<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/JKT_MOBIL-ASET-FIRST-TRAVEL-DI-KEJARI-DEPOK_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep" width="100%">
<figcaption>Petugas Kejaksaan berada di dekat aset First Travel berupa mobil yang terparkir di Halaman Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, Kamis (21/11/2019). Mahkamah Agung menyita ratusan barang bukti aset kasus First Travel yang ditempatkan di Kejaksaan Negeri Dep</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan aset milik travel umrah First Travel ke jemaah. Termasuk juga barang pribadi milik mantan bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang diduga dibeli dari uang jamaah yang seharusnya untuk perjalanan umrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana putusan Peninjauan Kembali (PK) yang sebelumnya berdasarkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Depok dan pada tingkat kasasi di Pengadilan Tinggi Bandung memerintahkan aset First Travel dirampas dan disita untuk negara. Sementara pada tingkat PK, aset tersebut dikembalikan ke para jemaah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/011316827/jaring-bibit-atlet-muda-aeon-gelar-turnamen-bulu-tangkis-bergengsi">Jaring Bibit Atlet Muda, AEON Gelar Turnamen Bulu Tangkis Bergengsi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 102 dikembalikan kepada yang berhak," demikian bunyi putusan PK sebagaimana dalam Direktori Putusan MA, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini diketok oleh Ketua Majelis Hakim Agung Sunarto dengan anggota Hakim Agung Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Mereka berasalan, aset tersebut dikembalikan kepada pihak-pihak yang paling berhak yakni para jamaah yang gagal berangkat umrah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/011316819/tua-tua-keladi-nenek-71-tahun-asal-bekasi-ini-sukses-mencapai-puncak-gunung-rinjani">Tua-tua Keladi, Nenek 71 Tahun Asal Bekasi Ini Sukses Mencapai Puncak Gunung Rinjani</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena dalam perkara <em>in casu</em> tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, namun karena barang bukti yang akan disebutkan dalam amar ini berasal dari calon jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat 1 KUHAP harus dikembalikan kepda orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umroh yang telah membayar kepada PT First Travel Anugrah Karya Wisata, maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya," demikian bunyi putusan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun barang bukti First Travel yang diserahkan ke para jamaah di antaranya, dua unit AC satu PK merk Panasonic; dua buah kursi sofa raja bludru warna hitam; satu buah lampu kristal gantung; satu buah hordeng panjang fitrase warna merah maron; satu set buffet dan kaca cermin; satu buah kaca cermin; satu set meja kerja dan kursi kulit warna emas; satu buah lemari bufet kaca warna emas; dua buah kursi tamu bahan kulit warna emas; satu set sofa bed beludru warna hitam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011316817/appbi-bidik-transaksi-festival-jakarta-great-sale-hingga-rp-65-triliun">APPBI Bidik Transaksi Festival Jakarta Great Sale Hingga Rp 6,5 Triliun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya dua buah hordeng fitrase warna hitam kombinasi emas; dua buah lampu hias kristal berdiri; satu unit AC satu PK merk Panasonic; satu set sofa dan meja warna keemasan; satu buah lampu gantung kristal; dua buah lampu duduk kristal; satu set meja beserta kaca cermin; tiga buah hordeng fitrase warna coklat keemasan; dua buah rak sepatu warna kuning emas; satu buah figura kaligrafi Arab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian satu buah guci; satu set sofa warna coklat beserta meja; satu buah jam berdiri merk Junghang; dua buah sofa raja warna coklat; dua buah meja laci warna emas; satu unit AC satu PK merk Panasonic; enam set Hordeng fitrase warna coklat; dua buah meja warna emas; satu unit meja TV dinding warna emas; dua unit kulkas merk LG dan Samsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011316804/nyala-kartu-kredit-dan-global-debit-bantu-masyarakat-atur-pengeluaran">NYALA Kartu Kredit dan Global Debit Bantu Masyarakat Atur Pengeluaran</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikutnya satu buah dispencer; satu set kitchen set; dua buah lampu kristal; satu unit oven (pemanggang roti) merk Sharp; satu unit freeser daging (Kulkas); satu set mini bar, tiga kursi, dan dua buah tempat lilin warna emas; satu set meja makan dan delapai kursi; satu set lemari kaca tempat gelas dan piring; tiga set hordeng warna cokelat; satu unit AC satu PK merk Panasonic.