<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/19/Screenshot_20241119_101622_YouTube-1496610304.jpg" alt="Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ida Budhiati saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta. (Youtube)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra, mengungkit polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pada 2015. Pasalnya, saat itu pencalonan Budi Gunawan gagal setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka.</p> <p>Hal itu disampaikan Soedeson Tandra saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan (capim) KPK di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).</p> <p>"Pada waktu Presiden yang lama mencalonkan seorang menjadi Kapolri, pada saat yang bersamaan KPK itu menetapkan yang bersangkutan sebagai sebagai tersangka," kata Soedeson.</p> <p>Presiden ke-7 Joko Widodo saat itu mengusulkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Usulan itu telah disampaikan Jokowi ke DPR RI.&nbsp;</p> <p>Namun, KPK yang saat itu dipimpin Abraham Samad menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Penerimaan itu saat Budi Gunawan menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006.</p> <p>Atas kasus yang melilitnya, Budi Gunawan mengajukan praperadilan melawan KPK. Penetapan tersangka itu dinyatakan gugur, lantaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan BG.</p> <p>Kendati memenangkan praperadilan, Budi Gunawan batal dicalonkan sebagai Kapolri, karena saat itu Jokowi mengalihkan dengan menunjuk Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri.</p> <p>"KPK mengatakan presiden seharusnya tidak mencalonkan. Lalu presiden mengatakan ini asas praduga tidak bersalah. Menurut saya ini dua kantong yang berbeda, KPK menggunakan ukuran etis, presiden menggunakan ukuran hukum," ucap Soedeson.&nbsp;</p> <p>Karena itu, Soedeson mempertanyakan capim KPK Ida Budhiati jika menghadapi kasus yang serupa. Mengingat, KPK dan Polri juga melakukan kerja sama dalam pemberantasan korupsi.</p> <p>"Maksud saya adalah pemahaman yang sungguh-sungguh, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antar lembaga ini, nah kami ingin mendapatkan suatu penjelasan yang lebih detail sehingga kami ini menjadi yakin," pungkasnya.</p>

Anggota Komisi III DPR RI fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra, mengungkit polemik pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pada 2015.

Anggota Komisi III DPR Ungkit Polemik Pencalonan Kapolri Budi Gunawan saat Uji Kelayakan Capim KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/Komisi-3-DPR-703160090.jpg" alt="Komisi III DPR RI saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(Ridwan/JawaPo.com)" width="100%">
<figcaption>Komisi III DPR RI saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(Ridwan/JawaPo.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal mempertanyakan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, terkait makalahnya yang berjudul 'strategi koordinasi antar lembaga, guna optimalisasi program pencegahan dan pemberantasan korupsi.'&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, pemberantasan korupsi seringkali dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari ego sektoral sampai minimnya harmonisasi kebijakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dalam konteks pemberantasan korupsi, koordinasi antar lembaga seringkali dihadapkan pada tantangan seperti ego sektoral, sering terjadi juga tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya harmonisasi kebijakan,&rdquo; kata Rizki Faisal saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK di Ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Golkar ini mempertanyakan cara atau konsep dari mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK itu dalam menangani persoalan-persoalan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan strategi yang anda paparkan dalam makalah, bagaimana anda memastikan koordinasi antar lembaga penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait lainnya dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik atau hambatan birokrasi?&rdquo; tanya Rizki Faisal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Presidium Pena 98 Kepri ini juga mempertanyakan cara-cara mendukung pencegahan korupsi, apabila Irjen Kementan tersebut menjadi pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagaimana KPK di bawah kepemimpinan anda akan menjadi motor penggerak dalam menciptakan sinergi tersebut untuk mendukung pencegahan pemberantasan korupsi secara komperehensif?," tegas Rizki Faisal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015326264/capim-kpk-setyo-budiyanto-sebut-ott-masih-diperlukan-tapi-tidak-perlu-banyak">Capim KPK Setyo Budiyanto Sebut OTT Masih Diperlukan tapi Tidak Perlu Banyak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons pertanyaan itu, Setyo Budiyanto mengaku akan transparan dalam segala bentuk koordinasi yang dilakukan, baik itu koordinasi internal maupun eksternal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Masalah koordinasi, Kita akan buka semuanya. Masalah etika, hukum, norma dan lain-lain kita juga akan komunikasi, dengan dewas khususnya,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presidium Pena 98 Kepri ini juga mempertanyakan cara-cara mendukung pencegahan korupsi, apabila Irjen Kementan tersebut menjadi pimpinan KPK

