<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/Screenshot_20230314_165613_Video-Player-1139397837.jpg" alt="Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono (kedua dari kiri).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan&nbsp;Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jeratan hukum TPPU ini setelah sebelumnya Andhi Pramono tersangkut kasus dugaan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini proses penyidikan atas dugaan penerimaan gratifikasi pejabat Bea cukai Makassar terus dilakukan. Dari fakta-fakta perkembangan penyidikan perkara tersebut, ditemukan indikasi unsur kesengajaan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul aset harta benda yang diduga dari korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga berdasarkan kecukupan alat bukti, saat ini tim penyidik KPK telah kembali menetapkan pejabat dimaksud sebagai tersangka TPPU," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Andhi Pramono membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi. Karena itu, KPK memastikan akan menelusuri aliran uang dugaan korupsi yang dilakukan Andhi Pramono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penelusuran aliran uang terus yang diduga berubah menjadi asset terus dilakukan dan perkembangannya akan disampaikan," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini&nbsp; mengajak masyarakat turut berperan dalam upaya menuntaskan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat Andhi Pramono. Hal ini sebagai upaya untuk memulihkan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengingatkan siapapun pihak yang terkait perkara tersebut agar kooperatif selama proses penyidikan yang sedang KPK lakukan," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum menjerat Andhi Pramono dengan sangkaan TPPU, KPK telah menyita sejumlah asset mewah. Adapun aset mewah itu yakni&nbsp;mobil merek Hummer, Toyota Roadster dan mini Morris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya telah menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono sebagai tersangka. Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jeratan hukum itu dilakukan, setelah KPK mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait penerimaan dugaan gratifikasi oleh Andhi Pramono. KPK juga telah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah Andhi Pramono untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andhi Pramono sudah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 12 Mei 2023. Meski demikian hingga saat ini, KPK belum juga melakukan penahanan terhadap Andhi Pramono.</div> </div>

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, saat ini tim penyidik KPK telah kembali menetapkan pejabat dimaksud sebagai tersangka TPPU," katanya.

KPK Tetapkan Eks Pejabat Bea Cukai Makassar Andhi Pramono sebagai Tersangka TPPU

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/flexing-1.jpg" alt="flexing" width="100%">
<figcaption>flexing</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menerjunkan tim ke lapangan untuk mengidentifikasi sejumlah aset milik Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil. Hal ini untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan milik Maulan Aklil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kami cari adalah sumbernya dari mana. Untuk itu KPK akan kirim tim ke Pangkalpinang, mendalami asal usul kepemilikan aset," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pahala menjelaskan, dalam laporannya Aklil memiliki sumber pendapatan lain, seperti perkebunan sawit, hingga kos-kosan. Namun, lembaga antirasuah juga mendapatkan informasi terkait aliran uang dari sejumlah perusahaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah, itu sekarang lagi kami kumpulkan, kira-kira pendapatan berapa kami estimasi," tegas Pahala.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, kami mau validasi informasi yang kami dapat dari yang bersangkutan dan dari data-data perbankan yang sudah kami peroleh, transaksi keuangan ke luar-masuk," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maulan Aklil sebelumnya telah memberikan klarifikasi di KPK, pada Rabu (17/5). Pemanggilan klarifikasi terhadap Walkot Pangkalpinang itu diduga buntut dari pamer harta sang istri Monica Haprinda di media sosial.&nbsp;Sebab, beredar foto Monica memamerkan barang-barang mewah seperti tas Gucci hingga Balenciaga yang ditaksir seharga Rp 100 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang dilaporkan ke KPK pada 11 Maret 2022 untuk periode tahun 2021, Maulan Aklil tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 11.105.200.000.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kekayaannya ini didominasi tanah dan bangunan di sejumlah kabupaten dan kota Palembang. Maulan tercatat memiliki tanah dan bangunan termahal yang berada di Kota Palembang seluas 40.500 meter persegi, senilai Rp 4 miliar. Ia juga tercataf memiliki tanah dan bangunan lainnya di Kota Palembang seluas 1000 meter persegi dan 900 meter persegi senilai Rp 2 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maulan Aklil hanya memiliki satu unit kendaraan bermerk Mitsubishi Pajero Sport tahun 2015, senilai Rp 220.000.000. Sedangkan kas atau setara kas yang dilaporkannya senilai Rp 55.212.373. Dalam laporan itu juga dituliskan, Maulan tidak memiliki utang.</div> </div> </div>

Beredar foto istri Wali Kota, Monica, memamerkan barang-barang mewah seperti tas Gucci hingga Balenciaga yang ditaksir seharga Rp 100 juta.

