<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/1599129349759-1.jpg" alt="Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PSI. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai-ramai bergabung di Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal itu menyusul beredarnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 terkait struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saat ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni menduduki posisi Menteri Kehutanan (Menhut).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, tak menampik bahwa sejumlah kader PSI bergabung ke dalam FOLU Net Sink 2030. Ia mengaku, bergabungnya para kader PSI itu atas arahan dari Raja Juli Antoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015729431/hadapi-cuaca-ekstrem-yang-melanda-kemkomdigi-dan-bmkg-perkuat-sistem-peringatan-dini">Hadapi Cuaca Ekstrem yang Melanda, Kemkomdigi dan BMKG Perkuat Sistem Peringatan Dini</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sepertinya yang dapat kita baca dari Humas Kementerian Kehutanan bahwa struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalakan program-programnya," kata Agus kepada wartawan, Kamis (6/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agus menekankan, keterangan dari Humas Kemenhut bahwa anggaran OMO tidak bersasal dari APBN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,&rdquo; tegas Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/015728667/trump-tunda-penerapan-tarif-otomotif-25-persen-untuk-kanada-dan-meksiko-tapi-tetap-tak-akan-hentikan-perang-dagang">Trump Tunda Penerapan Tarif Otomotif 25 Persen untuk Kanada dan Meksiko, tapi Tetap Tak Akan Hentikan Perang Dagang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengklaim, kader PSI yang bergabung ke dalam FOLU Net Sink 2030 merupakan merrka yang memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," ucap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyatakan, para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ramai-ramai bergabung di Struktur Organisasi  FOLU Net Sink 2030 Program Kemenhut.

PSI Ngaku Ramai Kadernya Gabung FOLU Net Sink 2030 Program Kemenhut Tak Bebani APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/psi-versus-partai-idaman-ini-yang-menang-jika-keduanya-disandingkan_m_150814.jpeg" alt="Ilustrasi: Bendera PSI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Bendera PSI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beberapa kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masuk ke dalam Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Juru Bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang mengatakan, sepertinya dirilis Kemenhut struktur OMO itu terdiri dari ASN, pensiunan ASN dan pihak eksternal kementerian yang dapat membantu OMO dalam menjalakan program-programnya. "Bang Menteri menunjuk beberapa orang profesinal non partai dan profesional dari partai untuk memperkuat tim OMO. Ini juga sudah terjadi pada masa sebelumnya.&rdquo; kata Agus Mulyono Herlambang pada Kamis (6/3). Agus menggarisbawahi keterangan dari Kemenhut bahwa anggaran OMO tidak bersasal dari APBN. Jadi, masuknya kader PSI di FOLU Net Sink 2030 tidak akan membebani negara. &ldquo;OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,&rdquo; tegas Agus. "Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus. Mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini menyatakan para kader PSI tersebut sudah lama bekerja sama dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. "Karena sudah lama membantu Bang Menteri, sudah bisa langsung bekerja tancap gas, karena sudah memahami ritme kerja Bang Menteri," tambah Agus. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kemenhut menegaskan pembiayaan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 didanai dengan anggaran non APBN. &ldquo;Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,&rdquo; ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada wartawan, Kamis (6/3). Pernyataan Raja Juli Antoni ini menanggapi beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kemenhut. Lebih lanjut Raja Antoni menyampaikan, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. ⁠&rdquo;Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,&rdquo; tegasnya.

Beberapa kader PSI masuk ke dalam Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) .

Kadernya Masuk Struktur FOLU, PSI Klaim Tidak Membebani Anggaran Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/JKT_-Raker-Komisi-IV-DPR-dengan-Menteri-Kehutanan_SALMAN-TOYIBI-7JPG-95119708.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Salman Toyibi/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. (Salman Toyibi/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pembiayaan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 didanai dengan anggaran non APBN. &ldquo;Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,&rdquo; ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada wartawan, Kamis (6/3). Pernyataan Raja Juli Antoni ini menanggapi beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015646207/anggaran-kemenhut-dipotong-rp-12-triliun-raja-juli-fokus-hilirisasi-hasil-hutan">Anggaran Kemenhut Dipotong Rp 1,2 Triliun, Raja Juli Fokus Hilirisasi Hasil Hutan</a> Lebih lanjut Raja Antoni menyampaikan, revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. ⁠&rdquo;Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,&rdquo; tegasnya.