Komisi III DPR Pertanyakan Capim KPK Terkait Tumpang Tindih Kewenangan dan Minimnya Harmonisasi Kebijakan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/1000266064-207535796.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti sejumlah uang dalam konferensi pers penahanan enam tersangka OTT di Kalimantan Selatan. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti sejumlah uang dalam konferensi pers penahanan enam tersangka OTT di Kalimantan Selatan. (Indrianto Eko Suwarso/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan)&nbsp;Komjen Pol Setyo Budiyanto menyebut,&nbsp;operasi tangkap tangan (OTT) masih diperlukan dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Ia menyebut, OTT mampu membongkar perkara-perkara korupsi yang merugikan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu disampaikan Setyo saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut kami, OTT itu masih diperlukan," tegas Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setyo meyakini, OTT masih diperlukan sebagai pintu masuk untuk membongkar perkara-perkara yang besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa diperlukan, OTT adalah pintu masuk terhadap perkara-perkara yang diperlukan untuk bisa membuka perkara yang lebih besar," ucap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK ini menjelaskan bahwa secara jumlah, OTT mungkin akan dikurangi dan lebih selektif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memang, OTT ini tidak perlu harus banyak, betul-betul selektif, prioritas, tetapi masih diperlukan untuk saat ini," ujar Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015326248/setyo-budiyanto-sebut-kinerja-kpk-terkendala-ego-sektoral-pimpinan">Setyo Budiyanto Sebut Kinerja KPK Terkendala Ego Sektoral Pimpinan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Setyo menuturkan, OTT akan lebih selektif untuk menghindari adanya praperadilan dari pihak terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul-betul selektif, dilaksanakan secara rigid, secara bersih," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Irjen Kementan Komjen Pol Setyo Budiyanto menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) masih diperlukan dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi

Capim KPK Setyo Budiyanto Sebut OTT Masih Diperlukan tapi Tidak Perlu Banyak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/capim-kpk-3674178352.jpg" alt="Irjen Kementan Setyo Budiyanto saat menjalani tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Rabu (18/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Irjen Kementan Setyo Budiyanto saat menjalani tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Rabu (18/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan)&nbsp;</div> <div dir="auto">Komjen Pol Setyo Budiyanto menjadi orang pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK itu menyebut, internal KPK memiliki kekurangan, tak maksimalnya koordinasi antar pimpinan di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di lapangan sering kali terkendala, karena hal-hal sepele ada ego, ego sektoral, ada kurang koordinasi sebenarnya ini bisa diselesaikan manakala antarpimpinan itu bisa komunikasi," kata Setyo Budiyanto saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyebut, adanya deputi di internal KPK mesti dievaluasi. Misalnya, seperti Deputi Koordinasi dan Supervisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerja sama antara lain dengan kejaksaan, kepolisian, memberikan bantuan antara lain ahli, cek fisik," ucap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal polisi bintang tiga itu menambahkan, pimpinan KPK juga dinilai kerap tak ingin melakukan koordinasi, dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015316752/dpr-akan-gelar-uji-kelayakan-capim-kpk-icw-ingatkan-pilih-yang-berintegritas">DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Capim KPK, ICW Ingatkan Pilih yang Berintegritas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu terutama di pimpinam level KPK, terutama menganggap mungkin levelnya sudah tinggi tidak mau ketemu Jaksa Agung dan Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah di level deputi. Ini menimbulka permasalahan, menghambat level bawah untuk tingkat-tingkat di bawah," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK itu menyebut, internal KPK memiliki kekurangan, tak maksimalnya koordinasi antar pimpinan di KPK.

Setyo Budiyanto Sebut Kinerja KPK Terkendala Ego Sektoral Pimpinan