<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/fito-2539094901.jpg" alt="Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi IX DPR RI mendorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari menyatakan, dorongan fasilitasi tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ketahanan (utilitas) industri obat, sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo yang ingin mengedepankan dan mengembangkan obat-obatan dalam negeri, mengingat Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. <div>"Komisi IX DPR RI mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, termasuk obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan Instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, termasuk ketahanan bahan baku obat tradisional dan suplemen kesehatan," kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Jumat (8/11).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013436820/perhimpunan-dokter-berharap-fitofarmaka-masuk-jkn-agar-bisa-diresepkan-untuk-pasien-bpjs-kesehatan">Perhimpunan Dokter Berharap Fitofarmaka Masuk JKN Agar Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Lebih lanjut, ia mengatakan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi domestik, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam. Oleh karena itu, ia mendorong industri fitofarmaka dalam negeri untuk melakukan riset dan pengembangan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan selain bisa memperkuat utilitas industri dalam negeri, pengembangan dan dorongan program ini juga bisa memacu perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, pengembangan fitofarmaka akan secara langsung memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani bahan baku obat.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pastinya ada dampaknya bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tadi juga dikatakan ada banyak tanaman-tanaman sekitar 2.000-3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga&nbsp;development&nbsp;untuk obat tradisional," ujarnya.</div> Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan penggunaan obat berbahan alam (fitofarmaka) berpotensi membuat layanan kesehatan di Tanah Air menjadi lebih terjangkau sekaligus aman. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemenperin mendorong pemanfaatan obat berbahan alam yang telah teruji secara klinis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia, serta menargetkan peningkatan penggunaan fitofarmaka dalam layanan kesehatan nasional. Produksi Obat Kanker untuk JKN Dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kualitas industri obat nasional, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Ferron Par Pharmaceuticals yang merupakan bagian dari Dexa Group. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas. Putih Sari&nbsp;mengapresiasi fasilitas produksi PT Ferron Par Pharmaceuticals yang memenuhi standar Cara Pembuatan Obat dan Obat Tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal.&nbsp;"Kami juga mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri, untuk bisa kita utamakan,"&nbsp;imbuhnya. Komisaris PT Ferron Par Pharmaceuticals Prof. Raymond Tjandrawinata menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group. Dia menyampaikan, Obat Modern Asli Indonesia adalah bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan tepercaya. "Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Prof. Raymond. Sementara itu Direktur PT Ferron Par Pharmaceuticals, Benny Sutisna Suwarno menyampaikan fasilitas produksi Ferron memiliki sertifikasi Nasional seperti dari Badan POM dan juga sertifikasi internasional. Sejak 2008, perseroan telah mendapat sertifikasi dari Inggris yakni dari UK-MHRA. "Sejak saat itu kita aktif mengekspor produk ke Inggris dan kita pertahankan hingga saat ini, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. Selain itu kami mendapat audit dari Portugal dan kami memburu sertifikasinya. Kita juga mendapat sertifikasi dari Australia, Jerman," jelasnya. Ia&nbsp;melanjutkan, untuk mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN. &nbsp;

Komisi IX dorong obat tradisional berbahan baku alam (fitofarmaka) produksi dalam negeri dan sudah tersertifikasi masuk dalam program JKN.