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian satu unit AC satu PK merk Panasonic; satu buah lemari kaca warna emas; satu buah cermin besar warna emas; dua buah kaligrafi dinding; satu buah jam dinding digital waktu solat; satu buah lampu kristal gantung; satu set alat fitnes; satu unit AC satu PK merk Panasonic; empat buah barbel; satu buah treadmill.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/011316799/pbb-kutuk-kekerasan-dan-hilangnya-nyawa-di-pendudukan-palestina">PBB Kutuk Kekerasan dan Hilangnya Nyawa di Pendudukan Palestina</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikutnya satu set hordeng fitrase warna coklat; satu set ranjang tempat tidur; satu buah lemari kaca rias; satu set lemari baju; satu unit AC satu PK Merk Panasonic; dua set hordeng fitrase warna hitam; tiga set lemari baju; satu set meja kaca rias; dua set hordeng fitrase warna hitam; satu unit AC satu PK merek Panasonic.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian satu ranjang tempat tidur; satu buah lampu kristas gantung; satu set ranjang tempat tidur; satu unit TV merk Samsung; dua buah lemari pakaian; satu buah brankas merk ICIBAN; dua unit AC 1 PK merek Panasonic; dua set horden; dua buah sofa bed warna coklat; dua buah lampu kristal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/011316790/luhut-uji-coba-tumpangi-kcjb-dengan-kecepatan-maksimum-385-kmjam">Luhut Uji Coba Tumpangi KCJB dengan Kecepatan Maksimum 385 Km/Jam</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya satu set meja kaca rias; satu buah meja TV; satu set meja kaca rias di dalam kamar mandi; satu buah ranjang tempat tidur; satu buah lemari baju; satu set meja belajar; satu set meja kaca rias; satu buah lampu kristal; satu unit AC satu PK merek Panasonic; dua set hordeng fitrase warna merah;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satu buah ranjang tempat tidur; satu buah lemari baju; satu set meja kaca rias; satu buah meja TV; satu unit home theatre warna hitam merek Samsung; dua buah hordeng fitrase; satu buah AC 1 PK merek Panasonic; satu set penyejuk udara; satu set meja dan kursi warna emas; satu unit home theatre warna hitam merk Samsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011316761/kabar-gembira-ekonomi-dunia-semester-ii-diprediksi-lebih-cerah">Kabar Gembira! Ekonomi Dunia Semester II Diprediksi Lebih Cerah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Satu buah meja warna kuning emas; satu lemari mainan; satu set hordeng fitrase warna kombinasi; tiga buah lampu gantung; dua buah ranjang tempat tidur; dua set lemari baju; dua buah meja belajar; empat set hordeng fitrase warna biru; dua unit AC 1 PK Merk Panasonic; satu unit genset merk Aksa; satu buah kunci mobil Daihatsu Sirion; satu unit mobil Daihatsu Sirion.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan aset milik travel umrah First Travel ke para jemaah.

MA Kembalikan Aset First Travel ke Jamaah Ada Sofa Hingga Mobil Sirion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/first-travel.jpg" alt="ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Barang bukti yang disita dari kasus dugaan penipuan First Travel. (Dok Radar Depok/ Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sejumlah korban kasus penipuan First Travel (FT) menyambut baik keluarnya putusan peninjauan kembali (PK) dari Mahkamah Agung (MA). Pasalnya isi PK itu memutuskan aset sitaan kasus FT dikembalikan ke korban. Bukan hak negara seperti keputusan persidangan tingkat sebelumnya.<br /> <br /> Di antara korban FT yang menyambut baik putusan tersebut adalah Nena Adriana. Dia menceritakan mendaftar umrah di FT untuk empat orang masing-masing Rp 18,5 juta. Nena menyambut baik jika putusan PK dari MA itu benar-benar ditindaklanjuti dengan pengembalian dana kepada semua korban.<br /> <br /> "Tetapi saya dengar kalaupun dikembalikan, dibagi rata untuk semua korban jatuhnya dapat sekitar Rp 350 ribu per orang," kata Nena Selasa (10/1).<br /> <br /> Nena juga menuturkan, implementasi putusan MA itu tidak gampang. Sebab barang-barang yang disita harus dijual terlebih dahulu. Baru kemudian uangnya dikumpulkan dan dibagi-bagikan kepada jemaah.<br /> <br /> "Iya kalau cepat ada yang membelinya," tutur Nena.<br /> <br /> Persoalan berikutnya adalah nota atau kwitansi penyetoran uang ke FT banyak yang sudah hilang atau rusak. Kalau Nena masih menyimpannya. Tetapi rekannya yang lain sesama korban FT, banyak yang sudah tidak memegang kwitansinya. Pasalnya kasus FT sendiri sudah cukup lama. Dia bahkan membeli kapet umrah di FT pada 2015 lalu.