<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/15/IMG_0054-1845041695.jpeg" alt="Ilustrasi Keadilan Hukum. Sumber: (Racool_studio / Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keadilan Hukum. Sumber: (Racool_studio / Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kuasa hukum Prof. Dr. KH. Zainal Abidin, M.Ag., Hilman meminta pihak terkait segera menyelesaikan kasus dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Hilman menjelaskan, Prof Zainal Abidin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah diposisikan menista agama akibat potongan video ceramah digiring dengan aneka narasi negatif. &rdquo;Potongan video itu diunggah dan diberi narasi nagatif oleh oknum anggota DPD RI kemudian mentah-mentah ditafsirkan sebagai penista agama,&rdquo; papar Hilman. Menurut dia, unggahan oknum anggota DPD RI itu dinilai sudah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum. Yakni dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dengan nuansa ujaran kebencian. Karena itu, Prof Zainal Abidin melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pada 27 Mei 2024 ke Polda Sulteng. Namun hingga kini kasus tersebut mandeg. &rdquo;Kami sudah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) bahkan sudah gelar perkara,&rdquo; papar Hilman. Namun, untuk pemeriksaan lanjutan terkendala karena menyangkut oknum anggota DPD RI sebagai terlapor. Polisi butuh izin khusus untuk memeriksa terlapor. &rdquo;Padahal kami melaporkan kasus ini sebelum terlapor dilantik menjadi anggota DPD RI. Semoga pihak terkait segera menyelesaikan kasus ini sehingga ada kepastian hukum,&rdquo; tandas Hilman. Sosok karismatik, tokoh agama dan tokoh masyarakat Prof. Dr. KH., M.Ag. dalam kapasitasnya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah berceramah pada suatu kesempatan di kegiatan Paskah Oikumene Gereja-Gereja se-Sulawesi Tengah di Stadion Gawalise KotaPalu pada Sabtu, 4 Mei 2024. Di antara ceramahnya dengan nada guyon, Prof Zainal menyebut dirinya bukan pendeta tapi calon pendeta serta pernyataan bahwa sebagaimana dalam sejarah disebutkan kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya untuk menyelamatkan dan menghapus dosa umat Kristiani tetapi menolong umat manusia. Potongan video ini yang diunggah di media sosial oknum anggota DPD RI itu. Akibatnya muncul aneka kecaman, termasuk desakan mundur sebagai Ketua MUI Kota Palu, desakan permohonan maaf, hingga ancaman untuk meninggalkan kota Palu. &rdquo;Padahal, apa yang dimaksudkan Prof Zainal secara utuh dalam ceramahnya tersebut adalah pesan damai menghargai apa yang diyakini umat Kristen. Memberikan apresiasi terhadap ajaran agama Kristen dan menegaskan betapa setiap agama itu indah dan memberi ruang seluas-luasnya untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama,&rdquo; tandas Hilman. Namun oknum anggota DPD itu lewat unggahannya pada 13 Mei 2024 mendesak Ketua MUI Kota Palu Prof Zainal Abidin mundur atau diberhentikan dari jabatannya. Padahal oknum anggota DPD RI itu dahulu adalah mahasiswa didikan Prof Zainal di universitas. &rdquo;Lewat grup whatsapp terus-menerus menebar narasi kebencian terhadap Prof Zainal, dengan mengangkat isu menistakan agama dan mendorong kesimpulan-kesimpulan prematur yang telah merendahkan martabat seorang cendekiawan sedemikian rupa,&rdquo; ungkap Hilman. Hilman menambahkan, tidak sedikit tokoh masyarakat senior bahkan pejabat dan otoritas aparat yang meminta oknum anggota DPD RI itu tabayyun selayaknya adab di timur. Yakni yang muda, bersilaturahmi kepada yang lebih tua dan meminta maaf. &rdquo;Tapi dia tidak menanggapi itu, seakan tidak tersentuh hukum. Apa yang dilakukan justru semakin kental dengan nuansa perlawanan yang agresif, dari menyebarkan foto Laporan Polisi dan mengirimkan pesan suara intimidasi kepada Prof Zainal,&rdquo; tandas Hilman. Hilam berharap setelah setahun laporan polisi berjalan, ada tindak lanjut penetapan tersangka. Pihaknya sudah mendatangi Mabes Polri dan DPD RI untuk berkoordinasi lebih lanjut meminta kepastian hukum. &rdquo;Kami masih menantikan titik terang. Semoga presiden memaknai kasus ini sebagai momentum untuk menegakkan keadilan sebenar-benarnya dan memberikan penegasan, bahwa tidak ada pengecualian bagi siapapun di hadapan hukum demi keadilan,&rdquo; ucap Hilman.

