<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/ketahanan-pangan-3179302791.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). (Puspen TNI)</figcaption>
</figure>  <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menghadiri peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri di Jawa Timur pada Rabu (20/11). Dalam acara yang diselenggarakan di Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo tersebut, Jenderal Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh program ketahanan pangan pemerintah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Orang nomor satu di tubuh institusi militer Indonesia itu menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, seluruh jajaran dan satuan TNI sudah bergerak sebagai wujud dukungan mereka terhadap program tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Setiap Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya sudah melakukan program ketahanan pangan dengan luas 200&nbsp;ha&nbsp;dari target&nbsp;5.000 Ha di Jawa Timur, sebagai bentuk dukungan kami dalam program Asta Cita Presiden," kata Agus mencontohkan.</p> <p dir="ltr">Untuk memastikan peluncuran Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang produktif, panglima TNI dan Kapolri menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani setempat. Tujuannya tidak lain untuk mendukung produktivitas pertanian. Acara tersebut turut dihadiri oleh pejabat terasa di Jawa Timur.</p> </div>

Agus Subiyanto menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.

Khusus di Jawa Timur, TNI Target Laksanakan Program Ketahanan Pangan di Lahan Seluas 5.000 Ha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/04/56_merauk-2095594938.jpg" alt="KUNKER: Presiden Prabowo Subianto didampingi Mentan Amran Sulaiman (kiri) saat mencoba langsung alat pertanian modern di Desa Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11). (RUSMAN SETPRES)" width="100%">
<figcaption>KUNKER: Presiden Prabowo Subianto didampingi Mentan Amran Sulaiman (kiri) saat mencoba langsung alat pertanian modern di Desa Telaga Sari, Merauke, Papua Selatan, Minggu (3/11). (RUSMAN SETPRES)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Program food estate kembali digencarkan di era Presiden Prabowo Subianto. Kemarin (3/11) Prabowo tiba di Merauke, Papua Selatan, untuk meninjau program strategis ketahanan pangan itu.</p> <p>Di pemerintahan Prabowo, Merauke diproyeksikan menjadi salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Prabowo menyempatkan mengunjungi beberapa lokasi di Merauke. Di antaranya Desa Wanam yang menjadi percontohan praktik teknik budi daya padi terbaru. Lalu, Desa Telaga Sari yang melakukan proses tanam padi serta proses panen padi dengan menggunakan metode combine harvester.</p> <p>Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani menuturkan, program cetak sawah yang dilakukan di Wanam dan sekitarnya merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke. Ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak, dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektare.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Yang di Wanam adalah program cetak sawah, diawali di Merauke, di Wanam. Di sekitar Merauke ada juga rencananya 100 ribu hektare. Start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektare,&rsquo;&rsquo; ungkapnya</p> <p>Pemerintah juga akan membangun infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam. Lalu jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. &rsquo;&rsquo;Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p> <p>Merauke memiliki kondisi lahan yang rata dan berawa. Karena itu, daerah tersebut dinilai memiliki ketersediaan air melimpah. Selain itu, tanah di wilayah tersebut rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15 sentimeter hingga 30 sentimeter. Sehingga, dinilai mendukung program pencapaian swasembada pangan.</p> <p>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, Merauke memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Langkah strategis demi swasembada pangan akan dilaksanakan melalui beberapa program. Yaitu, cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam waktu 3&ndash;4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan). &rsquo;&rsquo;Semua program itu untuk mempercepat proses tanam hingga panen,&rsquo;&rsquo; terangnya.</p> <p>Usai dari Merauke, Prabowo menuju Solo, Jawa Tengah, bertemu mantan Presiden Joko Widodo. Sekitar pukul 18.20 WIB, Prabowo tiba di kediaman pribadi Jokowi di Sumber, Solo. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup. <strong>(idr/c17/bay)</strong></p>

Program food estate kembali digencarkan di era Presiden Prabowo Subianto. Merauke, Papua Selatan, ditetapkan Kawasan Sentra Produksi Pangan.

