organization (GCC) diharapkan mampu menggali potensi foreign direct investment. "Dalam konteks pemanfaatan investasi asing, Thailand merupakan role model yang baik bagi negara-negara ASEAN dalam memanfaatkan potensi foreign direct investment di negaranya. Hal ini terlihat dari realisasi investasi di Thailand pada tahun 2022 mencapai 20 miliar dolar AS atau naik 39 persen dari tahun sebelumnya," ujar Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Prof Ariawan Gunadi di Jakarta, Rabu (18/10). Lebih lanjut Ariawan mengatakan, Indonesia dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi dari Thailand tidak boleh kalah dalam memaksimalkan potensi foreign direct investment. Mengingat keragaman dan jumlah sumber daya alam yang melimpah yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu surga investasi bagi investor asing. "Pemerintah Indonesia harus terus berfokus pada hilirisasi sektor industri untuk komoditas-komoditas seperti nikel, tembaga, dan timah, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, dan pembangunan IKN," lanjut Ariawan. Menurut Guru Besar Universitas Tarumanegara ini, dengan mengintegrasikan sumber daya, teknologi, dan kemampuan industri dalam negeri, maka dapat Indonesia dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memaksimalkan penggunaan investasi asing dengan lebih efisien agar menjadi negara yang semakin tangguh di kancah global. Seperti diketahui Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selain itu, Presiden Jokowi akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang dan Ketua Parlemen Tiongkok, Zhao Leji. Pertemuan ini dirancang untuk membahas berbagai isu prioritas yang memiliki dampak signifikan bagi hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Beberapa isu utama yang akan dibicarakan termasuk peningkatan ekspor produk Indonesia ke Tiongkok, upaya untuk meningkatkan investasi Tiongkok di Indonesia, dan bagaimana kedua negara dapat bekerja sama dalam mengembangkan ketahanan pangan, yang menjadi isu yang semakin penting di tengah dinamika global. Dalam kunjungan ke Tiongkok, pemerintah Indonesia telah menyepakati dan melakukan penandatanganan 11 dokumen, dimana di dalamnya termasuk kerja sama yang total nilainya mencapai USD 12,6 miliar, atau setara Rp 197,9 triliun. Adapun kerja sama tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat pengembangan industri baterai listrik, energi hijau, dan teknologi kesehatan. Sementara dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Presiden Jokowi juga akan membahas sejumlah isu prioritas di antaranya terkait dengan masalah ekonomi dan investasi, penjaminan produk halal, energi, dan pembentukan dewan koordinasi tertinggi bersama dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Selain itu, Presiden Jokowi juga akan memimpin KTT ke-1 ASEAN-GCC (Gulf Cooperation Council) terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2023.

Indonesia dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi dari Thailand tidak boleh kalah dalam memaksimalkan potensi FDI.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok dan Riyadh, Jangan Mau Kalah dari Thailand