<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/09/imagepsd-2023-12-09T051349244-1147473060.jpg" alt="BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)" width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan targetkan transformasi mutu pelayanan. (Kebumenkab.go.id)</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- BPJS Kesehatan memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat peserta JKN akan tetap buka selama libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah pada 8-15 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelayanan BPJS Kesehatan selama libur lebaran akan tetap sama seperti hari-hari biasanya, baik itu melalui kantor cabang maupun secara daring.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat libur lebaran, peserta JKN tetap bisa mendapat pelayanan petugas BPJS di seluruh kantor cabang terdekat atau secara daring (online). Cukup menunjukkan KTP di fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan di manapun," kata Asisten Deputi SDM, Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Angga Firdauzie, Rabu seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pelayanan kesehatan, selama libur lebaran, BPJS Kesehatan juga tetap membuka pelayanan administrasi maupun pengaduan terhadap pelayanan kesehatan yang kurang baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika peserta akan menyampaikan pengaduan serta membutuhkan pelayanan administrasi seperti mengganti fasilitas kesehatan, mendaftarkan peserta baru, melunasi tunggakan iuran dan lainnya bisa mengunjungi kantor cabang setempat pada pagi hingga tengah hari," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Angga menjelaskan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan yang tetap buka selama libur lebaran merupakan bentuk komitmen untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014457060/mudah-klaim-jht-di-atas-10-juta-secara-online-tanpa-perlu-ke-kantor-bpjs-ikuti-cara-berikut">Mudah! Klaim JHT di Atas 10 Juta Secara Online Tanpa Perlu ke Kantor BPJS, Ikuti Cara Berikut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen tersebut mengacu pada prinsip portabilitas yang diwujudkan dalam menjamin kemudahan pelayanan kesehatan dengan cepat dan setara bagi peserta JKN di seluruh wilayah Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi peserta yang berada di luar fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terdaftar saat berlebaran, maka ia bisa berobat di FKTP wilayah lain maksimal tiga kali kunjungan dalam sebulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPJS Kesehatan juga membuka pelayanan piket di kantor cabang mulai pukul 08.00-12.00 waktu setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya itu, peserta JKN juga tetap bisa menggunakan fasilitas PandaWA yaitu pelayanan administrasi via WhatsApp, begitu juga dengan layanan administrasi via aplikasi Mobile JKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BPJS Kesehatan juga melakukan jemput bola dengan menyiapkan Posko Mudik Idul Fitri mulai 5 - 9 April 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lokasinya di titik-titik strategis saat mudik dan balik lebaran, antara lain Pelabuhan Merak di Banten, area istirahat (rest area) Tol Cikampek KM 88A di Purwakarta, rest area Tol Palikanci KM 207A di Cirebon, rest area Tol Ungaran KM 429A di Kabupaten Semarang, Terminal Purabaya di Sidoarjo, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta di Kota Makassar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Posko tersebut melayani konsultasi kesehatan, fasilitas relaksasi bagi pemudik, pemeriksaan kesehatan, penyediaan obat-obatan, tindakan sederhana darurat, dan pemberian rujukan bila diperlukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