<br /> <br /> Menurut Nena, kasus FT tersebut jangan sampai dipolitisasi. Dia menuturkan saat ini sudah masuk tahun politik menyambut Pemilu 2024. Jangan sampai putusan pengembalian barang sitaan kepada korban tersebut, ditunggangi dengan kepentingan politik.<br /> <br /> Korban lain dari kasus penipuan umrah FT adalah Wiji, perempuan asal Solo, Jawa Tengah.<br /> <br /> "Saya sangat gembira bila putusan MA itu betul-betul terlaksana. Apa yang menjadi hak milik kami bisa kembali," kata Wiji.<br /> <br /> Wiji berharap solusi yang terbaik dari pemerintah. Dia khawatir pemerintah tidak turun tangan, menyelesaikan dan menjalankan putusan MA tersebut. Wiji mengatakan mengalami kerugian sekitar Rp 40 juta dari kasus penipuan FT tersebut.<br /> <br /> Sementara itu dalam perjuangan menuntut hak pengembalian dana, korban kasus penipuan FT didampingi Pitra Romadoni Nasution. Dia mengatakan putusan PK tersebut membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Dengan keluarnya putusan PK tersebut, Pitra menegaskan barang sitaan dalam penanganan kasus FT bukan milik negara.<br /> <br /> "Tetapi milik para korban kasus FT," jelasnya.<br /> <br /> Pitra sejak awal menceritakan, sudah bertemu dengan banyak pihak termasuk Kejaksaan Agung. Meskipun sebelumnya sudah ada kekuatan hukum tetap soal kasus FT, Kejaksaan Agung tidak mengeksekusi barang sitaan kasus FT menjadi milik negara. Sebab Kejaksaan Agung juga beranggapan negara tidak dirugikan atas kasus FT tersebut. Sehingga seluruh aset yang disita dari pasangan Andika dan Annisa, selaku pendiri FT, murni milik korban.

MA Putuskan Aset Sitaan Kasus First Travel Menjadi Milik Korban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengembalikan aset First Travel ke para korban penipuan, setelah sebelumnya dirampas untuk negara. Hal ini diputuskan MA dari upaya hukum peninjauan kembali (PK).<br /> <br /> MA berpendapat, tidak ada kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus penipuan yang dilakukan First Travel.<br /> <br /> "Pertimbangan pada pokoknya mengenai penentuan status barang bukti, Majelis PK tidak sependapat dengan putusan Judex Juris tentang sebagian dan barang bukti berupa uang<br /> dalam rekening bank maupun aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dinampas untuk negara," sebagaimana putusan MA, dikutip Kamis (5/1).<br /> <br /> MA menyatakan, perkara penipuan First Travel tidak tendapat hak-hak negara yang dirugikan. Karena itu, MA memutuskan mengembalikan aset-aset First Travel kepada para korban penipuan jamaah umroh.<br /> <br /> "Dalam perkana in casu tidak terdapat hak-hak negara yang dirugikan, akan tetapi oleh karena barang-banang bukti yang akan disebutkan dalam aman putusan ini berasal dan calon Jamaah umrah, maka sesuai Pasal 194 ayat (1) KUHAP harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak terhadap barang bukti tersebut, yaitu para calon jamaah umrah yang telah membayar kepada PT. First Travel maupun rekanan-rekanan yang belum dibayar hak-haknya oleh Para Pemohon PK melalui PT. First Travel," sebagaimana bunyi putusan PK.<br /> <br /> Perkara itu diputus oleh majelis hakim yang diketuai Sunarto dengan anggota masing-masing Jupriyadi dan Yohanes Priyana. Sementara duduk sebagai panitera pengganti (PP), Carolina. Putusan perkara nomor: 365 PK/PID.SUS/2022 itu dibacakan pada Senin, 23 Mei 2022.<br /> <br /> MA menganulir putusan kasasi yang telah diberikan sebelumnya dalam Surat Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018 yang menyebut barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel harus dikembalikan ke kas negara.<br /> <br /> Total barang sitaan pada kasus tersebut sebanyak 820 item, yang 529 di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis, termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.<br /> <br /> Kasus ini menjerat pasangan suami istri yakni, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang usaha First Travel. Keduanya mengiming-imingi calon korban dengan penawaran umrah murah seharga Rp 10 juta, hingga akhirnya terdapat ratusan ribu masyarakat yang mendaftar.<br /> <br /> Andika dan Anniesa juga terbukti menggunakan sistem ponzi untuk menipu para calon jemaah. Selain itu, uang milik jamaah juga diselewengkan untuk bisnis, seperti membuka restoran di London, bisnis fashion, ikut New York Fashion Week, gaya hidup glamor, dan membeli aset kelas premium.<br /> <br /> Dalam kasus ini, Andika divonis 20 tahun penjara, sementara istrinya Aniesa divonis 18 tahun penjara. Keduanya terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang dari para calon jamaah umroh.

MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban dan Rekanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/af_haji_030820.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus seperti First Travel di Indonesia ternyata juga terjadi di luar negeri, tepatnya di Singapura. Sebanyak 69 calon jamaah haji jadi korban lantaran gagal berangkat menunaikan ibadah haji.<br /> <br /> Pelakunya adalah seorang pria bernama Mohd Ramlee Ab Samad. Dia dituduh menipu 69 calon jamaah haji, bahkan lebih, senilai USD 98 ribu dalam penipuan yang melibatkan tur haji diskon yang fiktif. Para korban diduga masing-masing tertipu antara USD 400 hingga USD 1.950.<br /> <br /> Mohd Ramlee Ab Samad dulunya seorang direktur di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Cosmos Airfreight. Dia juga dituduh menipu setidaknya 15 orang lain untuk menyerahkan paspor dengan menggunakan tipu muslihat serupa.<br /> <br /> Warga Singapura berusia 60 tahun itu konon telah melakukan penipuan sejak Agustus 2018. Seperti dilansir <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/man-allegedly-cheated-80-people-of-nearly-100k-in-haj-tour-scam"><em>Straits Times</em></a>, dia didakwa pada Senin (3/8) dengan 85 tuduhan penipuan. Kasus tersebut baru disidangkan kembali pada Senin (3/8).<br /> <br /> Dalam sebuah pernyataan, polisi mengatakan para korban penipuan telah menerima panggilan pada 15 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa 80 orang yang telah membayar untuk perjalanan haji, tapi belum juga berangkat. Para korban belum menerima konfirmasi untuk rincian penerbangan dan visa mereka.<br /> <br /> Petugas kemudian menangkap Ramlee pada 4 Oktober 2018 atas dugaan keterlibatannya dalam penipuan. Dalam pernyataan itu, polisi mengatakan hasil investigasi menemukan bukti bahwa pria itu telah menipu para korban untuk menyerahkan paspor dan uang mereka dengan janji palsu tentang perjalanan haji.<br /> <br /> Menurut dokumen pengadilan, para korban diduga menyerahkan uang dan paspor mereka kepada seorang pria yang diidentifikasi sebagai Fahrorazi Sohoi yang menjalankan sebuah agen tur lokal. Fahrorazi adalah seorang guru agama Singapura yang terkenal dan didakwa pada Agustus 2018 dengan tuduhan penipuan.<br /> <br /> Berdasar aturan hukum di Singapura, jika terbukti menipu seseorang untuk menyerahkan paspor, dapat dipenjara hingga tiga tahun dan didenda untuk setiap tuduhan. Dan jika terbukti menipu seseorang dengan uang tunai, dapat dipenjara hingga 10 tahun dan didenda untuk setiap tuduhan.

