<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/04/JKT_-Raker-Komisi-IV-DPR-dengan-Menteri-Kehutanan-_Salman-Toyibi_-7JPG-520556921.jpg" alt="Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyobi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Salman Toyobi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia. Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya. "Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta tobat nasuha, saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur," kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12). Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah. Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya. Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.&nbsp;"Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita," jelasnya. Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor. "Saya miris Pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh," ujarnya. Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan. Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal. "Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh)," tuturnya.

"Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta tobat nasuha, saya bela," tegas Firman.

Firman Soebagyo Nilai Raja Juli Tak Bisa Disalahkan soal Kerusakan Hutan: Dia Cuci Piring, Makanya Saya Bela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akui-ada-kadernya-yang-main-dua-kaki-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Usulan mengenai standardisasi kemasan atau kemasan rokok polos tanpa merek yang termuat dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) inisiatif Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menuai banyak kritik dari berbagai pihak, termasuk sejumlah anggota legisIatif DPR RI dan pemangku kepentingan lainnya. Para anggota dewan dari Badan Legislasi (Baleg) hingga Komisi IX DPR RI yang menaungi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan berbagai fraksi pun turut angkat bicara di tengah situasi yang kian genting, utamanya bagi perekonomian nasional dan kelangsungan tenaga kerja. Kebijakan ini, yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, dianggap diskriminatif dan berpotensi merugikan industri hasil tembakau, petani dan buruh tembakau, peritel, hingga pedagang kecil. Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau. Menurutnya, kemasan rokok polos tanpa merek berisiko mendiskriminasi kelompok-kelompok masyarakat kecil, termasuk pedagang asongan yang telah berkontribusi pada pendapatan negara melalui cukai. Dampak itu terasa signifikan bagi tenaga kerja dan petani tembakau, yang selama ini menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau. "Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam proses pembuatan peraturan, yang seharusnya melibatkan semua pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait, tanpa adanya unsur diskriminatif," kata Firman, dikutip Selasa (24/9). Firman menyoroti beleid RPMK yang bertentangan dengan RUU Komoditas Strategis Nasional (RUU KSN). Ia menyebutkan bahwa aturan ini, sebagai turunan dari undang-undang, tidak boleh mengintervensi atau menganulir ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang utama. "DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya," ujar dia. Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menyatakan bahwa tembakau adalah komoditas unggulan nasional yang menghidupi jutaan orang, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel. Rahmad mengingatkan bahwa dampak dari kebijakan ini dapat menghimpit industri hasil tembakau secara keseluruhan, yang berdampak luas pada lapangan pekerjaan, terutama di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada sektor-sektor lainnya. "Kami menyerukan perlunya keseimbangan dan keadilan dalam pembuatan kebijakan. Agar tidak menimbulkan masalah baru dalam upaya pengendalian," papar dia. Lebih lanjut, Rahmad menyoroti banyaknya kebijakan yang telah dirasakan oleh sektor pertembakauan seperti kenaikan tarif cukai hasil tembakau terlampau tinggi yang telah mendorong penyebaran rokok ilegal. RPMK yang memaksa kemasan rokok polos tanpa merek diyakini kian memperparah kondisi sebelumnya. "Terkait dengan pihak yang harus dilindungi, saya mengajak semua pihak untuk menyelesaikan dengan duduk bersama," tegas dia. Senada dengan Rahmad, Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Nur Nadlifah menyoroti permasalahan dalam proses pembuatan peraturan yang dianggap tidak melibatkan parlemen sama sekali. RPMK maupun PP 28/2024 tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara parlemen dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada saat pembahasan UU Omnibus Kesehatan. RPMK dan PP 28/2024 dinilainya bertentangan dengan banyak aspek dan aturan lainnya, seperti melanggar perlindungan hak kekayaan intelektual hingga Perpres No. 68/2021 yang mengamanatkan Peraturan Menteri perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, serta tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha. Aturan ini juga dipandang melampaui batas wewenang Kemenkes. "Kami mendapat banyak masukan dari konstituen mengenai rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang sudah melewati batas wewenang Kemenkes dan PP 28/2024 yang bermasalah untuk berbagai industri," tutur Nadlifah. Parahnya lagi, lanjut Nadlifah, usulan Kemenkes untuk mendorong kemasan rokok polos tanpa merek tersebut berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat serta menekan perekonomian nasional. "Kebijakan ini sangat berbahaya karena justru bisa membuka peluang beredarnya rokok ilegal sekaligus mempersulit pemerintah dalam mengatur penerimaan cukai," paparnya. Di sisi lain, Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap RPMK. Ia berpendapat bahwa kebijakan yang terlalu ketat dapat mengabaikan realitas sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang bergantung pada produk tembakau. Daniel menerangkan, industri rokok merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan negara, dan peningkatan cukai yang direncanakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 bisa terancam jika kebijakan ini diterapkan. "Aturan yang terlalu mematikan ini cenderung mengabaikan realitas bahwa produk ini adalah sumber penghidupan bagi banyak orang, terutama bagi para petani tembakau dan industri terkait,"&nbsp;ujar Daniel. DPR RI, sebagai wakil rakyat, berkomitmen untuk terus memantau dan mempertimbangkan berbagai keluhan terkait kebijakan tersebut. Jika terdapat ketidakadilan dalam peraturan, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). DPR juga akan memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan kontradiksi yang signifikan.

