<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RUSUN-PAKAL-TERUS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Proyek pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) atau Flat Pakal, Surabaya, hampir rampung. Pihak kontraktor dari PT Bangun Konstruksi Persada hanya perlu menyelesaikan fasad atau perwajahan gedung dan pemasangan keramik. Targetnya akhir bulan ini tuntas.  Hingga kemarin (3/11), progres pekerjaan yang sudah dilaporkan ke dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) sudah mencapai 90 persen. ’’Sudah dilaporkan progres terakhirnya. Ada tambahan waktu pekerjaan,’’ kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Lasidi.  Lasidi menyatakan, kontrak kerja yang ditandatangani pada Februari itu sejatinya berakhir pada Oktober. Namun, pihaknya memilih opsi adendum dengan tambahan waktu pekerjaan 30 hari. Sebab, ada beberapa pekerjaan minor yang masih harus dituntaskan.  Selain itu, yang menjadi pertimbangan utama adalah waktu memulai pekerjaan. Saat itu sempat ada protes dari warga. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan molor dua bulan. Yang seharusnya dikerjakan Februari akhirnya baru bisa dimulai April. ’’Itu salah satu pertimbangannya. Jadi, bukan salah rekanan. Memang kondisinya waktu itu masih ada penolakan dari warga sebelum akhirnya klir,’’ paparnya.  Lasidi berharap tambahan waktu yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk merampungkan pekerjaan. ’’Insya Allah cukup karena tinggal pekerjaan minor. Berdasar laporan terakhir dan hasil evaluasi di lapangan, pekerjaan besarnya sudah selesai semua,’’ terangnya.  Sementara itu, Kepala Proyek dari PT Bangun Konstruksi Persada Bhirawa Agung mengakui, sempat ada kendala karena hujan. Pembangunan saluran dan jalan paving tidak bisa jalan. ’’Tapi, itu sudah selesai,’’ katanya.  Saat ini para pekerja berupaya menuntaskan pemasangan keramik di dalam gedung. Targetnya pekan depan sudah tuntas. Selain itu, tinggal pengerjaan fasad bangunan. ’’Itu hampir selesai. Untuk fasad, mungkin pekan ini sudah rampung,’’ ucapnya.  Karena itu, pihaknya optimistis tambahan waktu 30 hari yang diberikan sangat cukup untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Bisa jadi tidak sampai 30 hari. Dengan begitu, akhir bulan ini bisa dilakukan serah terima dari rekanan ke pemkot.  ---  TENTANG RUSUNAWA PAKAL <ul> 	<li>Nilai proyek Rp 27,4 miliar.</li> 	<li>Dibangun mulai April sampai 31 Oktober 2022.</li> 	<li>Diperpanjang sampai 30 November 2022.</li> 	<li>Kapasitas 100 unit dalam lima lantai.</li> 	<li>Diperuntukkan khusus MBR ber-KTP Surabaya.</li> </ul> Diolah dari berbagai sumber