BPJS Kesehatan memastikan bahwa pelayanan bagi masyarakat peserta JKN akan tetap buka selama libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kabar Gembira! BPJS Kesehatan Tetap Buka Layanan Selama Libur Lebaran 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/WhatsApp-Image-2023-12-20-at-105458-695176616.jpg" alt="Aurelita Putri Aira penerima manfaat program JKN, bangga menjadi anak muda yang ber-JKN." width="100%">
<figcaption>Aurelita Putri Aira penerima manfaat program JKN, bangga menjadi anak muda yang ber-JKN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ima Chafidatul Imanah merasakan betul manfaat dari aktifnya Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sakit itu bisa datang kapan saja, tanpa memberi aba-aba. Putri semata wayangnya, Aurelita Putri Aira, mendadak sakit meskipun sebelumnya terlihat sehat, tanpa keluhan apapun. Pagi itu, perempuan 48 tahun itu mengantar anaknya ke sekolah. Dia mendapati anaknya gemetaran. Tubuhnya dingin. Dia merasa panik. Terlebih saat gerakan tubuh anaknya itu semakin kencang dan sulit dikontrol. &rdquo;Saya langsung memutuskan untuk membawa Aurel ke instalasi gawat darurat (IGD) di Soerojo Hospital,&rdquo; kenang Ima mengingat kepanikan waktu itu, Selasa (19/12). Beruntung dia selalu menyimpan kartu JKN di dompetnya. Setiba di rumah sakit, petugas pendaftaran langsung menanyakan apakah anaknya memiliki JKN atau tidak. Saat Ima akan menunjukkan kartu JKN, petugas rumah sakit mengedukasi bahwa cukup menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Anaknya pun langsung menyodorkan NIK yang tercantum di kartu pelajar. &rdquo;Petugas pendaftaran langsung meng-input NIK,&rdquo; ujar Ima Chafidatul Imanah. Perawat dan dokter IGD langsung sigap menangani Aurel, sapaan Aurelita Putri Aira. &rdquo;Anak saya masih pakai seragam sekolah dan tidak sempat ganti baju. Yang saya pikirkan saat itu adalah yang penting cepat sampai IGD, dan dapat penanganan. Saya juga sudah tenang, karena membawa kartu JKN, ternyata bisa juga berobat pakai kartu pelajar, yang penting ada NIK-nya,&rdquo; ujar Ima Chafidatul Imanah. Sempat terpikir di benaknya jika penanganan Aurel membutuhkan biaya tambahan, di luar biaya yang dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tapi rasa lega langsung menghampiri, karena petugas di IGD memberikan edukasi bahwa kondisi Aurel masuk dalam penjaminan BPJS Kesehatan. Anaknya langsung mendapat tindakan rekam jantung atau elektrokardiogram (EKG) dan tes darah. Dokter pun menyarankan Aurel menjalani rawat inap, sekaligus untuk observasi. &rdquo;Setelah rawat inap, Aurel menjalani tindakan USG jantung,&rdquo; terang Ima Chafidatul Imanah. Selama di ruang perawatan, kata Ima, Aurel mendapat penanganan yang memuaskan. Mulai dari perawat, dokter, fasilitas, obat-obatan, dan menu makanan yang disajikan sangat cocok. &rdquo;Anak saya jadi tidak merasa beban di rumah sakit,&rdquo; tutur Ima. Pelayanan itu membuat Aurel lebih bersemangat dan punya harapan ingin sembuh. Hanya sekitar tiga hari di rumah sakit, kondisi Aurel membaik. Dokter memperbolehkan pulang. &rdquo;Tapi beberapa hari setelah itu, dia kambuh lagi. Saya larikan lagi ke IGD. Bahkan karena sakit itu, berat badan anak saya turun,&rdquo; tutur Ima Chafidatul Imanah. Kondisi kesehatan Aurel menurun. Oleh dokter disarankan menjalani pemeriksaan elektroensefalogram (EEG). Kemudian mengulang pemeriksaan EKG sebanyak dua kali. Hasil dari pemeriksaan EEG, tidak menunjukkan gejala kelainan pada otak dan saraf. Setelah itu, Aurel mendapat tindakan lain, dan