Mirip Kasus First Travel, 69 Warga Singapura Gagal Berangkat Naik Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/korban-first-travel-di-kejagung.jpg" alt="Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Perwakilan korban First Travel bersama pengacara korban Pitra Romadoni mendatangi Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (3/12/19. Mereka meminta perlindungan Hukum dan meminta penundaan aset First Travel. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Jamaah korban penipuan haji dan umrah First Travel (FT) mendatangi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) kemarin (3/12). Mereka meminta bantuan hukum dalam pengusutan kasus tersebut sebelum pelelangan aset. ”Saya masih berharap bisa berangkat atau dikembalikan uangnya,” ujar Wiji, 46, salah seorang korban, sambil menangis.<br /> <br /> Calon jamaah asal Wonogiri itu dijanjikan berangkat pada Maret 2017. Wiji menyetorkan uang ke FT sejak 2012 dengan total hampir Rp 40 juta untuk berangkat haji bersama ibunya. Beberapa kali dia diminta menambah setoran uang hingga belasan juta rupiah sebelum jadwal keberangkatan yang dijanjikan. ”Saya minta tolong dengan sangat supaya Kejaksaan Agung bisa membantu agar ada keadilan bagi korban,” imbuhnya.<br /> <br /> Wiji dan ratusan korban lain juga meminta pendampingan dari Kantor Hukum Pitra Romadoni Nasution. Pitra berharap Kejagung bisa menunda pelelangan aset FT dan menuntaskan ganti rugi terhadap korban yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang itu. ”Kami meminta penundaan lelang secara resmi. Kalau itu sudah dieksekusi lelang, berarti asetnya sudah dirampas negara. Sementara sekarang belum sehingga masih ada kemungkinan lainnya,” terang dia.<br /> <br /> Pengajuan ke Kejagung, lanjut Pitra, didasarkan pada kewajiban kejaksaan sebagai pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat.

Korban First Travel Minta Bantuan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/korban-first-travel-pingsan-dok-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang putusan gugatan perdata aset First Travel (FT) di Pengadilan Negeri Kota Depok,Jawa Barat, Senin (25/11). Putusan itu ditunda lantaran majelis hakim belum menyelesaikan musyawarah. Alhasil, salah seorang korban first travel jatuh pingsan.<br /> <br /> "Sidang putusan kami tunda karena belum selesai melakukan musyawarah," kata Ketua Majelis Hakim Raymond Wahyudi di Pengadilan Negeri Kota Depok.<br /> <br /> Ditundanya sidang perdata kasus FT tersebut, seorang ibu yang menjadi korban jamaah First Travel pingsan. Teriakan Inalillahi dan Allahu Akbar menggema di ruang sidang hingga suasana menjadi riuh.<br /> <br /> Zuherial yang juga menjadi korban First Travel mengaku kecewa dengan ditundanya pembacaan putusan tersebut. Ia mengatakan, bersama rekan-rekannya mengajukan gugatan perdata First Travel kepada Andika Surahman dan juga Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Negeri Depok.<br /> <br /> Sidang digelar pada Maret 2019. Selama persidangan juga banyak ditunda. Bahkan saat pembacaan putusan juga dilakukan penundaan. Ia berharap putusan sidang yang akan dilakukan pada 2 Desember 2019 dapat dikabulkan. "Kalau gugatan dikabulkan maka saya akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi," ujarnya.

Sidang Putusan First Travel Ditunda, Teriakan Allahu Akbar Menggema

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/sheza-idris-abdul-rahman-jawaposcom.jpg" alt="Artis Sheza Idris. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Artis Sheza Idris. (Abdul Rahman/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus First Travel kembali menuai polemik di masyarakat. Usai perusahaan travel haji dan umrah ini mencuri perhatian banyak pihak karena terungkap bagian dari kasus penipuan, putusan Mahkamah Agung terkait aset First Travel yang dinyatakan diambil negara juga menjadi sorotan.<br /> <br /> Sejumlah pihak tidak setuju jika aset First Travel diambil negara. Tak hanya itu, di sisi lain banyak korban yang dinilai lebih membutuhkannya. Salah satu yang tidak setuju tersebut adalah publik figur Sheza Idris. Sheza dengan tegas menyatakan kurang sependapat jika aset First Travel diambil negara dan para korban tidak mendapatkan apa-apa.<br /> <br /> Apalagi banyak dari korban First Travel, katanya, berasal dari kelas menengah bawah. Mereka mengumpulkan dana itu selama bertahun-tahun demi menunaikan ibadah ke tanah suci. Namun nyatanya mereka malah menjadi korban penipuan perusahaan travel.<br /> <br /> Sezha Idris berharap Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus atas kasus First Travel demi menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat kecil. Sheza Idris menilai tidak adil jika aset First Travel diambil alih negara tanpa ada pembagian untuk para korban.<br /> <br /> "Menurut saya kurang adil kalau uang mereka tiba-tiba hilang bgitu saja. Mudah-mudahan Pak Jokowi lebih <em>aware</em> lah sama masyarakat yang jadi korbannya. Meski tidak full setidaknya berapa persen gitu dkembalikan kepada korban," tutur Sheza Idris kepada <em>JawaPos.com</em> saat ditemui di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (20/11).<br /> <br /> Sheza Idris berharap kasus First Travel ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat supaya kasus serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. "Berharapnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih travel. Milih travel yang bagus, lebih mahal dikit enggak apa-apa tapi terjamin gitu," tutur Sheza Idris.