Pembangunan Rusunawa Pakal Surabaya Diperpanjang 30 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Peratuan Wali Kota (Perwali) Surabaya tentang penghuni rumah susun sewa (rusunawa) atau flat akhirnya keluar. Saat ini tinggal dilakukan pengesahan. Aturan tersebut akan diterapkan sebagai acuan penertiban. Termasuk bagi warga non-Surabaya yang tinggal di rusunawa. Maklum, saat ini ada 12 ribu antrean calon penghuni di rusunawa. .  Finalisasi perwali soal penghunian rusun sudah selesai. Tahapan berikutnya adalah pengesahan. Setelah itu, aturan tersebut bisa secepatnya diterapkan. ”Finalisasi pembahasan di bagian hukum sudah selesai,” ujar Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya Lasidi, Rabu (3/8).  Menurut dia, pengesahan tidak butuh waktu lama. Yakni, hanya sekitar seminggu. ”Setelah disahkan, perwali ini akan menjadi acuan untuk menertibkan penghuni rusun. Terutama bagi penghuni warga non-Surabaya,” lanjutnya.  Lasidi menuturkan, penindakan pelanggaran tentu mengacu pada perwali. Soal poin perinciannya seperti apa, dia belum menjelaskan. Termasuk berapa waktu yang diberikan pemkot bagi penghuni non-Surabaya untuk tinggal sementara di rusun. ”Pastinya nanti nunggu pengesahan dulu,” jelasnya.  Rusun Warugunung menjadi lokasi yang paling banyak dihuni warga non-Surabaya. Jumlahnya sekitar 50 persen dari kuota rusun tersebut. Hal itu juga sudah mendapat warning dari pemkot. Tepatnya sejak rumah flat itu menjadi aset pemkot.  Penghuni warga non-Surabaya itu sudah tidak diperbolehkan memperpanjang kontrak. Selain itu, warga tidak bisa pindah alamat. Cara itu dilakukan agar mereka tidak bisa memperpanjang kontrak rusun.  Penegakan aturan itu juga dapat mengurangi jumlah antrean calon penghuni rusun. Pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dilakukan di rusun untuk kemandirian ekonomi.

Perwali Rusunawa Sudah Terbit, Warga Non-Surabaya Siap-Siap Keluar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/FLAT-TAMBAK-WEDI-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Penantian panjang Awali Dian, 46, dan Eny, 39, kini terjawab sudah. Setelah menunggu lima tahun, pasangan suami istri (pasutri) itu mempunyai hunian baru di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) atau Flat Tambak Wedi 2, Surabaya.  Kemarin (30/5), bersama empat anaknya, mereka mulai menempati hunian yang dikelola Pemkot Surabaya tersebut. Dalam proses pindahan itu, Eny tak membawa banyak barang dan perabotan rumah tangga. Sebab, sebagian perabotan telah tersedia. Mulai dua tempat tidur, lemari, kursi, dan meja makan. Semua perabotan disediakan pemerintah.  ’’Nggak nyangka, ternyata unit sudah diisi perabotan. Lengkap lagi. Jadi, kami tinggal bawa baju, kompor, dan peralatan makan. Alhamdulillah,’’ ucap syukur Eny di depan unitnya di lantai 3 Flat Tambak Wedi 2.  Begitu juga yang dirasakan Tole dan Tia Selvian. Kemarin pasutri itu bersiap-siap pindahan. Beberapa pengecekan dilakukan seperti aliran listrik dan distribusi air PDAM. Semuanya berfungsi baik. Pasutri itu mengaku akan pindahan secepatnya. Kebetulan, hunian lamanya masih di Jalan Tambak Wedi.  M. Jufri, pengelola Flat Tambak Wedi 2, menyatakan, Flat Tambak Wedi 2 terdiri atas 60 unit. Semuanya telah terisi. Pada tahap awal, baru 15 kepala keluarga (KK) yang telah pindahan. Penyerahan kunci dan proses pindahan berjalan secara bertahap.  Dengan demikian, proses pindahan bisa berjalan lebih lancar. ’’Sebanyak 60 unit terbagi menjadi 4 lantai. Lantai 1 dan 2 diperuntukkan penghuni berusia lanjut. Sedangkan lantai 3 dan 4 untuk penghuni berusia produktif dan masih sehat,’’ kata Jufri.  Pada waktu bersamaan, pihaknya mengebut penyelesaian beberapa fasilitas. Di antaranya, area parkir dan pengaspalan jalan. Saat ini pengerjaan tengah berjalan.  Selain itu, pemagaran harus segera dilakukan. Dengan begitu, akses keluar masuk penghuni ke flat hanya menggunakan satu pintu. Itu dilakukan untuk menghindari terjadinya aksi kriminalitas seperti pencurian sepeda motor, kerusakan gedung, dan vandalisme.