didiagnosis alami gangguan pencernaan. &rdquo;Saya iseng tanya-tanya, kalau pemeriksaan otak pakai umum habisnya sampai Rp 2,7 juta untuk sekali tindakan. Karena saya pakai BPJS Kesehatan, semuanya benar-benar gratis,&rdquo; ucap Ima Chafidatul Imanah. Dia tak menyangka jika biaya pengobatan sangat tinggi. Dia merasa beruntung memiliki JKN. &rdquo;Tanpa BPJS Kesehatan, saya nggak tahu harus bagaimana,&rdquo; ungkap Ima lirih. Ima menjelaskan, anaknya masih harus bolak-balik rumah sakit untuk kontrol. Seluruhnya dijamin BPJS Kesehatan. Selama menggunakan JKN, dia merasakan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan. Mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sampai ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). &rdquo;Semua mudah, nggak ribet, asal mengikuti prosedurnya,&rdquo; imbuh Ima. Bahkan pelayanan bagi pasien ber-JKN juga memuaskan. Untuk mengetahui penyakit anaknya, berbagai tindakan dilakukan. &rdquo;Meskipun gratis pakai JKN, tapi pelayanannya benar-benar dimaksimalkan,&rdquo; ucap Ima Chafidatul Imanah. Ima menambahkan, Aurel sudah menggunakan kartu JKN beberapa kali untuk berobat. Seperti berobat karena panas tinggi dan terkena virus. Dia bersyukur kesehatan anaknya membaik. Sekarang bisa kembali bersekolah. Sementara itu, Aurelita Putri Aira berharap, program JKN terus berkelanjutan. Dia bangga menjadi anak muda yang ber-JKN. &rdquo;Jaminan kesehatan, ternyata bisa melindungi semua orang. Dari anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua. Semoga program ini semakin baik, sehingga bisa membantu banyak orang,&rdquo; tutur Aurel, remaja 14 tahun itu. (put/bis)

Pengguna JKN merasakan kemudahan mengakses pelayanan kesehatan. Mulai dari FKTP sampai ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut

Meski Gratis Pakai JKN, Pemeriksaan Kesehatan Aurel Detail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-15-at-14.29.09.jpg" alt="Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Surabaya Zuhrotul Mar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya baru saja menerima penghargaan karena sukses mencapai cakupan Universal Health Coverage (UHC).  Legislator PAN dari DPRD Surabaya Zuhrotul Mar'ah mengapresiasi kinerja dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beserta jajarannya. Namun menurut anggota Komisi B itu, pihaknya masih memiliki catatan khusus untuk Pemkot Surabaya terkait UHC.  Zuhrotul mendorong agar Pemkot Surabaya memberikan kebebasan kepada penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).  ”Sampai saat ini, pemegang BPJS PBI hanya boleh berobat ke puskesmas sebagai FKTP. Sementara, kita ini ada klinik kesehatan juga,” tutur Zuhrotul kepada JawaPos.com.  Terhitung pada 2022, sudah ada 96,89 persen warga Surabaya yang telah di-cover Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau UHC. Per 3 Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mencatat ada 942.277 orang Surabaya menerima BPJS Kesehatan PBI. Mereka dibiayai Pemkot Surabaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, setiap tahun, pemkot menganggarkan sekitar Rp 480 miliar untuk masalah kesehatan. Dia juga memastikan warga Surabaya saat berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukkan KTP.  Sementara itu, Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Surabaya Eka Wahyudi mengatakan, berdasar catatan dari BPJS Kesehatan Surabaya ada ratusan FKTP. Antara lain, 63 puskesmas, 85 klinik swasta, 43 dokter praktik perorangan (DPP), 19 DRG, 13 klinik TNI, dan 6 klinik Polri. Total 229 FKTP.  ”Persentase klinik swasta di Surabaya itu 37,12 persen. Terbesar di jajaran FKTP lain,” jelas Eka Wahyudi.

