<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/IMG-20250712-WA0006_copy_1280x1003-1440400662.jpg" alt="Pengajar FKUI dari Departemen Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher (THT-KL), Dr. Fikri Mirza Putranto. (Humas UI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Pengajar FKUI dari Departemen Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher (THT-KL), Dr. Fikri Mirza Putranto. (Humas UI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengajar Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia (UI) dari Departemen Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher (THT-KL), Dr. Fikri Mirza Putranto menjelaskan, tuli akibat bising kini menjadi ancaman baru di era modern. &rdquo;Kita justru menikmati bising setiap hari, seperti konser, tempat musik, atau tempat bermain yang memiliki pengeras suara bervolume tinggi,&rdquo; ujar Fikri Mirza seperti dilansir dari Antara. Menurut dia, tuli akibat bising kini tidak hanya mengancam para pekerja pabrik atau sopir bajaj seperti di masa lalu. Tapi juga masyarakat luas melalui perangkat pribadi seperti headset yang kerap diabaikan. Orang yang mengalami cedera bising memiliki gejala awal telinga berdenging dan terasa tertutup seperti kemeng. Gejala ini sering kali dianggap sepele karena dapat hilang dalam waktu 24 jam. Namun, justru karena sering diabaikan dan berulang, lama-kelamaan bisa menimbulkan gangguan permanen. Selain menimbulkan gangguan telinga, cedera bising kronik juga dapat berdampak besar terhadap kualitas hidup, mulai dari kesulitan berkomunikasi di lingkungan ramai, gangguan konsentrasi, hingga gangguan sosial dan percepatan penuaan pada jalur pendengaran. Menurut Fikri, Personal Listening Device (PLD) yang beredar saat ini memiliki banyak jenis, seperti earbuds, headphone over-ear (dengan atau tanpa noise cancelling), hingga bone conduction headset. Jenis over-ear dengan fitur Active Noise Cancelling (ANC) dianggap menjadi pilihan yang relatif lebih aman karena mampu meredam kebisingan tanpa harus menaikkan volume secara berlebihan. Akan tetapi, PLD jenis ini tidak disarankan digunakan sambil berjalan atau berlari karena mengurangi kewaspadaan terhadap lingkungan. Tips aman pakai headset sehari-hari sebagai pedoman aman, dr. Fikri menganjurkan penggunaan PLD dengan volume maksimal 60 persen selama tidak lebih dari 60 menit per hari. Selain itu, penting untuk beristirahat setiap satu jam selama 5 menit, menjaga kebersihan earbuds, serta memanfaatkan fitur volume warning yang kini tersedia pada banyak gawai. &rdquo;Gunakan PLD dengan teknologi noise cancelling agar tidak perlu menaikkan volume terlalu tinggi. Batasi volume di bawah 80 desibel,&rdquo; ujar Fikri Mirza. Dia juga menyarankan kepada pengguna PLD agar memeriksakan diri ke dokter spesialis THT-KL jika mengalami dua dari tiga kondisi, yakni penggunaan lebih dari 4 jam per hari, volume di atas 80 persen atau munculnya nyeri atau berdenging setelah pemakaian. Tata laksana penanganan gangguan pendengaran akibat bising sesuai tingkat keparahannya. Untuk kasus cedera yang bersifat akut, seperti telinga berdenging khususnya jika terjadi dalam kurun waktu kurang dari 12 minggu, pengobatan medis masih memungkinkan. Sementara, untuk kondisi kronis tanpa gangguan psikologis, terapi transcranial magnetic stimulation yang melibatkan dokter neurologi bisa menjadi pilihan. &rdquo;Kalau sudah menetap dan disertai keluhan psikologis seperti stres atau depresi, maka penanganan harus melibatkan psikolog atau psikiater untuk mendampingi proses pemulihan,&rdquo; kata dr. Fikri.

Pengajar Fakultas Kedokteran UI Dr. Fikri Mirza Putranto menjelaskan, tuli akibat bising kini menjadi ancaman baru di era modern

