<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/28/finpay-2944417000.jpeg" alt="PT Finnet Indonesia (Finnet) selaku anak usaha PT Telkom Indonesia (Telkom) melakukan launching produk dan layanan Payment Gateway yang diberi nama Finpay Link. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Finnet Indonesia (Finnet) selaku anak usaha PT Telkom Indonesia (Telkom) melakukan launching produk dan layanan Payment Gateway yang diberi nama Finpay Link. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anak usaha PT Telkom Indonesia (Telkom), PT Finnet Indonesia (Finnet) melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan layanannya. Bergerak di bidang Financial Technology, mereka me-launching produk dan layanan Payment Gateway yang diberi nama Finpay Link. <div class="page" title="Page 1"> <div class="section"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> Direktur Enterprise Business PT Finnet Indonesia Irena Aldanituti dalam keterangan resminya mengatakan, layanan ini merupakan&nbsp;web link atau URL unik yang dibuat oleh sistem Finpay untuk memfasilitasi transaksi pembayaran. Cara ini dipercaya mampu memberikan kemudahan bagi bisnis atau individu dalam melakukan pembayaran dari pelanggan atau klien tanpa memerlukan dedicated payment gateway integration atau physical point of sales terminal. </div> </div> </div> </div> "Para pebisnis tidak perlu melakukan pengembangan system yang canggih untuk memiliki fitur pembayaran melalui link dan dapat di share melalui email, Whatsapp, Telegram, Instagram, Line maupun media sosial lainnya, sehingga memudahkan pembeli untuk bertransaksi dengan berbagai pilihan metode pembayaran dan juga membantu pebisnis dalam meningkatkan collection rate-nya," ujar Irena. Irena&nbsp;menambahkan, ide awal dirinya membuat Finpay Link&nbsp;adalah lantaran ia melihat di industri billing sekarang ini sudah memiliki aggregatornya masing-masing. "Sehingga, akan sulit untuk bermain bisnis billing di sana, ditambah juga berkaitan dengan channel. Dari sinilah ide saya muncul untuk membuat satu buah solusi invoice itu tidak tergantung dengan channel jadi channel-nya kita sendiri," jelasnya. &ldquo;Teman-teman di Telkom Direktorat Enterprise Service punya contact center-nya Garuda Indonesia. Saat itu mereka hanya bisa memberikan informasi tagihan namun belum dapat melakukan pembayaran di situ. Di sini lah saya melihat perlu ada satu link yang mampu mengakomodasi kebutuhan pelanggan tersebut,&rdquo; tambahnya. Irena menambahkan, pihaknya memiliki visi untuk menjadi digital finserve company pilihan untuk mengakselerasi inklusi keuangan Indonesia yang mana ini sejalan dengan komitmen Telkom untuk mendukung digitalisasi bangsa. "Kami berharap mampu menjadi nafas baru dalam mendigitalisasi sistem pembayaran digital di Indonesia," pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Anak usaha PT Telkom Indonesia (Telkom), PT Finnet Indonesia (Finnet) melakukan inovasi dalam mengembangkan produk dan layanannya.