Penghuni Tidak Nyangka Sudah Ada Perabotan Lengkap di Flat Tambak Wedi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Tidak ada perubahan tarif rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau flat yang dikelola Pemkot Surabaya pada tahun ini. Terhitung sejak 2020, pemkot memutuskan untuk tidak menaikkan biaya sewa kepada para penghuni. Hanya, ada perubahan sistem perpanjangan sewa yang diatur di dalam peraturan terbaru.  Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) bersama bagian hukum Pemkot Surabaya merumuskan aturan baru. Hal itu tertuang di dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 Tahun 2022. ’’Tapi, tidak ada perubahan (tarif sewa, Red),’’ ujar Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Lasidi kemarin (23/5).  Dia menyatakan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar tidak adanya perubahan tarif rusunawa. Pertama, dua tahun terakhir masih pandemi Covid-19. ’’Ekonomi masyarakat sedang terguncang. Jadi, kami tidak menaikkan tarif sewa pada 2020 dan 2021,’’ paparnya.  Tahun ini, kata Lasidi, pemkot memutuskan untuk tidak menaikkan tarif rusunawa lagi. Sebab, perekonomian masih dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19. Yang dilihat adalah kondisi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi penghuni rusun.  ’’Karena mereka yang paling merasakan dampaknya. Tahun ini belum (naik, Red) karena semua masih pemulihan (ekonomi),’’ ucapnya.  Namun, ada kebijakan anyar terkait dengan sewa rusun bagi MBR. Sebelumnya, para penghuni mengajukan surat ke dinas pengelola bangunan dan tanah yang kini urusannya dilebur ke beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah surat masuk, dinas akan memproses perpanjangan atau pengajuan baru.  Tahun ini persyaratan perpanjangan maupun penempatan baru diurus secara online. Aksesnya melalui Surabaya Single Window (SSW) Alpha. Dinas, kata Lasidi, hanya memberikan persetujuan teknis.  ’’Sekarang semuanya lewat PTSP (dinas perizinan, Red). Semua berkas yang diperlukan diunggah secara online lewat SSW Alpha. Kami hanya memberikan persetujuan,’’ jelasnya.

Ini Aturan Baru Perpanjangan dan Penempatan Rusunawa di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/FLAT-GUNUNG-ANYAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rintik hujan kemarin (21/4) tak menyurutkan semangat para pekerja bangunan di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Gunung Anyar, Surabaya. Mereka mengerjakan tahap akhir pembangunan Flat Gunung Anyar.  Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Surabaya Lasidi mengungkapkan, saat ini progres rusunawa adalah pengerjaan pagar. Sebab, pagar dinilai penting untuk keamanan calon penghuni rusunawa alias flat tersebut. ’’Proses pembangunan sedang dilakukan secara paralel. Kalau pagar sudah jadi, baru siap dihuni,’’ tandasnya.  Terkait dengan calon penghuni yang bakal mengisi Flat Gunung Anyar, Lasidi menjelaskan, saat ini proses verifikasi data dilakukan pihak kelurahan dan kecamatan. Verifikasi akan diurutkan berdasar nomor antrean. ’’Unit Flat Gunung Anyar berjumlah 100,’’ ucapnya.  Lasidi menambahkan, warga di luar Kecamatan Gunung Anyar yang berminat menghuni flat bisa mendaftar secara daring melalui unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA). Namun, tetap diutamakan bagi warga sekitar rusunawa.  Rusunawa itu direncanakan dapat difungsikan pada akhir April atau pertengahan Mei. Dia menambahkan, retribusi untuk calon penghuni nanti menggunakan peraturan daerah (perda). ’’Nanti melihat perda yang ada,’’ ungkapnya.  Untuk jumlah total peminat calon penghuni Rusunawa Gunung Anyar, Lasidi menegaskan ulang bahwa proses verifikasi dan pendataan sedang dilakukan. ’’Berapa-berapanya masih dikoordinasikan. Tunggu kabar dari kelurahan dan kecamatan,’’ jelasnya.