Dokter FKUI Sebut Tuli akibat bising jadi ancaman baru di era modern

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benarkah-sikap-membela-kesalahan-anak-simak-penjelasan-dari-ahlinya_m_198128.jpeg" alt="Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB" width="100%">
<figcaption>Dr.dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) memberikan pernyataan resmi di lobi gedung Kampus FKUI Salemba, Jakarta, Jumat (16/5). Pernyataan ini terkait dengan kebijakan Kementerian Kesehatan mengusik pelaksanaan pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan.&nbsp; Ada lima hal yang diserukan oleh guru besar ini. Yakni, menjamin pendidikan dokter tetap berada dalam sistem akademik yang bermutu dan terstandar. Mereka ingin setiap perumusan kebijakan melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dengan pendekatan yang transparan. Selain itu, juga memperingatkan agar tidak mengorbankan keselamatan pasien dan masa depan layanan kesehatan untuk meraih target politik jangka pendek dan populisme. Para guru besar meminta menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan karena khawatir ada penurunan kepercayaan dari masyarakat. Terakhir, mereka menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga yang independen. Dekan FKUI Prof dr Ari Fahrial Syam dalam sambutanya menyatakan, setidaknya ada 70 guru besar yang hadir dalam acara itu. Menurut dia, FKUI memberikan fasilitas bagi keresahan guru besarnya dan kegiatan ini sudah diketahui hingga level Kemenristekdikti.&nbsp; Keresahan itu menurut Ari dimulai ketika penyusunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketika itu UU Kesehatan menggunakan sistem omnibus law. &ldquo;Setelah berjalan ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang dan juga PP (peraturan pemerintah, Red) sehingga terganggunya proses pendidikan kedokteran dan juga pelayanan kesehatan,&rdquo; bebernya.&nbsp; Yang paling baru adalah kesewenang-wenangan Kemenkes memutasi dosen sekaligus dokter FKUI dr Piprim Basarah Yanuarso SpA. Piprim saat ini dimutasi di RSUP Fatmawati, Jakarta. Ari mengatakan bahwa Piprim sebagai dokter anak sub spesialis kardiologi. Tidak banyak yang memiliki subspesialis ini di FKUI. &ldquo;Kalau tiba-tiba harus dipindahkan, ini kan terbengkalai semua proses itu (pendidikan dan pelayanan, Red),&rdquo; ujarnya. Meski masih berada di satu kota, menurut Ari, dalam praktik pengajaran ke mahasiswa dapat terganggu. &ldquo;Mengajar di profesi ini (kedokteran) itu di depan pasien. Saat praktik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Piprim bukan satu-satunya. Menurut Ari, ada enam staf pengajarnya yang juga seorang dokter dimutasi. Ari pernah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat awal terjadi mutasi secara mendadak. &ldquo;Waktu itu responsnya "ini gampang terpasang&rdquo;,&rdquo; kata Ari menirukan ucapan Budi pada Desember lalu. Dia khawatir jika kedepan terjadi mutasi secara mendadak lagi.&nbsp; Selanjutnya, dia menyayangkan narasi negatif yang selalu diutarakan Kemenkes terkait profesi dokter. Misalnya saja soal perundungan dan mahalnya menjadi mahasiswa kedokteran. Terkait mahalnya pendidikan dokter ini menurutnya karena tidak ada subsidi dari negara sehingga fakultas harus mencari uang dengan UKT. Pendidikan kedokteran memerlukan praktik dan kelas di laboratorium yang membuat pendidikan ini lebih mahal.&nbsp; Selanjutnya terkait perundungan, dia khawatir dengan cara penyelesaian Kementerian Kesehatan. Misalnya kasus perundungan di RSUP Kariadi yang berujung pada penutupan sementara prodi anestesi FK Undip untuk praktik di rumah sakit tersebut. Ari mendengar ada dampak panjang dari penutupan ini yang berdampak pada mahasiswanya. &ldquo;Yang orang Jakarta, kembali ke Jakarta. Menganggur, iya tidak sekolah,&rdquo; ujarnya. Dia mengibaratkan untuk menangkap tikus tidak perlu membakar lumbungnya. Pemindahan fasilitas kesehatan yang digunakan sebagai pendidikan sekaligus praktik tidak mudah. Misalnya, mahasiswa prodi anestesi FK Undip yang semula bisa belajar di RSUP Kariadi, tidak bisa serta merta &nbsp;pindah ke RSUP Sardjito. Sebab, masing-masing pusat pendidikan kedokteran sudah menghitung rasio penyakit dengan mahasiswa kedokteran atau PPPD yang akan praktik.&nbsp; Ketua Senat Akademik UI Prof dr Budi Wiweko SpOG juga memberikan kritik terhadap intervensi Kemenkes pada sistem pendidikan. Menurut dia, untuk mencetak dokter yang berkualitas tergantung pada kolegium, rumah sakit pendidikan, dan fakultas. &ldquo;Kalau salah satu tidak optimal maka hasilnya tidak akan maksimal,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Dalam seruan Guru Besar FKUI ini disebutkan bahwa kolegium kedokteran harus dijaga independensi. Tujuannya untuk menjaga mutu dan kompetensi dokter. Kolegium harus tetap mandiri dan bebas intervensi. FKUI menilai bahwa proses pemilihan anggota kolegium tidak melibatkan guru besar dan malah menggunakan voting.&nbsp; Pada kesempatan lain, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman memberikan tanggapan atas pernyataan para guru besar FKUI. "Kemenkes memahami kekhawatiran yang disampaikan oleh para guru besar FKUI sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perlu kami sampaikan bahwa dalam berbagai proses penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan, Kemenkes telah banyak melibatkan dokter-dokter lulusan FKUI, termasuk beberapa ketua kolegium yang juga merupakan alumni FKUI yang aktif berdiskusi dengan Kemenkes,&rdquo; katanya. Aji menyatakan bahwa kementeriannya membuka ruang dialog. Dia menyadari bahwa reformasi sistem kesehatan yang tengah berlangsung sejak diterbitkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat menimbulkan perdebatan maupun kesalahpahaman. &ldquo;Perspektif dan kebijakan Kemenkes senantiasa berpijak pada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu maupun organisasi tertentu,&rdquo; katanya. Dia juga menyebut kolegium saat ini justru lebih independen dibandingkan sebelumnya. &ldquo;Sebelum UU 17/2023 tentang Kesehatan, kolegium berada di bawah organisasi profesi. Kini, kolegium menjadi alat kelengkapan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden,&rdquo; ujarnya. Aji menegaskan kolegium tidak berada di bawah Kemenkes. &rdquo;Kemenkes tidak pernah bermaksud menimbulkan kesan negatif terhadap profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Penjelasan yang disampaikan selama ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta di lapangan, khususnya terkait proses pendidikan dokter spesialis,&rdquo; katanya. (Lyn)