Firman Soebagyo, menyoroti bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau.

Legislator Sebut Kebijakan Kemasan Polos Rokok dalam RPMK Ancam Perekonomian Nasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-penasaran-isi-surpres-soal-ruu-pertembakauan_m_117832.jpeg" alt="Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menentang keras ketentuan zat adiktif dikategorikan sebagai narkotika di dalam draf RUU Kesehatan. Karena menurutnya, inti dari RUU Kesehatan sebenarnya adalah perbaikan pelayanan kesehatan.&nbsp; Firman menjelaskan, DPR melalui Badan Legislasi, tidak pernah memasukkan norma atau pun pasal zat adiktif disetarakan dengan narkotika sehingga industri tembakau alternatif tidak perlu risau.&nbsp; &ldquo;Kami tidak melarang industrinya dari rokok vape itu tetapi yang kami cermati, yang kami akan awasi, minta kepada pemerintah melalui BPOM itu dari bahan bakunya. Kalau dibuat murni dari tembakau kami setuju,&rdquo; kata Firman dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk &lsquo;Mengkaji Lebih Dalam Zat Adiktif di RUU Kesehatan&rsquo; di Media Centre, DPR RI, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/5). Firman juga menuturkan, Indonesia termasuk salah satu penghasil tembakau yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ia berpendapat bahwa perlu tindakan pencegahan agar cairan yang terdapat pada tembakau alternatif tidak menjadi peluang bagi pengedar narkoba untuk merusak anak bangsa. &ldquo;Perlu ada regulasi yang mengatur dan mengawasi karena tentang regulasi dan pengawasan tembakau alternatif merupakan kewajiban bagi DPR membuat aturannya. Pemerintahan juga memiliki kewajiban untuk mengawasi,&rdquo; ujar politkus senior Golkar itu. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Aryo Andrianto menerangkan, dari 6 juta user (pengguna) tembakau alternatif hanya segelintir saja yang terlibat dalam penggunaan narkoba. Artinya, penyelewengannya sangat minim.&nbsp; Merujuk pada penindakan kepolisian terhadap pencampuran likuid dengan sabu pada Januari 2023 lalu di Jakarta Barat, APVI juga menaruh perhatian serius.&nbsp; &ldquo;Kita dari asosiasi, kita dari seluruh stakeholder kita juga sangat memperhatikan ini, kita juga bikin namanya stop vape ilegal, termasuk itu pemberantasan untuk pengaduan-pengaduan nantinya adanya yang tentang narkoba, tentang yang ilegal, tanpa cukai semua kita kita lakukan,&rdquo; tandas Aryo.