Anak Usaha PT Telkom Luncurkan Layanan Payment Gateway Baru untuk Penuhi Kebutuhan Pelanggan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image_6483441.jpg" alt="PT Mitra Kiara Indonesia berekspansi untuk menambah produk bahan bangunan yaitu Mortal Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Mitra Kiara Indonesia berekspansi untuk menambah produk bahan bangunan yaitu Mortal Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perusahaan financial technology PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) mendapatkan pendanaan baru senilai USD 28 juta atau setara dengan Rp 405 miliar yang dipimpin Women’s World Banking Capital Partners II (WWB) bersama dengan MDI Ventures dan didukung investor lama seperti Mandiri Capital Indonesia serta UOB Venture Management.  Amartha merupakan pionir teknologi finansial peer to peer lending (p2p lending) di Indonesia yang memberdayakan perempuan pengusaha ultramikro di pedesaan dengan memberikan pinjaman modal usaha berbasis kelompok, mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 10 juta. Bukan hanya pinjaman, Amartha memberikan pendidikan literasi keuangan dan pelatihan kewirausahaan.  Founder &amp; CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakan, pihaknya ingin setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan permodalan usaha. Bahkan tanpa riwayat kredit atau jejak transaksi digital sebelumnya.  ”Amartha membuka peluang baru bagi populasi perempuan yang tidak terlayani sebelumnya untuk dapat memberikan tambahan penghasilan keluarga dari rumah dan di saat mereka harus mengurus anak,” ujar Andi dalam keterangannya, Selasa (4/5).  Amartha ingin memberikan dampak pada kesejahteraan perempuan di desa dan perekonomian Indonesia. Pendanaan baru itu akan memperkuat bisnis yang berbasis group lending (grameen model), mempercepat inovasi produk, dan meluncurkan layanan tambahan bagi peminjam dan pendana, seperti digitalisasi desa, belanja borongan, pinjaman warung, crowdfunding, produk pendanaan baru, serta penyaluran pendanaan ke peminjam secara langsung.  Andi menjelaskan, telah mengembangkan solusi teknologi keuangan untuk 3 segmen pengguna yang berbeda. Yakni memberikan layanan penyaluran pendanaan melalui platform p2p lending. Tim di lapangan yang berinteraksi langsung dengan para peminjam, memberikan layanan untuk memproses pinjaman  modal usaha secara menyeluruh. Mulai pengajuan, pengambilan data, penyaluran, hingga pengembalian dana.  ”Untuk mitra (peminjam), kami memberikan layanan keuangan lebih dari sekadar penyaluran permodalan,” ucap Andi.  Chief of Commercial Officer Amartha Hadi Wenas menambahkan, pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi semua orang. Melalui kemitraan dengan WWB, pihaknya optimistis mampu mengadopsi praktik terbaik dunia. Yakni perempuan dapat memperoleh manfaat dari teknologi untuk memberdayakan diri mereka sendiri dan keluarga, untuk makin sejahtera.  ”Investasi ini berupaya untuk menutup kesenjangan gender dalam inklusi keuangan dengan berinvestasi pada penyedia layanan keuangan dengan kinerja terbaik untuk melayani segmen perempuan berpenghasilan rendah, memperluas keragaman gender dalam staf dan tim manajemen mereka, dan memanfaatkan solusi inovatif untuk meningkatkan jangkauan dan keterlibatan masyarakat,” tutur Hadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vyNwk3wy-jA

Aplikasi Pinjaman Ini Dapat Pendanaan USD 28 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perusahaan fintech legal memindahkan kantor operasionalnya. Hal itu dilakukan untuk membedakan fintech resmi dengan yang ilegal.  "Kami berharap fintech peer to peer (P2P) lending mau memindahkan operasionalnya ke Sudirman dan Thamrin, itu kan bisa kita lihat berjejer itu industri keuangan," jelas Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi di DBS Bank Tower, Jakarta, Rabu (22/1).  Bukan hanya menjadi pembeda, tapi juga memudahkan para pengguna maupun OJK sendiri dalam melakukan pengawasan terhadap dana nasabah yang dikelola. Dengan begitu, kawasan-kawasan yang mudah diakses dapat menjadi lokasi operasional pinjaman online.  "Penting bagi kami untuk menjaga keamanan dana sehingga kami harus sangat berhati-hati dan memperhatikan, bukan hanya kemampuan pengelolaan keuangan tapi juga dari segi penampilan kantor, lokasinya dan kesiapan operasional dari kantor," tambah dia.  Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI Tumbur Pardede menyebutkan bahwa fintech tidak lagi dikategorikan sebagai startup. Maka dari itu, perusahaan disarankan untuk memperhatikan bagaimana cara menjaga kepercayaan nasabah.  "Kita sudah masuk ke dalam kategori jajaran perusahaan yang kredibel, masing-masing platform ini kami mengarahkan agar dapat kepercayaan dari masyarakat. Mulai dari mudah di akses, jelas, itu sebenarnya untuk kepentingan internal masing-masing," terangnya.  Ketentuan-ketentuan yang yang wajib disediakan oleh para pelaku pinjaman online tersebut, seperti ruang rapat yang juga bisa digunakan sebagai tempat diskusi bersama nasabah yang mengalami kendala.  "Ruangan dari sisi perkantoran itu sendiri yang intinya adalah bagaimana bisa mengakomodir bagaimana stake holder (nasabah) itu datang ke kantor. Dengan kita memiliki satu kantor yang berlokasi sama seperti industri keuangan yang lain, itu akan memudahkan mereka," tutupnya.