Pembiayaan Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 didanai dengan anggaran non APBN.

Kemenhut Tegaskan Anggaran Pengelola FOLU Net Sink 2030 Berasal Dari Non APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/22/folu-4135743116.jpg" alt="Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Perubahan iklim kian mengkhawatirkan. Merespons hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kian massif menggencarkan gerakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di tingkat Sub Nasional. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. Sosialisasi dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah, akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Staf Ahli Menteri LHK Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Novia Widyaningtyas mengungkapkan, kerja sama semua pihak dalam menghadapi perubahan iklim ini kian mendesak. Semua pihak harus bahu membahu mengurangi hal-hal yang berdampak nyata pada terjadinya perubahan iklim.&nbsp; "Indonesia pun menyatakan komitmennya kepada dunia internasional untuk mengendalikan perubahan iklim sejak Paris Agreement. Dan melalui program Indonesia's FOLU Net Sink 2030, kita berupaya mencapai tingkat emisi GRK -140 juta ton CO2e pada tahun 2030," ujarnya, kemarin (21/5).&nbsp; Adapun program Indonesia's FOLU Net Sink 2030 menggunakan empat strategi utama. Yaitu, pencegahan deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. KLHK menggandeng sejumlah pakar dari berbagai universitas, termasuk UGM, IPB, Universitas Brawijaya, dan ITB, untuk menyusun rencana operasional yang detail dan dapat diterapkan secara efektif. "Fokus utama FOLU Net Sink 2030 ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan sektor kehutanan dan penggunaan lahan yang memegang peranan penting. Di mana keduanya berkontribusi sebesar 25,4 persen terhadap target nasional," paparnya. Program ini, kata dia, disusun dengan memperhatikan karakteristik spesifik wilayah masing-masing. Khusus Jawa misalnya, dispesifikkan pada daya dukung dan daya tampung air, luasan lahan kritis. D.I.&nbsp;Jogjakarta dengan kepadatan penduduk yang tinggi, hingga soal tutupan lahan hutan yang minim. Setidaknya, ada tujuh Rencana Operasional (RO) di Region Jawa dan enam RO yang dapat diterapkan di D.I. Jogjakarta. Adapun detailnya terdiri dari RO1 pencegahan laju deforestasi pada lahan mineral, RO4 Pembangunan Hutan Tanaman, RO7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi, RO8 Peningkatan Cadangan Karbon Non Rotasi, RO11 Perlindungan Konservasi Keanekaragaman Hayati, dan RO12 Pengelolaan Mangrove. Rincian RO tersebut akan segera detailkan pada Workshop I penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi DIY. "Hal-hal tersebut menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," sambungnya.&nbsp;&nbsp; Selain itu, menurut dia, dukungan internasional yang terus mengalir. Terkait kontribusi pendanaan. Hal ini menunjukkan keseriusan dunia dalam menangani isu perubahan iklim dan melihat potensi Indonesia dalam kontribusinya pada pengendalian perubahan iklim global. "Keunggulan komparatif sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, best practices dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, serta kerja kolaborasi berbagai pihak adalah kunci utama keberhasilan Indonesia untuk mencapai target net sink di tahun 2030," pungkasnya.

KLHK menggandeng sejumlah pakar dari berbagai universitas, termasuk UGM, IPB, Universitas Brawijaya, dan ITB, untuk menyusun rencana operasi