First Travel Menuai Polemik, Sheza Idris Meminta Jokowi Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/mui-usulkan-bentuk-fraksi-di-dpr-nih-alasannya_m_126036.jpeg" alt="Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas Gunawan/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas Gunawan/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Setelah berjuang panjang, para jamaah korban First travel harus dibuat gigit jari. Sebab Mahkamah Agung (MA) memutuskan semua aset milik First Travel dikembalikan ke negara.<br /> <br /> Keputusan itu mendapat respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan, para jamaah lebih berhak mendapatkan aset tersebut, ketimbang diberikan ke negara.<br /> <br /> "Kalau itu milik jamaah yang dikelola oleh First Travel, ya enggak boleh negara mengambilnya. Negara harus mengembalikan ke jamaah yang telah menyetor," ujar Abbas di Kantor MUI, Jakarta, Selasa (19/11).<br /> <br /> Menurut Abbas, negara tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Dalam kasus umrah 'bodong' tersebut. Abbas mengimbuhkan kasus tersebut yang dirugikan adalah masyarakat yang menjadi korban penipuan.<br /> <br /> "Karena itu, bagi saya, bisa dan tidak bisanya negara merampas ada hak milik masyarakat. Jadi ‎negara tidak boleh merampas hak milik masyarakat," katanya.<br /> <br /> Negara seharusnya menghormati hak milik masyarakat yang menjadi korban penipuan oleh bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan tersebut. "Jadi masing-masing harus saling menghormatinya," imbuhnya.<br /> <br /> Seperti diketahui, MA menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel. Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019 lalu, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.<br /> <br /> "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut‎.

MUI: Negara Tak Boleh Ambil Aset Milik First Travel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah korban penipuan First Travel berkumpul di Jalan Inerbang II Kramatjati, Jakarta Timur, Selasa (19/11). Acara ini dibuat untuk membahas kelanjutan sengketa barang bukti yang diputus Mahkamah Agung (MA) dirampas untuk negara.<br /> <br /> Kuasa Hukum Korban First Travel, Aldi Raharjo mengatakan, 3.200 jamaah yang ditangani tetap menuntut barang bukti First Travel dikembalikan kepada korban. Sebab, itu dianggap menjadi hak korban selaku pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam kasus ini negara tidak dirugikan apapun.<br /> <br /> "Pokoknya yang penting aset kembali, jamaah berangkat (haji) jadi itu intinya. Makanya kita mau bilang di media kalau kita nggak diam," kata Aldi.<br /> <br /> Dia menyebut jamaah akan menempuh jalur Peninjauan Kembali (PK) terhadap gugatan perdata. "Kenapa kita ke perdata karena kita mau pakai carai lain. Udah buntu kemarin. Tergugat biar kejaksaan tunduk pada keputusan bahwa itu aset dikembalikan ke jamaah yang 3.200 jamaah," jelasnya.<br /> <br /> Aldi menyampaikan gugatan perdata yang dibuat pihaknya hanya untuk 3.200 jamaah. Bukan seluruh korban First Travel seluruh Indonesia. Sedangkan materi gugatannya yakni untuk aset senilai Rp 42 miliar. <br /> <br /> "Kalau untuk kita itu cukup lah. Udah kami itung-itung kalau misalkan enak-enaknya tanggal 25 (November) besok gugatan kita diterima, aset balik, kita bagi, udah," tegasnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, Aldi mengatakan, para jamaah juga mempertanyakan perbedaan sikap antara Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Depok. Oleh karena itu mereka menuntut kejelasan apakah barang bukti akan dilelang atau tidak.<br /> <br /> "Kemarin kita sempat berunding sebenarnya ada sedikit aja menyikapi pernyataan Kejaksaan Agung dan Kajari Depok, jadi maunya apa," pungkasnya.<br /> <br /> Sidang perdata gugatan ini sendiri terdaftat pada nomor perkara 52/Pdt.G/2019/PN.Dpk. Sidang putusan dijadwalkan akan digelar pada 25 November 2019 di Pengadilan Negeri Kota Depok.<br /> <br /> Sebelumnya, Barang bukti (Barbuk) kasus penggelapan uang jamaah umroh First Travel (FT), akan segera di lelang. Kepastian tersebut sudah inkrah. Jadi, jamaah umrah tidak kebagian harta dari kasus FT yang menipu ribuan jamaah.