OJK Berharap Fintech Legal Beralih ke Lokasi Ramai Industri Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ASETKU-OK-2110.jpg" alt="DORONG INKLUSI KEUANGAN: Chief Risk Officer Asetku Jimmi Adhe Kharisma di depan booth Asetku dalam pameran Financial Expo (FinExpo) & Sundown Run 2019. (Asetku for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DORONG INKLUSI KEUANGAN: Chief Risk Officer Asetku Jimmi Adhe Kharisma di depan booth Asetku dalam pameran Financial Expo (FinExpo) & Sundown Run 2019. (Asetku for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Flatform Asetku yang merupakan fintech peer-to-peer lending (P2P) ikut menyukseskan acara Financial Expo (FinExpo) &amp; Sundown Run 2019. Booth Asetku tampak ramai didatangi pengunjung yang antusias mencoba aplikasi Asetku dan bertanya langsung kepada tim Asetku seputar fintech P2P.  Chief Risk Officer Asetku Jimmi Adhe Kharisma menjelaskan, Asetku memiliki skema pendanaan yang berbeda dengan fintech lainnya. Platform miliknya itu akan menghubungkan pemberi pinjaman (lender) dengan peminjam (borrower). ’’Kalau di Asetku, masyarakat umum bisa ikut berpartisipasi menjadi lender sehingga mendapatkan return yang lebih tinggi,’’ ujarnya Minggu (20/10).  Return rate yang ditawarkan masing-masing tipe pendanaan bervariasi mulai dari 18–22 persen per tahun. Tenornya beragam dari yang paling singkat 15 hari hingga tenor terlama 30 hari. ’’Misalnya, orang pinjamkan Rp 100 juta. Nanti, setelah 30 hari, para lender akan kembali uangnya Rp 101.726.000. Kalau di tabungan bank, bunganya di bawah 1 persen sebulan,’’ jelasnya.  Risiko bagi para investor sangat minim. Sebab, uang mereka akan dipinjamkan bukan hanya kepada satu orang, tetapi juga beberapa peminjam. Dengan begitu, hal tersebut akan meminimalkan risiko jika terdapat peminjam yang tidak membayar. ’’Untuk mitigasi risiko, kami juga bekerja sama dengan lembaga penjamin lainnya. So far duit lender selalu kembali dengan tingkat keberhasilan 100 persen,’’ katanya.  Asetku terus berinovasi menghadirkan produk-produk keuangan yang bermanfaat dan menjangkau masyarakat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Tahun ini, Asetku melakukan sosialisasi ke 12 kota di 12 Provinsi di Indonesia. Seperti Jakarta, Palembang, Medan, Padang, Pekanbaru, Tangerang, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Bali, dan Samarinda.  Jimmi menuturkan, respons masyarakat di daerah-daerah juga sangat bagus. Terlebih, dari para kaum milenial. ’’Contohnya, ketika kami melakukan road show di Bali kurang lebih 300 orang hadir di auditorium. Mereka sangat antusias dengan fintech ini. Begitu juga di kota-kota lain di Indonesia,’’ ucapnya.  Hingga kini, lebih dari dua juta orang telah menggunakan Asetku. Pinjaman yang telah disalurkan Asetku mencapai lebih dari Rp 3,7 triliun. Target pada tahun ini mencapai Rp 5 triliun. ’’Kami berharap bisa selalu tumbuh membantu masyarakat Indonesia. Baik itu peminjam maupun pemberi pinjaman di seluruh kota di Indonesia,’’ tutur Jimmi.  Dia menambahkan, Asetku berkomitmen untuk turut menyukseskan target inklusi keuangan Indonesia dengan menawarkan promo dan kampanye di bulan ini. Asetku akan memberikan kupon tunai senilai Rp 50.000 yang bisa digunakan 500 pengguna baru (lender) untuk pendanaan.  