Dukung Astacita di Industri Obat, Komisi IX DPR RI Dorong Fitofarmaka Tersertifikasi Masuk Program JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/WhatsApp-Image-2023-12-04-at-184810-3563211625.jpg" alt="Forum Hilirisasi Fitofarmaka yang digelar Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (4/12), melalui zoom." width="100%">
<figcaption>Forum Hilirisasi Fitofarmaka yang digelar Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (4/12), melalui zoom.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang telah teruji klinis khasiat dan keamanannya. Fitofarmaka sudah dikategorikan sebagai obat yang berasal dari bahan alam yang sudah teruji klinis sama khasiatnya dengan obat dari sintesa kimia. Pemerintah sudah membuat Formularium Fitofarmaka, namun Fitofarmaka belum masuk Formularium Nasional Obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga, banyak dokter belum dapat meresepkan untuk pasien JKN. Lebih parah lagi, karena belum ada regulasi yang menetapkan Fifofarmaka setara dengan obat sintesa kimia, pihak asuransi kesehatan swasta pun belum dapat menerima klaim resep Fitofarmaka di rumah sakit, klinik maupun apotek, karena masih dianggap sebagai golongan obat tradisional. &rdquo;Dokter sebenarnya ingin meresepkan fitofarmaka untuk pasien, tapi karena tidak dijamin sehingga menggunakan pengobatan yang lain,&rdquo; ungkap Kepala Instalasi Farmasi RSUP Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr. apt. Rina Mutiara dalam Forum Hilirisasi Fitofarmaka yang digelar Ditjen Farmalkes Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (4/12), melalui zoom. Menurut Rina, saat ini bisa dibilang 90 persen pasien di rumah sakit pemerintah merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian dokter harus meresepkan obat yang terdapat di Formularium Nasional JKN. Sementara itu ketika obat tidak masuk Formularium Nasional, rumah sakit pun cenderung tidak memasukkannya ke Formularium Rumah Sakit. &rdquo;Jadi sebenarnya obat-obat fitofarmaka sudah mulai diresepkan dokter karena sudah diuji pada hewan dan manusia, tapi pada kenyataannya di rumah sakit belum banyak diresepkan oleh para klinisi atau dokter,&rdquo; imbuh Rina. Rina berharap fitofarmaka segera masuk Formularium Nasional meski saat ini Kemenkes telah meluncurkan Formularium Fitofarmaka. Namun, Formularium Fitofarmaka belum mengakomodasi fitofarmaka untuk bisa diklaim dengan BPJS Kesehatan. &rdquo;Pada saat penyusunan Fornas memang saat itu sudah ada usul juga dari RSCM, tapi belum diterima karena Kemenkes sudah membuat Formularium Fitofarmaka,&rdquo; kata Rina. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Dr. dr. Slamet Sudi Santoso mengungkapkan sulitnya fitofarmaka masuk JKN. Padahal, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah gencar memberikan edukasi ke para anggotanya untuk meresepkan fitofarmaka. Kendala Fifofarmaka tidak masuk dalam Fornas Obat, Fitofarmaka juga masih ditolak asuransi kesehatan swasta, membuat fasilitas kesehatan seperti rumah sakit juga belum mau membeli dan menyediakan Fitofarmaka dalam pelayanan JKN karena khawatir terkendala dalam proses klaim ke pihak BPJS maupun asuransi swasta.&nbsp; Selain PDHMI, perhimpunan kedokteran lain seperti Perdosni, POGI, PEGI, PPHI, PGI, Peralmuni, dan PAPDI juga sudah pernah menyatakan dukungan untuk produk-produk Fitofarmaka dapat digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan formal di Indonesia. Yakni sistem JKN, demi membangun ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan sudah mengintegrasikan pengobatan konvensional dengan fitofarmaka. Hal itu diungkap Dirjen Farmalkes L. Rizka Andalucia dalam forum tersebut. &rdquo;Kemenkes sudah berhasil mengintegrasikan pengobatan herbal di RS Sardjito, semoga ke depannya bisa dilakukan di fasilitas kesehatan konvensional lain,&rdquo; ujar Rizka. Rizka yang juga Plt Kepala Badan POM tersebut mengungkap, sebanyak 80 persen penduduk dunia menggunakan pengobatan herbal. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan kemandirian ketahanan kesehatan, salah satunya melalui obat bahan alam. Staf Khusus Menteri Kesehatan Prof Laksono Trisnantoro menyatakan, fitofarmaka saat ini tidak lagi digolongkan sebagai obat tradisional. Oleh karena itu, fitofarmaka setara dengan pengobatan modern. &rdquo;Dana BPJS merupakan peluang, karena Fitofarmaka tidak lagi merupakan obat tradisional,&rdquo; ujar Prof Laksono. Salah satu dokter dari RSUP Sardjito Prof. dr. Nyoman Kertia mengungkapkan, telah banyak meresepkan fitofarmaka untuk pasien. Pasien sangat senang ketika mendapat resep obat bahan alam. &rdquo;Saat ini di RS Sardjito sekitar 50 dokter sudah meresepkan herbal. Ini bisa menjadi modal. Saya sendiri sekitar 2.000 pasien saya resepkan herbal,&rdquo; tutur dr. Nyoman. Selain itu, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. DR. dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD juga meresepkan fitofarmaka untuk pasien. Dokter spesialis penyakit dalam ini juga meresepkan fitofarmaka untuk pasien yang membutuhkan alternatif dari Proton Pump Inhibitor (PPI). &rdquo;Dalam clinical practice saya, saya memang menggunakan obat ini (fitofarmaka),&rdquo; ungkap Ari Fahrial.