Guru Besar FKUI menuntut Kemenkes perbaiki kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan, termasuk penanganan mutasi dosen yang merugikan.

Keresahan 158 Guru Besar FKUI, Minta Kemenkes Hentikan Narasi Negatif soal Pendidikan dan Profesi Dokter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/kemen-pppa-beberkan-bentuk-kekerasan-di-lingkungan-sekolah_m_166160.jpeg" alt="Ilustrasi bullying" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Maraknya kasus bullying di program pendidikan dokter spesialis (PPDS) turut menjadi perhatian Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Mereka menciptakan sistem pencegahan dan penanganan. &rdquo;Sejak 2018 FKUI menerapkan zero tolerant atas bullying,&rdquo; kata Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam kemarin (20/8). Dia tidak memungkiri kasus perundungan masih berpotensi terjadi. Namun, yang terpenting adalah sudah tercipta sistem untuk mencegah dan menanggulanginya. Misalnya, adanya saluran bagi korban untuk melapor. Kemudian, ketentuan sanksi dan penerapannya yang tegas kepada pelaku perundungan. &rdquo;Skors diberikan kepada pelaku, tergantung berat ringannya (kasus perundungan),&rdquo; imbuh dokter spesialis penyakit dalam itu. Ketentuan sanksi bagi pelaku bullying bisa sampai dikeluarkan dari sivitas akademika UI. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerima ratusan laporan pengaduan perundungan yang dikirim lewat website perundungan.kemkes.go.id. Sampai kemarin sudah 39 orang diberi sanksi tegas. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus, pihaknya menerima 356 laporan perundungan di lingkungan fakultas kedokteran. Perinciannya, 211 laporan terjadi di RS vertikal dan 145 laporan dari luar RS vertikal. &rdquo;Jenis perundungan yang banyak dilaporkan, yakni perundungan nonfisik, nonverbal, jam kerja yang tidak wajar, pemberian tugas yang tidak ada kaitan dengan pendidikan, serta perundungan verbal berupa intimidasi,&rdquo; katanya. Dari hasil investigasi terhadap 156 kasus bullying, sebanyak 39 residen maupun konsulen telah diberi sanksi tegas. Sementara itu, untuk 145 laporan di luar RS vertikal, telah dikembalikan ke instansinya untuk ditindaklanjuti. (lyn/wan/c17/fal)

Maraknya kasus bullying di PPDS Fakultas Kedokteran membuat Kemenkes mengeluarkan sanksi tegas kepada pelaku.