Sosialisasi FOLU Net Sink 2030 Terus Digenjot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/09/FWI-unram-2316082552.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram), 2 Mei 2024." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram), 2 Mei 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Implementasi tata kelola hutan, lahan, dan energi kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam saat ini dilakukan oleh negara melalui pendekatan pemberian hak atas pemanfaatan hutan, penggunaan hutan, serta pelepasan kawasan hutan melalui izin-izin konsesi pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Minimnya kontrol sosial terhadap sistem perizinan terpusat yang menggunakan mekanisme&nbsp;online single submission,&nbsp;mengakibatkan proses perizinan yang cendrung tertutup.&nbsp; Hal tersebut berdampak pada pertaruhan eksistensi sumber daya alam yang harus dipertahankan untuk menjamin keberlanjutannya. Oleh karena itu, Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram) menjalin kerja sama untuk mengawal pengelolaan sumber daya alam melalui pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja dengan berbagai perubahan dan turunannya tentunya untuk mengakselerasi percepatan perizinan dan kemudahan investasi di semua sektor tanpa terkecuali. Hutan dan Kawasan Hutan menjadi komoditas yang disiapkan dengan berbagai instrumen kebijakan untuk menampung proyek kepentingan berbasis lahan (land-based). Bahkan berbagai proyek lainnya termasuk energi, pangan, hutan, dan lain-lain. Pentingnya mengawal implementasi pengelolaan sumber daya alam dalam konteks pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan penegakan hukum terinternalisasi dengan baik pada semua tahapan input, proses, output dan outcam-nya. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya dapat diwujudkan dengan memutus akar permasalahan pengelolaan, yaitu asimetris informasi. Forest Watch Indonesia (FWI) dan Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Faperta Unram) dalam Perjanjian Kerja Sama nya bersepakat untuk mendukung, mengawal, dan menciptakan kelestarian sumber daya alam di Indonesia. Riset merupakan salah satu kegiatan utama untuk mendorong terciptanya transparansi serta mengungkap&nbsp;gap&nbsp;(kesenjangan) rencana dan realisasi implementasi. Terciptanya transparansi diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan utama dalam PKS yang ditandatangani kedua belah pihak, yang bertujuan untuk melibatkan publik dalam upaya perbaikan tata kelola hutan. Direktur Eksekutif FWI, Mufti Fathul Barri, dan Dekan Faperta Unram, Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si, telah menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama pada 2 Mei 2024 di Kantor FWI Bogor. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan. Faperta Unram, sebagai salah satu fakultas di lingkup Universitas Mataram, memiliki tujuh program studi pendidikan sarjana dan magister yang mencakup bidang pertanian, kehutanan, serta ilmu kelautan dan perikanan. Dengan jumlah dosen mencapai 172 orang dan mahasiswa sebanyak 3800 orang, Faperta Unram berkomitmen untuk menguatkan kerja sama baik di&nbsp;tingkat nasional maupun internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perjanjian ini akan mencakup berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan kerja sama penelitian, praktik kerja lapangan bagi mahasiswa, serta pertukaran data dan informasi di sektor hutan, lahan, dan energi. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga tahun kedepan. Kepala Departemen Komunikasi, Kerjasama, dan Kebijakan FWI, Anggi Putra Prayoga menyoroti pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal dan melakukan upaya perbaikan tata kelola hutan dan energi. Ia menuturkan, kedepan tantangan yang dihadapi dalam upaya perlindungan sumber daya alam dan pencegahan deforestasi adalah&nbsp;perang pemikiran. "FWI sebagai organisasi independen yang mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam terbuka bagi perguruan tinggi mana pun untuk bekerja sama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Anggi dikutip dari laman FWI, Kamis (9/5).

Terciptanya transparansi diharapkan dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses pengambilan keputusan kebijakan.

