<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/Firli-Bahuri-Tanggapi-Putusan-Praperadilannya-Dery-Ridwansah-6JPG-3284726668.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat konferensi pers terkait putusan Prapradilan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri saat konferensi pers terkait putusan Prapradilan status tersangka dirinya dalam kasus dugaan pemerasan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (19/12/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dipastikan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Firli berdalih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini ada kegiatan dan waktunya bersamaan, jadi tidak bisa hadir. Kemarin kami sudah memberikan surat permohonan penundaan pemeriksaan langsung ke penyidik polda. Begitu aja penjelasannya," kata Pengacara Firli Ian Iskandar saat dihubungi, Selasa (21/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ian tak merinci kegiatan bersamaan yang membuat Firli tidak hadir. Dia hanya membenarkan salah satunya Firli akan menghadiri pemeriksaan Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya mungkin salah satunya itu (hadir pemeriksaan Dewas) juga, kan banyak kegiatan sudah diatur dari minggu kemarin," jelas Ian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013641487/eks-penyidik-kpk-yudi-purnomo-sebut-firli-bahuri-layak-dihukum-berat-karena-mangkir-dari-sidang-etik">Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Sebut Firli Bahuri Layak Dihukum Berat karena Mangkir dari Sidang Etik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div> </div>

"Ya mungkin salah satunya itu (hadir pemeriksaan Dewas) juga, kan banyak kegiatan sudah diatur dari minggu kemarin," jelas Ian.

Mangkir Panggilan Penyidik, Firli Bahuri Berdalih Akan Penuhi Pemeriksaan Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-7JPG-3788453712.jpg" alt="Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Dengan begitu penetapan tersangka kepada Firli oleh Polda Metro Jaya dianggap sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak&nbsp;dapat diterima," ujar Hakim Tunggal Imelda Herawati dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013635885/tablet-kutukan-memanggil-setan-ditemukan-di-dasar-toilet-di-jerman">Tablet Kutukan Memanggil Setan Ditemukan di Dasar Toilet di Jerman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli&nbsp;dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.

Tok! Praperadilan Firli Bahuri Ditolak, Penetapan Tersangka Pemerasan Dinilai Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-7JPG-3465254430.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyindir langkah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang menjadi saksi meringankan, dalam sidang praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut bahwa Alexander Marwata merupakan teman baik alias bestie Firli Bahuri, sehingga mau menjadi sakai meringankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin, Pak Alex Marwata itu bersedia jadi saksi meringankan dan saksi yang diajukan Firli di pengadilan karena bestie. Saya selalu menganggapnya Pak Alex dan Pak Firli itu bestie, saya bahkan mendapatkan informasi itu sudah sejak zaman pencalonan Pak Firli jadi Deputi Penindakan KPK, jadi jauh sebelum Pimpinan KPK," kata Boyamin kepada wartawan, Minggu (17/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Boyamin menjelaskan, Alexander Marta memiliki kedekatan dengan Firli sejak tahun 2016 atau 2017. Kedekatan itu terbangun saat Firli hendak menjabat Deputi Penindakan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013606691/sebanyak-3246-asn-bakal-pindah-ke-ikn-secara-bertahap-mulai-juli-november-2024">Sebanyak 3.246 ASN Bakal Pindah ke IKN Secara Bertahap Mulai Juli-November 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana Pak Alex itu kan sudah jadi Pimpinan KPK periode sebelumnya. Nah, saat itu artinya tahun 2015-2019 itu Pak Alex kan sudah Wakil KPK. Ketika itu ada calon Pak Firli Bahuri dan ada calon dari jaksa. Jaksa ini sebenarnya secara integritas dan kesederhanaan lebih bagus, dan secara penilaian lebih bagus karena memang jaksa ini terkenal bersih di lingkungan jaksa, tidak neko-neko," ungkap Boyamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari dua calon itu, Pak Alex memilih Firli, jadi levelnya itu Pak Alex itu menurut versi ku sudah pengagumnya Pak Firli. Jadi bestienya sudah 2016, 2017 lah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Boyamin tak merasa heran jika Alexander Marwata bersedia menjadi saksi meringankan untuk Firli dalam sidang praperadilan. Ia menduga, Alexander merupakan pembela utama Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian saat mencalonkan periode 2019 kemarin itu, Pak Alex dan Pak Firli saling mendukung untuk terpilih. Pak Alex juga mengatakan tidak malu Firli kesandung masalah, sementara Pimpinan KPK lain meminta maaf. Di sisi lain memang Pak Alex menjadi pembela utama dari Pak Firli, bahkan sampai bersedia jadi saksi di praperadilan yang dihadirkan Pak Firli. Jadi tidak terlalu kaget," ujar Boyamin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (15/12), Alexander Marwata menegaskan KPK tidak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Alex menekankan, KPK hanya memberikan dukungan dokumen untuk kepentingan Firli.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum tetapi kami akan memfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," tegas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini menilai, tidak etis kalau KPK membela tersangka kasus dugaan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela tersangka korupsi. Jadi, waktu itu disimpulkan seperti itu," ucap Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan beliau (Firli Bahuri)," pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Polda Metro Jaya, pada Rabu (22/11) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara. Menurut tim penyidik, sudah terdapat kecukupan bukti untuk menjerat jenderal polisi (purn) bintang tiga tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak terima, Firli mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan, pada Jumat (24/11). Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto untuk bebas dari jeratan tersangka.</div> </div>