Terima Penghargaan UHC, DPRD Surabaya Usulkan Warga Bebas Pilih FKTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/BPJS-KES-20A.jpg" alt="Ilustrasi peserta JKN-KIS tengah melakukan skrining riwayat kesehatan memanfaatkan layanan Chat Asisstant BPJS Kesehatan CHIKA melalui Whatsapp." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta JKN-KIS tengah melakukan skrining riwayat kesehatan memanfaatkan layanan Chat Asisstant BPJS Kesehatan CHIKA melalui Whatsapp.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai upaya memberikan layanan kesehatan yang komprehensif kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan mengajak peserta untuk melakukan skrining riwayat kesehatan. Skrining riwayat kesehatan dapat dilakukan dengan sangat mudah melalui Aplikasi Mobile JKN, Website BPJS Kesehatan, Chat Asisstant BPJS Kesehatan (CHIKA) maupun dilakukan langsung saat peserta berkunjung langsung ke FKTP.  Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati mengungkapkan BPJS Kesehatan terus mengintensifkan program promotif preventif melalui perluasan akses skrining kesehatan. Hal ini penting dilakukan, selain mencegah risiko atau perburukan suatu penyakit diharapkan juga pelayanan primer yang diberikan oleh FKTP dapat dilakukan secara tuntas kepada peserta.  “Tidak perlu khawatir, BPJS Kesehatan memudahkan peserta melakukan skrining riwayat kesehatan melalui berbagai kanal. Skrining ini pun hanya dilakukan minimal sekali setiap tahun dan dapat diikuti oleh seluruh peserta JKN khususnya yang berusia ≥ 15 tahun. Nanti setiap tahun, peserta dapat melakukan skrining ulang sehingga kondisi kesehatan peserta dapat terus kami pantau,” kata Lily.  Skrining riwayat kesehatan ini dilakukan peserta melalui pengisian atas pertanyaan tentang riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga dan pola konsumsi makanan. Bagi peserta yang sudah mengunduh Aplikasi Mobile JKN akan muncul notifikasi pengisian skrining atau peserta dapat proaktif, langsung memilih fitur Skrining Riwayat Kesehatan. Bagi peserta yang menggunakan layanan Chat Asisstant BPJS Kesehatan CHIKA di Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger pada nomor 08118750400, peserta bisa mengisi pada pilihan fitur Skrining Riwayat Kesehatan.  Namun bagi peserta yang tidak dapat menggunakan kanal digital, peserta dapat melakukan skrining di FKTP sebelum mengakses layanan kesehatan. Saat mendaftar layanan FKTP, akan muncul notifikasi pengisian Skrining Riwayat Kesehatan di Aplikasi P-Care FKTP yang merupakan sistem pencatatan pelayanan di FKTP.  “Pengisian sangat mudah, tidak memakan waktu lama hanya kurang dari 10 menit sehingga tidak akan menghambat waktu layanan di FKTP, ” kata Lily.  Dengan skrining riwayat kesehatan, FKTP juga dapat melakukan profiling penyakit peserta terdaftarnya sehingga dapat membantu dalam melakukan tata laksana penyakit sedini mungkin kepada peserta. Hal ini sesuai dengan peran FKTP sebagai gatekeeper dan care coordinator dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi peserta.  Skrining riwayat kesehatan ini dilakukan agar Peserta JKN dapat mengetahui potensi risiko penyakit kronis, meliputi Diabetes Mellitus, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner, sedini mungkin sehingga dapat dicegah agar tidak terjadi penyakit. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2021, dari 2,2Juta peserta yang melakukan skrining riwayat kesehatan, terdapat 14% memiliki potensi risiko hipertensi, 6% risiko jantung koroner, 3% risiko ginjal kronik dan 3% risiko diabetes melitus.  “Dari evaluasi tersebut, kami berkomitmen untuk meningkatan mutu layanan promotif preventif bagi peserta JKN sesuai dengan fokus transformasi layanan kesehatan primer di Indonesia. Kami juga akan semakin giat mendorong peserta yang hasil skriningnya berisiko tinggi agar mengunjungi FKTP dan mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di samping itu, bagi peserta JKN-KIS yang telah menyandang penyakit kronis, kami pun akan melakukan intensifikasi pemantauan status kesehatannya melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) maupun Program Rujuk Balik (PRB),” jelas Lily.