Pemkot Verifikasi Antrean Calon Penghuni Rusunawa Gunung Anyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/RUSUNAWA-WARUGUNUNG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) menarget rekapitulasi data penghuni flat atau rumah susun sederhana sewa rampung bulan ini. Termasuk juga revisi perwali. Dengan begitu, penegakan aturan bisa mulai diterapkan. Salah satunya soal penghuni non-Surabaya di Flat Warugunung.  Pendataan rampung dilakukan. Saat ini DPRKPP melakukan rekapitulasi. Termasuk mencocokkan data dari pihak kecamatan. Hal tersebut bertujuan memastikan agar semuanya valid. Sebab, ada flat yang penghuninya dari non-Surabaya. ’’Rekapitulasi data ditargetkan bulan ini selesai,’’ kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Lasidi kemarin (16/3).  Dia menuturkan, dinas dan kecamatan melakukan pendataan. Bedanya, data dari kecamatan lebih detail. Misalnya, soal pekerjaan, alamat asli, hingga pendapatan. Data itu akan dicocokkan dengan dinas terkait.  Selain rekapitulasi, proses yang dilakukan sekarang adalah revisi perwali yang membahas aturan dan tata cara penindakan terbaru. Sebagaimana syarat perpanjangan hingga proses pemindahan.  Lasidi menuturkan soal penghuni flat warga non-Surabaya di Warugunung. Pemindahan baru dilakukan jika semua tahapan rampung. Mulai rekapitulasi hingga revisi perwalinya. Dengan begitu, apa yang dilakukan sesuai aturan yang ada. ’’Kami target akhir bulan ini selesai semua,’’ terangnya.  Revisi perwali itu nantinya membahas soal penindakan. Pemkot memberikan batas waktu berapa bulan untuk pindah. Lasidi menyatakan, jadi nanti ada aturannya. Misalnya, diberi waktu sebulan untuk pindah atau seperti apa. Semuanya nanti tertuang di perwali.  Koordinasi dengan semua pihak terkait dengan pemindahan juga dilakukan. Termasuk menanyakan hasil pendampingan kejaksaan kepada penghuni Flat Warugunung. Selain itu, pendampingan dan pendekatan persuasif bakal dilakukan. Dengan demikian, pemindahan warga non-Surabaya di Flat Warugunung berjalan lancar.  Berdasar data yang diperoleh Jawa Pos pada akhir tahun lalu, penghuni yang tidak ber-KTP Surabaya hanya ada di Flat Warugunung. ’’Jumlahnya kurang lebih 200 KK. Kontrak sewa mereka juga tidak diperpanjang lagi sejak tahun kemarin,’’ paparnya.

Tunggu Revisi Perwali, Tindakan Warga Non-Surabaya Penghuni Rusunawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/rusun.jpg" alt="FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FLAT: Rusunawa di kawasan Gunung Anyar, Surabaya, yang dibangung pemerintah kota. Kota ini menjadi yanh terbanyak dihuni keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Rusunawa pun jadi solusi. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) atau flat di daerah Pakal, wilayah Surabaya Barat, segera terealisasi. Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP) Pemkot Surabaya sudah melelang proyek senilai Rp 27,4 miliar itu.  Total ada 49 rekanan yang ikut dalam proses lelang tersebut. Pemkot Surabaya sudah menerima seluruh dokumen dari para kontraktor. ”Masih proses seleksi,” ujar Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Lasidi kemarin.  Proses seleksi, jelas Lasidi, diperkirakan berlangsung selama satu bulan. Sebab, banyak dokumen yang harus diteliti. Yang dipertimbangkan bukan hanya penawarannya. Rekam jejak rekanan yang akan mengerjakan proyek itu juga menjadi pertimbangan utama.  Sebab, bangunan tersebut nantinya dihuni warga. Pemkot, kata Lasidi, tidak ingin ada masalah di kemudian hari. ”Karena itu, kualifikasi dan rekam jejak siapa yang akan mengerjakan menjadi prioritas. Tidak bisa asal-asalan,” ucapnya.  Tidak ada perubahan atas rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Rusunawa tersebut akan dibangun lima lantai dengan kapasitas tempat tinggal 100 unit. Artinya, satu lantai bakal diisi 10 unit tempat tinggal minimalis.