FWI-Faperta Unram Kerja Sama Kawal Tata Kelola Hutan dan Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/Prabowo-Subianto-5-611877108.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa relawan saat menghadiri konsolidasi pemenangan Prabowo-Gibran di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (11/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen meninggalkan energi fosil atau energi tinggi emisi ke energi baru terbarukan ditawarkan oleh ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden yang berkontestasi di pilpres 2024. Tak terkecuali oleh paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menyampaikan, sudah sejak lama atau setidaknya sejak 2010, Prabowo Subianto menaruh harapan pada bioetanol dan biofuel sebagai sumber energi bersih. Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pun telah memasukkan poin ini dalam Dokumen Asta Cita Prabowo-Gibran dalam sub Ekonomi Hijau. "Ini sudah sering disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto sejak beliau mulai terjun di politik. Singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula. Ini salah satu program favorit beliau," kata Dradjad Wibowo dalam diskusi yang digelar Traction Energy Asia, Trend Asia, dan Forest Watch Indonesia (FWI), Rabu (10/1). Saat ini, pemanfaatan energi bersih di Indonesia baru sekitar 12,6 GW atau 0,3 persen dari potensinya yang mencapai 3.687,4 GW. Berdasarkan data Dewan Energi Nasional, potensi sumber energi bersih itu tersebar dalam bentuk energi surya 3.294,4 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, arus laut 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW. "Kalau ditanyakan program andalan Prabowo-Gibran untuk transisi energi bersih ini adalah kita akan memperbanyak sumber-sumber bioetanol," lanjut Dradjad. Lebih lanjut, dia menyebut, jika saat ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki program lumbung pangan (food estate), maka jika terpilih nanti pemerintahan Prabowo-Gibran akan membangun lumbung energi. Pengembangan bioetanol menjadi fokus pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini karena berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan. "Nanam singkong, nanam tebu, rakyat kita relatif terbiasa. Jadi, kesiapan kultural sudah ada. Penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Keekonomiannya lebih cepat dicapai," kata ekonom Indef ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013027589/fwi-proyeksikan-deforestasi-hutan-alam-dari-transisi-energi-capai-465-juta-hektare">FWI Proyeksikan Deforestasi Hutan Alam dari Transisi Energi Capai 4,65 Juta Hektare</a> Namun, meskipun pengembangan bioetanol menjadi andalan, Prabowo-Gibran juga akan mendorong pemanfaatan energi alam seperti surya dan panas bumi. Khusus untuk panas bumi atau geothermal ini, Dradjad menyadari, mungkin akan sulit mencapai keekonomian. Oleh karenanya, perlu disiapkan pula skema pembiayaan APBN. "Kita tidak bisa begitu saja memaksa PLN untuk langsung membeli tanpa menyiapkan skema keuangannya. Karena kalau tidak, PLN yang sudah mengalami banyak permasalahan sekarang, tentu akan semakin berat bebannya," terang Dradjad. "Kita sadar transisi energi ke energi bersih ini memerlukan dana besar," lanjutnya. Atas dasar itu pula, TKN Prabowo-Gibran dalam dokumen Asta Citanya mengalokasikan anggaran yang besar untuk