Prabowo Kunjungi Lokasi Program Food Estate, Merauke Diplot Jadi Sentra Produksi Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/stok-beras-jatim.jpg" alt="SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIAP DISTRIBUSI: Seorang petugas menyusun beras dalam kemasan di lumbung pangan Jatim, JX International, kemarin (20/4). (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p>JawaPos.com &ndash; Pemerintah telah memulai proyek lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan. Selain membangun lahan pangan atau <em>food estate</em>, pemerintah juga akan membangun dermaga dan jalan raya di kawasan lumbung pangan itu.</p> <p>Terkait hal itu, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menggelar sosialiasi kepada 30 warga Kampung Uli-uli Distrik Ilwayab. Khususnya soal program <em>food estate</em>, akses jalan, dan dermaga.</p> <p>Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementan RI, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, Wilayah Merauke dipilih untuk proyek ini karena memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya area yang luas, rendah, dan datar, serta memiliki tanah yang subur.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Maka dari itu Kabupaten Merauke khususnya Distrik Ilwayab akan kita bangun lahan persawahan khususnya lahan padi,&rdquo; ungkap Rizal, Kamis (15/8).</p> <p>Selain itu, pembangunan jalan dan dermaga juga harus dilakukan oleh pemerintah di wilayah tersebut. Sebab, infrastruktur ini dibutuhkan sebagai akses untuk alat berat masuk.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pembangunan jalan bukan hanya untuk akses masuk alat berat, tapi untuk masyarakat. Agar mempermudah untuk berpergian menuju Kampung atau Distrik sebelah,&rdquo; tambahnya.&nbsp;</p> <p>Jenderal Bintang dua itu menggambarkan, luas lahan pertanian yang akan dibangun mencapai 1 juta hektare sampai ke Distrik Ngguti. Nantinya, akses jalan dan dermaga akan membuka akses ekonomi baru untuk warga.</p> <p>&ldquo;Jadi untuk pembangunan jalan juga akan sampai pada Distrik Ngguti. Tentu ini akan bermanfaat untuk masyarakat, jalan ke depan akan lebih bagus. Empat distrik akan terhubung dengan jalan yang bagus,&rdquo; jelas Rizal.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Untuk meninigkatkan ekonomi, pemerintah menyosialisasikan pembangunan lumbung pangan dan jalan raya di Merauke, Papua Selatan.

Tingkatkan Ekonomi, Pemerintah Sosialisasikan Pembangunan Lumbung Pangan dan Jalan Raya di Merauke   

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0006-2-2611574130.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan program pompanisasi untuk para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan program pompanisasi untuk para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggenjot pengembangan varietas unggul padi Cakrabuana Agritan. Varietes ini berhasil dikembangkan di lumbung pangan Merauke. Dengan varietas ini, potensi swasembada pangan padi pun makin terlihat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Varietas Cakrabuana ini merupakan salah satu varietas padi yang memiliki produktivitas tinggi dan adaptif di lahan rawa dan di tengah perubahan iklim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini bagus sekali, subur sekali, ini luar biasa, potensinya. Kita uji coba varietas Cakrabuana, potensi produksinya hingga 9-10 ton per hektare. Ini kita kembangkan di Merauke, nantinya untuk 1 juta hektare,&rdquo; ungkap Amran saat meninjau langsung lahan pertanian modern bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke pada Rabu (24/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Amran, varietas Cakrabuana Agritan merupakan jawaban bagi ketahanan pangan dan membuka potensi lebih besar untuk swasembada pangan padi bagi Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim. Uji coba penanaman bahkan telah menunjukkan hasil yang maksimal walau diimplementasikan di lahan rawa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Varietas itu tahan terhadap hama dan penyakit, serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Pengembangan varietas ini juga berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bapak Presiden mendukung penuh pengembangan padi di Merauke dengan teknologi, full mekanisasi, dan benih unggul. Varietas ini bisa menghasilkan hingga 10 ton per hektar,&rdquo; imbuh Amran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Tenang Wibowo sebagai salah satu petani di Merauke mengatakan dirinya merupakan petani yang menerapkan teknologi pertanian seperti yang dianjurkan Kementan.&nbsp; Upaya itu bahkan telah membuahkan hasil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Memang jauh sekali untuk potensi hasil (produksi) Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya kami belajar sehingga ini untuk produksi kelihatannya lebih bagus,&rdquo; ujar Wibowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjabarkan perbedaan hasil produksi sebelum dan saat ini yang naik signifikan. &ldquo;Kalau kami dulu satu hektare mentok itu biasa cuma dapat 80-90 ikat. Karung begitu. Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120-130 sak gitu,&rdquo; tandasnya.</div>

Menurut Amran, varietas Cakrabuana Agritan merupakan jawaban bagi ketahanan pangan dan membuka potensi lebih besar untuk swasembada pangan.