Oknum anggota DPD RI dilaporkan ketua Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah terkait dugaan pencemaran nama baik

Lebih dari Setahun Menanti Kepastian Hukum, Laporan Kasus Dugaan pencemaran Nama Baik dengan Terlapor Oknum Anggota DPD RI Mandeg di Polda Sulteng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/IMG-20240809-WA0002-3713993361.jpg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Foto : Dokumentasi MUI" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Foto : Dokumentasi MUI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama ini salah satu syarat pendirian rumah ibadah adalah rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Berama (FKUB). Kementerian Agama (Kemenag) berencana menghapus aturan tersebut. Dengan kata lain, untuk mendirikan rumah ibadah nantinya tidak perlu mendapatkan rekomendasi dari FKUB.&nbsp; Rencana Kemenag tersebut mendapatkan respon beragama. Tidak semua sepakat dengan usulan tersebut. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan menolak rencana tersebut. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunggu penjelasan utuh dari Kemenag, kenapa sampai ingin menghapus aturan rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah itu.&nbsp; Sikap dari MUI itu disampaikan langsung oleh KH Anwar Iskandar, selaku Ketua Umum MUI. Dia mengatakan belum mendapatkan informasi utuh terkait pencabutan syarat rekomendasi FKUB untuk mendirikan tempat ibadah. "MUI belum bisa bersikap karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh dari Kemenag. Ini kan harus dibahas dan dikaji terlebih dahulu," kata KH Anwar dalam keterangannya Kamis (8/8).&nbsp; Menurut dia, penjelasan utuh dari Kemenag sangat diperlukan sehingga MUI bisa menyikapi penghapusan syarat FKUB ini. "Kan perlu dijelaskan. Apa misalnya manfaat dan mudharatnya jika hal itu dicabut. Mungkin yang menolak ini karena belum mendapatkan penjelasan yang utuh terkait hal ini," jelas KH Anwar.&nbsp; Dalam kesempatan itu, KH Anwar Iskandar juga berpesan agar hal-hal yang sensitif dan menyentuh langsung masalah keumatan seperti ini, bisa disosialisasikan terlebih dahulu. Sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak di kalangan umat beragama.&nbsp; Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal corat coret aturan rekomendasi FKUB begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.&nbsp; "Jadi prosesnya tidak begitu saja terjadi. Dan kesepakatan itu dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Saya hafal, (karena) saya yang ikut melahirkan itu," katanya. Ma'ruf menuturkan dari hasil diskusi-diskusi itu, kemudian terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.&nbsp; "Jadi ada asbabun nuzulnya, mengapa peraturan itu ada. Jangan kemudian kesepakatan itu dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja," papar Ma'ruf Amin. Dia menekankan Menag Yaqut harus berdiskusi lebih dalam lagi. Khususnya dengan pihak-pihak perumus regulasi tersebut. Karena rekomendasi FKUB itu diantaranya untuk kerukunan juga. Marena FKUB isinya perwakilan dari seluruh agama di Indonesia.&nbsp; Seperti diketahui gagasan penghapusan rekomendasi FKUB sebagai syarat pembangunan rumah ibadah, kerap dilontarkan Menag Yaqut. Karena ada beberapa kasus pendirian rumah ibadah, yang terganjal rekomendasi tersebut. Meskipun secara fakta di lapangan, jumlah pembangunan rumah ibadah yang berjalan lancar jauh lebih banyak.&nbsp;

MUI menunggu penjelasan utuh dari Kemenag, kenapa sampai ingin menghapus aturan rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah itu.