Pemerintah sudah membuat Formularium Fitofarmaka namun belum masuk Formularium Nasional Obat untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Perhimpunan Dokter Berharap Fitofarmaka Masuk JKN Agar Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-125504-3938485141.jpg" alt="Webinar Series Workshop Fitofarmaka bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Kamis (5/10)." width="100%">
<figcaption>Webinar Series Workshop Fitofarmaka bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Kamis (5/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Fitofarmaka dianggap sebagai obat masa depan. Fitofarmaka dinilai memiliki kandungan bahan alami yang dianggap aman bagi kesehatan. Pada Mei tahun lalu, Kementerian Kesehatan telah meluncurkan Formularium Fitofarmaka yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan dan pengadaan agar fitofarmaja tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan membagi lima kelas terapi fitofarmaka. Pertama, untuk sistem kardiovaskular kombinasi ekstrak herbal seledri dan ekstrak daun kumis kucing, sistem pencernaan fraksi dari ekstrak kulit kayu manis, sistem metabolik, sistem imun ekstrak herbal meniran, dan nutrisi. Staf Khusus Menteri Kesehatan untuk Ketahanan Industri Obat dan Alat Kesehatan Prof dr Laksono Trisnantoro mengatakan, dokter-dokter sudah disosialisasikan agar menggunakan fitofarmaka sebagai obat. &rdquo;Kami mendorong para dokter di pelayanan kesehatan menggunakan fitofarmaka, karena UU Kesehatan 2023 bisa menjadi acuan penggunaan fitofarmaka ini sebagai obat,&rdquo; jelas Laksono Trisnantoro dalam Webinar Series Workshop Fitofarmaka bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis, Kamis (5/10). Laksono Trisnantoro yang juga Professor of Health Policy and Management Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan, fitofarmaka bukan obat jamu atau obat tradisional. Hal itu dijelaskan dalam kebijakan UU Kesehatan 2023 pasal 918. Obat bahan alami digolongkan menjadi empat. &rdquo;Yakni, jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, dan obat bahan alami lain," jelas Laksono Trisnantoro.

Kementerian Kesehatan telah luncurkan Formularium Fitofarmaka. Fitofarmaka memiliki kandungan bahan alami, aman bagi kesehatan