Mentan Ungkap Varietas Padi Unggul Sukses Diuji Coba di Lumbung Pangan Merauke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/WhatsApp-Image-2024-01-30-at-210015-1-1810019799.jpeg" alt="Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto hadir dalam acara</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terus berupaya mengejar target 1 juta hektare lahan di Merauke, Papua menjadi food estate. Langkah ini selain untuk memicu swasembada pangan, juga mencegah krisis akibat El Nino.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kini kita sudah realisasikan seluas 40.000 dari total 63.000 hektare. Progresnya sangat bagus,&rdquo; kata Amran, Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Amran sendiri sudah meninjau langsung lokasi optimasi lahan pertanian di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke. Dia menargetkan progran ini terus dilanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, para petani di Desa Telaga Sari, gembira atas bantuan lahan seluas 40.000 hektare dari pemerintah. Sutarman salah satu petani asal Jawa Tengah yang bekerja di Desa Telaga Sari, Merauke berharap dengan adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan hasil produksi pangan dan meningkatkan perekonomian para petani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan kedepan dengan kunjungan Pak Mentan petani bisa meningkatkan hasil produksi. Kita petani bisa sukses lah, selama ini kan kita mengharapkan dari pribadi. Mungkin bantuan-bantuan dari pemerintah ini bisa tercover di masyarakat kita," ujar Sutarman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada dengan Sutarman, petani asal Papua Rudias Bidalegu yang juga aktif di Badan Standarisasi Intrumen Pertanian (BSIP) Papua, menyampaikan, dengan ketersediaan lahan seluas 40.000 hektare ini bisa ditanami sejumlah varietas dan tanaman yang menghasilkan output peningkatan perekonomian khususnya untuk orang asli papua yang juga mendapatkan pendampingan melalui teknologi pangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau untuk orang Papua mungkin bisa lebih melakukan pendekatan baik di tingkat teknologi, maupun pendampingan secara khusus terutama utk orang asli Papua. Terima kasih atas dukungan pemerintah teristimewa di dalam program untuk meningkatkan perekonomian dengan membuka luas lahan 40.000 hektar. Itu sangat-sangat mendukung baik di tingkat pertanian," ujar Rudias.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, Amran mengungkapkan bahwa seluas 40.000 hektare lahan itu telah berhasil dioptimasi dari target 63.000 hektare di Merauke dengan tujuan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat El Ni&ntilde;o dan memacu swasembada pangan.</div>

"Mudah-mudahan kedepan dengan kunjungan Pak Mentan petani bisa meningkatkan hasil produksi." kata Sutarman.

Kejar 1 Juta Hektare Lahan, Food Estate Merauke Diharapkan Tingkatkan Ekonomi Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/IMG-20240705-WA0006-2-2611574130.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan program pompanisasi untuk para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan program pompanisasi untuk para petani di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan seluas 1 juta hektare lahan dikembangkan untuk lumbung pangan di Merauke, Papua. Lumbung ini nantinya bisa memacu swasembada pangan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu ia sampaikan saat meninjau langsung lokasi optimasi lahan pertanian di Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Merauke. "Lumbung pangan di Merauke ini akan terus berkembang hingga target 1 juta hektare. Potensinya sangat memungkinkan, dan kita optimistis (Indonesia) akan kembali swasembada pangan kedepannya," kata Amran, Rabu (10/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun melihat langsung kesiapan benih yang akan ditanam, alat mesin pertanian, perbaikan saluran irigasi, serta lahan pertanian yang sedang diolah oleh para petani, TNI dan mahasiswa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah ancaman krisis pangan akibat El Nino, Amran menilai pentingnya proses olah lahan secara cepat melalui penerapan mekanisasi pertanian modern di Merauke. Sejalan dengan itu, Kementan telah mengalokasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) sebanyak 330 unit untuk 7 distrik di Kabupaten Merauke dengan rincian TR4 200 unit, TR2 30 unit, pompa air 80 unit dan RT 20 unit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan mekanisasi dan teknologi pertanian modern, kami ingin lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa tanam satu kali, dengan upaya yang dikerjakan ini dapat mampu tanam 2-3 kali setahun sehingga produksinya pun akan naik,&rdquo; ujar Amran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun hingga tahun 2023, seluas 67.612,49 hektare telah dimanfaatkan untuk sektor tanaman pangan dan hortikultura, serta Luas Baku Sawah (LBS) mencapai 42.328,42 hektare.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Setelah 10 ribu hektare pada periode pertama saya menjabat menteri pertanian upaya perluasan lahan ini terhenti. Kini kita sudah realisasikan seluas 40.000 dari total 63.000 hektare. Progresnya sangat bagus,&rdquo; pungkas Amran.</div>