BPJS Kesehatan Ajak Peserta JKN-KIS Lakukan Skrining Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/TELE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah melakukan transformasi dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk tetap membuka akses bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Untuk itu, kehadiran layanan Telemedicine di Indonesia bisa menjadi jawaban agar penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional terus optimal di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan.  Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menjadi narasumber dalam webinar Telemedicine: Developments and regulatory challenges, yang diselenggarakan oleh International Social Security Assosiation (ISSA), Rabu (15/6/2022).  “Kehadiran layanan Telemedicine di Indonesia merupakan salah satu jawaban bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dengan keterbatasan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ditambah Pandemi Covid-19, membuat masyarakat semakin sulit mengakses layanan. Hal ini yang mendorong Pemerintah untuk menghadirkan layanan Telemedicine,” ungkap Ghufron.  Di masa Pandemi Covid-19, dirinya mengatakan Pemerintah telah berupaya untuk mempercepat penggunaan Telemedicine dalam memantau kondisi pasien kasus Covid-19, khususnya bagi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kepastian pelayanan bagi peserta dan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.  “Pelayanan telekonsultasi di FKTP ini sudah dimanfaatkan untuk 12,7 juta konsultasi. Layanan ini diberikan bagi peserta yang sakit ataupun yang sehat, antara lain edukasi upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pemantauan status kesehatan peserta kronis, termasuk pemantauan status kesehatan peserta JKN yang terinfeksi Covid-19. Pelayanan tersebut juga dihitung sebagai capaian kinerja FKTP pada masa pandemi yang berpengaruh terhadap capaian angka kontak pada Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK),” jelas Ghufron.  Di Indonesia, terdapat sejumlah layanan Telemedicine yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satu nya adalah layanan Telemedicine besutan Kementerian Kesehatan RI yaitu Telemedicine Indonesia (TEMENIN) yang saat ini bertransformasi menjadi Konsultasi Medis Online (KOMEN). Layanan tersebut juga telah terintegrasi ke dalam layanan Primary Care (P-Care) milik BPJS Kesehatan.  Meski begitu, implementasi layanan Telemedicine kerap dihadang oleh sejumlah tantangan. Salah satu tantangan yang menonjol adalah pemanfaatan teknologi dan ketersediaan jaringan yang belum memadai di seluruh daerah. Dengan perbedaan konektivitas antar daerah, Ghufron mengatakan Pemerintah telah menerapkan Universal Service Obligation (USO) dan berencana memperluas konektivitas serat optik ke 150.000 lokasi prioritas khususnya wilayah terpencil.  Tantangan selanjutnya yang dihadapi dalam layanan Telemedicine yaitu adanya kesenjangan dan literasi digital di masyarakat, berpotensi terjadinya fraud dalam pemberian layanan hingga sistem pembayaran layanan Telemedicine.  “Untuk itu, dengan berbagai tantangan yang dihadapi, harapannya seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam memberikan sosialisasi yang baik dan komprehensif kepada seluruh masyarakat guna meningkatkan pemanfaatan layanan Telemedicine serta bisa memberikan keluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil,” tambah Ghufron.  Selain Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, juga hadir dalam kegiatan tersebut Director General, Department of Global Cooperation, National Health Insurance Service (NHIS), Sang-Baek Chris Kang, Unit Head, Department for Project Management and Data Provision, National Health Insurance Fund (NEAK), Petra Fadgyas-Freyler serta General Manager, Superintendency of Health Services, David Aruachan. Hadir pula membuka kegiatan Sekretaris Jenderal ISSA, Marcelo Abi-Ramia Caetano.

Telemedicine Jadi Kunci Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BPJS-10-DES.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam webinar Rakernas, Kongres Luar Biasa dan Pertemuan Ilmiah Nasional II Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) beserta The ASEAN Regional Primary Care Conference, Jumat (10/12)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam webinar Rakernas, Kongres Luar Biasa dan Pertemuan Ilmiah Nasional II Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) beserta The ASEAN Regional Primary Care Conference, Jumat (10/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Piramida pelayanan kesehatan Program JKN-KIS menempatkan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pondasi pelayanan kesehatan. Artinya, sebagai kontak pertama individu dan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan, FKTP harus siap memberikan pelayanan komprehensif sesuai kompetensinya untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS.  “Kontinuitas, koordinasi, dan komprehensivitas layanan juga merupakan fungsi pelayanan primer yang harus dikelola dengan baik oleh FKTP. Kami berharap FKTP dapat memberikan pelayanan primer secara tuntas kepada peserta JKN-KIS, terutama upaya promotif preventif untuk mencegah risiko atau perburukan suatu penyakit. Untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk PDKI ,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam webinar Rakernas, Kongres Luar Biasa dan Pertemuan Ilmiah Nasional II Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia (PDKI) beserta The ASEAN Regional Primary Care Conference, Jumat (10/12).  Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan telah mengembangkan layanan telekonsultasi melalui Mobile JKN untuk menghubungkan dokter di FKTP dengan peserta JKN-KIS. Layanan telekonsultasi tersebut saat ini telah dimanfaatkan oleh 9.656 dokter FKTP dan jumlahnya terus bertambah. Selain lewat Mobile JKN, dokter FKTP juga dapat memanfaatkan telepon, Whatsapp, SMS, termasuk video conference untuk memberikan layanan telekonsultasi.  “Pelayanan telekonsultasi di FKTP diberikan bagi peserta yang sakit ataupun yang sehat, antara lain edukasi upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pemantauan status kesehatan peserta kronis, termasuk pemantauan status kesehatan peserta JKN-KIS dengan kondisi isoman Covid-19. Sepanjang masa pandemi Covid-19 sampai dengan Oktober 2021, terdapat 10,4 juta pelayanan telekonsultasi di FKTP. Pembiayaan pelayanan telekonsultasi di FKTP termasuk dalam komponen kapitasi. Pelayanan telekonsultasi juga dihitung sebagai capaian kinera FKTP pada masa pandemi yang berpengaruh terhadap capaian Angka Kontak pada Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK),” jelas Ghufron.  Menurut Ghufron, saat ini pihaknya juga tengah melakukan uji coba telemedisin antara FKTP dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) atau rumah sakit. Tahun 2020, uji coba layanan tersebut dilakukan di lima wilayah Indonesia, yakni Jakarta Selatan, Medan, Serang, Yogyakarta, dan Gorontalo. Hasilnya, telemedisin terselenggara dengan baik di seluruh lokasi uji coba dan mendapat respon yang positif dari peserta maupun fasilitas kesehatan.  “Dari perspektif penyedia layanan kesehatan, terdapat manfaat yang dapat diperoleh seperti transfer ilmu antara dokter spesialis dan dokter layanan primer (telementoring), di mana dokter layanan primer tetap menjadi penghubung layanan kesehatan bagi pasien secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil uji coba tahun 2020, kami berencana akan memperluas uji coba menjadi 18 wilayah pada tahun 2022,” jelas Ghufron.

Jadi Tulang Punggung JKN-KIS, Fungsi FKTP Diperkuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/a7a718cb-43df-44cf-97cc-495560f8ca36.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Skema pembiayaan inovatif bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mitra BPJS Kesehatan berupa Supply Infrastructure Financting (SIF) kian menggeliat. BPJS Kesehatan kembali menggandeng mitra perbankan, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam implementasi pembiayaan SIF melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, Kamis (25/11).  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan melibatkan pihak perbankan dengan menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP.  “Kami ucapkan terima kasih atas dukungan BSI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Kami berharap, kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS bisa semakin optimal,” katanya.  Skema pengajuan SIF bisa dilakukan oleh FKTP ke BSI. BPJS Kesehatan akan memberikan konfirmasi data kepada BSI terkait nama FKTP, jangka waktu perjanjian kerja sama/masa kontrak FKTP dan jumlah peserta JKN-KIS yang terdaftar di FKTP tersebut. Kemudian BSI akan memberikan analisa kelayakan terhadap kredit produktif ini. Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah dalam pemberian fasilitas kredit produktif bagi FKTP.  Di samping itu, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BSI lainnya adalah pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, penempatan automatic teller machine (ATM) di Kantor BPJS Kesehatan, dan pemanfaatan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat sebagai peserta JKN-KIS, serta membayarkan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan/atau Bukan Pekerja yang menunggak.  Pada kesempatan yang sama, BSI juga memberikan bantuan dana sosial sebesar Rp 100 juta untuk Program Crowdfunding BPJS Kesehatan yang ditujukan bagi segmen fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran.  “Kami meyakini bahwa peran BPJS Kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman dalam memberikan jaminan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, memerlukan dukungan perbankan syariah sehingga tercipta kolaborasi dan sinergi yang baik dalam mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas,” ujar Direktur Utama BSI, Hery Gunardi.  Hery mengatakan bahwa ke depannya, potensi pembiayaan dalam bentuk SIF masih sangat besar. Menurutnya, pembiayaan FKTP dari BSI kepada kurang lebih dari 5.000 klinik swasta pratama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia dengan limit pengajuan antara Rp 100 juta sampai dengan Rp 5 miliar.  Hery menambahkan, sebagai wujud kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, per September 2021 BSI telah menyalurkan pembiayaan di sektor kesehatan sebesar Rp 4,4 triliun.