Curigai Wali Kota Pangkalpinang Punya Harta Tak Wajar, KPK Terjunkan Tim Identifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Aksi PNS pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, yang memamerkan penghasilannya sebesar Rp 34 juta per bulan via media sosial, kini berbuntut panjang. Dia pun diperiksa pihak terkait soal LHKPN-nya tercatat hanya Rp 73 juta.</p> <p>"Ya, sudah diproses, diperiksa, kami sedang berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Kita tunggu proses selanjutnya," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati kepada wartawan, Selasa (23/5).</p> <p>Ia belum memastikan akan ada sanksi yang ditetapkan terhadap Kepala Seksi (Kasi) Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi di Dinkes DKI Jakarta itu. Ani mengatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat ataupun BKD.</p> <p>"Nanti akan ada tim melakukan pemeriksaan, apakah ada sanksi atau sanksinya apa, kita berkoordinasi dengan Inspektorat dan BKD ya," tegasnya.</p> <p>Sebelumnya, viral di media sosial seorang PNS dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salam yang menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.</p> <p>Namun begitu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), harta kekayaan Ngabila tercatat hanya Rp 73.188.080. Harta itu terlapor per 2022.</p> <p>Secara rinci, harta kekayaan pejabat Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI itu memiliki mobil Taruna CX Tahun 2000 dan warisan sebanyak Rp 40 juta. Kemudian, ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 33.188.080. <strong>(*)</strong></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 129px; top: 942.825px;">&nbsp;</div>

Aksi PNS pejabat Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, yang memamerkan penghasilannya sebesar Rp 34 juta di media sosial berbuntut pa

Sebut Dapat Penghasilan Rp 34 Juta per Bulan, Pejabat Dinkes DKI Diperiksa Inspektorat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-perkara-eni-rampung-giliran-samin-tan-penyuapnya-digarap-kpk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gedung KPK.(Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto, pada Selasa (16/5). Ia akan diklarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Bupati Boltim, tim Direktorat LHKPN juga akan memeriksa Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Wahyu Widodo. Ia juga akan diklarifikasi terkait asal-usul harta kekayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk hari ini, Selasa (16/5) KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN," kata juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati dikonfirmasi, Selasa (16/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan pemanggilan klarifikasi kedua pejabat tersebut. Termasuk apakah ada ketidak sesuaian profil atau harta yang tak dicantumkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1684284667171000&amp;usg=AOvVaw24Ub9xWB5877XSJsidbnSM">elhkpn.kpk.go.id</a>, Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto terakhir melaporkan harta kekayaan pada 31 Desember 2021 untuk tahun periodik 2020. Ia tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 6.062.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sam Sachrul tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak enam bidang yang berlokasi di Manado dan Bolaang Mongondow Timur senilai Rp 2.440.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga tercatat harta berupa alat transportasi di antaranya Toyota Hardtop Jeep 1982 seharga Rp 100 juta, Toyota Fortuner 2016 senilai Rp 480 juta, Mitsubishi Pajero Sport 2019 senilai Rp 450 juta. Total harta bergerak milik Sam Sachrul ini sebesar Rp 1.030.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01643866/catat-pendaftaran-um-ptkin-diperpanjang-hingga-18-mei-2023">Catat, Pendaftaran UM-PTKIN Diperpanjang Hingga 18 Mei 2023</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga turut melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 172.500.000, sementara itu kas dan setara kas senilai Rp&nbsp;2.420.000.000. Sehingga total harta miliki Sam Sachrul seluruhnya mencapai Rp 6.062.500.000.</div>

