<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tangkal-bullying-ini-3-catatan-psikolog-agar-hak-anak-dipenuhi_m_230318.jpg" alt="Ilustrasi bullying di sekolah." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying di sekolah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kemendikbudristek akhirnya menerjunkan tim khusus untuk menelusuri isu perundungan berujung maut yang dialami almarhumah dr Aulia Risma Lestari. Tim tersebut berasal dari jajaran Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Hal itu disampaikan Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Abdul Haris kemarin. Dia menjelaskan, tim tersebut bertugas melakukan fact finding terhadap hasil investigasi internal yang dilakukan Universitas Diponegoro, kampus tempat dr Aulia Risma menempuh program pendidikan dokter spesialis. Tim Kemendikbudristek juga telah berkoordinasi dengan rektor, dekan, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). &rdquo;Kemendikbudristek bersama dengan seluruh dekan fakultas kedokteran melalui AIPKI tegas menentang keras segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kedokteran,&rdquo; ujarnya kemarin (7/9). Di samping itu, lanjut dia, dalam waktu dekat akan diterbitkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Langkah itu sebagai penguatan dan perluasan peraturan untuk segala bentuk kekerasan yang meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. &rdquo;Agar kejadian serupa tidak terulang dan kami memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi,&rdquo; jelasnya. Kemendikbudristek juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kerja sama dilakukan melalui komite bersama kedua kementerian untuk pencegahan dan penanganan kekerasan dalam pendidikan kedokteran yang dilaksanakan di FK dan rumah sakit pendidikan (RSP). Haris menegaskan, pihaknya berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi. Dalam kesempatan itu, Haris juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dr Aulia. Dia mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. JK Kritik Nadiem Pada kesempatan terpisah, Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla (JK) memberikan kritik pedas soal posisi Mendikbudristek yang saat ini dijabat Nadiem Makarim. Nadiem dinilai sebagai satu-satunya menteri bidang pendidikan yang tak memiliki pengalaman di bidang tersebut. JK menyebut satu per satu nama menteri pendidikan sebelum Nadiem. Mulai dari Ki Hajar Dewantara yang disebutnya sebagai orang hebat tamatan Taman Siswa dan kini jadi cikal bakal prinsip pendidikan. Lalu, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Mohammad Nuh, Anies Baswedan, hingga Muhadjir Effendy. Menurut dia, semuanya memiliki latar belakang mengelola dunia pendidikan. &rsquo;&rsquo;Terakhir ada Mas Nadiem yang tidak punya pengalaman di bidang pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa,&rdquo; ungkap JK dalam acara Diskusi Kelompok Terpumpun &rsquo;&rsquo;Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan&rsquo;&rsquo; di Hotel Sheraton, Jakarta, kemarin. JK juga membahas mengenai anggaran pendidikan. Menurut dia, yang paling utama harus dilakukan saat ini adalah mengefektifkan anggaran yang ada, bukan menggugat anggaran. Dia menilai, mengurus pendidikan seharusnya tidak hanya melihat anggarannya saja. Justru yang pertama harus dibahas adalah siapa &rsquo;&rsquo;CEO&rsquo;&rsquo;-nya, apa programnya, dan apa yang mau dicapai. &rsquo;&rsquo;Lalu baru bicara anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai program,&rdquo; paparnya. (mia/c17/oni)

Kemendikbudristek akhirnya menerjunkan tim khusus untuk menelusuri isu perundungan berujung maut yang dialami almarhumah dr Aulia Risma.

Belajar dari Kasus Perundungan di FK Undip, Kemendikbudristek Susun Aturan Cegah Bullying di Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/road-ahead-XUdthBA01CM-unsplash-4036071090.jpg" alt="Ilustrasi perundungan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perundungan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Permasalahan di dunia pendidikan kedokteran bukan hanya di Universitas Diponegoro (Undip). Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerima sekitar seribu laporan perundungan. Namun, setelah dicek, tidak semuanya termasuk perundungan. Menurut Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, hanya sekitar 30 persen yang betul-betul perundungan atau bullying. "Semuanya (laporan yang masuk ke Kemenkes, Red), kami investigasi kok,&rdquo; kata Dante saat ditemui di kompleks Istana Negara kemarin (3/9). Dia menyebut beberapa kampus yang pernah diinvestigasi. Antara lain, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, hingga Universitas Sriwijaya. Namun, Dante menegaskan, kementeriannya sengaja tidak membuka semua kasus kepada publik. Sebab, kasus perundungan merupakan hal sensitif. Selain itu, Kemenkes membutuhkan bukti yang solid sebelum menyusun kesimpulan. "Jadi, ada sekitar seribu laporan perundungan yang kita klarifikasi, ternyata sebagian besar bukan perundungan,&rdquo; ungkapnya. Bagaimana dengan kasus meninggalnya dokter Aulia Risma yang berujung pada pembekuan prodi spesialis anestesi Undip? Dante menjawab, langkah pembekuan diambil karena baru di sana terdapat kasus kematian. Beberapa pihak selama ini menolak jika kasus bunuh diri dokter Aulia Risma dihubungkan dengan kasus perundungan semasa pendidikan dokter spesialis. Bahkan, ada sesama mahasiswa PPDS anestesi yang menampik hasil investigasi Kemenkes. Terutama mengenai iuran hingga Rp 40 juta untuk membiayai kebutuhan senior. Menanggapi bantahan itu, Dante meminta untuk menunggu hasil investigasi kepolisian. "Kami ingin tidak ada lagi perundungan di program pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia ya,&rdquo; ujarnya. (idr/lyn/mia/c7/oni)

Kemenkes menerima sekitar seribu laporan perundungan. Namun, setelah dicek, tidak semuanya termasuk perundungan.