Kemenkes Tegaskan 39 Residen dan Konsulen PPDS Disanksi Tegas atas Kasus Perundungan di Fakultas Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/STEAM-25-2244922127.jpg" alt="Sinergi antara RSCM, Kimia Farma dan FKUI dalam pengembangan produksi sel punca meraih sertifikat CPOB dari BPOM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sinergi antara RSCM, Kimia Farma dan FKUI dalam pengembangan produksi sel punca meraih sertifikat CPOB dari BPOM. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Kimia Farma Tbk bersama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) bekerjasama dalam penelitian dan produksi sel punca (stem cell) beserta turunannya hingga menghasilkan produk inovatif berbasis sel untuk membantu pengobatan masyarakat Indonesia. Fasilitas produksi pengembangan sel punca ini telah memperoleh sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Fasilitas ini merupakan satu dari tiga fasilitas sel punca di Indonesia yang memiliki sertifikat CPOB dan satu-satunya fasilitas yang berdiri di rumah sakit. Plt. Kepala BPOM Rizka Andalucia mengatakan sertifikat CPOB dari BPOM bukan hanya sekedar fasilitas, akan tetapi merupakan penjaminan mutu dalam setiap proses pengolahan agar memenuhi produk yang bermutu dengan khasiat keamanan yang telah dibuktikan secara uji klinis. Dengan diperolehnya CPOB, maka RSCM dan Kimia Farma dapat mengolah produk sel punca tidak hanya untuk RSCM saja, tetapi untuk rumah sakit-rumah sakit lainnya. Sebelumnya, fasilitas produksi sel punca telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020. Penyerahan sertifikat CPOB ini dilaksanakan dalam acara bertajuk &ldquo;Harmony in Stem CelI&rdquo; pada 25 Juli 2024 di RSCM. Turut hadir pada acara tersebut yaitu Plt. Kepala BPOM, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, Direksi RSCM, Direksi PT Bio Farma (Persero) dan Direksi PT Kimia Farma Tbk. Direktur Utama RSCM, dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes menyatakan bahwa, "Sinergi antara RSCM, Kimia Farma dan FKUI akan semakin kuat dengan diperolehnya sertifikat CPOB dari BPOM untuk fasilitas produksi sel punca di RSCM.&rdquo; Direktur Portofolio, Produk dan Layanan Kimia Farma, Jasmine Karsono mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus berinovasi menciptakan pengobatan masa depan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. &rdquo;Kolaborasi antara Perseroan dengan RSCM dan peneliti FKUI diharapkan dapat mendukung kemandirian produk biologis dalam negeri,&rdquo; ujar Jasmine Karsono, Direktur Portofolio, Produk dan Layanan Kimia Farma. Inovasi penggunaan sel punca dan turunannya dalam pengobatan penyakit saat ini sangat menjanjikan. Beberapa penyakit yang dapat diterapi dengan menggunakan sel punca dan turunannya antara lain osteoarthritis, Herniated Nucleus Pulposus (HNP), pneumonia, stroke, kebotakan, peremajaan kulit, melasma dan lainnya. Kedepannya, Perseroan akan mengembangkan aplikasi terapi sel punca di beberapa rumah sakit yang telah bekerjasama dengan RSCM, Klinik Utama Kimia Farma, dan Klinik Kecantikan Marvee by Kimia Farma. Perseroan juga menargetkan produk sel punca untuk segera memperoleh izin edar dari BPOM. Hal ini merupakan komitmen Kimia Farma dan RSCM terhadap mutu, keamanan dan kualitas produk sesuai standar yang berlaku.

Sertifikat CPOB dari BPOM bukan hanya sekedar fasilitas, tetapi merupakan penjaminan mutu produk yang telah dibuktikan secara uji klinis.