kegiatan-kegiatan riset, pengembangan, dan inovasi seperti yang dilakukan oleh BRIN, salah satunya. "Supaya peneliti-peneliti kita bisa menemukan cara agar panas bumi lebih kompetitif, menemukan cara-cara agar energi surya kita bisa lebih dimasifkan penyebarannya ke banyak daerah," jelas Dradjad. Sementara itu, terkait dengan pengembangan biodiesel yang sejauh ini mengandalkan kelapa sawit (CPO), Dradjad mengakui masih ada kompetisi antara kebutuhan untuk pangan dan energi. Untuk hal ini, dia menawarkan perlunya dibangun konsensus nasional, berapa kebutuhan untuk pangan, dan berapa untuk energi. Terkait pengembangan biodiesel ini, dia pun mengusulkan perlunya mengembangkan audit lingkungan yang kredibel. Sehingga diharapkan, upaya-upaya transisi energi yang dilakukan betul-betul memenuhi aspek kelestarian. "Terakhir kita harus sepakat, program-program yang dijalankan tidak mengonversi hutan alam. Tetapi, memanfaatkan tanah-tanah yang rusak, tanah yang idle untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan," tuturnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013310334/desain-pembangunan-hutan-tanaman-energi-sebabkan-deforestasi-terencana-maupun-tidak-terencana">Desain Pembangunan Hutan Tanaman Energi Sebabkan Deforestasi Terencana maupun Tidak Terencana</a> Dalam diskusi bertajuk Meneropong Bioenergi di Tangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 tersebut, Manager Kampanye, Advokasi, dan Media FWI Anggi Putra Prayoga mengingatkan setiap paslon mengenai dampak yang terjadi ketika transisi energi digalakkan di Indonesia. Utamanya, terhadap kondisi hutan dan lahan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi 2021, porsi energi baru terbarukan baru mencapai 11,7 persen. Masih ada gap cukup jauh untuk mencapai target 23 persen pada 2025. Pemerintah pun telah menetapkan strategi percepatan penggunaan EBT melalui penggunaan B30, B40, dan B50, hingga pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU. Di sisi lain, pemanfaatan biomassa untuk co-firing PLTU belum tergambar dalam data produksi kayu 2022 dan 2023, berdasarkan data KLHK. Artinya, lanjut Anggi, ketika co-firing diimplementasikan di 52 PLTU, maka akan terjadi perubahan grafik, perubahan produksi, dan perubahan intervensi terhadap hutan dan lahan di Indonesia. "Itu yang menyebabkan kecenderungan deforestasi hutan dan lahan di Indonesia. Maka pemanfaatan biomassa untuk co-firing atau dibakar itu adalah pemanfaatan baru yang akan mengubah tata kelola hutan di Indonesia," jelas Anggi. Padahal fungsi hutan tidak hanya untuk menurunkan emisi, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat terutama di kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau kecil. FWI mencatat, luas hutan alam di Indonesia saat ini mencapai 93 juta hektare (ha), dimana seluas 26,5 juta ha diantaranya masuk dalam kawasan konsesi, dan 66,5 juta ha berada di luar konsesi. Menurut Anggi, ketika hutan alam dikonversi menjadi hutan tanaman energi, penurunan emisinya tentu tidak akan sama. "Ini seharusnya dikuatkan dari masing-masing paslon 1, 2, 3 apakah memang hutan tanaman energi yang akan dibangun itu berbasis konsesi, atau berbasis masyarakat, atau akan menjaga hutan alam yang ada di Indonesia tapi dengan rehabilitasi lahan-lahan kritis. Komitmen itu perlu dimunculkan ke publik," tukas Anggi.