Mengenal Fitofarmaka yang Ternyata Bukan Obat Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-12-at-14.38.39.jpg" alt="Ketua Umum IDI Adib Khumaidi di sela Seminar Series Fitofarmaka. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IDI Adib Khumaidi di sela Seminar Series Fitofarmaka. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fitofarmaka atau obat dari bahan alam yang telah teruji klinis dapat menjadi kunci kemandirian farmasi nasional. Namun masih belum banyak dokter yang meresepkan kepada pasien.  Karena itu, PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PT Dexa Medica menyelenggarakan seminar bertajuk Fitofarmaka: Peran Dokter dalam Pemanfaatan Fitofarmaka untuk Pelayanan Kesehatan.  Ketua IDI Wilayah Jawa Barat Eka Mulyana menyatakan, pengembangan fitofarmaka mendukung program pemerintah untuk mencapai kemandirian farmasi. Dokter sebagai profesi medis, harus memahami bahwa fitofarmaka dapat diresepkan sesuai kondisi pasien.  Keynote speech Ketua Umum PB IDI Adib Khumaidi menegaskan, dokter memiliki peran penting agar fitofarmaka semakin banyak digunakan.  ”Yang paling penting adalah dukungan dari dokter. Kalau itu teruji klinis bisa diresepkan. Kalau sudah diresepkan, seharusnya dapat masuk fornas BPJS Kesehatan,” tutur Adib.  Dia menambahkan, obat berbahan alam di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok yakni jamu yang berbasis empiris, obat herbal terstandar (OHT) yang sudah melalui proses uji pra-klinik, dan Fitofarmaka yang sudah melalui uji pra-klinik dan juga uji klinik.  ”Sekarang ada namanya OMAI, Obat Modern Asli Indonesia,” imbuh Adib.  Seminar dihadiri para dokter yang tergabung dalam IDI Wilayah Jawa Barat dengan narasumber Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Ditjen Farmalkes Kemenkes Agusdini Banun Saptaningsih, Ketua Umum Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Slamet Sudi Santoso, Director of Research and Business Development Dexa Group Raymond Tjandrawinata, serta perwakilan Balai Besar POM Bandung Endang Yahya.  Selain itu, juga ada paparan oleh praktisi kesehatan FK Universitas Padjajaran - Rumah Sakit Hasan Sadikin dari Divisi Endokrin, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Maya Kusumawati dan dari Divisi Reumatologi, Departemen Ilmu Penyakit Dalam Sumartini Dewi.  Agusdini mengawali paparan dengan kilas balik awal pandemi Covid-19 di Indonesia. saat itu, stok bahan baku obat yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan 4-5 bulan. Kondisi tersebut kemudian menyadarkan pemerintah untuk mendorong kemandirian farmasi di Indonesia.  ”Salah satunya melalui pengembangan OMAI Fitofarmaka. Sedihnya, baru 22 item yang mempunyai izin edar fitofarmaka,” ungkap Agusdini.  Terkait peluang pengembangan fitofarmaka, menurut Slamet, sangat besar potensinya. Saat ini, sudah banyak regulasi yang mendukung pengembangan fitofarmaka.  ”Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan tradisional dengan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dari pemberi pelayanan kesehatan tradisional,” tutur Slamet.  Obat tradisional dalam regulasi di Indonesia merujuk pada obat-obatan dari bahan alam. Padahal pengembangan obat berbahan alam saat ini sudah dilakukan dengan teknologi modern.  ”PT Dexa Medica sudah mengembangkan Obat Modern Asli Indonesia,” imbuh Slamet.

PB IDI Dorong Penggunaan Fitofarmaka Demi Kemandirian Farmasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Obat-Herbal-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Peneliti menambakan cairan ke dalam sampel-sampel cairan herbal saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangera" width="100%">
<figcaption>Peneliti menambakan cairan ke dalam sampel-sampel cairan herbal saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI, Serpong, Tangera</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Berbagai jenis tanaman obat pun tumbuh subur di Tanah Air. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2020 mencatat Indonesia sebagai negara dengan megabiodiversitas terbesar keempat di dunia yang memiliki lebih dari 29.000 jenis tanaman, dan sebanyak 2.484 jenis merupakan tanaman obat.  Direktur Utama Phapros, Hadi Kardoko potensi pengembangan obat herbal di Indonesia sangat baik karena selain bahan baku yang tersedia juga memiliki pasar yang sangat besar.  “Potensi pengembangan obat herbal di Indonesia sangat besar. Pasarnya juga bagus karena masyarakat kita yang sebagian besar lebih memilih pengobatan secara tradisional dengan memanfaatkan bahan-bahan yang bisa diperoleh di alam sekitar daripada menggunakan obat kimia,” ujar Hadu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/11).  Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini juga sudah dimanfaatkan industri farmasi untuk membuat obat herbal fitofarmaka atau yang kini juga dikenal dengan sebutan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI), yakni obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik (pada hewan percobaan) dan uji klinik (pada manusia), bahan baku dan produk jadinya sudah distandarisasi.  Salah satu industri yang sudah memanfaatkan obat bahan alam tersebut adalah PT Phapros, Tbk. Emiten berkode saham PEHA ini memiliki 2 dari 23 produk obat herbal fitofarmaka yang memiliki izin edar dari BPOM RI.  “Kami memiliki Tensigard yang diformulasikan sebagai anti hipertensi dengan komposisi ekstrak seledri (Apium graveolens) 75 persen dan ekstrak kumis kucing (Orthosiphon stamineus) 25 persen. Selain itu, ada pula X-Gra yang berfungsi meningkatkan stamina dan kesegaran tubuh pada pria, memperbaiki kualitas sperma serta mengatasi masalah ejakulasi dini. Terbuat dari ekstrak Ganoderma lucidum (jamur Ling Zhi), ekstrak Eurycomae radix, ekstrak ginseng, ekstrak Retrofracti fructus (lada hitam) dan Royal jelly,” jelas Hadi.  Menurutnya, pengembangan obat herbal fitofarmaka masih sangat sedikit di Indonesia, hal ini tak lepas dari berbagai tantangan yang ada. Diantaranya, sumber daya alam tumbuhan yang belum dikelola secara optimal, biaya riset yang besar dan proses riset yang lama, dan harga jual produk herbal yang seringkali lebih mahal dari produk kimia.  “Adanya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan dan dibentuknya satgas Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka oleh BPOM, diharapkan pengembangan obat fitofarmaka di Indonesia bisa kian terarah dan dapat dilakukan secara masif,” pungkas Hadi.