Fasilitas Produksi Stem Cell Kimia Farma-RSCM-FKUI Raih Sertifikasi CPOB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/AHLI-TIMBEL-3634327986.jpg" alt="Fakultas Kedokteran UI bersama Yayasan Pure Earth Indonesia menggelar diskusi ahli bertajuk" width="100%">
<figcaption>Fakultas Kedokteran UI bersama Yayasan Pure Earth Indonesia menggelar diskusi ahli bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencemaran timbel atau zat kimia logam abu-abu pada lingkungan dapat menyebabkan pajanan timbel pada tubuh manusia melalui sistem pernafasan, pencernaan, dan kulit. Penumpukan dari pajanan timbel yang terus menerus dapat meningkatkan Kadar Timbel Darah (KTD) yang menyebabkan keracunan dan gangguan kesehatan terutama pada anak-anak. Hal tersebut diungkap oleh hasil penelitian yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) bersama Yayasan Pure Earth Indonesia di empat wilayah Indonesia yang berpotensi banyaknya pencemaran timbel, dan satu wilayah netral di Pulau Jawa. Adapun penelitian yang dilakukan terhadap 564 anak usia balita 1-5 tahun itu ditemukan sebanyak 28 persen anak memiliki KTD 5 -&lt; 10&micro;g/dL, 35 persen 10-&lt;20 &micro;g/dL, 22 persen 20-&lt;45 &micro;g/dL, dan dua persen dengan 45-65 &micro;g/dL dan &gt;65 &micro;g/dL. "Jadi banyak sekali itu ya, yang tentunya ini menjadi perhatian kita," kata Occupational dan Environmental Health Research Center IMERI FK UI, Dewi Yunia Fitriani dalam acara diskusi ahli bertajuk 'Pencehahan Dampak Kesehatan Pajanan Timbel Lingkungan' di Gedung IMERI FK UI, Rabu (10/1/2024). Dewi menjelaskan bahwa, ambang batas maksimal KTD yang telah ditentukan oleh World Health Organization (WHO) yakni sebesar 5 &micro;g/dL. Sementara KTD sebesar 45 &micro;g/dL direkomendasikan untuk terapi. Selain itu, Dewi menyebutkan bahaya keracunan timbel pada anak dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penurunan kecerdasan hingga kurang darah atau anemia. "Anak-anak yang memiliki KTD di atas 20 &micro;g/dL, 34 persen di antaranya mengalami anemia. Anak-anak yang memiliki KTD 20 &micro;g/dL, dan anemia memiliki peningkatan angka kejadian hampir 4 kali pada keterlambatan tumbuh kembang," jelasnya. Sementara itu, Koordinator Program Yayasan Pure Earth Indonesia Nickolaus Hariojati mengungkapkan, tingginya angka KTD dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya interaksi terhadap logam, aki bekas, hingga alat masak yang dibuat menggunakan logam. "Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari kita bersinggungan dengan unsur timbel, karena timbel merupakan logam yang tercemar yang banyak digunakan di produk yang kita gunakan sehari-hari," terangnya. Untuk itu, perlu dilakukan langkah pencegahan dari dampak buruk akibat pajanan timbel. Salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan di tingkat rumah tangga adalah menjaga pola hidup bersih dan sehat seperti di antaranya mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki pada saat anak bermain di luar rumah, berganti pakaian bagi para orang tua saat akan bertemu dengan anak mereka setelah melakukan kegiatan di luar rumah, memberikan anak ASI eksklusif serta makanan dengan gizi seimbang. Apabila anak berisiko terpajan timbel dan memiliki keluhan kesehatan, maka segera bawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis sesuai dengan rekomendasi tatalaksana keracunan timbel pada anak yang telah direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).&nbsp;

Bahaya keracunan timbel pada anak dapat berupa gangguan kesehatan, penurunan kecerdasan hingga kurang darah atau anemia.

Bahaya Timbel Ancam Anak-anak Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/JKT-1-SIMULASI-PERHITUNGAN-SUARA-FED-4-3255858637.jpg" alt="Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan perhitungan surat suara dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Kantor KPU Jakarta Timur, Jakarta, Senin (18/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Hal ini bertujuan agar catatan hitam saat Pemilu 2019 tak terulang kembali. Saat itu, diketahui ada banyak kasus kematian petugas KPPS. Tercatat, 894 orang wafat dalam menjalankan tugasnya sebagai KPPS. Sedangkan 5.175 petugas sakit. Karena itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial menegaskan bahwa pemerintah harus menekan jumlah angka kesakitan bahkan kematian petugas seminim mungkin. &rdquo;Selain itu, perlu ada jaminan kesehatan. Misalnya, dengan BPJS sehingga ada jaminan ketika para petugas mengalami sakit karena tugas,&rdquo; ujarnya kemarin. Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penelitian terkait peristiwa tersebut. Ditemukan bahwa faktor risiko kesakitan dan kematian dapat berasal dari individu petugas, pekerjaan, dan lingkungan kerjanya. Untuk itu, kata dia, guna mempersiapkan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS pada Pemilu 2024, FKUI melakukan pemetaan faktor risiko dan memberikan rekomendasi keselamatan kerja yang dibagi menjadi delapan bagian. Guru Besar Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI Dewi Sumaryani Soemarko menyampaikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu yang didapat berupa tingginya proporsi petugas dengan usia &gt;60 tahun, berpendidikan rendah, dan memiliki riwayat penyakit saluran pencernaan dan komorbid lainnya. Di samping itu, para petugas umumnya kurang tidur atau tidur kurang dari enam jam sebelum hari pemungutan suara. &rdquo;Faktor lingkungan kerja juga sangat memengaruhi, didapatkan fakta bahwa sebagian besar TPS menggunakan tenda dan lama kerja 18 jam. Padahal, standar 8 jam/hari,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, pihaknya merekomendasikan delapan hal yang perlu dilakukan dalam upaya menjamin kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Di antaranya, faktor physical yang meliputi penyediaan fasilitas kipas angin dan toilet yang bersih serta mudah dijangkau, penyediaan air minum yang diisi berkala. &rdquo;Lalu, psychosocial/stressor. Sangat direkomendasikan untuk membatasi waktu kerja dengan metode log waktu kerja, tidak melakukan kegiatan berturut-turut selama lebih dari 10 jam tanpa istirahat sama sekali,&rdquo; jelasnya. (mia/c6/ttg)