Fungsi hutan tidak hanya untuk menurunkan emisi, tetapi juga sebagai ruang hidup masyarakat terutama di kawasan timur  dan pulau kecil.

Prabowo-Gibran Andalkan Bioetanol dari Singkong dan Tebu untuk Transisi Energi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/pavilion-1487336128.png" alt="Menteri LHK Siti Nurbaya (tiga dari kanan) saat Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA." width="100%">
<figcaption>Menteri LHK Siti Nurbaya (tiga dari kanan) saat Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties (COP) UNFCCC. Sejumlah langkah dan kebijakan monumental pun tercipta. Sebut saja Rencana Operasional Forest and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030, panduan untuk aksi iklim praktis di Indonesia, yang merupakan hasil diskusi pada COP26 di Glasgow dua tahun lalu. &ldquo;Pada COP28, prioritas kita adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi-aksi iklim yang kita lakukan, terutama dalam memastikan target-target iklim FOLU Net Sink 2030 Indonesia tetap berjalan sesuai rencana.&nbsp;Sehingga kita dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran yang menentukan dalam mencapai tujuan kita, yaitu peningkatan Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,&rdquo; kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Pembukaan Paviliun Indonesia di COP28, Dubai, UEA, Kamis (30/11). Menteri Siti juga menyampaikan, hasil-hasil penting dari aksi-aksi perubahan iklim yang sedang diakukan Indonesia adalah program Indonesia&rsquo;s FOLU Net Sink 2030.&nbsp;Target iklim FOLU Net Sink 2030 yang diluncurkan pada COP26, merupakan komitmen dan implementasi iklim dengan dasar hukum yang kuat. Regulasi tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada Oktober 2021. &ldquo;Target FOLU Net Sink 2030 ini lebih dari sekadar janji yang dibuat di atas kertas. Kita secara konsisten telah menunjukkannya melalui tindakan nyata di lapangan,&rdquo; ujar Menteri Siti. Kemudian, Indonesia juga berhasil mengurangi deforestasi lebih banyak dibandingkan negara lain dalam beberapa tahun terakhir.&nbsp;Siti menegaskan, Indonesia teguh untuk memastikan sektor FOLU berkontribusi terhadap pengurangan emisi di Indonesia sebesar 60 persen. Pada peristiwa El Nino tahun ini, Indonesia menunjukkan kepemimpinannya dalam bidang pengendalian perubahan iklim.&nbsp;Yaitu, dengan hanya 16&nbsp;persen dari total kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kebakaran gambut. Serta, tidak menimbulkan kabut asap lintas batas. &ldquo;Pencapaian-pencapaian ini tidak terjadi secara autopilot, namun merupakan hasil dari tindakan nyata terhadap perubahan iklim di lapangan, termasuk keberhasilan dalam menghindari kebakaran besar selama pandemi global Covid-19,&rdquo; kata Siti Nurbaya. Lebih lanjut dia menjelaskan, target iklim FOLU Net Sink 2030 tetap sesuai rencana. Itu sama artinya dengan melindungi spesies utama dan habitatnya. Begitu juga dengan upaya restorasi gambut berbasis masyarakat dan rehabilitasi mangrove, yang mencakup jutaan hektar lahan. Ditambahkan, kepemimpinan iklim oleh Presiden Jokowi merupakan bagian integral dari warisan kepemimpinannya. Hal&nbsp;itu&nbsp;terlihat jelas dalam pembentukan sistem tata kelola karbon berbasis hukum, yang memprioritaskan pencapaian target Kontribusi Nasional (NDC) Indonesia. &ldquo;Hasil-hasil penting dalam bidang iklim tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi dalam bidang iklim didasarkan pada kepemimpinan yang memberi contoh&mdash;bukan sekadar klaim, janji, atau komitmen di atas kertas,&rdquo; tegas Menteri Siti. Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti juga menyoroti komitmen generasi muda terhadap pemulihan lingkungan melalui gaya hidup ramah lingkungan. Sejak 2014, KLHK telah mengadvokasi pengembangan generasi sadar lingkungan yang ditanamkan nilai-nilai cinta lingkungan. "Generasi sekarang berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia, serta akan lebih sistematis bekerja dalam program Green Ambassador," tuturnya. &nbsp;

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung negosiasi substansial dalam Conference of the Parties UNFCCC