Wapres Tolak Rekomendasi FKUB untuk Pembangunan Rumah Ibadah Dihapus, MUI Minta Penjelasan Utuh Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/menag-4180301304.jpg" alt="Menag Yaqut Choli Qoumas membuka Raker Bersama Ditjen Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Jakarta (21/2)." width="100%">
<figcaption>Menag Yaqut Choli Qoumas membuka Raker Bersama Ditjen Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Jakarta (21/2).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) pendirian rumah ibadah. Dia mengatakan Perpres tersebut sudah melalui fase atau tahapan sinkronisasi lintas kementerian dan lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tinggal (menunggu) tanda tangan Presiden," katanya dalam pembukaan Raker Bersama Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu di Jakarta pada Rabu (21/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berharap sebelum ada pergantian Presiden, Perpres itu sudah diterbitkan. Yaqut mengatakan Perpres itu adalah peningkatan status landasan hukum pendirian rumah ibadah, yang sebelumnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut mengatakan, upaya pemerintah tidak hanya menaikkan derajat aturan pendirian rumah ibadah dari SKB menteri ke Perpres. Tetapi di dalam Perpres itu terkandung semangat untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan dalam aturan yang ada saat ini, ada syarat krusial setiap pendirian rumah ibadah. Yaitu harus memiliki rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Perpres tidak ada lagi (syarat) rekomendasi FKUB," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarat pendirian rumah ibadah cukup dengan rekomendasi dari Kemenag saja. Harapannya proses pendirian rumah ibadah jadi lebih mudah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut mewanti-wanti seluruh Dirjen Bimas di Kemenag untuk menyelesaikan setiap ada kasus kesulitan mendirikan ibadah. "Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, masalah tidak selesai," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisa masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju saat ini, Yaqut tidak ingin mendengar kejadian sulitnya mendirikan rumah ibadah. Untuk seluruh agama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengakui menjalankan fungsi keagamaan, ada tantangan anggaran. Di Kemenag sendiri, anggaran terbesar untuk fungsi pendidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada saat anggaran keagamaan yang terbatas, masalah keagamaan atau keumatan sangat banyak dan rumit. Tapi dia menegaskan urusan substansial, seperti pembangunan rumah ibadah harus diselesaikan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan itu Yaqut kembali menegaskan jajaran Kemenag sampai level KUA tidak boleh diam ketika ada masalah keumatan. Misalnya ada umat yang kesulitan membangun rumah ibadah, difasilitasi dahulu dengan gedung-gedung milik Kemenag.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan sampai ada yang beribadah di trotoar," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut mengatakan ruangan di KUA yang tersebar di tiap kecamatan bisa digunakan sebagai tempat ibadah sementara. Sambil menunggu rumah ibadah selesai didirikan dan berfungsi secara layak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yaqut menceritakan di awal dia jadi menteri, dua urusan pendirian rumah ibadah berhasil diselesaikan. Yaitu pembangunan rumah ibadah di kawasan Bekasi dan Ciledug. Dia bersyukur akhirnya izin pendirian rumah ibadah tersebut keluar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan untuk Gereja Yasmin di Bogor, juga sudah selesai karena ada pejabat yang turun tangan. Dia mengaku ada kalanya sumbatan perizinan pendirian rumah ibadah bukan kewenangan Kemenag. Tetapi pejabat Kemenag tetap harus turun mengatasinya.</div>

Syarat pendirian rumah ibadah cukup dengan rekomendasi dari Kemenag saja. Harapannya proses pendirian rumah ibadah jadi lebih mudah.