Perlu tindakan pencegahan agar cairan yang terdapat pada tembakau alternatif tidak menjadi peluang bagi pengedar narkoba untuk merusak anak

Soal RUU Kesehatan, Baleg DPR Tegaskan Tidak Larang Industri Rokok Elektrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akui-ada-kadernya-yang-main-dua-kaki-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo mengatakan, rencana pelabelan BPA galon AMDK guna ulang berbahan polikarbonat (PC) berpotensi menambah tumpukan sampah AMDK galon sekali pakai yang secara tidak langsung diuntungkan dengan rencana kebijakan tersebut.  Komisi IV DPR mengkritisi rencana revisi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 31/2018 yang akan mewajibkan pelabelan Bisfenol-A (BPA) ke air minum dalam kemasan (AMDK) galon guna ulang berbahan PC.  Pelabelan BPA akan memberi konotasi negatif kepada kemasan galon guna ulang PC yang telah diberi izin edar dan dinyatakan aman selama lebih dari 30 tahun. Kebijakan ini akan mendorong produsen air kemasan untuk beralih ke galon PET sekali pakai. Aktifis lingkungan dan industri memperkirakan hal ini akan berpotensi menimbulkan sampah sebesar 1 milyar galon sekali pakai pertahun.  “Secara ideal penanganan sampah dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah daerah atau pelaku industri yang turut berperan menyumbang tumpukan sampah tersebut,” ujar Firman (18/7).  Menurutnya, sampah yang bersumber dari masyarakat perlu dilakukan edukasi dan fasilitasi pengelolaannya. Sementara sampah yang bersumber dari aktivitas ekonomi daerah secara umum, dikembalikan kepada pemerintah daerah.  Begitu pula dengan sampah yang bersumber dari industri, yang sepatutnya dikembalikan ke industri untuk dikelola kembali. Dengan begitu industri seharusnya mulai mengurangi wadah plastik sekali pakai dan lebih berinovasi kembali pada wadah plastik guna ulang.  Firman juga menuturkan, persoalan sampah, terutama plastik ini amat berkaitan erat dengan isu kesehatan masyarakat serta sosial dan ekonomi. Itulah tugas daripada DPR. Ketika ada hal-hal yang berdampak negatif kepada rakyat, terlepas diminta atau tidak diminta, DPR harus ambil peran. Perundangan yang berdampak negatif atau tidak relevan tentu harus dilakukan revisi dan sesuaikan," katanya.  "Kami di Baleg DPR RI sedang melakukan pengkajian terhadap perundangan yang terkait dengan penanganan sampah. Karena dampak sampah plastik sekali pakai ini, tidak hanya sekedar banyak tapi juga mengkhawatirkan terhadap aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan rakyat kita," jelasnya.  Diketahui, total sampah nasional yang tercatat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2021 telah mencapai 68,5 juta ton. Sekitar 17 persen dari jumlah tersebut merupakan sampah plastik sekali pakai. Indonesia sendiri pada 2019 tercatat sebagai negara dengan buangan sampah plastik sekali pakai per kapita terbesar keenam di Asia Tenggara. Salah satu yang mendorong masalah ini adalah gaya hidup massyarakat yang serba praktis, sehingga pemakaian plastik sekali pakai meningkat.  Musisi yang juga aktivis lingkungan, Agustinus Gusti Nugroho yang akrab disapa Nugie, juga mengomentari masalah sampah plastik ini. "Penggunaan (kemasan plastik) sekali pakai buang itu harus dikurangi karena bisa jadi limbah yang merusak lingkungan," ujarnya.  Melihat kondisi tersebut, Nugie telah lama aktif berkampanye untuk meningkatkan kepedulian masyarakat agar membuat aksi nyata terkait isu lingkungan.  Menurutnya, kepedulian generasi muda terhadap sampah adalah penentu nasib lingkungan Indonesia di masa mendatang. Tanpa keterlibatan generasi muda, gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan.