<br /> <br /> Seperti diberitakan Radar Depok (Jawa Pos Group), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok, Yudi Triadi mengatakan, keputusan harta FT menjadi hak Negara, bukan semata-mata tanpa pertimbangan yang matang. Kasus tersebut tidak merugikan uang negara, tapi hasil keputusan majelis hakim sitaan barang bukti untuk negara.<br /> <br /> Menurutnya, kasus tersebut merupakan pencucian uang yang berasal dari para korban jamaah First Travel. Uangnya, malah dibelanjakan barang mewah, seperti mobil, motor dan lainya oleh bos First Travel. “Contohnya, uang dari nasabah Rp 1 miliar dibelanjakan bos First Travel. Nah, kalau nanti (barang) dijual duitnya punya siapa?” kata dia bertanya.<br /> <br /> Maka dari itu, kata kajari, majelis hakim mengeluarkan terobosan berupa keputusan tersebut. “Dari pada ini uang jadi ribut dan konflik di masyarakat, akhirnya diputuskan agar uang tersebut diambil negara,” tegas Yudi.<br /> <br /> Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanudin meluruskan pernyataan Kajari Depok Yudi Triadi terkait keputusan Kejaksaan melelang barang bukti kasus First Travel. Menurut dia belum akan melakukan lelang, karena masih melakukan upaya hukum lainnya. Dia masih bersikeras bahwa aset itu seharusnya dikembalikan kepada jamaah.<br /> <br /> "Bukan melelang kok. Ini akan dipelajari dan kalau memang itu salah saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan," kata Burhanuddin di Kantor Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (18/11).

Berharap Gugatan Perdata Menang, Korban First Travel Ingin Berhaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/SIDANG-VONIS-Bos-FIRST-TRAVEL_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Direktur Utama First Travel Andika Surachman (kiri) dan Direktur Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani sidang kasus dugaan penipuan dan pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (30/5). Hakim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos biro perjalanan umroh First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan berencana mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Hal ini terkait putusan kasasi yang menjatuhkan bahwa aset First Travel dirampas oleh negara.<br /> <br /> "Klien kami (Andika Surachman) dalam waktu dekat akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali," kata Pahrur Dalimunthe selaku tim kuasa hukum bos First Travel dikonfirmasi, Selasa (19/11).<br /> <br /> Pahrur menjelaskan, alasan pengajuan PK lantaran tim kuasa hukum First Travel telah menemukan bukti baru (novum), antara lain kekeliruan putusan majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi. Upaya hukum luar biasa itu akan diajukan dalam dua pekan ke depan.<br /> <br /> "Detailnya akan kami sampaikan saat pengajuan PK," ucap Pahrur.<br /> <br /> Pahrur menyebut, kliennya sepakat dengan pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut putusan kasasi MA dinilai bermasalah. Karena aset First Travel seluruhnya dirampas negara.<br /> <br /> "Karena seharusnya secara hukum aset barang bukti pada kasus ini dikembalikan kepada korban (jamaah)," terang Pahrur.<br /> <br /> Sebelumnya, Mahkamah Agung ( MA) menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Depok dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara First Travel.<br /> <br /> Dalam putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2019 yang dibacakan pada 31 Januari 2019, majelis hakim yang dipimpin Andi Samsan Nganro memutuskan agar barang bukti yang disita dalam perkara tersebut dirampas untuk negara.<br /> <br /> "Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana 'penipuan' juga terbukti melakukan tindak pidana 'pencucian uang' oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP juncto Pasal 46 KUHAP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara," demikian bunyi putusan tersebut seperti dilansi dari laman resmi Mahkamah Agung, Senin (18/11).<br /> 

Tak Terima Asetnya Dirampas Negara, Bos First Travel Ajukan PK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#first travel

Berita Terkini