<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/koalisi-guru-besar.jpg" alt="MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASUKAN: Bivitri Susanti mewakili para guru besar memberikan keterangan kepada wartawan di Komnas HAM, Jakarta, kemarin (14/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dukungan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam memeriksa dugaan pelanggaran dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK terus mengalir. Kemarin (14/6) Koalisi Guru Besar Antikorupsi mendorong Komnas HAM segera meminta keterangan pimpinan KPK.  Koalisi Guru Besar Antikorupsi yang diwakili delapan gubes dari berbagai disiplin ilmu beraudiensi dengan Komnas HAM. Yakni, Azyumardi Azra, Sigit Riyanto, Sukron Kamil, Supriadi Rustad, Susi Dwi Harijanti, Ruswiati Suryasaputra, Hariadi, dan Atip Latipulhayat.  Azyumardi Azra dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan bahwa pihaknya mendesak agar KPK kembali dipulihkan. Pihaknya meminta atensi presiden. ’’Kami tetap menuntut presiden dalam waktu yang tersisa ini untuk memulihkan KPK kembali. Keluarkan perppu untuk membatalkan UU 19/2019,’’ tegasnya.  Dia mengkritik komisioner KPK yang diketuai Firli Bahuri yang tidak datang memenuhi panggilan Komnas HAM minggu lalu. Namun, pada kesempatan berbeda, pimpinan KPK datang ke Ombudsman RI. Padahal, menurut Azyumardi Azra, keduanya merupakan institusi negara yang punya kewenangan.  Susi Dwi Harijanti dari Universitas Padjadjaran juga mendorong agar Komnas HAM melakukan penyelidikan tidak hanya terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan. Tetapi, juga melihat proses TWK yang dinilai cacat secara prosedur. Kecacatan prosedur itu bahkan dimulai sejak UU KPK. Di dalamnya menggunakan kata ’’dapat’’ dalam peralihan status kepegawaian.  Artinya, menurut Susi, ada kemungkinan pegawai ’’tidak dapat’’ diangkat menjadi ASN. Padahal, fungsi tugas KPK tidak berubah. ’’Maka, ketika terjadi pengangkatan, seharusnya tidak ada lagi tes-tes atau ujian karena mereka adalah pegawai yang sudah bertahun-tahun yang menjalankan fungsi tersebut. Tes itu tidak ada artinya menurut saya,’’ ungkap Susi.  Terkait pemeriksaan, dia menegaskan, Komnas HAM bisa meminta bantuan pengadilan untuk melakukan pemanggilan paksa apabila pihak-pihak yang dibutuhkan tidak juga mengindahkan panggilan untuk keperluan pemeriksaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/14/06/2021/guru-besar-antikorupsi-desak-firli-bahuri-berani-datangi-komnas-ham/">Guru Besar Antikorupsi Desak Firli Bahuri Berani Datangi Komnas HAM</a>  Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk pemeriksaan lanjutan minggu ini. Selain pimpinan KPK, ada Pusat Psikologi Angkatan Darat dan BNPT yang akan dimintai keterangan. ’’Target kami minggu ini mendapat keterangan dari pimpinan KPK sehingga kami bisa menarik kesimpulan yang kukuh tentang apa yang terjadi,’’ jelasnya.