Regulasi Label BPA AMDK Galon Berpotensi Tambah Masalah Sampah Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_c_211759.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persoalan kasus salah transfer oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dengan nilai fantastis mencapai GBP 1.714.842 (Rp 32,5 miliar) menuai sorotan banyak pihak. Salah satunya Anggota DPR Firman Subagyo. Firman pun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memeriksa kemungkinan adanya kejahatan perbankan dalam kasus salah transfer tersebut. Pada Selasa, 21 Desember 2021 lalu, nasabah prioritas BRI bernama Indah Harini, melalui kuasa hukumnya, mengumumkan menggugat bank BUMN tersebut sebesar Rp 1 triliun atas kerugian materiil dan immateriil akibat kasus salah transfer yang menyebabkan dirinya dikriminalisasi menggunakan UU No 3 Tahun 2001 Tentang Transfer Dana. Kasus ini menyedot perhatian publik lantaran besarnya nilai transfer oleh BRI, yang disebut sebagai salah transfer dengan keterangan Invalid Kredit Account Currency dan lamanya waktu sebelum pihak bank mempermasalahkan dana fantastis yang telah ditransfernya, yakni memakan waktu sekitar 11 bulan. “Sebaiknya direksi hingga komisaris perlu diminta keterangan terkait salah transfer. Pasalnya dengan akumulasi nilai yang fantastis hingga mencapai Rp 32,5 miliar patut diduga ada unsur kesengajaan, kejahatan atau unsur lain yang harus diteliti yang sangat merugikan nasabah,” kata Firman Subagyo kepada media, di Jakarta, Minggu (26/12). Firman mengatakan, adalah hal yang tidak logis BRI baru mempermasalahkan dana yang ditransfer ke nasabah prioritasnya tersebut setelah 11 bulan. Kasus tersebut pun ramai di sosmed hingga menuai tagar #SaveIndahHarini dan #UngkapKebenaranKasusIndah trending topic twitter Senin (27/12). Henri Kusuma, kuasa hukum Indah, yang tergabung pada kantor Hukum Mastermind &amp; Associates, mengungkapkan beberapa kejanggalan penanganan kasus salah transfer yang menyebabkan Indah Harini, seorang nasabah prioritas BRI, ditetapkan sebagai tersangka. “Kami dilaporkan dengan pasal 85 UU transfer dana oleh Mohammad Rafky Roshap,” kata Henri, merujuk pada pelapor dari pihak BRI sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com. “Apa yang menimpa ibu [Indah Harini] bisa terjadi pada siapa saja,” kata Chandra, juga kuasa hukum Indah Harini yang tergabung dalam Mastermind &amp; Associates. Henri dan Chandra mempertanyakan, mengapa hingga saat ini, permintaan nasabah prioritas BRI tersebut, yakni, bukti transaksi perpindahan uang yang masuk ke rekening Indah, surat resmi pemberitahuan kesalahan transfer dari BRI dan penawaran penyelesaian dari pihak bank, tak kunjung diberikan hingga saat ini. Indah Harini menerima sembilan kali transfer dana misterius di penghujung akhir 2019, dengan nilai total GBP 1,714,842 ke rekening tabungan valas GBP miliknya. Anehnya, pihak BRI baru mempermasalahkan transferan tersebut setelah 11 bulan kemudian. Klarifikasi BRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI merespons pemberitaan terkait gugatan senilai Rp1 triliun yang diajukan Indah Harini. Pemimpin Kantor Cabang Khusus BRI Akhmad Purwakajaya dalam pernyataan tertulisnya menjelaskan nasabah melayangkan gugatan kepada bank BUMN tersebut atas kejadian salah transfer pada 2019. Menurut Akhmad, nasabah telah menerima dana yang bukan haknya dengan nilai lebih dari Rp30 miliar. Ia mengatakan bank meminta Indah mengembalikan dana tersebut, sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Akhmad mengatakan berdasarkan Pasal 85 UU tersebut, orang yang sengaja menguasai dan mengakui dana salah transfer sebagai haknya akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Selain itu, nasabah terancam didenda sekitar Rp 5 miliar. "Berdasarkan hal di atas, sesuai kewajiban hukum, yang bersangkutan wajib mengembalikan dana yang bukan menjadi hak yang bersangkutan," ujar Akhmad dalam keterangan resmi, Rabu 22 Desember 2021. Hal tersebut menyebabkan bank BUMN tersebut langsung menempuh jalur hukum secara pidana untuk menyelesaikan masalah ini. Indah dilaporkan ke pihak kepolisian dan ditetapkan menjadi tersangka. "BRI menghormati proses hukum yang bersangkutan, yang sedang berlangsung," kata Akhmad.