Perpres Pendirian Rumah Ibadah Siap Disahkan, Rekomendasi FKUB Tak Diperlukan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/ganjar-jaga-toleransi-1507018095.png" alt="JAGA HUBUNGAN BAIK: Ganjar Pranowo disambut oleh Bhante Pannavaro Mahathera saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023." width="100%">
<figcaption>JAGA HUBUNGAN BAIK: Ganjar Pranowo disambut oleh Bhante Pannavaro Mahathera saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar yang harus terus dipelihara di tengah keberagaman Indonesia. Hal itu bisa terwujud ketika semua golongan maupun agama bisa hidup bersama dengan saling pengertian, tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang menjadi barometer nilai-nilai kerukunan umat beragama di Indonesia. Tak heran, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Timur pernah melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama di Jawa Tengah dengan menemui Ganjar Pranowo pada 21 Juni 2023 lalu. Pada saat itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, kehadirannya di Jawa Tengah untuk belajar secara langsung kepada Ganjar dalam mengelola perbedaan dan berbagai persoalan. "Salah satunya untuk belajar karena kami menilai Pak Ganjar mengelola perbedaan dengan luar biasa,&rdquo; katanya. Dia membandingkan Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk 37 juta orang, sedangkan Kalimantan Timur hanya 3,7 juta orang. &rsquo;&rsquo;Sepuluh kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Kalimantan Timur sehingga Jawa Tengah memerlukan orang yang tangguh,&rdquo; imbuhnya. Toleransi juga ditunjukkan Ganjar saat melakukan kunjungan kerja ke Wihara Mendut di Magelang pada 15 Agustus 2023. Pria berambut putih itu disambut langsung oleh Bhante Pannavaro Mahathera. Dengan senyum ramah, Bhante menyambut kedatangan Ganjar. &rsquo;&rsquo;Ini Pak, karyawan di Wihara Mendut semuanya muslim. Sudah saya anggap seperti keluarga. Mereka pengin foto sama Pak Ganjar,&rdquo; ucap Bhante. Ganjar kemudian masuk ke area wihara sambil menyalami warga sekitar. Sepanjang perjalanan, Bhante bercerita banyak hal, terutama terkait dengan toleransi beragama di Magelang. Bhante lantas mengajak Ganjar masuk ke kediamannya. Keduanya ngobrol berdua tentang sejarah Borobudur, perkembangannya, serta banyak hal lain. Sementara itu, Ganjar mengatakan, hubungannya dengan Bhante Pannavaro sudah berjalan baik sejak lama. &rdquo;Beliau banyak mengajarkan kita tentang toleransi. Bagaimana cara kita menjaga negara bersama-sama. Saya senang dapat buku beliau, isinya tentang ceramah dan persepsi beliau, tentang bagaimana kita memahami perbedaan,&rdquo; paparnya. Menurut Ganjar, kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. &rsquo;&rsquo;Kerukunan antarumat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman serta perasaan orang lain,&rdquo; tegasnya. (als/c6/wir)

Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar yang harus terus dipelihara di tengah keberagaman Indonesia.

Ganjar Pranowo Jaga Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/30/menteri-yaqut-3436762582.jpeg" alt="Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri dan menandatangani prasasti peresmian Gereja Mawar Sharon di Rooftop Pakuwon Mall jalan Puncak Indah Lontar, Surabaya, Minggu (30/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat menghadiri dan menandatangani prasasti peresmian Gereja Mawar Sharon di Rooftop Pakuwon Mall jalan Puncak Indah Lontar, Surabaya, Minggu (30/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pendirian rumah ibadah bakal semakin mudah. Pasalnya, persyaratan khusus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kini dihapus. Ketentuan baru itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Perkembangan rancangan perpres tersebut sempat disinggung Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di pembukaan Sidang Sinode Gereja Bethel Indonesia XVII di Sentul, Bogor, kemarin (24/8). Pada kesempatan itu, Yaqut meminta maaf kepada umat Kristiani apabila di sejumlah daerah masih ada kesulitan-kesulitan dalam pendirian rumah ibadah. Dia menjelaskan, rancangan Perpres PKUB mengatur juga soal ketentuan pendirian rumah ibadah. Selama ini ketentuan pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. &rsquo;&rsquo;Di peraturan baru yang kami usulkan kepada presiden, bahwa rekomendasi pendirian rumah ibadah cukup dari Kementerian Agama,&rsquo;&rsquo; katanya. Pada aturan yang berlaku sekarang, ada syarat rekomendasi tertulis dari FKUB. Menurut Yaqut, peraturan yang baru tersebut akan mempermudah umat Kristiani mendirikan rumah ibadah. Dia menegaskan, umat Kristiani memiliki sejarah yang tak terpisahkan dari Indonesia. &rsquo;&rsquo;Umat Kristiani juga memiliki saham atas republik ini,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menyambut baik rancangan perpres tersebut. Khususnya soal tidak perlu lagi rekomendasi tertulis dari FKUB untuk pendirian rumah ibadah. Dia berharap perpres itu benar-benar menjadi aturan yang bersifat inklusif. &rsquo;&rsquo;Bukan semata meningkatkan status dari yang sekarang peraturan bersama menteri menjadi perpres,&rsquo;&rsquo; katanya. Isinya harus benar-benar menekan terjadinya diskriminasi. Halili mengungkapkan, pada aturan yang berlaku sekarang, masih banyak kandungan yang bersifat diskriminasi. Sehingga sering muncul di publik kasus-kasus penolakan pendirian rumah ibadah. Atau jika bukan penolakan, izinnya tidak keluar-keluar. Setara Institute sendiri sudah menguliti naskah rancangan Perpres PKUB tersebut. Di antaranya, dihapusnya rekomendasi FKUB untuk pendirian rumah ibadah adalah political will yang patut diapresiasi. (wan/c17/oni)

Pendirian rumah ibadah bakal semakin mudah. Pasalnya, persyaratan khusus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kini dihapus.