Indonesia Berpeluang Menjadi Pemain Utama Industri Obat Herbal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/bahan-baku-farmasi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan stok obat dan alat kesehatan (alkes). Bahan baku obat dan alkes dalam negeri rata-rata masih impor. Para ahli dan praktisi kesehatan tanah air dirodorong untuk terus berinovasi.  Dalam ajang Indonesia Healthcare Innovation Awards V-2021, inovasi di bidang kesehatan dipertandingkan dalam kompetisi dan sudah memasuki babak final 10 besar. Selanjutnya akan dilakukan proses penilaian untuk menetapkan peraih Platinum award, Gold award &amp; Silver award.  "Kami berusaha untuk terus mendukung dan berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin," ungkap Ketua Umum IndoHCF, Dokter Spesialis Paru Dr. dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS secara virtual baru-baru ini.  Menurut dr. Supriyantoro, situasi pandemi Covid-19 yang telah melanda di Indonesia, tidak membuat inovasi-inovasi kesehatan mengendur. Sebaliknya, pandemi Covid-19 mampu menjadi katalis atau faktor yang mempercepat lahirnya berbagai inovasi dan teknologi kesehatan.  "Ini menjadi titik tolok bagi inovator-inovator Indonesia untuk membangun industri alat kesehatan dan obat yang selama ini masih banyak bergantung pada impor. Sehingga kita bisa mewujudkan kemandirian dalam hal sarana, prasarana, serta infrastruktur kesehatan yang kuat," katanya.  Ada lima kategori inovasi yang diusung. Yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Mutu Pelayanan Kesehatan (MPK), Alat Kesehatan (ALKES) dan Teknologi Informasi Kesehatan (TIK). Sementara itu, masyarakat umum bisa berpartisipasi dalam pemilihan juara favorit.  Terpisah, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono mendorong pengembangan fitofarmaka menjadi fokus utama dalam mengatasi impor obat. Menurutnya pengembangan fitofarmaka juga sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional.  "Ini akan menjamin keamanan kita dalam melakukan transformasi kesehatan di masa depan," kata Dante pada webinar Forum Nasional Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, baru-baru ini.  Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alami yang telah melalui proses uji klinis sehingga memiliki khasiat setara dengan obat. Dante kemudian menyebut beberapa fitofarmaka yang telah dikembangkan dan diproduksi di Indonesia yakni untuk immunomodulator, obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin.  Selain itu ada pula fitofarmaka yang akan dikembangkan yakni obat pelancar ASI, antihiperlipidemia-kolesterol, hepatoprotektor, pengobatan nyeri sendi, diare, peningkatan fungsi kognitif, percepatan penyembuhan luka, mengurangi nyeri haid, serta obat untuk meredakan gejala batuk dan pilek.  "Prosesnya tentu tidak sederhana, butuh proses analisis, proses penelitian dan ini akan melibatkan berbagai macam sektor untuk bekerja sama secara sinergis. Baik dengan peneliti, industri, perguruan tinggi, dan Kemenkes," ujar Dante.