Kasus Salah Transfer Bank Pelat Merah Menuai Banyak Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_c_211759.jpeg" alt="Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa menjadi solusi dalam menghadapi sulitnya perekonomian global akibat pandemi Covid-19.‎ Tidak hanya bagi investor, regulasi sapu jagat ini juga sebetulnya dibuat untuk menguntungkan tenaga kerja.  Sebab, kata politius Golkar itu, di masa pandemi Covid-19 ini, Indonesia mengalami dampak buruk dari segi sektor ekonomi. Ribuan orang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Perusahaan yang harus tutup entah sudah berapa banyak. Sehingga adanya UU Cipta Kerja mampu untuk menjawab ‎permasalahan tersebut.  "UU ini sangat urgent dalam menghadapi ekonomi global di tambah pandemi Covid-19 sekarang ini. Ini menjadi persoalan tersendiri. Ini menjadi efek domino ke nasional kita," ujar Firman kepada wartawan, Senin (26/10).  Firman juga mengatakan, adanya UU Cipta Kerja ini akan membuka lapangan pekerjaan yang besar. Sebab orang akan mudah melakukan investasi di Indonesia.‎ <ul> 	<li>Baca Juga:<a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/26/10/2020/yasonna-klaim-uu-cipta-kerja-penguatan-prinsip-hukum-di-tengah-pandemi/"> Yasonna Klaim UU Cipta Kerja Penguatan Prinsip Hukum di Tengah Pandemi</a></li> </ul> "Ini yang menjadi dasar utama kita. Ini menjadi sebuah kebutuhan hukum di mana untuk lapangan kerja bisa diciptakan ketika kita juga bisa menarik investasi baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri," katanya.  Menurut Firman jika tidak ada terobosan mengenai UU Cipta Kerja ini. Maka Indonesia akan kalah dengan negara-negara lainnya.‎ "Di negara manapun akan melakukan hal yang sama. Kalau kita tidak melakukan maka kita akan ketinggalan di negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan sebagainya," katanya.‎  Oleh karena itu, lanjut Firman, kemarin ada salah seorang anggota parlemen Malaysia berteriak-teriak tentang Omnibus Law karena mereka khawatir kalau nanti Indonesia lebih maju Malaysia akan tertinggal jauh.  Menurut Firman, ‎setiap tahunnya terdapat 2.9 juta angkatan kerja baru. Kemudian juga terdapat 3.5 juta orang kehilangan pekerjaannya. ‎Belum lagi jumlah pengangguran yang mencapai Rp 6.9 juta orang.‎  "Kalau tidak ada investasi bagaimana bisa menciptakan lapangan kerja. Indonesia penduduknya jumlahnya besar dan negara tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Ya rakyatnya mau kerja di mana?. ‎Logika berpikirnya kita bawa ke situ," ungkapnya.  Adanya UU Cipta Kerja tersebut juga membuat perizinan semakin mudah. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak perlu berbelit-belit dalam mengurus perizinan usaha. Sehingga adanya UU Cipta Kerja ini adalah menderhanakan regulasi yang berbeli-belit. Itulah pemerintah hadir bagi masyarakat dengan adanya UU tersebut.  "Kita sudah over regulasi kita dan harus ada penyederhanaan. Ini terobosan yang pertama kali kita lakukan. Jadi ini memang sebuah keberanian untuk metode Omnibus Law ini," ungkapnya.  Adanya UU Cipta Kerja ini bukan hanya menguntungkan pengusaha. Tetap ikut membantu meningkatkan perekonomian nasional.‎  "Kan begini negara bisa tegak ketika ekonominya kuat. Kalau ekonominya terpuruk maka negara ikut terpuruk. Jadi nantinya akan ada ‎penerimaan lapangan kerja terbesar dari perusahaan yang kecil menengah dan yang besar," tuturnya.‎  Firman menyebut, masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja sebenarnya tidak melihat secara utuh mengenai Omnibus Law tersebut. Sehingga langkah pemerintah memang sudah tepat adanya UU Cipta Kerja ini.  "Jangan negara itu disetir oleh kelompok-kelompok itu. Ini negara. Kalau bahasa premannya memang siapa elu," pungkasnya.‎