Pemkot Lelang Proyek Rusunawa Pakal dengan Alokasi Dana Rp 27,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/FLAT-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Fokus <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> meningkatkan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan banyak cara. Salah Satunya dengan memfasilitasi pelatihan baik bersifat teknis, soft skill, maupun pengembangan wirausaha.  Sasarannya tentu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tak hanya tinggal di kawasan perkampungan, tetapi juga yang tinggal di flat atau rusunawa di seluruh Surabaya.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kota-surabaya/">Kota Surabaya</a> Anna Fajriatin menjelaskan, pemberdayaan itu berlaku untuk semua MBR. Tak terkecuali di kawasan flat. Sebab, secara tak langsung pemberdayaan juga mendorong masyarakat lebih berdikari.  ’’Iya, fokus kami juga ke sana. Setidaknya dapat segera berdikari,’’ katanya kemarin (6/3).  Anna mengungkapkan, intervensi yang dilakukan kepada masyarakat di flat tentu bukan sekadar pemberian bantuan. Pelatihan juga diberikan untuk meningkatkan skill individu.  Dia menyebut, Pemkot Surabaya juga melakukan intervensi melalui <a href="https://www.jawapos.com/tag/umkm/">UMKM</a> di kawasan flat. Misalnya dengan adanya kampung kue di Flat Penjaringan Sari.  Bukan hanya itu, intervensi pemkot juga melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD). Anna mencontohkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan kecamatan dan OPD terkait untuk mengadakan pelatihan dengan kategori usia 16–35 tahun.  ’’Karena basis kami di dinsos adalah datanya. Dengan data ini, rupa intervensi dapat diberikan sesuai kebutuhan dan syarat tertentu. Misal, pelatihan apa yang cocok dengan usia segitu. Nah, itu yang kami lakukan,’’ terangnya.  Di sisi lain, Jawa Pos sempat bertemu beberapa warga di Flat Penjaringan Sari. Salah satunya Budi Wahyudi. Warga RT 6, RW 10, itu mengatakan bahwa keinginan setiap warga flat adalah mampu berdikari.  ’’Iya itu cita-cita. Sebab, kami kan pindahan. Masuk flat. Cita-cita utama ya bagaimana bisa berdikari. Apa pun kami lakukan asal halal dan sesuai aturan,’’ ungkap warga yang berada di flat sejak 2007 itu.  Dia menyebut, usaha kolektif masyarakat sudah dilakukan berkali-kali. Termasuk usaha bersama katering serta pembuatan kue kering.