Kemenkes Terima Seribu Laporan Perundungan di PPDS Fakultas Kedokteran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/image_2024-07-08_115229106-1889984115-1-3084654247.jpg" alt="Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)" width="100%">
<figcaption>Gedung Rektorat Undip. (undip.ac.id (Hizkia Valentino)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik tewasnya dokter Aulia Risma semakin panjang. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini mendapat sorotan dari beberapa asosiasi kedokteran. Terutama terkait dengan keputusan Kemenkes menghentikan prodi spesialis anestesi dan reanimasi sekaligus menyetop aktivitas klinik dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip). Gerakan perlawanan muncul. Salah satunya dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Mereka membuat pernyataan sikap terkait kasus yang menghebohkan dunia pendidikan kedokteran tersebut. Ketua AIPKI Prof Dr dr Budi Santoso SpOG Subsp FER mengatakan, dalam kasus meninggalnya salah seorang peserta PPDS anestesi dan reanimasi di FK Undip (dokter Aulia Risma), sudah selayaknya dilakukan pemeriksaan dan pengusutan secara berimbang serta komprehensif hingga tuntas. Pengusutan harus dilakukan dengan prinsip hukum praduga tidak bersalah serta diawasi ketat oleh berbagai pihak terkait secara objektif, transparan, dan adil. "Semua pihak yang terkait dalam pendidikan kedokteran spesialis, baik dari Kemenkes maupun Kemendikbudristek, harus mencari solusi terbaik,&rdquo; imbuhnya. AIPKI juga mengimbau seluruh pihak agar menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung dan menghindari penghakiman secara dini. Pemberhentian prodi PPDS anestesi dan reanimasi di FK Undip oleh Kemenkes sebelum ada keputusan final hasil investigasi akan berdampak negatif pada mahasiswa dan pelayanan kesehatan masyarakat. Begitu juga tindakan pemberhentian aktivitas klinik Dr dr Yan Wisnu Prajoko MKes SpB SubspOnk (K) di RSUP dr Kariadi sebelum investigasi selesai. "AIPKI mendukung proses pendidikan dan pelayanan tetap berjalan dengan normal selama masa investigasi berlangsung,&rdquo; kata dia. Prof Bus &ndash;sapaan Budi Santoso&ndash; mengatakan bahwa sikap AIPKI sudah sangat jelas seperti di dalam surat pernyataan yang telah ditulis. Karena itu, AIPKI berharap masalah tersebut dapat diselesaikan secara objektif, proporsional, dan adil. "Sehingga prodi anestesi dan reanimasi segera dibuka kembali untuk pendidikan dan pelayanan serta dr Yan Wisnu bisa diaktifkan kembali memberikan pelayanan di RSUP dr Kariadi Semarang,&rdquo; tegasnya. Pada bagian lain, Ketua Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia M. Nasser juga mengkritik Kemenkes. Dia mengatakan, investigasi yang dilakukan Kemenkes memiliki sejumlah kejanggalan. Pertama, Kemenkes menyebut kematian dr Aulia Risma sebagai bunuh diri akibat perundungan. &rdquo;Hal itu terlihat dari surat Kemenkes tertanggal 14 Agustus 2024 perihal pemberhentian program anestesi Universitas Diponegoro di RSUP dr Kariadi,&rdquo; paparnya. Dalam surat itu, dengan jelas tertulis bahwa Kemenkes menyebut terjadi perundungan yang mengakibatkan dr Aulia bunuh diri. &rdquo;Kalau soal perundungan masih didalami, tapi disebut menyebabkan terjadinya bunuh diri, ini sangat janggal,&rdquo; terangnya. Sebab, bunuh diri merupakan peristiwa kematian yang tidak wajar. Sebagai sebuah peristiwa pidana, seharusnya kepolisian yang berwenang mengutarakan bahwa penyebab kematiannya memang bunuh diri. &rdquo;Masalahnya, hingga saat ini kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Semarang, tidak menyimpulkan kematian akibat bunuh diri,&rdquo; terangnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015000503/kemenkes-tegaskan-39-residen-dan-konsulen-ppds-disanksi-tegas-atas-kasus-perundungan-di-fakultas-kedokteran">Kemenkes Tegaskan 39 Residen dan Konsulen PPDS Disanksi Tegas atas Kasus Perundungan di Fakultas Kedokteran</a> Penegasan Kemenkes Plt Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, penghentian sementara prodi anestesi dan aktivitas klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu merupakan tindakan sementara. "Penghentian ini untuk memperlancar proses investigasi oleh Kemenkes dan kepolisian," ucapnya tadi malam. Dia mengatakan, saat proses investigasi selesai, aktivitas Yan Wisnu akan kembali. Nadia menyebut penghentian prodi anestesi bertujuan untuk mitigasi serta mencegah intervensi dari individu tertentu dalam proses investigasi. Nadia juga mengomentari sanggahan temuan investigasi Kemenkes dari PPDS Undip. Dia menegaskan, data yang dirilis Kemenkes merupakan hasil investigasi. "Oleh karena itu, data yang kami paparkan juga kami berikan kepada kepolisian," ujarnya. (idr/lyn/ayu/mia/c7/c17/oni)

Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Diponegoro (Undip) menjadi pihak paling kena dampak atas meninggalnya Dokter Aulia Risma.