Firman Soebagyo: Kita sudah Over Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/dpr-penasaran-isi-surpres-soal-ruu-pertembakauan_m_117832.jpeg" alt="Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo" width="100%">
<figcaption>Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pertembakauan, Firman Soebagyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Legislasi (Baleg) telah menyiapapkan draf mengenai revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengenai penambahan pimpinan MPR. Rencannya akan menjadi 10 orang pimpinan yang diambil dari masing-masing fraksi.  ‎Anggota Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan draf penambahan pimpinan MPR menjadi sepuluh orang. Itu terdiri dari satu menjadi ketua dan sembilan diposisikan sebagai wakil ketua MPR.  "Memang sudah dibuat drafnya. Karena ini memang tugas dari Baleg untuk menyiapkan bila mana suatu waktu-waktu itu diperlukan, jadi itu hanya 9+1 (sepuluh pimpinan MPR)," ujar Firman kepada wartawan, Kamis (29/8).  Nantinya, pada Senin pekan depan 2 September 2019 akan dilakukan pembahasan mengenai penambahan pimpinan MPR ini. Menurut Firman, draf penambahan pimpinan MPR ini dibuat untuk berjaga-jaga jika nantinya diperlukan.  "Tapi ini masih dalam draf yang disiapkan oleh Baleg, yang secara resmi bukan dari materi yang harus kita bahas, karena masih ada menunggu keputusan dari pimpinan partai," ujarnya.  Politikus Partai Golkar ini menambahkan, memang saat ini ada usulan mengenai penambahan posisi pimpinan MPR. Sehingga apabila adanya penambahan pimpinan MPR. Maka selanjutnya dilakukan revisi UU MD3.  "Bahwa ada keinginan dari berbagai fraksi untuk melakukan revisi UU MD3. Namun tentunya karena ini adalah memerlukan sebuah keputusan politik," pungkasnya.  Diketahui, dalam draf revisi UU MD3 mengenai penambahan posisi pimpinan MPR menjadi sepuluh orang itu ada pada pasal 15 UU MD3 berbunyi, pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR.  Usulan penambahan pimpinan MPR awalnya dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. Dia mengusulkan supaya ada penambahan sepuluh pimpinan MPR. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir semua fraksi yang ada di parlemen.‎

Baleg DPR Siapkan Draf Penambahan Pimpinan MPR Menjadi 10 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/golkar-akui-ada-kadernya-yang-main-dua-kaki-di-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019." width="100%">
<figcaption>Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki di Pilpres 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Soliditas Golkar untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf ternyata tidak 100 persen. Pasalnya, ada beberapa kadernya yang bermain dua kaki di Pilpres 2019 mendatang. Politikus senior Golkar Firman Soebagyo secara terang-terangan mengakui keberadaan kader yang bermain dua kaki karena ikut mendukung pasangan Prabowo-Sandi.&nbsp; "Soal ada kader yang melakukan politik dua kaki itu tidak bisa dibantah, satu-dua orang tentu pasti ada," ungkap Firman,&nbsp;Senin (27/8). Namun demikian, Firman memastikan bahwa secara kelembagaan, Golkar tetap solid untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma&rsquo;ruf Amin di Pilpres 2019.&nbsp; &ldquo;Meskipun secara individual pasti terjadi ada yang bermain dua kaki, tapi kalau kelembagaan jelas (solid),&rdquo; imbuhnya. Menurutnya, politik dua kaki juga banyak dilakukan kader partai lain juga. Hal tersebut, sambungnya, memang lazim terjadi di setiap pemilu. "Bukan di Golkar saja yang begitu, di hampir setiap partai pasti ada yang bermain dua kaki," pungkasnya.