Obat dan Alkes Masih Impor, Inovasi Dalam Negeri Dorong Kemandirian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Dante-Saksono-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih mengimpor bahan baku obat dari luar negeri selama ini. Era pandemi Covid-19 mendorong Indonesia semakin gencar menggali potensi bahan alami dari dalam negeri dalam bentuk obat fitofarmaka.  Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono menegaskan pengembangan fitofarmaka menjadi fokus utama dalam mengatasi impor obat. Menurutnya pengembangan gitofarmaka juga sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional.  ’’Ini akan menjamin keamanan kita dalam melakukan transformasi kesehatan di masa depan,” kata Dante pada webinar Forum Nasional Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Nasional, baru-baru ini.  &nbsp;  Apa itu fitomarmaka?  Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alami yang telah melalui proses uji klinis sehingga memiliki khasiat setara dengan obat. Dante kemudian menyebut beberapa fitofarmaka yang telah dikembangkan dan diproduksi di Indonesia yakni untuk immunomodulator, obat tukak lambung, antidiabetes, antihipertensi, obat untuk melancarkan sirkulasi darah, dan obat untuk meningkatkan kadar albumin.  Selain itu ada pula Fitofarmaka yang akan dikembangkan yakni obat pelancar ASI, antihiperlipidemia-kolesterol, hepatoprotektor, pengobatan nyeri sendi, diare, peningkatan fungsi kognitif, percepatan penyembuhan luka, mengurangi nyeri haid, serta obat untuk meredakan gejala batuk dan pilek.  "Prosesnya tentu tidak sederhana, butuh proses analisis, proses penelitian dan ini akan melibatkan berbagai macam sektor untuk bekerja sama secara sinergis. Baik dengan peneliti, industri, perguruan tinggi, dan Kemenkes," ujar Dante.  Dante kemudian memaparkan bagaimana obat berbahan baku kimia yang digunakan saat ini pun awalnya dikembangkan dari bahan alam. Dokter spesialis penyakit dalam ini menjelaskan perkembangan awal obat diabetes yang berasal dari tanaman.  "Beberapa obat yang saat ini menjadi obat-obat kimiawi, sebenarnya dasarnya adalah fitofarmaka. Saya ambil contoh bidang saya misalnya, obat diabetes Metformin, semua orang pasti tahu Metformin. Metformin tersebut dulunya adalah obat yang berasal dari daun yang diproduksi sebagai fitofarmaka di Prancis. Ternyata Metformin tersebut sudah bisa kita gunakan sebagai obat yang diekstrak unsur kimiawinya secara spesifik," papar Dante.  Sekretaris Perusahaan Indofarma Wardjoko Sumedi mengatakan potensi pengembangan Fitofarmaka di Indonesia terbuka lebar di tengah upaya untuk memasukan kategori produk farmasi ini dalam Formularium nasional (Fornas). Potensi fitofarmaka diupayakan masuk ke dalam Fornas sebagai upaya pengobatan promotif dan preventif.  "Dukungan terus diberikan untuk pengembangan gitofarmaka. Contohnya dengan membuat kebijakan dan regulasi untuk percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka," kata Wardjoko.  Ke depannya, kata dia, fitofarmaka bisa menjadi produk farmasi asli Indonesia yang digunakan dalam layanan kesehatan formal dan yang mampu dijangkau oleh banyak kalangan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan penyembuhan pasien. "Agar dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan formal untuk meningkatkan derajat kesehatan dan penyembuhan pasien," jelasnya.  Hal senada dijelaskan Direktur Pengembangan Bisnis dan Saintifik Dexa Group Raymond Tjandrawinata. Menurutnya fitofarmaka bisa mengantisipasi terjadinya supply shock seperti yang sempat dialami industri farmasi di Indonesia pada awal pandemi Covid-19.  "Itulah kata kunci yang harus disepakati bahwa urgensi untuk membangun kemandirian ini tidak bisa ditawar lagi, urgensi ini bisa dibangun bersama. Sebagian produk ini juga telah diekspor ke mancanegara dan diresepkan oleh para dokter di mancanegara. Sekarang justru dalam keadaan Covid-19 ini, sekarang kita memikirkan lebih lanjut untuk kemandirian bahan baku obat,” tegas Raymond. (*)  &nbsp;