KPU diminta cermat terkait kesiapan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja petugas KPPS. Agar catatan hitam pemilu 2019 tidak terulang.

Hasil Penelitian dan Pemetaan FKUI, KPPS Direkomendasikan Tak Kerja Lebih dari 10 Jam tanpa Istirahat

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/FKUI-2330859624.jpg" alt="Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meluluskan 12 Dokter Spesialis Gizi Klinik (SpGK) baru yang siap mengabdi ke ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan." width="100%">
<figcaption>Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meluluskan 12 Dokter Spesialis Gizi Klinik (SpGK) baru yang siap mengabdi ke ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meluluskan 12 Dokter Spesialis Gizi Klinik (SpGK) baru sebagai salah satu bagian pada acara Pelepasan Lulusan dan Penyambutan PPDS Baru di Aula FKUI. Keduabelas dokter spesialis tersebut telah menuntaskan masa residensi sekurangnya tujuh semester yang sebagian besarnya diisi dengan pelayanan pasien di RSUPN Cipto Mangunkusumo dan berbagai rumah sakit pendidikan jejaring yang bekerjasama di Jakarta dan Banten. Para SpGK baru akan tersebar antara lain ke Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Pada acara ini, Ilmu Gizi Klinik tidak hanya mendapat penghargaan sebagai program studi terbaik peringkat dua se-FKUI, namun juga menghantar seorang lulusannya meraih IPK tertinggi diantara para dokter spesialis yang baru lulus. Dokter Spesialis Gizi Klinik lulusan baru akan menambah dan memperkuat SpGK yang telah ada dalam memberikan pelayanan di bidang spesialistik mereka, yaitu terapi medik gizi. Di berbagai pelayanan Kesehatan, SpGK memberikan pelayanan unggulan tidak saja pada pasien obesitas, namun juga pada pasien kanker, diabetes dan penyakit metabolik, jantung, pembedahan, sakit kritis, luka bakar, lansia, ibu hamil dan menyusui, serta berbagai penyakit lainnya sesuai wewenang yang dimilikinya. Kompetensi yang dimiliki tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengatasi malnutrisi sebagai bagian dari kerjasama tim multidisiplin guna meningkatkan hasil klinis pasien. Pada bagian dari sambutannya, Dekan FKUI Prof Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB menyatakan FKUI senantiasa terbuka bagi para dokter yang hendak melanjutkan pendidikan spesialis, subspesialis, hingga doktoral. Ia juga menekankan bawah FKUI menegakkan zero tolerance pada perundungan. &ldquo;Kami yakin ilmu dan kompetensi yang kami miliki dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pasien-pasien yang akan kami layani nanti dimanapun kami berpraktek. Terimakasih pada FKUI telah menjadi Rumah dan Almamater bagi kami semua&rdquo;, ujar Dokter Bintari Anindhita, SpGK, salah seorang SpGK baru. Hingga saat ini, baru ada tiga center pendidikan dokter spesialis gizi klinik, yaitu FK Universitas Indonesia, FK Universitas Diponegoro, dan FK Universitas Hasanudin. Menimbang luas wilayah Indonesia dan jumlah warga negara, maka kebutuhan Dokter Spesialis Gizi Klinik makin dirasa perlu kini dan pada masa-masa mendatang untuk menghadapi berbagai tantangan kesehatan di Indonesia.

Dokter Spesialis Gizi Klinik lulusan baru akan memperkuat SpGK yang telah ada dalam memberikan pelayanan di terapi medik gizi.