Siti Nurbaya Tegaskan Target FOLU Net Sink 2030 Lebih Dari Janji di Atas Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/WhatsApp-Image-2023-11-21-at-192416-2568281854.jpeg" alt="ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Gambaran deforestasi hutan dan lahan demi mencapai target bauran energi dari biomassa kayu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi secara nasional. Dalam target ENDC yang disampaikan pada UNFCCC bulan September 2022, nilainya mencapai 32 sampai 43 persen secara agregat nasional pada tahun 2030. Pada sektor hutan dan penggunaan lahan serta sektor energi menyumbang untuk target yang sangat ambisius, sebanyak 97 persen. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU NET SINK 2030 sebagai upaya pengendalian perubahan iklim dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. KLHK telah memperhitungkan deforestasi serta mitigasi perlindungan hutan yang dibedakan ke dalam kategori deforestasi terencana (planned deforestation) dan deforestasi tidak terencana (unplanned deforestation). Hasil analisis template spasial yang dilakukan KLHK menunjukkan areal hutan alam yang mempunyai risiko tinggi terdeforestasi mencapai 10,48 juta hektare (Ha) pada berbagai fungsi hutan. Risiko tertinggi ada di luar kawasan hutan (APL) dalam pemangkuan Pemerintah Daerah dan risiko kedua berada di dalam PBPH-HT dalam pemangkuan Ditjen PHL. Kebijakan FoLU Net Sink 2030 dapat menjadi rujukan bagaimana orientasi pembangunan kehutanan oleh KLHK dilakukan kedepan. Ekspansi HTI yang sejatinya merupakan rehabilitasi rotasi dianggap sebagai upaya pengurangan emisi. Sayangnya, menjadikan hutan tanaman energi bagian dari upaya rehabilitasi rotasi untuk memenuhi target produksi bauran energi nasional justru akan memperburuk situasi tata kelola hutan dan lahan yang ada saat ini. Apalagi jika memaksakan situasi PS dan kondisi social masyarakat yang memiliki permasalahan sendiri dalam kelembagaan, kapasitas pengelolaan kawasan, dan kelola usaha yang sangat rendah. Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Anggi Putra Prayoga menjelaskan bahwa upaya meningkatkan pembangunan hutan tanaman sebagai upaya mencapai target pengurangan emisi 2030 justru akan mengantarkan Indonesia pada deforestasi. Kebijakan bauran energi nasional untuk mencapai target 23 persen pada 2025 yang juga didukung kebijakan cofiring di 52 PLTU di Indonesia akan mendorong ekspansi hutan tanaman energi. "Pembangunan hutan tanaman energi akan menjadi sulit dikontrol karena tingginya kebutuhan nasional untuk menggunakan biomassa kayu sebagai energi pengganti batu bara. Diperburuk ketergantungan pasar global seperti Korea dan Jepang terhadap komoditas biomassa kayu Indonesia yang juga mereka manfaatkan biomassa kayu (sebagai pengganti batu bara)," kata Anggi, dalam diskusi bertajuk 'Penurunan Emisi Skema Biomassa Kayu Adalah Modus Lanjutan Perampasan Ruang Hidup Rakyat'. FWI mencatatkan nilai proyeksi deforestasi akibat kebijakan transisi energi yang memanfaatkan biomassa kayu (bioenergy) sebagai energi terbarukan dapat mencapai 4,65 juta Ha. Hal tersebut diperkuat dengan kebijakan FoLU Net Sink 2030 yang mendorong ekspansi hutan tanaman seluas 6 juta Ha dan kebijakan multiusaha kehutanan dengan memanfaatkan areal PS dan wilayah Kelola rakyat sebagai areal perluasan, tutup Anggi. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka proyeksi deforestasi tinggi dengan nilai mencapai 447 ribu&nbsp;Ha&nbsp;dan 571 ribu Ha.&nbsp;Berdasarkan data yang didapat dari dokumen FoLU Net Sink 2030, untuk mencapai net sink 2030 setidaknya dibutuhkan 6 juta Ha hutan tanaman baru (agregat nasional) yang akan diperoleh dari izin baru HTI dan PS, serta melalui skema multiusaha kehutanan, kemitraan, dan kerjasama PS. Konversi hutan alam memungkinkan terjadi karena tingginya target pencapaian pembangunan hutan tanaman yang juga akan mengekspansi wilayah Kelola rakyat. Hutan tanaman dapat berupa hutan tanaman energi untuk memenuhi kebutuhan biomassa kayu yang diklaim sebagai peningkatan bauran energi terbarukan. Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Timur melihat bahwa adanya upaya ekspansi perusahaan kehutanan terutama hutan tanaman industri (HTI) yang justru akan merampas ruang hidup rakyat. Sehingga proses transisi energi dengan memanfaatkan biomassa kayu ini harus dikonsolidasikan di kalangan masyarakat sipil. "Transisi Energi adalah satu bentuk modal dusta untuk melengkapi motif jalan raya oligarki melakukan perampasan wilayah kelola rakyat," kata Yudi Syah selaku pengkampanye Walhi Kaltim Kaltim dinilai sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup yang begitu besar. Hutan- hutan telah mengalami pembukaan secara ugal ugalan oleh konsesi-konsesi besar (HPH, HTI, Sawit, Pertambangan). Di samping itu, pada 2023 saja ada pelepasan kawasan hutan dan penurunan status kawasan hutan yang diusulkan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim lewat penerbitan RTRW tahun 2022-2024. Luasnya mencapai 600 ribu Ha. Salsabila selaku perwakilan Fraksi Rakyat Kaltim menilai, niat KLHK yang ingin mengurangi emisi dengan munculnya mekanisme PS menjadi target ekspansi (HTI-HTE) tersebut akan menambah berbagai penyimpangan di Kaltim. Akan terjadi perubahan bentang alam (landscape) yang tidak sesuai dengan fungsi hutan, mengancam timbulnya konflik horizontal antar-masyarakat yang mengubah konstelasi sosial politik di tingkat akar rumput. "Sementara itu, nasib masyarakat adat Kaltim yang merupakan pelindung-penjaga hutan yang saat ini tidak mendapatkan perlindungan dan pengakuan secara hukum oleh negara justru akan dimanfaatkan oleh kelompok oligarki untuk memanjangkan bisnis mereka saja," ujar Salsabila.