Kemenag Godok Rancangan Perpres PKUB, Bangun Rumah Ibadah Tak Perlu Rekom FKUB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/21/WhatsApp-Image-2023-06-21-at-130231-3639771978.jpeg" alt="Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur (FKUB Kaltim) melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/6)." width="100%">
<figcaption>Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur (FKUB Kaltim) melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur (FKUB Kaltim) melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama ke Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/6). Dalam studi tiru ini hadir Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi, Ketua MUI Kaltim KH Muhammad Rasyid, dan Ketua FKUB Kaltim Asmuni Alie di Ruang Rapat Gedung B Lantai 5, Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang. Dalam kunjungannya, FKUB Kaltim belajar langsung kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tentang bagaimana toleransi antarumat beragama berjalan di Jateng. Di bawah kepemimpinan Ganjar, Provinsi Jateng dinilai sebagai tempat yang sangat kental dengan nilai-nilai toleransi tinggi meski dibalut banyak perbedaan di tengah masyarakatnya. &ldquo;Ingin banyak belajar dari Jawa Tengah. Jawa Tengah jumlah penduduknya banyak 37 juta, pasti banyak ragam masalah yang dihadapi. Tetapi kita melihat Pak Ganjar mampu dengan kepemimpinannya bersama dengan FKUB membangun kehidupan yang harmonis,&rdquo; kata Hadi di lokasi. Telebih terdapat empat kota yang mendapat predikat kota toleran se-Indonesia versi SETARA Institute. Yakni Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Magelang. Hadi mengatakan, hal tersebut menjadi patokan Provinsi Kaltim untuk belajar mengenai kehidupan antarumat beragama dari Ganjar. Apalagi Kaltim akan menjadi Ibu Kota negara. &ldquo;Salah satu yang menarik kan di Kabupaten Klaten membentuk FKUB sampai ke tingkat desa. Jumlah personel itu lebih dari 5.000 dan itu menjadi terbesar, terlengkap se-Indonesia. Harapan kita ini bisa menjadi contoh di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,&rdquo; kata Hadi. Sementara, Ganjar menyambut baik studi tiru yang dilakukan FKUB Kaltim dari Jateng. Ganjar mengatakan, pertemuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama. &ldquo;Komitmen menjaga keberagaman oke, komitmen menjaga masyarakat bisa mendapatkan ruang, waktu, ibadah yang bagus oke, dan kita berbagi apa yang dikerjakan di Jawa Tengah,&rdquo; katanya. Ganjar pun mengajak anak-anak muda di kedua provinsi untuk turut serta menjaga kerukunan umat beragama. Sehingga, Indonesia sebagai negara toleran bisa diwujudkan dari seluruh elemen masyarakat. &ldquo;Harus dengan anak-anak muda, generasi milenialnya, generasi Z-nya, itu juga bisa mengerti dan memahami. Maka tadi kita sampaikan di Jawa Tengah ada FKUB muda sehingga mereka juga akan menceritakan kepada teman-temannya untuk menjaga dan merawat dengan perbedaan ini,&rdquo; pungkas Ganjar.

orum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Timur melakukan studi tiru kehidupan kerukunan dan moderasi beragama ke Jateng.