Untuk hari ini, Selasa (16/5) KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait klarifikasi LHKPN

KPK Panggil Bupati Boltim dan Pejabat Pajak untuk Klarifikasi Harta Kekayaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy, Selasa (11/4). Dia akan diklarifikasi terkait asal usul laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini sedang menjalani proses permintaan klarifikasi terkait LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulis, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/massdes-dan-istri-flexing-twitter-partai-socmed-3769281146.jpg" alt="Istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy viral lantaran sering pamer barang-barang mahal di media sosial pribadi mereka." width="100%">
<figcaption>Istri dan anak dari Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy viral lantaran sering pamer barang-barang mahal di media sosial pribadi mereka.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ipi mengatakan, pihaknya juga memanggil Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dodik Samsu Hidayat. Ia juga akan diklarifikasi soal LHKPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keduanya telah hadir memenuhi undangan KPK," ucap Ipi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massdes Arouffy sebelumnya telah diperiksa oleh Inspektorat DKI Jakarta pada Jumat (31/3). Pemeriksaan itu dilakukan buntut dari aksi istri dan anaknya pamer barang mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01481891/pelaku-penipuan-qris-palsu-di-masjid-dikabarkan-sudah-diamankan-polisi">Pelaku Penipuan QRIS Palsu di Masjid Dikabarkan Sudah Diamankan Polisi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laman&nbsp;<a href="https://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1681276114832000&amp;usg=AOvVaw3gzkE6Mqz7_8TKBBW9xxoK">elhkpn.kpk.go.id</a>, Massdes memiliki harta kekayaan mencapai Rp 1.873.491.712. Hal ini berdasarkan data harta kekayaan yang disampaikan pada 12 Maret 2022 untuk periodik 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam LHKPN yang disampaikan, Massdes memiliki tanah dan bangunan seluas 180 m2/156 m2 di Tangerang Selatan, dari hasil sendiri senilai Rp 982 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massdes juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin berupa Mobil Mitsubishi Jeep 2021, senilai Rp 504 juta, motor Honda Beat 2010 seharga Rp 4,4, serta Mobil Toyota Fortuner 2017 senilai Rp 319 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 30 juta, serta kas dan setara kas lainnya Rp 277.118.127.&nbsp;</div>

"Saat ini sedang menjalani proses permintaan klarifikasi terkait LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK,"

Buntut Istri Pamer Barang Mewah di Medsos, LHKPN Pejabat Dishub DKI Massdes Arouffy Diperiksa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/heru-dan-sekda-royyan.jpg" alt="Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekda Dki jakarta Joko Agus Setyono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru  Budi Hartono di Balai Kota DKi Jakarta (15/2/2023). Foto: Tazkia Royyan/JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono melarang para pejabat atau pegawai Pemprov DKI untuk pamer harta (flexing) dan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan diri sendiri.</p> <p>Pernyataan itu dilontarkan Sekda DKI saat menjawab pertanyaan soal pembentukkan Instruksi Gubernur (Ingub) terkait larangan bagi pejabat Pemprov DKI untuk pamer harta kekayaan.</p> <p>"Sebenarnya kita itu tanpa Ingub pun sudah tidak boleh yang namanya flexing," kata Joko di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/4).</p> <p>Ia menambahkan, seorang pejabat publik haruslah menjadi contoh bagi masyarakat dengan mengedepankan perilaku yang sesuai etika dan menghindari penyalahgunaan wewenang, termasuk korupsi dan pamer harta.</p> <p>"Ya tentunya hidup sederhana, semuanya harus punya tatanan etik, harus diutamakan, harus bekerja," ujar Heru.</p> <p>Heru juga mengaku sudah berdiskusi dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait surat imbauan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta yang flexing.<br /> <br />Surat yang akan diedarkan nantinya untuk mengingatkan kembali ASN Pemprov DKI Jakarta yang masih suka pamer harta kekayaan.</p> <p>"Nanti pak Sekda membuat edaran kira-kira mengimbau dan mengingatkan kembali mengacu yang pernah diedarkan," ujar Heru.<br /> <br />Heru pun menegaskan akan ada sanksi bagi para ASN yang masih melakukan flexing di media sosial.</p>

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono melarang para pejabat atau pegawai Pemprov DKI untuk pamer harta (flexing).