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan seluas 1 juta hektare lahan dikembangkan untuk lumbung pangan di Merauke, Papua.

Mentan Targetkan Lahan Food Estate Merauke hingga 1 Juta Hektare

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/28/Seacon-601678391.jpg" alt="Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang membeli pesawat Boeing." width="100%">
<figcaption>Pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam yang membeli pesawat Boeing.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Jhonlin Group, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak, agrobisnis, serta transportasi milik Andi Syamsuddin Arysad atau yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, secara resmi melakukan pemesanan sebanyak 2.000 unit ekskavator dari produsen alat berat Tiongkok, SANY Group.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya menyebut, jumlah pemesanan itu menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator. Adapun nantinya ribuan alat berat itu akan digunakan dalam proyek-proyek pertanian di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah pemesanan tersebut menjadi yang terbesar di dunia untuk sebuah pemesanan ekskavator. Ribuan ekskavator itu akan digunakan dalam proyek-proyek pertanian di Indonesia," kata Haji Isam dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Chairman of Sany Heavy Machinery Limited Mr Chen Jia Yuan mengatakan pemesanan dalam jumlah besar ini menunjukkan kebangkitan pertanian di indonesia. Selain tentunya, transaksi ini menjadi kerja sama yang sama-sama menguntungkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kerja sama yang saling menguntungkan. Pesanan yang luar biasa ini cerminan dan tanda kemajuan, sekaligus kebangkitan pertanian di Indonesia," ujar Mr Chen Jia Yuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com, nilai pemesanan sebanyak 2.000 unit ekskavator dari SANY Group dengan tipe SANY SY215C-9 yang memiliki bobot 21,5 ton ini diperkirakan mencapai Rp 4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari angka itu diperkirakan harga per unitnya mencapai Rp 1,7 - 2,3 miliar. Ribuan alat yang dibeli ini nantinya akan digunakan untuk menunaikan tugas negara untuk menggarap proyek food estate seluas 100 ribu hektare di Papua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip Cendrawasih Pos, group dari JawaPos.com, pada awal Juli mendatang Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta menteri pertanian Amran Sulaiman dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja salah satu Food Estate yang ada ke di Kampung Telaga Sari, Salor I, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain meninjau lahan Food Estate di Kampung Telaga Sari, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, beserta rombongan juga meninjau lahan yang akan dijadikan tempat penggilingan padi di Kampung Harapan Distrik, Kurik, Kabupaten Merauke.</div>

Haji Isam, secara resmi melakukan pemesanan sebanyak 2.000 unit ekskavator dari produsen alat berat Tiongkok, SANY Group.