MAKI menyindir langkah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menjadi saksi meringankan, dalam sidang praperadilan yang diajukan Firli.

Alexander Marwata jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri, MAKI: Karena Bestie

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-8JPG-3147102264.jpg" alt="Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto dituding memberikan ancaman kepada pimpinan KPK, untuk tidak mentersangkakan Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal itu tertuang dalam dokumen replik praperadilan Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengakui bahwa Kapolda Metro Jaya Karyoto memang pernah berkunjung ke ruang kerjanya. Namun, tidak ada pembahasan soal penanganan kasus DJKA maupun pihak bernama Muhammad Suryo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Karyoto pernah datang berkunjung ke ruang kerja saya saat beliau belum lama menjadi Kapolda Metro, tapi tidak ada pembicaraan sama sekali mengenai perkara DJKA ataupun orang bernama M Suryo," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (14/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013526791/wakil-ketua-kpk-alexander-marwata-diperiksa-polri-permintaan-firli-bahuri">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diperiksa, Polri: Permintaan Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi menegaskan, kedatangan Karyoto saat itu hanya sekadar silaturahmi. Bahkan, Karyoto sempat menemui Firli Bahuri saat masih aktif bertugas sebagai Ketua KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pak Karyoto datang sekedar silaturahmi saja, bahkan sempat bertemu Pak Firli di ruang kerja saya disaat itu," ungkap Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nawawi mengaku kaget informasi mengenai ancaman kepada pimpinan KPK, sebagaimana tertuang dalam replik Firli Bahuri. Ia pun mengaku sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk mengelaborasi informasi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini barusan Pak Alex Marwata menyampaikan ke saya, kalau beliau kaget dan tidak tahu-menahu dengan cerita yang termuat dalam replik kuasa hukum Pak Firli," tegas Nawawi</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam replik praperadilan yang diajukan Firli ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ancaman itu agar KPK tidak mentersangkakan seseorang bernama Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa pada tanggal 21 agustus 2023, KPK RI melakukan ekpose dan/atau Gelar Perkara perkembangan penyidikan dan perkara DJKA meluas menjadi 5 kluster termasuk di dalamnya ada nama MUHAMMAD SURYO bersama pihak lain sebagai penerima. Lagi-lagi Kapolda Metro Jaya mendatangi NAWAWI POMOLANGO dan menyampaikan kata-kata: 'jangan mentersangkakan Suryo kalo Suryo ditersangkakan, maka Pak Ketua akan ditersangkakan'. Hal ini disampaikan oleh NAWAWI POMOLANGO kepada ALEX MARWATA," tulis dokumen replik Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo. Firli telah diberhentikan sementara dari jabatan Ketua KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri atas jeratan hukum terhadap Firli. Firli Bahuri disangkakan melanggar Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP.</div>

Dalam replik praperadilan yang diajukan Firli ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikatakan ada ancaman terkait Penanganan Kasus DJKA.