Pemkot Surabaya Intervensi UMKM di Kawasan Flat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/FLAT-TAMBAKWEDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sebanyak 475 kepala keluarga (KK) penghuni sejumlah flat di Surabaya, terdeteksi bukan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mereka terbilang keluarga mampu. Karena itu, sesuai ketentuan pemkot, mereka tidak berhak untuk menempati rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).  Data tersebut diperoleh setelah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya melakukan verifikasi. Sebelumnya, pemkot juga menemukan 88 aparatur sipil negara (ASN) yang tinggal di hunian vertikal tersebut.  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajat menyampaikan, verifikasi itu merupakan bagian dari upaya menertibkan penghuni flat. Sebab, pihaknya mendapatkan banyak aduan bahwa warga yang tinggal di rumah sewa itu termasuk mampu. ”Verifikasi terus dilakukan. Ada 4.556 KK yang menempati 20 flat milik pemkot. Itu kami cek semua,” terangnya.  Hingga saat ini sudah ada 4.041 KK yang diverifikasi. Hasilnya, 2.423 KK merupakan penghuni berstatus MBR. Lalu, ada 475 KK non-MBR. Sisanya, 1.143 KK, tidak ditemukan di aplikasi e-pemutakhiran data. ”Harapan kami, proses evaluasi segera selesai. Setelah itu, nanti warga yang MBR bisa menempati flat,” ujarnya.  Selain itu, DPRKPP juga sudah menerima pengajuan dari ASN yang keluar dari flat. Mereka menyadari bahwa flat diperuntukkan bagi MBR. ”Sehingga mereka memilih untuk menyerahkan kunci kembali ke Pemkot Surabaya,” jelasnya.  Sebelum menyerahkan kunci flat, ASN itu diminta menandatangani surat pernyataan. Isinya, kesediaan untuk keluar tanpa adanya paksaan dari siapa pun dan pihak mana pun. Mereka menyadari bahwa statusnya memang non-MBR.  Total ada 88 ASN yang tinggal di flat. Dari jumlah itu, 63 orang di antaranya adalah ASN aktif. Selebihnya, 25 orang, merupakan pensiunan pegawai. Irvan mengatakan, unit yang telah ditinggalkan ASN itu akan dihuni oleh warga yang berstatus MBR. ”Sebab, antrean flat mencapai 11 ribuan orang,” ucap mantan kepala dinas perhubungan (dishub) itu.  Sementara itu, pekan lalu seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) beserta jajaran pengurus fraksi menggelar rapat bersama untuk membahas kebijakan tentang flat. Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Surabaya Imam Syafi’i mengatakan, pemkot harus merancang sistem berbasis teknologi untuk mengelola flat.  Menurut Imam, sistem berbasis teknologi sangat dibutuhkan. Fungsinya mendukung aspek keterbukaan dalam mengatur flat. Dia berharap sistem tersebut bisa diakses oleh siapa pun. Termasuk calon penghuni flat. ”Selain itu, kami meminta pemkot mengevaluasi secara berkala para penghuni flat,” ucap anggota Komisi A DPRD Surabaya itu.

475 Keluarga Mampu Terungkap Tempati Flat di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/FLAT-SISI-BARAT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Progres pengerjaan Rusunawa atau Flat Gunung Anyar sisi barat masuk babak akhir. Dari pantauan di lapangan, kelistrikan bangunan bagian luar telah terpasang. Tinggal menyelesaikan kelengkapan pagar dan sarana parkir kawasan.  Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya memastikan sarana-prasarana bangunan rampung pada Maret. Khususnya sarpras parkir dan pagar flat. ”Tinggal itu. Trial sistem bangunan juga dilakukan berkala. Alhamdulillah, tidak ada hambatan,’’ kata Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Surabaya Lasidi.  Dia menambahkan, pemkot berkomitmen penuh agar penggarapan flat tersebut selesai tepat waktu. Soal kapan bangunan empat lantai dengan 100 hunian itu dapat ditempati, tinggal menunggu waktu. ”Jika tidak ada halangan, ya antara April atau Mei sudah dapat ditempati,’’ ujarnya.  Keyakinan itu muncul bukan tanpa alasan. Sebab, keseluruhan konstruksi fisik telah rampung dan menyisakan beberapa sarpras saja. ”Paving sudah. Lalu, sarana keamanan lain seperti hidran dan smoke detector juga terpasang,’’ lanjutnya.  Meski begitu, yang menjadi prioritas adalah melakukan validasi bagi calon penghuni Flat Gunung Anyar sisi barat. Validasi tersebut dilakukan agar yang menempati flat merupakan masyarakat yang benar-benar berhak. Salah satunya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik yang berada di lingkungan flat maupun yang sudah terdata sebelumnya.  Selain itu, dengan validasi tersebut diharapkan tidak ada aparatur sipil negara (ASN) yang masuk dan menempati flat anyar itu. ”Jadi prioritas memang MBR,’’ tegasnya.  Lasidi tak memungkiri masih adanya ribuan warga yang mengantre untuk menempati flat di Surabaya. Nah, ada rencana pembangunan flat baru di Medokan Ayu yang secara lahan sudah diuruk tanah. ’’Rencana memang mau melibatkan pemerintah pusat. Tapi, kami akan bersurat lagi agar segera ada jawaban,’’ tegasnya.

April-Mei Flat Gunung Anyar Kemungkinan Sudah Bisa Ditempati

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Flat surabaya

Berita Terkini