Bakal Garap Proyek Food Estate di Papua, Perusahaan Milik Haji Isam Pesan 2.000 Ekskavator dari Tiongkok Senilai Rp 4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/iulfhtrar-513372442.jpg" alt="Gambaran Proyek Food Estate milik negara yang dipantau oleh Jokowi./ANTARA/HO-Kementerian Pertanian/aa. (Selebaran Kementerian Pertanian)" width="100%">
<figcaption>Gambaran Proyek Food Estate milik negara yang dipantau oleh Jokowi./ANTARA/HO-Kementerian Pertanian/aa. (Selebaran Kementerian Pertanian)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;PT Agape Sinar Nusantara bersama Yayasan Jokowi Center dan PT Surya Cipta Gemilang memulai rencana pembuatan food estate di Merauke, Papua. Pembangunan ini diklaim dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ketua Umum Jokowi Center, Hery Setiawan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, swasembada pangan dapat hadir diwujudkan lewat food estate tersebut. Hal ini mengingat lahan seluas 200.000 hektar akan diolah untuk memproduksi sembako, kosmetik, obat-obatan hingga produk hewani.</p> <p>"Ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan cita-cita mulia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami optimistis ini terwujud," ungkap Hery Setiawan.</p> <p>Keyakinannya itu merujuk sejumlah persiapan yang telah dilakukan pihaknya. Di antaranya akan berencana membangun pabrik pupuk ramah lingkungan di wilayah Merauke.</p> <p>Hery melanjutkan, pupuk yang diproduksi diungkapkannya merupakan pupuk untuk tanah Papua yang memiliki kondisi khusus.</p> <p>"Dalam waktu tiga tahun ke belakang kami telah pelajari dan analisa, khususnya sistem penanaman tanaman pangan di Papua," ungkap Hery. "Termasuk kebutuhan pupuk untuk wilayah Papua yang memiliki kondisi alam khusus," sambungnya.</p> <p>Bersamaan dengan hal tersebut, pihaknya telah membangun pabrik pupuk di Ngawi, Jawa Timur. Tak hanya memproduksi tanaman pangan, lokasi ini katanya juga akan dijadikan wisata pertanian untuk mengedukasi masyarakat.&nbsp;</p> <p>"Integrated farming dengan wisata edukasi pertanian akan menjadi rancangan yang akan diaplikasikan pelaksanaannya di Merauke.&nbsp;Kami berharap dukungan pemerintah dalam hal perijinan serta jaminan keamanan atas project&nbsp;ini," katanya.</p> <p>Sementara itu, perwakilan dari PT Agape Sinar Nusantara, Jony Eko Saputro&nbsp;berharap lewat kerja sama ini, pembangunan food estate dapat meningkatkan kemampuan Merauke menuju swasembada pangan.</p> <p class="class-paragraph">"Begitu juga dengan beberapa daerah tertinggal di Papua lainnya," ungkap Jony.</p>

"Ketahanan pangan dan swasembada pangan merupakan cita-cita mulia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami optimistis ini terwujud,"