Golkar Akui Ada Kadernya yang Main Dua Kaki di Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-puas-jawaban-polisi-dpr-bakal-rapat-soal-ribuan-e-ktp-tercecer_m_216266.jpeg" alt="Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi e-KTP. Ribuan e-KTP diduga produk gagal tumpah dari truk pengangkut, tercecer di Jalan Raya Salabenda, Bogor, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta bertanggung jawab penuh atas insiden tercecernya ribuan e-KTP yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo mengatakan, hal ini merupakan kecerobohan dari lembaga yang dipimpin Tjahjo Kumolo. "Ini bentuk kecerobohan dan keteledoran dari pihak Kemendagri. Kami (Komisi II) tidak bisa diam saja melihat kejadian ini. Harus ada bentuk pertanggungjawaban resmi dari pemerintah," ujar Firman saat dihubungi, Selasa (29/5). Menurut Firman, semestinya pemindahan dokumen, apalagi e-KTP, harus dijaga ketat kerahasiaannya. Politikus Partai Golkar itu pun mempertanyakan, jasa ekspedisi yang disewa untuk memintahkan e-KTP tersebut hanya menggunakan truk yang ditutup terpal. Firman menilai, hal itu merupakan tindakan ceroboh. Sebab, memindahkan e-KTP dengan cara seperti itu berisiko tinggi. KTP merupakan bukti identitas kependudukan yang sah. Apabila KTP itu hilang atau disalahgunakan orang tidak bertanggung jawab, pastinya berakibat fatal, dan merugikan nama yang tercantum di dalamnya. "Ini kejadian sangat memalukan dan keteledoran yang sangat fatal," tegasnya. Firman mengatakan, Komisi II DPR bakal menggelar rapat internal untuk membahas masalah tersebut. Mereka juga berencana untuk memanggil Kemendagri dan pihak lain yang dinilai bertanggung jawab. "Ini untuk mempertanyakan bagaimana peristiwa tercecernya e-KTP di jalan ini bisa terjadi. Apakah ada unsur kesengajaaan karena ada motif kejahatan tertentu atau memang betul-betul kelaian biasa," pungkasnya. Kronologi Tercecernya e-KTP Sebelumnya, polisi memastikan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215982/ribuan-e-ktp-tercecer-polisi-tak-temukan-perbuatan-melawan-hukum" target="_blank">tercecernya ribuan e-KTP</a> di perempatan Salabenda, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bukan karena faktor kesengajaan. Oleh karena itu, polisi tidak menemukan perbuatan melawan hukum. "Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan atas kejadian tersebut, tidak terdapat perbuatan melawan hukum," ujar Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky Pastika dalam keterangannya, Senin (28/5). Dia mengatakan, Polres Bogor telah memeriksa 17 saksi termasuk Staf Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sopir kendaraan. Pihaknya telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP). Mereka juga telah memeriksa objek KTP yang tercecer dan mengecek CCTV. Hasilnya benar pada 26 Mei 2018 telah dilaksanakan kegiatan pemindahan barang-barang inventaris Ditjen Dukcapil Kemendagri. Adapun barang-barang yang dipindahkan antara lain meja, kursi, lemari dan barang tidak terpakai lainnya. Di antara barang yang tidak terpakai tersebut adalah KTP yang sudah tidak dapat digunakan. KTP tersebut tidak bisa digunakan karena rusak, pencetakan tidak sempurna, material KTP yang rusak, kesalahan input data, hingga chip tidak terbaca. "Pemindahan barang inventaris tersebut dilengkapi juga dengan dokumen surat jalan dan resmi," jelas Dicky. Pelaksanaan pemindahan barang-barang tersebut, kata dia, berasal dari kantor Disdukcapil di daerah Pasar Minggu ke gudang Kemendagri yang berada di Semplak, Kabupaten Bogor. Proses pemindahannya diaksanakan menggunakan jasa ekspedisi pengangkut barang. Nah, pada saat melintasi daerah perempatan Salabenda itulah, dua kardus berisikan KTP yang tidak dapat dipergunakan tersebut, terjatuh. "Kardus berisi KTP tersebut terjatuh karena penempatannya pada bak truk yang tidak tepat atau pas," katanya. Saat terjatuh, sopir kemudian turun dan dibantu dengan warga sekitar mengumpulkan KTP tersebut dan dimuat kembali ke dalam truk. Pada saat mengumpulkan KTP itulah salah seorang pengguna jalan kemudian mendokumentasikan kejadian tersebut dan memviralkannya.

Tak Puas Jawaban Polisi, DPR Bakal Rapat soal Ribuan e-KTP Tercecer

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#firman soebagyo

Berita Terkini