FKUI Luluskan 12 Dokter Spesialis Gizi Klinik Baru, Siap Berikan Layanan Gizi Mutakhir ke Pasien

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/antarafoto-pelayanan-kesehatan-mata-gratis-130523-7-4209985180.jpg" alt="Ilustrasi dokter memeriksa kesehatan mata seorang lansia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dokter memeriksa kesehatan mata seorang lansia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Ari Fahrial Syam&nbsp;turut menanggapi terkait isu perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Pihaknya akan menindak tegas pelakunya bila terjadi di FKUI. &rdquo;FKUI menindak tegas kasus bullying di lingkungan pendidikan kami. Dalam peraturan SK Dekan terbaru 2023 sudah dijelaskan berbagai sanksi untuk pelaku perundungan, mulai dari skorsing, penundaan kenaikan tingkat, hingga dikeluarkan dari FKUI,&rdquo; tegas Ari Fahrial Syam&nbsp;dalam keterangan di Depok seperti dilansir dari Antara. Dia mengatakan, tim khusus juga telah dibentuk untuk menangani kasus-kasus pelanggaran etik di&nbsp;FKUI. Komite Etik Dewan Guru Besar Fakultas (DGBF) adalah komite yang dibentuk dan bertugas melakukan pembinaan, integritas moral, etik, dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika FKUI. &rdquo;Komite DGBF akan menindak secara tegas seluruh tindakan pelanggaran etik, termasuk perundungan yang dilakukan oleh sivitas akademika FKUI, baik peserta didik, dosen, maupun tenaga kependidikan,&rdquo; ujar Ari Fahrial Syam. Sivitas dapat melakukan pelaporan terhadap setiap tindakan perundungan yang dialami atau diketahui melalui https://fk.ui.ac.id/layanan-terpadu-fakultas.html atau nomor WhatsApp&nbsp;(WA) 0857 75 700 705. Dengan adanya peraturan yang menindak tegas tindakan perundungan itu, kata dia, sivitas akademika FKUI, khususnya peserta didik, diharapkan dapat belajar dan menempuh pendidikan dengan aman dan nyaman di FKUI. FKUI sejak 2018, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dekan terkait penindakan pelaku perundungan. Peraturan dan sanksi tegas terkait perundungan pun telah diperbarui dalam SK Dekan Nomor: SK-367/UN2.F1.D/HKP.02.04/2023 tentang Revisi Tata Krama Kehidupan Kampus FKUI. Pelaku perundungan, baik itu peserta didik, dosen, maupun tenaga kependidikan, akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan tersebut, mulai dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Sanksi berat untuk peserta didik pelaku perundungan dapat berupa skorsing, dinyatakan tidak lulus, hingga dikeluarkan dari fakultas. Sikap tegas FKUI terhadap isu perundungan diperkuat dengan dikeluarkannya SK Dekan Nomor: SK-444/UN2.F1.D/HKP.01.04/2020 tentang Pencegahan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Kedokteran FKUI&nbsp;dan Rumah Sakit Pendidikan.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tanggapi isu perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dan akan menindak tegas pelakunya