Firli Sebut Pimpinan KPK Dapat Ancaman Penanganan Kasus DJKA, Nawawi Ngaku Kaget dan Tak Tahu 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/Eks-Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-8JPG-3147102264.jpg" alt="Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai menjalani pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/12/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Polda Metro Jaya belum menahan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri, meski ancaman hukuman perbuatannya sudah memenuhi syarat . Menurut&nbsp;Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, pihaknya memiliki aturan dan pertimbangan tertentu dalam melaksanakan penahanan, termasuk dengan tidak menahan Firli Bahuri selepas diperiksa untuk yang kedua kalinya sebagai tersangka di Bareskrim Polri.</p> <p>&ldquo;Aturan sudah ada, yang pasti penyidik punya pertimbangan tertentu dalam melaksanakan itu (penahanan),&rdquo; kata Sandi kepada wartawan dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (7/12).<br /><br />Jenderal polisi bintang dua itu menegaskan bahwa penyidik mempunyai kewenangan yang diatur dalam undang-undang, terkait kapan melakukan pemanggilan terhadap seseorang, kapan melakukan pemeriksaan, dan kapan melakukan upaya paksa.<br /><br />Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut kepada penyidik gabungan Subdit Tipikor Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.<br /><br />&ldquo;Maka dari itu, percayakan kepada penyidik untuk semua bekerja secara normatif sesuai ketentuan dan itu sudah diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk penanganannya. Kita tunggu hasilnya dengan kita awasi bersama agar berjalan sebaik-baiknya,&rdquo; kata Sandi.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013445919/dicecar-29-pertanyaan-polisi-dalami-hasil-penggeledahan-apartemen-firli-bahuri">Dicecar 29 Pertanyaan, Polisi Dalami Hasil Penggeledahan Apartemen Firli Bahuri</a></strong><br /><br />Sejumlah pihak mendesak Polri melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.<br /><br />Firli yang sudah empat kali menjalani pemeriksaan (dua sebagai saksi, dua kali sebagai tersangka) selama masa penyidikan tidak kunjung ditahan oleh penyidik.<br /><br />Usai pemeriksaan yang kedua kalinya sebagai tersangka pada Rabu (6/12), Firli kembali menghindar dari wartawan usai menjalani pemeriksaan, saat keberadaannya berhasil mengendus keluar dari pintu Sekretariat Umum (Setkum) Bareskrim Polri, purnawirawan Polri itu mengulas senyum dan menyimpulkan kedua tangan sebagai tanda permintaan maaf dan berlalu dengan mobilnya.<br /><br />Purnawirawan Polri berpangkat komisaris jenderal keluar dari pintu Setkum dikawal dua orang. Saat wartawan mengambil gambar, lagi-lagi pengawal Firli mencoba menghalangi.<br /><br />Firli Bahuri (FB) ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.</p>

“Aturan sudah ada, yang pasti penyidik punya pertimbangan tertentu dalam melaksanakan itu (penahanan),” kata Sandi kepada wartawan

Polisi Belum Tahan Firli Bahuri, Kadiv Humas Polri: Penyidik Punya Pertimbangan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-572600770.jpg" alt="Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Non Aktif Firli Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri masih melakukan pembelaan bahwa kasusnya adalah serangan balik dari koruptor. Pembelaan ini juga sempat dilontarkannya sebelum menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bukan hanya intervensi, bukan hanya tekanan, tetapi kita sadar bahwa musuh bersama kita adalah para koruptor dan juga serangan balik dari para koruptor itu sendiri," kata Firli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli menilai, kasus yang menderanya ini bagian dari resiko jabatannya. Namun, dia menyatakan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013350964/firli-bahuri-tidak-ditahan-polri-keluar-bareskrim-tak-lagi-menghindar">Firli Bahuri Tidak Ditahan Polri, Keluar Bareskrim Tak Lagi Menghindar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, bahwa memang di dalam melakukan pemberantasan korupsi itu tidak mudah, tentulah banyak tantangan dan hambatan, bahkan jiwa raga harus kita korbankan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai pemeriksaan ini, Firli sendiri masih diizinkan pulang. Penyidik tidak memberlakukan penahanan kepada Firli meski telah menjadi tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div>

Firli Bahuri masih melakukan pembelaan bahwa kasus terkait pemerasan mantan mentan SYL adalah serangan balik dari koruptor.

Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Firli Ungkit Lagi Kasusnya Serangan Balik Koruptor

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/Koalisi-Masyarakat-Sipil-Syukuran-Firli-Bahuri-Tersangka-Dery-Ridwansah-5JPG-626802178.jpg" alt="Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengenakan topeng Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo  saat aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mengenakan topeng Firli Bahuri dan Syahrul Yasin Limpo  saat aksi bersama di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/11/2023).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Firli Bahuri akan melakukan perlawanan terhadap Polda Metro Jaya yang menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Langkah Firli pun menuai reaksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, menghormati langkah Firli. Sebab mengajukan praperadilan adalah langkah hukum yang dibolehkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu (praperadilan) juga proses hukum yang harus kita hormati. Itu hak," ujar Jokowi kepada wartawan, Sabtu (25/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi tidak berbicara lebih jauh mengenai praperadilan Firli. Dia hanya menekankan agar berbagai proses hukum dihormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hormati seluruh proses hukum karena masih dalam proses, saya tidak ingin berkomentar," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013324534/firli-bahuri-akan-praperadilan-begini-respon-kapolda-metro-jaya">Firli Bahuri akan Praperadilan, Begini Respon Kapolda Metro Jaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Itu (praperadilan) juga proses hukum yang harus kita hormati. Itu hak," ujar Jokowi kepada wartawan, Sabtu (25/11).

Firli Bahuri Melawan Lewat Praperadilan, Jokowi: Kita Hormati, Itu Hak

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan, pihaknya menerima aduan terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada Februari 2020. Hal itu disampaikan Alex usai diperiksa Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada Februari 2020 betul ada laporan masyarakat terkait dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Kementan," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (30/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Alex mengklaim, dari hasil penyelidikan itu Pimpinan KPK tidak menerima hasil rincian penelahaannya. Menurutnya, Pimpinan KPK hanya diberikan <em>executive summary</em>.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disposisi pimpinan hanya itu tindak lanjuti dengan lidik, apakah langsung ditindaklanjuti? Ternyata tidak. Baru pada 27 April itu dari Kedeputian Penindakan itu meneruskan ke Direktorat Penyelidikan untuk dilakukan penyidikan," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Alex memastikan, dirinya tidak akan terganggu dengan penggeledahan rumah Ketua KPK Firli Bahuri di sela-sela pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia memastikan, kerja pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pribadi enggak terganggu. Pimpinan itu kan lima, kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Alex, jika bukan hanya Firli Bahuri, melainkan ada satu pimpinan KPK lagi yang tersandung masalah hukum, tetap tidak akan menghentikan sebuah perkara. Ia menekankan, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, Alex berkelakar, maka harus menyuap kelima pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013165432/polisi-temukan-barbuk-kasus-pemerasan-eks-mentan-di-rumah-firli-selangkah-lagi-akan-tetapkan-tersangka">Polisi Temukan Barbuk Kasus Pemerasan Eks Mentan di Rumah Firli, Selangkah Lagi Akan Tetapkan Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat, atau paling enggak tiga lah, menang kan," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kolektif kolegial sengaja dibuat di KPK untuk menghindari adanya intervensi. Hal ini penting, untuk meminimalisasi adanya kuasa pada satu orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau toh, ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung," pungkas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di lain pihak, terkait kasus ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kpk">KPK</a>)&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/firli-bahuri">Firli Bahuri</a>&nbsp;membenarkan mengenai foto dirinya bersama&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/syl">SYL</a>&nbsp;di lapangan bulutangkis.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, foto ini menjadi salah satu materi yang didalami penyidik. Menurutnya, Firli mengakui adanya pertemuan dengan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/syl">SYL</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas beliau mengakui pertemuan itu," ucap Ade di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepada penyidik, Firli menyampaikan, pertemuan dengan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/syl">SYL</a>&nbsp;terjadi pada Maret 2022. Namun, Ade tidak merinci lebih jauh mengenai pertemuan Firli dan&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/syl">SYL</a>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Pada Februari 2020 betul ada laporan masyarakat terkait dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Kementan," kata Alex di Gedung ACLC KPK