Menjadikan HTE bagian dari upaya rehabilitasi rotasi untuk memenuhi target produksi bauran energi justru akan memperburuk tata kelola.

Desain Pembangunan Hutan Tanaman Energi Sebabkan Deforestasi Terencana maupun Tidak Terencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/menhut-18-2197970870.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Administrator USAID Samantha Power menandatangani kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dan Administrator USAID Samantha Power menandatangani kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia bersama Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) mengumumkan peluncuran kemitraan baru di bidang iklim dan konservasi yaitu Perjanjian Bilateral Kerangka Kerja Bilateral FOLU Net Sink. Perjanjian bilateral ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dan Administrator USAID Samantha Power di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Kesepakatan ini akan mendukung upaya-upaya Indonesia untuk mencapai tujuan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang secara resmi telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi saat Konferensi COP 26 di Glasgow pada November 2021 dan telah dituangkan ke dalam Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030 yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Menteri LHK di bulan Februari 2022. Pada bulan Mei 2022, KLHK menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan USAID Indonesia sebagai wujud dukungan Amerika Serikat terhadap implementasi Rencana Operasional tersebut, dan ini menjadi MoU yang pertama dari sejumlah MoU bilateral lainnya yang mendukung FOLU Net Sink 2030. Selama Pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat kemajuan yang mengesankan di bidang konservasi hutan, penurunan laju deforestasi hingga 65 persen dalam tujuh tahun terakhir, menjadi yang terdepan di dunia dalam meningkatkan perlindungan hutan. Kemitraan baru ini akan terus dibangun berdasarkan pencapaian-pencapaian tersebut. &ldquo;Perjanjian Bilateral yang baru ini merupakan tindak lanjut dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas oleh Presiden Jokowi dan Presiden Biden saat pertemuan bilateral di KTT G20 di Bali tahun lalu,&rdquo; demikian kata Menteri Nurbaya. Menteri Nurbaya menekankan bahwa Perjanjian Bilateral tersebut merepresentasikan peranan pendanaan iklim untuk mendukung upaya-upaya Indonesia selama ini dalam mencapai agenda FOLU Net Sink 2030. Agenda ini membutuhkan pengeluaran yang diproyeksikan sebesar USD 14,57 miliar, yang hingga saat ini terutama bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. &ldquo;Perjanjian Bilateral ini akan membantu upaya-upaya Indonesia yang telah berjalan dalam pencegahan degradasi hutan; rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut; serta perlindungan satwa liar Indonesia yang luar biasa,&rdquo; kata Administrator USAID Samantha Power. &ldquo;Dukungan ini akan melanjutkan upaya yang dilakukan Indonesia selama tujuh tahun terakhir untuk mengurangi deforestasi hingga hampir dua pertiga. Dan dukungan ini akan membantu melestarikan sumber daya vital yang diberikan oleh hutan Indonesia yang indah dan menakjubkan: penyerap karbon yang sangat penting untuk menstabilkan iklim.&rdquo; Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim, menyatakan, &ldquo;Perjanjian Bilateral ini memperkuat kemitraan kami untuk mendukung ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan untuk meningkatkan konservasi dan keanekaragaman hayati, termasuk melindungi spesies ikonik Indonesia seperti orangutan.&rdquo; Melalui Perjanjian Bilateral yang baru ini, USAID bermaksud memberikan kontribusi hingga 50 juta dolar AS selama lima tahun guna mendukung Tujuan iklim dan keanekaragaman hayati dalam agenda FOLU Net Sink 2030.

Perjanjian Bilateral Indonesia-AS kelanjutan dari Fact Sheet Gedung Putih yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Biden di Bali tahun 2022

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FOLU Net Sink 2030

Berita Terkini