FKUB Kaltim Belajar Kehidupan Kerukunan dan Moderasi Beragama dari Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/20220818_10211-1.jpg" alt="Perwakilan lintas agama mengapresiasi inisiatif pembangunan enam tempat ibadah dalam satu kompleks di Kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Perwakilan lintas agama mengapresiasi inisiatif pembangunan enam tempat ibadah dalam satu kompleks di Kawasan Jababeka, Kabupaten Bekasi. Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Bekasi bergotong royong membangun enam tempat ibadah di dalam satu kompleks. Hal tersebut guna mendukung kegiatan wisata religi.  ”Kita gotong-royong membangun bersama, membangun tempat ibadah. Semoga ini akan menjadi pemandangan yang indah untuk keberagaman kita di Kabupaten Bekasi,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan seperti dilansir dari Antara di Cikarang, Kamis (18/8).  Masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, pura, dan kelenteng, rencananya dibangun secara bersamaan di lahan seluas 12.525 meter persegi di Kawasan Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.  ”Semoga segera selesai dan dapat dinikmati seluruh warga. Pembangunan sudah dimulai, ditandai peletakan batu pertama, Senin (15/8),” kata Dani.  Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Beni Yulianto Iskandar mengatakan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi menginisiasi pembangunan kompleks tempat ibadah tersebut.  ”Ini akan menjadi kawasan wisata religi atas inisiasi FKUB yang berbincang dengan manajemen Jababeka. Mereka ingin ada tempat ibadah dalam satu kawasan dan kemudian direspons baik oleh Jababeka. Setelah diinisiasi sejak 2019, alhamdulillah difasilitasi Korem 051 Wijayakarta dan akhirnya dapat terwujud,” terang Beni.  Kompleks tempat ibadah dibangun di lahan seluas 12.525 meter persegi yang merupakan fasilitas sosial milik Jababeka. Berdasar kesepakatan yang dibuat sebelumnya, Jababeka akan menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi.  ”Dari hasil pembahasan disepakati lahan itu akan digunakan untuk Sekretariat FKUB seluas 525 meter persegi, sisanya 12.000 meter persegi akan dibagi untuk enam tempat ibadah, masing-masing 2.000 meter persegi,” papar Beni.  Beni mengatakan, setelah peletakan batu pertama pembangunan kompleks tempat ibadah, Jababeka menyerahkan lahan fasilitas sosial itu kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah selanjutnya membuat perencanaan terperinci (detail engineering design/DED) kompleks tempat ibadah.  ”Pemkab Bekasi membangun sekretariat FKUB, (pembangunan) tempat ibadah diserahkan pada masing-masing perwakilan agama. Namun, untuk menjaga kesesuaian antara sesama, telah disepakati luas lahan dan desain,” tutur Beni Yulianto Iskandar.

Pemkab Bekasi Gotong Royong Bangun Enam Tempat Ibadah di Satu Kompleks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG-20220414-WA0046.jpg" alt="M. Yazid bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>M. Yazid bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mencatat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) telah memberikan rekomendasi kepada 251 rumah ibadah sepanjang 2008–2022. Angka itu terdiri atas 160 masjid, 64 gereja, 1 pura, 10 wihara, dan 3 kelenteng.  Cak Ji, sapaan akrab Armuji, menyebut bahwa keberadaan FKUB menjadi mitra penting bagi Pemerintah Kota Surabaya. ”FKUB ini ada untuk menjaga kota. Sebagai kota yang toleran dan tumbuh maju dengan rasa saling menghormati antarumat beragama,” kata Armuji, Jumat (15/4).  Dia berjamji, pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji akan terus mendorong diperkuatnya peran FKUB untuk dapat bersama-sama menangkal pengaruh radikalisme di kalangan remaja. Di samping itu, diharapkan FKUB mencetak banyak kader kerukunan umat beragama untuk meneguhkan Surabaya sebagai kota yang aman dan nyaman.  ”Saya sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dan Ketua Dewan Penasihat memberikan dukungan penuh terhadap program kerja FKUB,” tutur Armuji.  Sementara itu, Ketua FKUB Kota Surabaya Muhammad Yazid memperkenalkan jajaran pengurus Forum Komunikasi Umat Beragama yang terdiri atas perwakilan agama dan ormas keagamaan di Kota Surabaya.  Selain itu, Gus Yazid sapaan akrabnya menjelaskan, program kerja FKUB telah dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu yang dilaporkan itu adalah berbagai upaya untuk menangkal radikalisme di kalangan remaja serta pemantapan kerukunan umat beragama.  ”Besar harapan kami, dapat menjalin hubungan kerja sama dan sinergitas dengan Pemerintah Kota Surabaya, serta meminta arahan Pak Wakil Wali Kota selaku Ketua Dewan Penasihat FKUB Kota Surabaya,” kata Muhamad Yazid.