Sekda Larang Pejabat Pemprov DKI Pamer Harta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/FLEXING.jpg" alt="Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Media sosial sebenarnya memiliki manfaat yang sangat besar sebagai wadah untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi. Namun ada kalanya, terutama beberapa waktu belakangan, media sosial menjadi wadah jitu untuk memamerkan harta kekayaan, barang berharga, atau&nbsp;yang lebih dikenal dengan istilah <em>flexing.</em>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ajaran Islam sejatinya menganjurkan agar saat&nbsp;sedekah hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa perlu diumbar ke orang-orang. Larangan ini diberikan karena dikhawatirkan akan menimbulkan riya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika sedekah yang memiliki manfaat sosial saja dianjurkan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bagaimana dengan kebiasaan melakukan flexing di media sosial?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait pertanyaan tersebut di atas, Saifuddin Zuhri selaku dosen PTIQ sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Baitussalam DDI Pamulang Elok memberikan pandangannya. Berikut penjelasan dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kata <em>flexing</em> yang popular akhir-akhir ini bermakna memamerkan atau melebih-lebihkan harta kekayaan. Menurut Cambridge Dictionary, <em>flexing</em> adalah sikap seseorang yang sangat bangga dan senang dengan sesuatu yang dimiliki dengan cara memamerkan yang membuat orang lain kesal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Islam, <em>flexing</em> atau pamer kekayaan adalah tindakan tercela. Ia termasuk dalam pasal kibr (kesombongan), israaf (berlebih-lebihan), dan ketidakpedulian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Sikap sombong sangat dibenci dalam Islam. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW disebutkan, "Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan".</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>Flexing</em> tidak hanya memperlihatkan setitik, bahkan merupakan kesombongan yang besar. Dia lupa bahwa segala yang ada di tangannya tidak lain adalah titipan Allah SWT, yang kelak harus dipertanggungjawabkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. Sikap berlebih-lebihan juga dicela dalam Islam. Allah berfirman dalam QS., Al Araf ayat 31.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebenarnya menikmati harta kekayaan tidak dilarang dalam agama. Kita dapat memiliki dan menikmati rumah dan kendaraan yang bagus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi kalau sudah ditumpuk dan melibihi yang dibutuhkan, apalagi jika tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak di akhirat justru menjadi bencana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">3. Di tengah masih banyaknya saudara-saudara kita yang menderita dan berada di garis kemiskinan, maka <em>flexing</em> sungguh menunjukkan tidak adanya empati dan ketidakpedulian kepada penderitaan sesama. Padahal Allah memerintahkan hambanya untuk membantu saudara yang memerlukan bantuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat menjalankan ibadah puasa Ramadan, segala sikap yang tidak disukai Allah yang bertentangan dengan ajaran agama haruslah dihindari. Sebaliknya, justru pada bulan mulia ini, dan merupakan tujuan ibadah puasa, adalah meningkatnya kepedulian seorang muslim kepada saudaranya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><em>Flexing</em> tidak hanya mengurangi pahala puasa, tetapi bahkan bisa menghilangkan pahalanya. Sehingga meskipun pelakunya berpuasa, tetapi tidak ada yang didapatnya dari Allah, selain lapar dan haus. Wallahu A&rsquo;lam.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Hadist Nabi Muhammad SAW berbunyi, "Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan".

