<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bos-first-travel-selamatkan-diri-akuisisi-perusahaan-baru_m_152231.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel" width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos First Travel, Andika Surachman sepertinya sudah menduga bisnisnya bakal tercium oleh aparat hukum. Sehingga dia dengan cepat melindungi diri dengan mendirikan perusahaan serupa dengan modus operandi hampir sama dengan First Travel. Bareskrim menyebutkan, biro travel milik Andika itu berinisial IT. Namun, dari penelusuran di lapangan dan sejumlah iklan paket umrah, biro perjalanan milik Andika itu sangat mungkin bernama Interculture Tourindo. Mereka mematok harga umrah Rp 18 juta untuk sembilan hari. Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto membenarkan penemuan perusahaan milik Andika di bidang biro travel umrah selain First Travel tersebut. "Ini sedang ditelusuri," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin. "Modusnya mirip (dengan First Travel). Ibadah umrah ditawarkan dengan harga yang begitu miring. Ini ada sesuatu," lanjutnya. Penyidik Bareskrim sedang mempelajari keterkaitan IT dengan First Travel. Sekaligus bagaimana Andika menjalankan perusahaan tersebut. Ada dua kemungkinan. Yakni, perusahaan itu menjadi tempat pencucian uang atau justru digunakan untuk menghimpun uang masyarakat dengan cara yang sama. Bukan hanya perusahaan travel. Ari menyatakan, ada pula sebuah asosiasi bentukan Andika. Asosiasi tersebut masih ditelusuri agar perannya diketahui. "Ini baru beberapa hari lho, jangan buru-buru," ujar lelaki yang pernah menjabat kepala Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Kasatgas Karhutla) tersebut. Sementara itu, David, agen sekaligus korban First Travel juga mengetahui perusahaan biro travel IT. Dia mendapat informasi bahwa itu dibeli Andika dalam kondisi tidur. Maksudnya, perusahaan tersebut masih memiliki izin, tapi perusahaan tidak berjalan karena suatu hal. Bisa karena jamaahnya sedikit atau malah ada masalah internal. "Tapi, perusahaan travel yang tidur ini laku kalau dijual. Sebab, proses untuk mendapatkan izin travel umrah sangat sulit dan panjang. Harus dua tahun menjalankan bisnis dulu, baru dapat izin," ujarnya. Menurut informasi yang diterimanya, biaya izin untuk sebuah perusahaan travel umrah yang tidur itu paling murah Rp 3 juta. Dia menyatakan, dengan harga kisaran itulah Andika membelinya. "Setelah dibeli, izinnya itu diperpanjang. Kalau tidak salah izinnya berlaku sampai 2020," ungkapnya. Dia juga mendapat informasi dari agen lainnya bahwa yang menjalankan perusahaan itu bukan Andika secara langsung, melainkan orang kepercayaannya yang berinisial I. "I itu pernah menjabat manajer di First Travel," paparnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Mengenai asosiasi bentukan Andika, David juga mendengar informasi bahwa asosiasi itu bernama Pratama. Bahkan, asosiasi tersebut sudah mendapat izin dari Kementerian Agama. "Kalau untuk asosiasi ini, Andika mendirikannya karena ditolak bergabung oleh empat asosiasi lain," tuturnya.

Bos First Travel Selamatkan Diri, Akuisisi Perusahaan Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kasus-first-travel-menteri-agama-lepas-tangan_m_151724.jpeg" alt="Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin." width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan penyelenggaraan ibadah umrah dilakukan oleh First Travel tidak akan dibantu oleh pemerintah. Kementerian Agama (Kemenag) tidak akan menanggung akibat kasus yang dilakukan perusahaan perjalanan ibadah umrah tersebut. Persoalan ini harus diselesaikan antara First Travel dengan para jamaahnya yang melakukan transaksi. "Jadi segala akibat dari interaksi transaksi ini sepenuhnya ditanggung oleh kedua belah pihak," ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8). Dia menjelaskan, pemerintah sama sekali tidak menjalankan umrah. Pemerintah hanya memberi izin biro travel dan mencabutnya bila mereka melakukan pelanggaran. "Pemerintah, hanya terkait dengan izin penyelenggaran umrah," jelasnya Adapun yang dikategorikan melakukan pelanggaran adalam biro yang menelantarkaan jamaahnya. Lalu, menunda-nunda keberangkatan, jadwal pemulangan yang tidak jelas, jamaah, tidak diberi makan, pemondokan yang tidak semestinya. "Pemerintah lakukan pengawasan terhadap itu. Nah kalau jelas buktinya pemerintah akan beri sanksi terhadap biro travel itu," sebut dia. Namun yang jelas, kata Lukman, kasus First Travel sudah didalami oleh kepolisian. Mereka sedang mendalami bentuk dari penyelenggara umrah dan dikemanakan dana-dana para jamaah itu. "Ini yang sedang didalami kepolisian," imbuhnya. Sementara politikus PPP itu mengatakan, Kemenag sudah melakukan kajian terhadap sejumlah biro perjalanan umrah yang menjalankan bisnisnya seperti First Travel. Bahkan, mereka sudah menindak tegas dengan mencabut izinnya. Kendati demikian memang, kasus First Travel lah yang menyita perhatian banyak pihak. "Karena korbannya juga besar. Sebelumnya ada juga biro yang dicabut izinnya tapi tidak bergejolak di masyarakat. First Travel kan massif. Apalagi sebelumnya ada sukses story," pungkas Lukman.

Kasus First Travel, Menteri Agama Lepas Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/rekening-tinggal-jutaan-rupiah-polisi-akan-sita-aset-first-travel_m_150283.jpeg" alt="Penggeledahan kantor First Travel." width="100%">
<figcaption>Penggeledahan kantor First Travel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jajaran Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menetapkan pasangan suami istri Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan. Keduanya adalah bos dari First Travel yang tipu puluhan ribu calon jamaah umrah. Ketika diperiksa, ternyata saldo terakhir di rekening pelaku hanya ada Rp 1,5 juta. Tentu hal itu sangat jauh dibanding kerugian korban yang ditaksir mencapai Rp 550 miliar. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menerangkan, penyidik tak percaya begitu saja bila pasutri itu hanya memilki dana sebanyak Rp 1,5 juta saja. Kini penyidik mengejar aset yang dimiliki pelaku. "Masih ditelusuri, dilakukan suatu proses penelusuran dan pemeriksaan aset. Tentu bagi jamaah yang tertipu dan digelapkan uangnya tentu kami akan tidak bisa mengembalikan uang itu melalui barang bukti yang sekarang kami sita," kata Martinus di Divhumas Polri, Jumat (11/8). Saat ini katanya, penyidik di lapangan akan menyita sejumlah aset untuk kepentingan penyidikan. Setelah itu akan masuk dalam persidangan di pengadilan.&nbsp; "Prosesnya pengadilan lah yang memberikan sebuah putusan terhadap aset-aset yang disita ini tentu ini yang masih akan berproses, penyidik secara profesional melakukan upaya-upaya penelusuran pencarian dan melengkapi data-data yang ada termasuk melengkapi informasi tentang aset di manapun berada," tukasnya.

Rekening Tinggal Jutaan Rupiah, Polisi Akan Sita Aset First Travel