Dorong Mutu FKTP, BPJS Kesehatan Gandeng Bank Syariah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/BPJS-0109-A.jpg" alt="PERIKSA PASIEN: Ilustrasi layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan tengah melayani peserta JKN-KIS." width="100%">
<figcaption>PERIKSA PASIEN: Ilustrasi layanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan tengah melayani peserta JKN-KIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Untuk mempermudah akses pelayanan peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk bekerja sama. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati mengatakan, peningkatan jumlah peserta JKN-KIS harus diiringi dengan penambahan ketersediaan akses layanan kesehatan.  “Sampai dengan 13 Agustus 2021, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 225,9 juta jiwa. Kami berupaya melebarkan jaringan FKTP mitra kerja sama, khususnya pada daerah yang masih memerlukan FKTP sehingga peserta JKN-KIS dapat terlayani secara optimal. Hingga Juli 2021, kami telah bekerja sama dengan 22.764 FKTP. Target kami, tahun ini kami bisa menambah provider hingga 23.430 FKTP di seluruh Indonesia,” kata Lily, Rabu (01/09).  Lily pun kembali menyampaikan bahwa untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan, FKTP harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Bagi dokter praktik perorangan atau dokter gigi, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain memiliki Surat Ijin Praktik (SIP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS.  Untuk Puskesmas atau yang setara, syarat yang harus dipenuhi yakni harus memiliki Surat Ijin Operasional (SIO), SIP bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi apoteker, Surat Ijin Praktik atau Surat Izin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi.  Sementara, bagi klinik pratama atau yang setara harus memiliki SIO, SIP tenaga kesehatan yang berpraktik, SIK, SIPA, NPWP badan, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi. Bagi RS Kelas D Pratama atau yang setara wajib menyertakan SIO, SIP tenaga kesehatan yang berpraktik, NPWP badan, perjanjian kerja sama dengan jejaring jika diperlukan, surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan terkait JKN-KIS dan sertifikat akreditasi.  Untuk FKTP yang terkendala pengurusan SIO dan Akreditasi pada kondisi Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 sebagai persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19).  Di samping itu, BPJS Kesehatan juga senantiasa menerapkan seleksi melalui proses kredensialing dan rekredensialing bagi fasilitas kesehatan yang hendak menjalin kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana prasarana dan lingkup pelayanan.  Langkah ini dilakukan untuk memastikan calon fasilitas kesehatan yang akan menjadi mitra BPJS Kesehatan memenuhi kualifikasi. Pelaksanaan kredensialing rekredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan, sehingga peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan yang berkualitas sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

BPJS Kesehatan Perluas Jaringan FKTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/BPJS25A.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (tengah)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti (tengah)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembiayaan kesehatan saat ini masih menjadi tantangan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Menurut Chief of Party USAID Health Financing Activity (HFA) Profesor Hasbullah Thabrany, saat ini pendanaan masih sangat minim.  “Meskipun Program JKN telah secara signifikan meningkatkan akses layanan kesehatan di faskes milik pemerintah maupun milik swasta, namun masih banyak tantangan di lapangan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) juga belum mendapat pendanaan yang memadai,” kata Hasbullah, saat pertemuan dengan Direksi BPJS Kesehatan dengan USAID-HFA, Rabu (24/03).  