FK Undip Kena Dampak dari Kasus Tewasnya Dokter Aulia Risma, AIPKI Minta Jangan Ada Penghakiman Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/25/Prathita-Amanda-Aryani-ramai-disorot-warganet-815363785-3518917472.jpg" alt="Tangkapan layar tentang Prathita Amanda Aryani ramai disorot warganet. (Media X)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar tentang Prathita Amanda Aryani ramai disorot warganet. (Media X)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh dr Aulia Risma Lestari beberapa waktu lalu, akhirnya mengungkap tabir aksi bullying yang terjadi di Universitas Diponegoro (Undip), utamanya di Fakultas Kedokteran. Bersama dengan kasus meninggalnya dr Aulia Risma Lestari, terungkap pula aksi bullying yang dilakukan oleh dokter bedar Prathita Amanda Aryani. Dalam beberapa jejak digital yang viral di sosial media, dinarasikan bahwa dr Prathita Amanda Aryani melakukan perundungan kepada para juniornya, dengan memaksa mereka untuk makan lima bungkus nasi padang sekaligus. Menyadari hal itu, pihak Undip pun akhirnya buka suara meluruskan apa yang kian mencoreng nama baik institusi tersebut. Dekan fakultas kedokreran (FK) Undip, Yan Wisnu Prajoko, tak mengelak untuk mengakui bahwa perundungan yang dilakukan oleh dr Prahitha Amanda Aryani memang benar-benar terjadi. Namun begitu, ia membeberkan bahwa aksi perundungan makan lima nasi padang sekaligus itu tak berkaitan dengan penyebab meninggalnya dr Aulia Risma Lestari baru-baru ini. Menurutnya, perundungan oleh dr Prahitha Amanda Aryani itu terjadi pada 2021 lalu, dan pihak terkait sudah mendapatkan sanksi sebagaimana mestinya. &ldquo;Prathita memang terlibat perundungan terhadap juniornya pada 2021. Perlakuan tersebut sesuai dengan laporan yang beredar, meskipun tidak melibatkan kekerasan fisik," kata Yan, seperti dilansir dari Radar Semarang (Jawa Pos Group), Minggu (25/8). Selain sudah memberikan sanksi yang semestinya, lanjut Yan, dr Prathita pun telah mengakui bahwa dirinya menyesal melakukan perundungan. &ldquo;Kami sudah menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan dia sudah menunjukkan penyesalan," imbuhnya. Lantaran terlanjur viral sementara kasus tersebut telah usai, Yan mengaku memberikan kewenangan kepada dr Prathita jika ingin melempar somasi kepada oknum-oknum yang mem-viralkan perkara ini. &ldquo;Kami siap mendampingi jika akan somasi. Dia prodi bedah dan sudah tahun keempat pendidikan," lanjutnya. Lebih lanjut, selain kasus perundungan dr Prathitha dan dugaan penyebab kematian dr Aulia Risma Lestari, Yan mengakui bahwa ada beberapa kasus serupa yang terjadi di lingkungan Undip dan kesemuanya sudah mendapatkan sanksi masing-masing. &ldquo;Undip sudah mengeluarkan 3 sanksi berat bagi mahasiswa yakni dikeluarkan. Di tahun 2021 ada 1, 2023 ada 2. Untuk fase pemeriksaan ujungnya sanksi teguran, pemecatan, hingga pidana," tegasnya.

Kasus dugaan bunuh diri yang dilakukan oleh dr Aulia Risma Lestari beberapa waktu lalu, akhirnya mengungkap tabir aksi bullying di Undip

Terkuak! FK Undip Akui dr Prathita Amanda Aryani Pernah Lakukan Bullying, Dugaan Paksa Junior Makan 5 Bungkus Nasi Padang

FK Undip

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FK Undip

Berita Terkini

Belajar dari Kasus Perundungan di FK Undip, Kemendikbudristek Susun Aturan Cegah Bullying di Kampus

Kemenkes Terima Seribu Laporan Perundungan di PPDS Fakultas Kedokteran

FK Undip Kena Dampak dari Kasus Tewasnya Dokter Aulia Risma, AIPKI Minta Jangan Ada Penghakiman Dini

Terkuak! FK Undip Akui dr Prathita Amanda Aryani Pernah Lakukan Bullying, Dugaan Paksa Junior Makan 5 Bungkus Nasi Padang

Download Aplikasi JawaPos.com