Tiga Makna Flexing yang Tercela Menurut Islam

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122526.jpg" alt="Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan pamer harta kekayaan yang dilakukan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro dinilai tidak berikan cerminan antikorupsi. Sebab, semangat lembaga antirasuah selama ini kental nuansa kesederhanaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk menilai, seorang pejabat KPK tidak pantas memiliki gaya hidup mewah dan memamerkannya ke publik. "Enggak pantas lah (Dirlidik KPK bermewah-mewahan). Itu jelas,"&nbsp;kata Hamdi Muluk kepada wartawan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hamdi menduga, diberhentikannya Endar Priantoro dari jabatan Dirlidik KPK ada kaitannya dengan gaya hidupnya tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan semangat dasar dari lembaga antirasuah. Sebab, KPK didirikan untuk memberantas korupsi. Gaya hidup mewah pejabat sendiri bisa diduga berasal dari hasil korupsi ataupun gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pejabat itu harus satu kata antara perkataan dan perbuatan. Kalau mau menyuruh orang tidak korupsi, ya dia (pejabat) tidak korupsi," cetus Hamdi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, gaya hidup istri&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro viral di media sosial. Berbagai fotonya yang mengenakan pakaian bermerek mahal hingga menyewa helikopter menjadi sorotan warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan&nbsp;Endar&nbsp;untuk periodik 2022, tercatat dia punya total&nbsp;harta&nbsp;mencapai Rp 5.633.150.000 atau Rp 5,6 miliar. Jumlah kekayaannya ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 4.794.400.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan kekayaan yang disampaikan pada 7 Februari 2023,&nbsp;Endar&nbsp;mempunyai tanah dan bangunan yang tersebar di Pangkalpinang, Surabaya, Banyumas, dan Tangerang. Seluruh aset ini nilainya sebesar Rp 6.310.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian,&nbsp;Endar&nbsp;juga memiliki motor tahun 1900, mobil Toyota Innova tahun 2019, dan Honda Sepeda Motor R2 tahun 2021 di LHKPN. Nilai total aset kendaraan milik&nbsp;Endar&nbsp;mencapai Rp 222.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya,&nbsp;Endar&nbsp;memiliki&nbsp;ha<wbr />rta&nbsp;bergerak lainnya sebesar Rp 24,5 juta, kas dan setara kas senilai Rp 126.150.000, serta&nbsp;harta&nbsp;lainnya Rp 450 juta. Dia juga punya utang Rp 1,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dewan Pengawas (Dewas) KPK&nbsp;lantas melakukan klarifikasi terhadap Endar&nbsp;Priantoro terkait sumber kekayaannya&nbsp;tersebut. "KPK membenarkan, bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi antara inspektorat KPK, Direktorat LHKPN dan Dewas telah melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi ini sesuai wewenang dan tugas Dewas sebagaimana diatur dalam UU KPK. "Kami meyakini, Dewas KPK akan bertindak profesional dan independen," ungkap Ali.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Guru Besar Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk menilai, seorang pejabat KPK tidak pantas memiliki gaya hidup mewah dan memamerkannya.

Hobi Pamer Harta Endar Priantoro Dinilai Tak Cerminkan Semangat Antikorupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1berik20230103143051.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pejabat-pejabat yang keluarganya hobi memamerkan kekayaan atau flexing terus menjadi sorotan. Terbaru, salah satu keluarga pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terkena lampu sorot tersebut. Mereaksi itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah menyiapkan instruksi gubernur (ingub) khusus soal flexing.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Ya, saya sudah berencana (terbitkan ingub soal flexing)," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengganti Anies Baswedan sekaligus Kepala Sekretariat Presiden itu menyatakan bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota, dirinya sudah langsung memberikan imbauan kepada jajarannya untuk tak pamerkan harta ataupun kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01461421/heru-budi-siapkan-ingub-agar-pejabat-di-dki-tak-flexing">Heru Budi Siapkan Ingub Agar Pejabat di DKI Tak Flexing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menjabat satu bulan di sini saya sudah kasih, menjelaskan perumpaan-perumapaan, kalimat-kalimat, saya kumpulkan eselon 2, eselon 3, saya sudah jelaskan," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, jika masih ada jajarannya yang kedapatan flexing, seperti halnya istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy, Heru mengaku menyerahkan kepada Inspektorat untuk memeriksa secara menyeluruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini semua ada proses sedang diteliti oleh Inspektorat," pungkas eks Wali Kota Jakarta Utara itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, akun <em>Twitter @partaisocmed</em> mengunggah foto Massdes bersama sang istri yang tengah menggunakan tas Hermes Birkin Crocodile. Tas itu diketahui berharga 105.000 dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01445718/anak-dan-istri-pejabat-dishub-dki-flexing-pengamat-copot-dari-jabatan">Anak dan Istri Pejabat Dishub DKI Flexing, Pengamat: Copot dari Jabatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya sang istri, putri Massdes juga kerap memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kado sepatu mewah hingga perlengkapan fotografi berharga puluhan juta rupiah pun turut dipamerkan oleh sang anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, dalam LHKPN, harta Massdes dilaporkan hanya Rp 1,8 miliar. Harta yang paling tinggi nilainya berupa tanah dan bangunan seluas 180 m2/156 m2 di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 982 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pejabat Dishub DKI tersebut memiliki tiga unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 seharga Rp 504 juta, mobil Toyota Fortuner tahun 2017 seharga Rp 319 juta dan motor Honda Beat seharga Rp 4,4 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Masdess juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 30 juta dan kas dan setara kas senilai Rp 277.118.127.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah menyiapkan instruksi gubernur (ingub) khusus soal flexing.