FKUI Sikapi Isu Perundungan di Lingkungan Pendidikan Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kualitas-Udara-Jakarta-Memburuk-Hendra-Eka-2.jpg" alt="Deretan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di uda" width="100%">
<figcaption>Deretan gedung bertingkat di kawasan Tanah Abang, Jakarta, tampak diselimuti kabut, Selasa (11/10/22). Polusi udara Jakarta pada Selasa (11/10), dalam kategori tanda warna merah. Berdasarkan data Real-time Air Quality Index (AQI), Konsentrasi PM2.5 di uda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan, polusi udara berkontribusi terhadap sekitar 11,65 persen kematian secara global dan merupakan salah satu faktor risiko beban penyakit.  "Polusi udara merupakan salah satu masalah kesehatan dan lingkungan yang paling besar di dunia. Maka dari itu, polusi udara tidak hanya mengambil tahun kehidupan seseorang, tetapi juga turut berdampak pada kualitas kehidupan seseorang saat masih hidup," kata Prof. Agus Dwi Susanto dalam keterangannya, Senin, (13/2).  Prof. Agus yang juga merupakan Direktur Utama RS Persahabatan menyampaikan bahwa di balik berbagai kemudahan atas kemajuan teknologi, peningkatan aktivitas industri dan transportasi membawa ancaman bagi kesehatan manusia dan lingkungan.  Ia mengatakan, beberapa penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara, di antaranya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tuberkulosis (TB), asma, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), kanker paru dan fibrosis paru.  "Akibat pajanan polusi udara, rata-rata individu di Indonesia mengalami kehilangan 1,2 tahun usia harapan hidup dikarenakan kualitas udara di Indonesia gagal memenuhi kriteria konsentrasi PM2,5 yang ditetapkan oleh WHO," katanya.  Penduduk di kota besar seperti Jakarta dapat kehilangan sekitar 2,3 tahun usia harapan hidup apabila terpajan dengan level polusi udara yang sama secara terus menerus.  Sebagai sistem yang berinteraksi langsung dengan udara dari luar ruangan, sistem respirasi sangat rentan terhadap polusi yang terkandung dalam udara. Polutan dapat mengiritasi saluran napas,memicu inflamasi dan stres oksidatif di saluran pernapasan. Dampak polusi udara terhadap kesehatan respirasi dapat berupa dampak akut maupun dampak kronik.  Ia merekomendasikan kepada pihak terkait baik itu masyarakat, pelaku industri, pemerintah, dan dokter agar secara sinergis dapat turut ikut serta berkontribusi pada pengendalian kualitas udara.  "Masyarakat dapat memulai dengan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum atau kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Masyarakat saat ini juga bisa menghindari kegiatan di luar ruangan saat polusi udara sedang tinggi dengan memantau kualitas udara real-time dengan aplikasi (misal aplikasi AirVisual dari IQAir) yang bisa diunduh di smartphone," ujar Prof. Agus.  Ia menambahkan, masyarakat disarankan menggunakan masker sesuai standar bila beraktivitas di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat. Pelaku industri dapat menurunkan kadar polusi dengan melakukan kajian dampak lingkungan dari aktivitas industri yang dilakukan.  "Institusi pendidikan dan pemerintah juga perlu melakukan riset dan inovasi yang mendorong energi terbarukan termasuk mendorong pendirian pembangkit listrik tenaga alternatif," katanya.

Polusi Udara Sumbang 11,65 Persen Kematian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/klinik-FIT.jpeg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembukaan Klinik FIT di Jl Bukit Hijau I, Nomor 15, Pondok Indah, Jakarta Selatan, sekaligus menggelar vaksinasi Covid-19 Pfizer secara gratis. Hal ini karena pentingnya untuk melengkapi dosis vaksin bagi masyarakat sebagai bagian dari mendukung program perlindungan kesehatan.  "Klinik FIT akan melaksanakan program Vaksinasi Covid-19 gratis jenis Pfizer dalam rangka Grand Opening di tanggal 8 Januari mendatang. Pihak klinik menyadari pentingnya perlindungan kesehatan " jelas pemilik klinik FIT Dr. Fitriyadi Kusuma dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (2/1).  Menurut dokter Fitriyadi, program vaksinasi Covid-19 gratis diperuntukkan bagi masyarakat umum. Baik bagi masyarakat untuk vaksinasi dosis Primer 1 dan 2, juga vaksin booster 1 dan 2.  "Kami gratiskan, dan ini untuk masyarakat umum," ujar dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga berpraktek di RSPI Pondok Indah ini.  Ia juga menyatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 gratis pada pembukaan Klinik FIT ini digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Pasalnya, Di awal Januari ini, banyak masyarakat yang memanfaatkan momentum pergantian tahun baru 2023 dan jelang masuk sekolah, serta untuk memenuhi syarat moda transportasi Pasca Pencabutan PPKM di Indonesia.  "Vaksinasi anak dan dewasa Layanan klinik FIT dipastikan sejalan dengan program imunisasi nasional dan Agenda Imunisasi 2030," imbuh dokter Fitriyadi. .  Karena itu, lanjutnya, dengan mengangkat slogan "Sehat Hemat", diharapkan dapat mencerminkan tujuan klinik dalam menyediakan akses layanan kesehatan bersifat preventif yang berkualitas.  "Tujuan utama dari pelayanan Klinik FIT adalah memberikan pemahaman bahwa mencegah lebih baik daripada menyembuhkan atau cegah sebelum sakit. Maka layanan utamanya adalah vaksinasi dan terapi infus vitamin," jelasnya.  Keunggulan lain adalah, layanan vaksinasi anak dan dewasa, juga terapi infus diberikan dengan proses ekspres tanpa harus menunggu lama dapat dilakukan di klinik maupun tenaga kesehatan datang ke tempat pasien, baik di kantor, rumah maupun tempat yang ditentukan.  "Semoga kehadiran Klinik FIT di Pondok Indah, nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Jakarta Selatan, dan masyarakat pada umumnya," pungkasnya.

Dukung Pemerintah Lawan Covid-19, Klinik FIT Gelar Vaksinasi Gratis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fkui

Berita Terkini