Koalisi Guru Besar Dukung Komnas HAM Segera Periksa Firli Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta transparan dalam proses seleksi enam jabatan struktural, salah satunya Deputi Penindakan.  Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, proses seleksi terkesan berjalan diam-diam karena hampir tidak ada informasi yang cukup detail dan transparan yang disampaikan ke publik, baik mulai dari tahapan seleksi hingga nama-nama calon pejabat struktural KPK yang sudah mendaftar.  "Publik hanya tahu bahwa dari peserta yang mendaftar sebagai calon Deputi Penindakan KPK, tujuh diantaranya berasal dari kepolisian dan empat berasal dari kejaksaan," kata peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangannya, Senin (30/3).  ICW, kata Wana, mendesak lembaga antirasuah membuka informasi mengenai proses tahapan dan nama-nama calon yang mengikuti seleksi Deputi Penindakan. Karena, selama ini KPK sebagai lembaga yang menjadi pionir dalam menerapkan prinsip transparansi dan tata kelola badan publik yang akuntabel menjelaskan secara gamblang proses seleksi pejabat publiknya.  Wana memandang, KPK yang dikomandoi Firli Bahuri gagal memberikan contoh kepada lembaga serta badan publik lainnya dalam upaya memberikan akses informasi publik. Padahal, salah satu strategi mencegah kecurangan terjadi adalah dengan membuka informasi kepada masyarakat sebagai upaya check and balances.  "Penting dicatat bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan, KPK berasaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas (Pasal 5 UU KPK). Dalam peraturan perundangan yang lain, yaitu UU 14/2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, tidak ada alasan pengecualian pada pasal 17 yang mendasari bahwa, proses seleksi Deputi Penindakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan (tertutup)," urai Wana.  Proses seleksi yang demikian, lanjut Wana, tidak saja menyalahi asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam UU KPK, tetapi juga mengabaikan prinsip keterbukaan dalam UU KIP. Selain itu, yang perlu dikhawatirkan, metode yang tertutup dalam proses seleksi Deputi Penindakan akan semakin menambah kecurigaan adanya agenda terselubung untuk menempatkan pejabat tertentu di KPK.  Padahal, jika dibandingkan dengan seleksi sebelumnya pada tahun 2018 -yang mana Firli Bahuri terpilih menjadi Deputi Penindakan, informasi mengenai tahapan dan calon disampaikan oleh KPK. Bahkan saat itu, KPK turut meminta bantuan lembaga lain, salah satunya Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam konteks menggali rekam jejak setiap calon. "Namun pada saat proses seleksi saat ini, PPATK tidak dilibatkan sama sekali," sesalnya.  Oleh karena itu, ICW juga mengharapkan agar KPK perlu melibatkan lembaga lain yang kompeten, terutama PPATK untuk menggali informasi mengenai transaksi keuangan dan menguji integritas dari setiap calon yang mendaftar. Terlebih, posisi Deputi Penindakan KPK memiliki peran sentral dalam proses penanganan perkara korupsi.  "Apabila posisi tersebut diisi oleh orang yang tidak memiliki integritas dan kapasitas yang memadai, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan semakin tergerus," tegas Wana.  Poin penting lainnya adalah masa depan independensi kelembagaan KPK. Karena jika melihat data calon Deputi Penindakan KPK, mayoritas yang mengikuti seleksi berasal dari institusi penegak hukum. Jika pejabat penindakan KPK diisi oleh aparat penegak hukum saja, maka potensi konflik kepentingan akan terjadi, terutama ketika KPK mengusut perkara korupsi di institusi penegak hukum tersebut.  "Untuk itu, pimpinan KPK harus selalu menunjukkan integritas, profesionalitas dan reputasi yang baik dalam keputusan-keputusan yang diambil dan mengikat kelembagaan KPK. Termasuk dalam proses seleksi Deputi Penindakan KPK, agar KPK tidak semakin kehilangan kepercayaan publik di kemudian hari," tukasnya.

ICW Minta Firli Cs Terbuka Dalam Proses Seleksi Deputi Penindakan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Firli Bahuri saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Rapat yang dihadiri perwakilan kelompok fraksi dan diikuti anggota lainnya secara virtual tersebut membahas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V untuk terlibat langsung dalam pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19. Hal ini pun telah diterapkan oleh sejumlah pengusaha untuk menyisihkan gajinya membantu penanganan Covid-19.  "Jika sejumlah pihak lain berkomitmen memotong gajinya sebesar 30 persen atau 50 persen untuk berkontribusi, kami mengusulkan pimpinan KPK sebaiknya memberikan 100 persen gajinya," kata peneliti ICW Donal Fariz dalam keterangannya, Rabu (25/3).  Donal menilai, tiga bulan setelah dilantik, banyak publik yang mempertanyakan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri. Terlebih, kepercayaan kepada lembaga antirasuah hingga kini terus menurun dan operasi tangkap tangan (OTT) kini juga tidak ada lagi.  Donal pun memandang, Firli Ca tidak konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, sudah dua bulan lebih buron eks caleg PDIP Harun Masiku dan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi hingga kini belum ditemukan.  "Gertak Firli terhadap pihak yang melakukan korupsi dana bencana terancam dihukum mati justru dicibir publik. Sehingga usul kami sebaiknya 100 persen gaji mereka dipotong saja agar tidak jadi penyakit," pungkas Donal.