Cara Pj Gubernur Heru Budi Hartono Biar Pejabat DKI Jakarta Tak Flexing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/flexing-1.jpg" alt="flexing" width="100%">
<figcaption>flexing</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pejabat-pejabat yang keluarganya hobi memamerkan kekayaan atau flexing terus menjadi sorotan. Terbaru, salah satu keluarga pejabat Pemprov DKI Jakarta yang terkena lampu sorot tersebut. Mereaksi itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku telah menyiapkan instruksi gubernur (ingub) khusus soal flexing.&nbsp;</p> <p>"Ya, saya sudah berencana (terbitkan ingub soal flexing)," ujarnya kepada wartawan, Senin (3/4).&nbsp;</p> <div dir="auto">Pengganti Anies Baswedan sekaligus Kepala Sekretariat Presiden itu menyatakan bahwa sejak pertama kali menjabat sebagai orang nomor satu di ibu kota, dirinya sudah langsung memberikan imbauan kepada jajarannya untuk tak pamerkan harta ataupun kekuasaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01445718/anak-dan-istri-pejabat-dishub-dki-flexing-pengamat-copot-dari-jabatan">Anak dan Istri Pejabat Dishub DKI Flexing, Pengamat: Copot dari Jabatan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menjabat satu bulan di sini saya sudah kasih, menjelaskan perumpaan-perumapaan, kalimat-kalimat, saya kumpulkan eselon 2, eselon 3, saya sudah jelaskan," urainya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, jika masih ada jajarannya yang kedapatan flexing, seperti halnya istri dan anak Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Massdes Arouffy, Heru mengaku menyerahkan kepada Inspektorat untuk memeriksa secara menyeluruh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu ini semua ada proses sedang diteliti oleh Inspektorat," pungkas eks Wali Kota Jakarta Utara itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, akun Twitter @partaisocmed mengunggah foto Massdes bersama sang istri yang tengah menggunakan tas Hermes Birkin Crocodile. Tas itu diketahui berharga 105.000 dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya sang istri, putri Massdes juga kerap memamerkan beberapa koleksi tas mewahnya dari brand ternama, seperti Gucci, Louis Vuitton, Dior, dan Balenciaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kado sepatu mewah hingga perlengkapan fotografi berharga puluhan juta rupiah pun turut dipamerkan oleh sang anak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, dalam LHKPN, harta Massdes dilaporkan hanya Rp 1,8 miliar. Harta yang paling tinggi nilainya berupa tanah dan bangunan seluas 180 m2/156 m2 di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 982 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pejabat Dishub DKI tersebut memiliki tiga unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mitsubishi Jeep tahun 2021 seharga Rp 504 juta, mobil Toyota Fortuner tahun 2017 seharga Rp 319 juta dan motor Honda Beat seharga Rp 4,4 juta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Masdess juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 30 juta dan kas dan setara kas senilai Rp 277.118.127.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#flexing pejabat

Berita Terkini