Selama 14 Tahun, 251 Rumah Ibadah Dibangun di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bamsoet-BALIFKUB.jpg" alt="dok MPR RI" width="100%">
<figcaption>dok MPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran dan fungsi strategis dalam membangun daerah. Khususnya dalam aspek moral dan kehidupan sosial masyarakat.  "Berbagai peran penting FKUB dalam membangun kerukunan antar umat beragama dapat diimplementasikan melalui penyelenggaraan dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk membangun kesamaan persepsi," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Puri Den Bencingah Klungkung, Bali, Rabu (23/12).  Maupun, lanjut Bamsoet, soal kegiatan penyerapan dan pengelolaan berbagai aspirasi, baik yang disalurkan melalui organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan maupun melalui perwakilan atau elemen masyarakat lainnya.  Hadir dalam pertemuan antar umat beragama tersebut Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, Bupati Klungkung, Dandim Klungkung, Kapolres Klungkung dan para tokoh adat dan pimpinan umat beragama di Bali.  Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, FKUB juga bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan segenap pemangku kepentingan. Sebagai tindak lanjut atas penyerapan dan pengelolaan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat.  "Selain juga memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas hal-hal yang terkait dengan implementasi kehidupan beragama dan hubungan antar umat beragama. Misalnya, dalam hal pendirian rumah ibadah," jelas Bamsoet.  Bamsoet juga menerangkan, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, FKUB juga bisa melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan. Menjadi mitra pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam menyukseskan program-program pembangunan.  "Sehingga FKUB bersama pemerintah serta aparat penegak hukum ikut menjaga iklim sosial yang kondusif," terang Bamsoet.  Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia ini menerangkan, mewujudkan kerukunan hidup beragama tidak mungkin dicapai secara instan. Tetapi harus dilakukan melalui upaya-upaya secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dari segenap pemangku kepentingan, di mana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai peran sentral di dalamnya.  "FKUB perlu terus menjalankan peran strategis sebagai wahana mediasi pada setiap persoalan yang timbul dalam hubungan antar umat beragama. Khususnya, persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik sosial, baik yang bersifat laten maupun manifest," pungkas Bamsoet.

Ketua MPR Ajak Pererat Kerukunan Antar Umat Beragama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Menag-Fachrul-Razi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Fachrul Razi saat pertemuan konsolidasi dengan tujuh menteri dan sembilan kepala lembaga di bawah lingkup koordinasi Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Adapun konsolidasi tersebut membahas percepatan pencapaian visi dan misi presiden</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan intoleransi, ekstrimisme dan ketidakrukunan dalam beragama masih terjadi dan ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Hal itu terusm menjadi sorotan Menteri Agama (Menang), Fachrul Razi.  "Saya selalu mendukung 100 persen upaya-upaya penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB, red), termasuk penyedian saoal data-datanya," ujar Fachrul Razi dalam acara Balitbangdiklat Kemenag bertajuk 'Religious Policy Forum: Moderasi Beragama, Kerukunan Umat Beragama dan FKUB, (8/12).  Fachrul Razi memastikan, pemerintah dalam hal ini akan memberikan dukungan anggaran kepada pemerintah daerah untuk pengembangan pendataan FKUB. "Misalnya meniscayakan adanya peta kondisi FKUB yang selalu terupdate," ujar Fachrul Razi. <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/11/2020/menag-minta-polisi-hukum-pelaku-pembantaian-keluarga-di-sulteng/">Baca Juga: Menag Minta Polisi Hukum Pelaku Pembantaian Keluarga di Sulteng</a></li> </ul> Bahkan, dirnya berharap, data yang disajikan mengenai FKUB bisa lebih lengkap, sehingga semua pihak dapat mengaksesnya dengan mudah. Sebab kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional yang sejatinya merupakan tugas bersama umat beragama, pemda dan pemerintah.  "Termasuk kalangan masyarakat madani. Karenanya, kolaborasi Balitbang, FKUB, Pangkalan data ini misalnya, sangat saya dukung. Ini eranya kolaborasi untuk kemajuan bersama, kemaslahatan umat dan bangsa," pungkasnya.

Perkuat Pendataan FKUB, Cara Kemenag Sudahi Intoleransi Beragama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fkub

Berita Terkini