Bangun Food Estate di Merauke untuk Wujudkan Swasembada Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/08/Sidang-Korupsi-kementan-941923862.jpg" alt="Caption: Empat pejabag Kementerian Pertanian (Kementan) bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." width="100%">
<figcaption>Caption: Empat pejabag Kementerian Pertanian (Kementan) bersaksi dalam sidang lanjutan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Permintaan uang itu atas temuan pemeriksaan sejumlah kegiatan di Kementan, salah satunya terkait program lumbung pangan nasional atau Food Estate.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fakta hukum itu terungkap saat Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (8/5).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Awalnya, jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</div> <div dir="auto">mendalami keterangan Hermanto soal pemeriksaan BPK di Kementan. Menurutnya, Kementan mendapatkan WTP dari BPK saat dirinya menjabat sebagai Sesditjen PSP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK lalu mendalami pengetahuan Hermanto soal Haerul Saleh dan Victor.&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelum kejadian WTP itu, saksi ada kenal namanya Haerul Saleh? Victor? Siapa orang-orang itu?," tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Pak Victor itu memang auditor yang memeriksa kita (Kementan)," jawab Hermanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau Haerul Saleh?," cecar jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketua AKN (Akuntan Keuangan Negara) IV," timpal Hermanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hermanto juga mengakui, mengenal Haerul Saleh, yang merupakan Anggota IV BPK. Hermanto pun menjelaskan adanya temuan BPK terkait pengelolaan anggaran Food Estate di Kementan. Sebab, Program Strategis Nasional (PSN) itu dianggarkan dalam pos anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hermanto menyebut, temuan soal Food Estate itu tidak banyak namun mencakup nilai anggaran yang besar. Menurut Hermanto, BPK menemukan adanya kekurangan dalam kelengkapan dokumen administrasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada temuan dari BPK terkait food estate. Yang menjadi concern itu yang food estate. Itu temuan kurang kelengkapan dokumen, administrasinya. Istilah di BPK itu bayar di muka dan itu belum menjadi TGR. Jadi itu ada kesempatan kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan," ujar dia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, jaksa KPK mendalami alasan Kementan tetap mendapatkan WTP meski adanya temuan soal program food estate itu. "Kalau begitu kejadian apa saksi pernah bertemu dengan Pak Victor Daniel Siahaan, Toranda Saifullah? Apa yang disampaikan mereka kepada Kementan selaku yang diperiksa?," cecar jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pernah disampaikan konsep dari temuan-temuan itu bisa menjadi penyebab tidak bisanya WTP di Kementan," tutur Hermanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK lalu mendalami apakah ada permintaan dari BPK terkait pemberian opini. Hermanto tak membantah adanya permintaan uang dari pihak BPK untuk menyuap sejumlah temuan agar pihaknya mendapat WTP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait hal tersebut bagaimana, apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?," tanya jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada, waktu itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan," ungkap Hermanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?," dalami jaksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya, Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi," jawab Hermanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhirnya apakah dipenuhi semua permintaan Rp 12 M itu atau hanya sebagian yang saksi tahu?," tanya Jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak, kita tidak penuhi. Saya dengar tidak dipenuhi (Rp 12 miliar). Saya dengar mungkin ngga salah sekitar Rp 5 miliar atau berapa. Yang saya dengar-dengar," ucap dia&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hermanto mengaku mendengar hal itu dari Muhammad Hatta. Hal itu didengar Hermanto dari Hatta setelah uang Rp 5 miliar diserahkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah selesai. Saya enggak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya," ujar Hermanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan saksi tahunya Pak Hatta yang urus Rp 5 Miliar itu? Pak Hatta dapat uangnya dari mana ?," tanya Jaksa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Vendor pekerjaan di Kementan," jawab Hermanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hermanto mengaku tak mengetahui sosok vendor yang memberikan yang kepada Hatta itu. Namun, setelah pemberian uang keluarlah predikat WTP dari BPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keluar, WTP (Kementan) itu keluar," pungkas Hermanto.&nbsp;</div>

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut meminta uang Rp 12 miliar agar Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat WTP.

WTP Kementan Tersandung Food Estate, Auditor BPK Disebut Minta Jatah Rp 12 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/IMG20240227143907-1-1801743405.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mendirikan lumbung pangan alias food estate di Kepulauan Seribu pada 2025. Hal itu dilakukan untuk menghadapi kebutuhan pokok yang menurutnya semakin berkurang di dunia.</p> <div dir="auto">"Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta," katanya kepada wartawan, Kamis (21/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana food estate di Kepulauan Seribu itu menurutnya telah melalui kajian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014467818/10-ide-topik-buat-kamu-yang-suka-bingung-kalo-mau-ngobrol-sama-gebetan">10 Ide Topik Buat Kamu yang Suka Bingung Kalo Mau Ngobrol sama Gebetan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan kajian itu, Heru menyampaikan bahwa food estate di Kepulauan Seribu berupa ikan, rumput laun, dan lainnya hanya bisa berlangsung di Kepulauan Seribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya Pulau Seribu di semua area laut, tapi kalau di pesisir dekat Jakarta tidak memungkinkan juga, mungkin ada pencemaran limbah dan sebagainya," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014467687/sejarah-bangunkan-sahur-antropolog-unair-sudah-ada-sejak-zaman-nabi-muhammad">Sejarah Bangunkan Sahur, Antropolog Unair: Sudah Ada Sejak Zaman Nabi Muhammad</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, rencana pembangunan food estate itu masih dikaji dengan matang oleh Pemprov DKI dan instansi terkait. Nantinya, food estate ini bisa dibangun oleh pihak manapun, baik BUMD DKI Jakarta maupun pemerintah pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Potensi di Jakarta itu Kepulauan Seribu untuk lumbung pangan tadi. (Pembangunan) sama-sama semua, nanti Bappenas juga," tandas Heru.</div>

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mendirikan lumbung pangan alias food estate di Kepulauan Seribu pada 2025.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#food estate

Berita Terkini