<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/Rapat-Paripurna-ke-9-DPR-Dery-Ridwansah-6-1723379557.jpeg" alt="Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Sufmi Dasco Ahmad (keempat kanan), Adies Kadir (keempat kiri), Saan Mustopa (ketiga kiri), Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kedua kiri), Wakil Ketua KPK te" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Sufmi Dasco Ahmad (keempat kanan), Adies Kadir (keempat kiri), Saan Mustopa (ketiga kiri), Ketua KPK terpilih Setyo Budiyanto (kedua kiri), Wakil Ketua KPK te</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Meski diwarnai kontroversi, lima pimpinan KPK hasil fit and proper test disetujui DPR dalam rapat paripurna kemarin (5/12) .</p> <p>Nyaris tidak ada interupsi dari wakil rakyat terkait nama-nama pimpinan terpilih tersebut. Mereka sepakat mengesahkan pimpinan KPK untuk masa bakti 2024&ndash;2029.</p> <p>Lima pimpinan KPK itu adalah Setyo Budianto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Hasil voting di Komisi III DPR RI, Setyo yang saat ini menjabat inspektur jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) dipilih sebagai ketua KPK.</p> <p>Selain mengesahkan lima pimpinan baru KPK, DPR menyetujui lima Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang lolos uji kelayakan dan kepatutan di komisi III. Yakni, Benny J. Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno. Kelimanya juga akan menjabat sampai 2029.</p> <p>Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito mengatakan, para pimpinan dan Dewas KPK harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sejauh ini, tugas berat itu belum sepenuhnya mampu dijalankan pimpinan KPK era Nawawi Pomolango cs.</p> <p>Menurut Lakso, menjaga independensi dan integritas KPK adalah kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap komisi antirasuah bisa kembali. &rdquo;Menjaga independensi agar KPK tidak dijadikan alat gebuk politik,&rdquo; kata Lakso kepada Jawa Pos kemarin (5/12).</p> <p>Selain itu, pimpinan KPK yang baru mesti menjamin tidak adanya intervensi terhadap kerja-kerja penyelidik dan penyidik. Hal itu penting agar operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi ciri khas KPK berjalan optimal. &rdquo;Pimpinan harus menjadi pengayom dan pelindung, bukan malah penghambat kerja-kerja insan KPK di lapangan,&rdquo; ungkapnya. <strong>(tyo/elo/c7/oni)</strong></p>

Lima pimpinan baru KPK adalah Setyo Budianto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.

Pimpinan Baru KPK Dihadapkan dengan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Komisi Antirasuah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Capim-KPK-Fitroh-Rohcahyanto_Salman-Toyibi-1-1JPG-3068764462.jpg" alt="Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung (Kejagung) Fitroh Rohcahyanto terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung (Kejagung) Fitroh Rohcahyanto terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung (Kejagung) Fitroh Rohcahyanto terpilih menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Fitroh terpilih setelah mengantongi 48 suara atas hasil voting yang dilakukan Komisi III DPR RI.</p> <div dir="auto">Fitroh Rohcahyanto merupakan seorang berlatar belakang jaksa. Namun, Fitroh mempunyai catatan panjang di KPK, karena pernah menjadi jaksa penuntut umum (JPU) KPK hingga Direktur Penuntutan KPK pada 2019.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015340447/ramalan-zodiak-gemini-dan-cancer-22-november-2024-mulai-dari-cinta-karir-kesehatan-dan-keuangan">Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 22 November 2024: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Fitroh Rohcahyanto dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.id&amp;source=gmail&amp;ust=1732316620363000&amp;usg=AOvVaw22HCNwnBapeHyCervpMhC4">elhkpn.kpk.id</a>, Kamis (21/11), memiliki total harta kekayaan senilai Rp 5.057.000.000. Harta itu terakhir dilaporkan pada 3 Januari 2024 untuk tahun periodik 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Pati sebanyak tiga bidang. Total harta tidak bergerak milik Fitroh itu sejumlah Rp 3.450.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015338477/8-ciri-kepribadian-orang-yang-selalu-memakai-pakaian-yang-sama-setiap-hari-menurut-psikologi">8 Ciri Kepribadian Orang yang Selalu Memakai Pakaian yang Sama Setiap Hari menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh juga tercatat mempunyai harta alat transportasi di antaranya motoe Yamaha Nmax 2017, motor Honda Scoopy 2017, motor Honda Vario 2015, mobil Honda SUV 2018, mobil Mazda sedan 2019, mobil Nissan Xtrail 2015. Total harta bergerak milik Fitroh senilai Rp 288 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fitroh juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp&nbsp;285.000.000, kas dan setara kas Rp&nbsp;1.175.000.000, serta harta lainnya Rp&nbsp;210.000.000. Namun Fitroh memiliki utang sejumlah Rp&nbsp;351.000.000.</div>

Fitroh mempunyai catatan panjang di KPK, karena pernah menjadi jaksa penuntut umum (JPU) KPK hingga Direktur Penuntutan KPK pada 2019.

Intip Harta Kekayaan Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK Berlatar Belakang Kejaksaan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/FItroh-2950502530.jpg" alt="Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(IST)" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(IST)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengamini, bahwa revisi Undang-Undang KPK menjadi faktor penentu melemahnya kinerja komisi antirasuah. Hal itu juga berdampak pada norma-norma yang selama ini berada di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya harus katakan, meskipun bukan menjadi faktor penentu kemudian melemahnya KPK, tapi memang ada rasa yang kemudian budaya yang tadi sempat disinggung egaliter segala macem itu memang berpengaruh," kata Fitroh saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Fitroh menyebut revisi UU KPK tidak memengaruhi kinerja KPK dalam mengusut perkara korupsi. Menurutnya, saat ini justru menghadirkan pengawasan bagi setiap insan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi sekarang ada Dewas yang terpisah dari tubuh, kalau dulu ada dalam satu tubuh," ungkap Fitroh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah penyitaan misalnya kemudian, dikembalikan dengan putusan MK, tanpa harus izin. Penggeledahan tanpa izin. Artinya itu tidak menghambat. Tapi kalau dulu kemudian itu harus izin, memang itu bisa menjadi penghambat," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015326264/capim-kpk-setyo-budiyanto-sebut-ott-masih-diperlukan-tapi-tidak-perlu-banyak">Capim KPK Setyo Budiyanto Sebut OTT Masih Diperlukan tapi Tidak Perlu Banyak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Fitroh menekankan bahwa terpenting bagi setiap insan KPK menjaga integritas. Hal itu sangat berpengaruh untuk menjaga marwah KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pimpinan dan seluruh anggota insan kpk menjaga integritasnya," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Capim KPK)Fitroh Rohcahyanto mengamini, bahwa revisi Undang-Undang KPK menjadi faktor penentu melemahnya kinerja  komisi antirasuah

Fitroh Rohcahyanto Sebut Revisi UU KPK Pengaruhi Melemahnya Kerja Pemberantasan Korupsi

Fitroh Rohcahyanto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fitroh Rohcahyanto

Berita Terkini

Pimpinan Baru KPK Dihadapkan dengan Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Komisi Antirasuah

Intip Harta Kekayaan Fitroh Rohcahyanto, Wakil Ketua KPK Berlatar Belakang Kejaksaan

Fitroh Rohcahyanto Sebut Revisi UU KPK Pengaruhi Melemahnya Kerja Pemberantasan Korupsi

Download Aplikasi JawaPos.com