ICW Usul Gaji Firli CS 100 Persen Didonasikan Untuk Penanganan Korona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers Operasi Tangkap Tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka dalam OTT terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surat keberatan yang dilayangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti kepada pimpinan KPK dinilai merupakan hal yang tepat. Hal itu dilakukan semata untuk mengingatkan pimpinan KPK agar tidak sewenang-wenang.  Surat keberatan itu dilayangkan Kompol Rossa setelah mengetahui bahwa mutasi yang dilakukan Firli Bahuri Cs dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Kapolri Jenderal Idham Azis. Sebab, Rossa dinyatakan sudah tidak bekerja lagi di KPK sejak 1 Februari 2020.  "Ini langkah yang bagus untuk mengoreksi tindakan pimpinan KPK sekarang dan sekaligus mendudukan perkara ini dengan lebih transparan," kata koordinator Public Interest Lawyer Network (Pilnet) Indonesia, Erwin Natosmal Oemar kepada JawaPos.com, Selasa (18/2).  Erwin memandang, aksi Kompol Rossa yang menyurati Ketua KPK Firli Bahuri sebagai koreksi agar pimpinan KPK jilid V tak sewenang-wenang memutasi secara sepihak. Firli Cs pun diminta untuk jujur dalam polemik ini. "Tindakan ini sekaligus jadi pembelajaran untuk memperbaiki sistem promosi dan mutasi di kedua kelembagaan," tegasnya.  Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, aksi yang dilakukan Kompol Rossa merupakan langkah yang elegan dalam negara demokratis. Menurutnya, seorang bisa mengajukan keberatan melalui proses administrasi yang sesuai.  "Ini langkah bagus dan elegan dalam konteks negara demokratis yang memang menyediakan forum untuk ini melalui UU ASN. Seseorang bisa mengajukan keberatan melalui proses adminstrasi (administatie beroef) baik kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan maupun kepada atasannya," ucap Fickar.  Tindakan kesewenangan Firli pun seharusnya dapat disesali. Jenderal bintang tiga itu disebut menyepelekan Polri dan KPK untuk mengembalikan Kompol Rossa ke Polri.  "Inilah akibatnya jika pejabat negara aktif di polusi yang juga menjabat Ketua KPK, ada kecenderungan menganggap enteng bahkan bisa mengecilkan peran lembaga. Sehingga sadar atau tidak sudah bertindak sewenang-wenang mencatut nama atasan yakni Kapolri," pungkasnya.  Sebelumnya, polemik pengembalian penyidik KPK Rossa Purbo Bekti masih terus bergulir. Tak terima dimutasi sepihak ke institusi asalnya di Mabes Polri, penyidik lembaga antirasuah itu pun disebut membuat surat keberatan kepada pimpinan KPK.  "Iya membuat surat keberatan diterima pimpinan," kata sumber JawaPos.com yang enggan disebut identitasnya, Senin (17/2).  Polemik itu berbuntut panjang lantaran dalam salah satu media massa, Ketua KPK Firli Bahuri disebut penarikan Kompol Rossa atas persetujuan Kapolri Jenderal Idham Azis. Namun, Idham baru belakangan mengetahui polemik pengembalian Kompol Rossa. "Surat itu infonya diterima Pak Firli," jelasnya.  Padahal, dalam beberapa kesempatan Firli Bahuri menegaskan pemulangan penyidik Rossa Purbo Bekti ke institusi asalnya di Mabes Polri sesuai mekanisme yang berlaku. "Yang jelas kita sudah melakukan komunikasi kita bersinergi," tukas Firli di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