Ternyata Korupsi di Kementan Dilapokan Februari 2020, Firli Akui Bertemu SYL Maret 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1JPG-2728157377.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pada panggilan pertama Firli diketahui mangkir dengan alasan kepentingan dinas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada pemeriksaan kali ini, dilaksanakan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pemindahan lokasi pemeriksaan tidak di Polda Metro Jaya atas permintaan Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah hadir," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013105479/novel-baswedan-sebut-firli-melarikan-diri-kpk-janganlah-kebencian-membuat-berlaku-tak-adil">Novel Baswedan Sebut Firli Melarikan Diri, KPK: Janganlah Kebencian Membuat Berlaku Tak Adil</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedatangan Firli tidak luput dari awak media. Dia teridentifikasi datang memakai mobil sedan Toyota Camry berkelir hitam dengan nomor polisi B 1990 RFP. Selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada Firli sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seputar dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua KPK) Firli Bahuri memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Firli Penuhi Panggilan, Penyidik dalami Dugaan Pemerasan kepada SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3344825985.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan mantan penyidiknya Novel Baswedan yang menyakan, Ketua KPK Firli Bahuri melarikan diri. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan Firli Bahuri tidak melarikan diri, melainkan melakukan aktivitasnya seperti biasa di gedung merah putih KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beberapa hari ini ada di kantor dan aktivitas seperti biasa sesuai agenda yang ada," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyesalkan narasi-narasi yang menyudutkan. Ia tak menginginkan, karena kebencian terhadap seseorang kemudian bersikap tak adil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013104927/dekati-simpul-pemilih-pasangan-capres-cawapres-berbagi-tugas">Dekati Simpul Pemilih, Pasangan Capres-cawapres Berbagi Tugas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Janganlah kebencian membuat kita berlaku tak adil," cetus Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, tidak dalam kapasitas membela Firli Bahuri. Ia menegaskan, proses hukum tersebut memang semestinya berjalan jika ditemukan alat bukti yang kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak dalam kapasitas melakukan pembelaan terhadap siapapun. Proses hukum silakan saja berjalan terhadap siapapun sepanjang sesuai koridor dan mekanisme hukum," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan meminta penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mempertimbangkan upaya paksa penangkapan, karena menganggap Ketua KPK Firli Bahuri besar kemungkinan akan melarikan diri. Pasalnya, Firli belum juga diketahui keberadaannya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besar kemungkinan Firli akan melarikan diri. Penyidik mestinya pertimbangkan untuk dilakukan upaya paksa atau penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas," ujar Novel melalui pesan tertulis, Senin (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengingatkan, KPK tidak menghalani proses pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap Ketua KPK Firli Bahuri. Hal ini setelah Polda Metro Jaya menyidik kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK sebagai lembaga tidak boleh melakukan tindakan apapun yang masuk dalam klasifikasi menghalang-halangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian," tegas Ketua IM57+ Institute Praswad Nugaraha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli Bahuri seharusnya diperiksa tim penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, pada Jumat (20/10). Ia dijadwalkan ulang pemeriksaan, pada hari ini yang dikabarkan akan diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Praswad mendorong Polri mengambil tindakan tegas, jika Firli Bahuri kembali mangkir. Upaya paksa itu bisa dilakukan dengan jemput paksa terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah diberikan kesempatan bagi Firli Bahuri untuk menjelaskan melalui proses pemanggilan, namun tidak kooperatif, sudah saatnya Kepolisian menindaklanjuti pada tahapan selanjutnya dengan berbagai bukti yang ada," ucap Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, mendukung Polri dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebab, pernyataan Firli Bahuri yang mengklaim mendukung pemberantasan korupsi, hanya sebatas omong kosong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai contoh bicara soal hidup sederhana tetapi sejak awal sudah menggunakan helikopter. Selain itu, kita harus memahami bahwa Firli Bahuri khawatir ditetapkan sebagai tersangka karena kesulitan untuk membantah berbagai bukti yang sudah dikumpulkan oleh Polda Metro Jaya," pungkas Praswad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

KPK merespons pernyataan mantan penyidiknya Novel Baswedan yang menyakan, Ketua KPK Firli Bahuri melarikan diri.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#firli

Berita Terkini