Hasbullah juga mengungkapkan belanja kesehatan out of pocket dari penduduk Indonesia masih tinggi, yaitu 31,8% belanja kesehatan total tahun 2017. Sementara benchmark WHO adalah maksimal 20%. Total belanja kesehatan per kapita Indonesia di Asia Tenggara juga masih rendah, hanya unggul dari Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang merupakan negara-negara dengan pendapatan nasional per kapita jauh di bawah Indonesia.  Hasbullah menambahkan, saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan kesehatan dalam rangka meningkatkan perlindungan keuangan, akses yang merata ke layanan kesehatan yang berkualitas, dan hasil kesehatan. Khususnya dalam program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak/bayi baru lahir (KIA), Tuberkulosis, dan HIV.  “Untuk itu dalam Program JKN juga perlu mengembangkan model belanja kesehatan strategis dimulai pada area-area layanan seperti KIA, TB dan HIV,” tambah Hasbullah.  Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyambut baik masukan terkait hal tersebut. Ghufron juga menyoroti salah satu biaya pemanfaatan layanan Program JKN-KIS yaitu biaya persalinan di fasilitas kesehatan tingkat rujukan (rumah sakit) cukup tinggi. Menurut dia perlu adanya area improvement dalam upaya belanja strategis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan layanan, sarana dan prasarana.  “Kami harapkan belanja strategis kesehatan, khususnya di FKTP dapat segera kita implementasikan. Bagaimana kita mengoptimalkan dana kapitasi agar lebih tepat biaya dan tepat mutu. Bukan malah cenderung pada penurunan kualitas layanan dari apa yang sebenarnya diharapkan dari dana kapitasi. Kita bisa mulai pada area-area tersebut, namun ke depan dikembangkan pada area layanan lainnya,” kata Ghufron.  Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby, mengungkapkan juga perlu dilakukan skema insentif dan disinsentif dalam layanan di FKTP. Selain itu, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam optimalisasi UKM. Sebagai contoh untuk kasus KIA, peran pemda penting dalam hal sarana dan prasarana layanan persalinan di FKTP, edukasi, dll.  “Jadi dengan kapitasi, jangan hanya melihat akses layanan terbuka namun kualitas dipertanyakan. Selain itu, dengan adanya insentif dan disinsentif dalam layanan FKTP akan berimplikasi pada biaya layanan di faskes rujukan. Misalnya, penurunan pada kasus sectio caesaria atau ada penurunan kasus implikasi kesehatan ibu di fasilitas kesehatan rujukan,” tambah Mahlil.

BPJS Kesehatan Akan Perkuat Belanja Strategis Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PANDAWA-1.jpg" alt="Ilustrasi peserta JKN-KIS memanfaatkan aplikasi dalam pengurusan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi peserta JKN-KIS memanfaatkan aplikasi dalam pengurusan layanan kepesertaan BPJS Kesehatan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer BPJS Kesehatan Ari Dwi Aryani menuturkan bahwa pihaknya terus meningkatkan digitalisasi dalam setiap pelayanannya. Salah satunya untuk antrean.  Kata dia, jika peserta perlu datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), saat ini bisa dengan mudah menggunakan Antrean Online. Adapun, antrean tersebut dapat diakses melalui Mobile JKN.  "Ketika peserta perlu datang ke FKTP, dimudahkan dengan Antrean Online, sehingga waktu tunggu di FKTP itu tidak terlalu panjang dan kita meminimalisir kontak," jelasnya dalam webinar Progres Upaya Perbaikan Layanam Program JKN-KIS.  Mudah sekali untuk mengakses Antrean Online ini, cukup dengan memilih fitur ‘Pendaftaran Pelayanan’ pada Mobile JKN, maka peserta langsung mendapatkan nomor antrean di FKTP.  Adapun manfaat bagi peserta adalah dapat melakukan pendaftaran pelayanan kesehatan di FKTP tanpa datang langsung ke FKTP. Peserta juga dapat memprediksi waktu kunjungan ke FKTP serta mengurangi waktu tunggu pelayanan dan mengurangi risiko penularan penyakit.  Manfaat bagi FKTP sendiri adalah pendaftaran peserta otomatis terkoneksi ke aplikasi Pcare, mengurangi antrean peserta dan sistem antrean bisa digunakan untuk selain peserta JKN.  "Sampai saat ini jumlah FKTP yang melaksanakan Antrean Online berjumlah 15.394," terang dia.

Manfaat Fitur Antrean Online Bagi Peserta JKN-KIS dan FKTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FKTP

Berita Terkini