Obat Masih Impor, Wamenkes: Fitofarmaka dari Bahan Alami Jadi Solusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Obat-Herbal-Covid-19-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemekatan ekstrak saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI," width="100%">
<figcaption>Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melakukan pemekatan ekstrak saat uji Lab obat herbal untuk penyembuhan COVID-19 dan penghambatan pertumbuhan virus corona di Lab Cara Pembuatan Obat Tradisional Baik (CPOTB) Pusat Penelitian Kimia LIPI,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indofarma Tbk menjalin kerjasama dengan PT Mustika Ratu Tbk untuk mengembangkan produk pengobatan herbal. Kerjasama mencakup penyusunan kajian kelayakan usaha seperti kerjasama pemasaran dan distribusi existing product masing-masing pihak untuk Obat Modern Asli Indonesia (OMAI) channel.  Perjanjian ini ditandatangani Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto, dan Bingar Egidius Situmorang selaku Presiden Direktur Mustika Ratu, di Jakarta, Selasa (21/7).  Arief menambahkan bahwa kerjasama juga meliputi pengembangan portofolio produk Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, kerjasama toll manufacturing, baik parsial maupun all package mulai dari registrasi, bahan baku, produksi, hingga pengemasan.  "Kami juga akan berkolaborasi mengembangkan portofolio produk baru dan existing product, joint operation, product ownership, rejuvenating desain dan produk,"ujar Arief.  Selain itu, Indofarma juga akan menyediakan produk ekstrak untuk Mustika Ratu sesuai kebutuhan dengan kualitas dan mutu terjamin. Menurut Arief, kerjasama ini dinilai tepat karena Indofarma memiliki fasilitas produksi herbal bersertifikat Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) dan Sertifikat Halal.  "Kita punya fasilitas produksi yang cukup lengkap dan kualitas tinggi. Kita nantinya akan mengembangkan produk herbal dan menyediakan ekstrak, sehingga diharapkan bisa melengkapi channel distribusi Indofarma juga nantinya. Kita berharap kerajsama ini bisa kontinyu,"kata Arief.  Arief menambahkan, dari kerjasama ini tentunya juga akan sedikit meningkatkan bisnis herbal dari Perusahaan. Diketahui, Indofarma merupakan perusahaan yang juga bergerak di industri Herbal, tidak hanya di industri Farmasi dan Alat ksehatan (Alkes) saja. "Belum besar sih, hanya saja ini jadi salah satu cara kami dalam rangka meningkatkan Herbal,"ungkapnya.  Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Mustika Ratu Bingar Egidius Situmorang menambahkan, melalui kerjasama ini diharapkan ada kolaborasi dalam pengembangan herbal asli Tanah Air sehingga bisa membantu pemerintah. Melalui kerjasama ini juga, Mustika Ratu berkomitmen menghadirkan produk berkualitas yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.  "Dengan adanya kerjasama ini, Mustika Ratu bisa dapat bahan baku yang lebih besar serta berkualitas. Volume produksi besar, ongkos produksi lebih rendah (efisien) dan kita bisa segera pasarkan. Indofarma juga bisa meriset herbal-herbal lainnya untuk kebutuhan kosmetik kita. Ini akan jadi kolaborasi yang sangat baik," pungkas Bingar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_EqvJizX-EU  https://www.youtube.com/watch?v=zNnE8tK0pV4  https://www.youtube.com/watch?v=2Pk4FTOWtPQ

Kembangkan Herbal, Indofarma Siap Pasok Produk Ekstrak ke Mustika Ratu

fitofarmaka

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fitofarmaka

Berita Terkini