Firli Cs Diminta Tak Sepihak Mengembalikan Kompol Rossa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Firli-Nasgor-IST.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri saat memasak nasi goreng. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri saat memasak nasi goreng. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri tidak tegas dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal ini melihat dari kinerja Firli Cs yang belakangan ini kerap kali melakukan safari ke lembaga negara hingga kantor media massa.  "Terlalu banyak safari, ke DPR ebih dari dua kali. Kemudian pemanggilan saksi sempat beredar bisa diwakilkan oleh pihak lain, ini kejadian yang belum pernah ada di KPK. Tiba-tiba muncul acara yang tidak penting," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2).  Selain itu, Kurnia pun menyoroti sikap Firli yang dengan sengaja mempertontonkan memasak nasi goreng di Gedung KPK. Menurutnya, seharusnya Firli bukan mempertontonkan itu ke publik. Tapi kerja secara serius menangani pemberantasan korupsi, seperti mencari keberadaan Harun Masiku. "Mempertontonkan rumah memasak nasi goreng, itu kan hal yang tidak harus dipertontonkan di depan publik," sesal Firli.  Bahkan menurut Kurnia, kinerja pimpinan KPK jilid V sejak awal menjabat hingga kini belum pernah mendapat apresiasi publik. Menurutnya, dampak UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan pimpinan yang tidak tegas membuat publik menyesalkan kinerja lembaga antirasuah saat ini. "Tidak ada apresiasi kinerja KPK, mungkin bukan kelembagaan KPK, tapi lima orang pimpinan KPK," sesal Kurnia.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/ICW-Ridwan-JPC.jpg" alt="Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2)." width="100%">
<figcaption>Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana (tengah) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (13/2).</figcaption>
</figure> Ketua KPK Firli Bahuri saat memasak nasi goreng. (Istimewa)  Dalam kunjungannya ke Kementerian Perhubungan pada Kamis (13/2). Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, tujuannya melakukan safari ke lembaga negara hingga media massa untuk mengingatkan agar menghindari praktik rasuah. "Ini menjadi penting sasarannya adalah Kementerian perhubungan, itu wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah berhasil bersih dan melayani itu intinya," ucap Firli di Kementerian Perhubungan.  Jenderal bintang tiga ini menegaskan, penguatan sistem pengawasan internal, merupakan hal penting bagi setiap lembaga negara untuk menghindari praktik koruptif. "Ini menjadi penting kalau saja seluruh inspektur itu bekerja dengan optimal melakukan perbaikan, pengkajian terhadap sistem pelayanan, sistem barang dan jasa, tentu tidak akan terjadi korupsi," tandasnya.

Safari ke Lembaga Negara, ICW Nilai Firli Cs Hanya Main-main di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/oke_JKT1-FEBRI-DIANSYAH-LEPAS-JUBIR-KPK-ali9.jpg" alt="Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum" width="100%">
<figcaption>Febri Diansyah menutup mulut melambaikan tangan usai memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Kamis (26/12/2019). Febri Diansyah menyatakan melepas jabatannya sebagai juru bicara KPK dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Hum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango merespons pamitnya Febri Diansyah sebagai juru bicara. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya akan segera mencari posisi jubir KPK.  "Tentu pimpinan untuk sementara (segera) menunjuk pelaksana harian yang nanti akan menjalankan tugas sampai terpilihnya jubir yang definitif," kata Nawawi melalui pesan singkat, Jumat (27/12).  Akademisi Universitas Jember ini tak mau ambil pusing terkait mundurnya Febri dari posisi Jubir. Dia menyebut, mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu akan fokus pada tugasnya sebagai Kabiro Humas KPK. "Sebelumnya yang bersangkutan tadi pagi telah menemui kami satu persatu," jelas Nawawi.  Sebelumnya, Febri Diansyah secara resmi mundur dari posisi Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada hari ini, Kamis (26/12). Ke depan dia hanya akan fokus pada jabatannya sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK.  “Per hari ini tugas saya sebagai jubir sudah selesai. Jadi, ke depan posisi jubir atau orang yang ditunjuk atau dipilih baik sementara atau seleksi nanti akan dibicarakan lebih lanjut oleh pimpinan,” kata Febri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/12).  Jabatan jubir sudah diemban Febri sejak Desember 2016 sesuai Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015. Dalam kerjanya, Febri menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK sekaligus jubir. Namun belakangan, aturan itu diubah melalui Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018.  Dalam aturan itu, Kabiro Humas tak lagi punya wewenang sebagai jubir. Febri juga sudah mengkonfirmasi hal ini ke pimpinan KPK jilid V. "Maka perjalanan saya sebaga juru bicara sudah di penghujung jalan dan tugas saya sebagai jubir KPK selesai," tukas Febri.

Pimpinan KPK Tak Ambil Pusing Soal Mundurnya Febri dari Jubir

firli cs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#firli cs