Pengguna baru hanya perlu men-download aplikasi Asetku dan memasukkan kode ’’AsetkuntukInklusi’’ di kolom kode referral. Kupon tunai dapat dicairkan saat pendanaan jatuh tempo. Selain promo tersebut, Asetku mengadakan Kompetisi Inspirasi Kreatif dengan tema Bergerak Tingkatkan Inklusi #AsetkuuntukIndonesia.  ’’Kami membebaskan peserta untuk membuat karya apa pun dengan tema tersebut. Peserta dapat menyuarakan apa yang bisa atau akan mereka lakukan untuk bersama bergerak meningkatkan inklusi. Yang terbaik akan diberi hadiah total jutaan rupiah,’’ ucapnya. Asetku mengajak masyarakat untuk turut andil meningkatkan inklusi keuangan dan literasi melalui kompetisi tersebut yang berlangsung sampai akhir Oktober.

Asetku Tawarkan Return hingga 22 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Treasury-hadir-di-Indonesia-Fintech-Summit-and-Expo-IFSE-2019.jpg" alt="Ilustrasi: platform Jual Beli Emas Treasury. (Treasury)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: platform Jual Beli Emas Treasury. (Treasury)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Treasury hadir di Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2019. Kehadiran Platform daring untuk beli, simpan, jual, transfer, dan cetak emas serta perhiasan di IFSE 2019 ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan digital bagi masyarakat.  "Partisipasi Treasury menunjukan kami bersama-sama mewujudkan masyarakat dengan literasi keuangan yang tinggi. Hal ini kami lakukan dengan memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli emas sesuai kemampuan yang dimiliki," ujar Head of Brand Development Treasury, Narantara Sitepu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/9).  Lebih jauh, dia mengklaim layanan simpanan emas di Treasury aman. Treasury memiliki simpanan emas di Untung Bersama Sejahtera (UBS), serta bekerja sama dengan Indonesia Clearing House (ICH) untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan pengguna.  "Untuk memiliki emas di Treasury juga mudah, karena semua transaksi bisa dilakukan melalui aplikasi Treasury setiap saat," terangnya.  IFSE 2019 sendiri digelar di Assembly Hall Jakarta Convention Center pada 23-24 September kemarin. Gelaran tersebut dihelat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech).

Treasury Ajak Masyarakat Tingkatkan Literasi Keuangan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-7-2.jpeg" alt="Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daya jangkau pendanaan kredit perbankan yang terbatas membuat financial technology (fintech) tumbuh melesat hingga 274 persen dalam satu tahun terakhir. Padahal, suku bunga yang dipatok pendanaan fintech terbilang jauh lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh perbankan.  Berdasarkan data terakhir Bank Indonesia (BI), jumlah borrower (peminjam) fintech pada Mei 2019 meningkat tajam menjadi sebesar 8,7 juta. Dibandingkan Maret 2018 lalu, jumlah borrower baru mencapai 1,32 juta.  Kendati demikian, Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Mirza Adityaswara menyatakan, besaran pembiayaan kredit fintech masih terbilang kecil, yaitu sekitar Rp 8,3 triliun. Angka tersebut jauh tertinggal dibanding pendanaan sektor lainnya. Misalnya saja, kredit UMKM yang telah mencapai Rp 1.000 triliun.  "Fintech angka (pendanaanya) masih kecil. Tapi tumbuhnya memang kenceng ini 274 persen," kata Mirza di Kantor BI, Jakarta, Selasa (23/7).  Mirza mengatakan, pertumbuhan fintech terbilang cukup signifikan di tengah suku bunga yang dipatok sangat tinggi yang maksimal sebesar 24 persen. Hal itu membuktikan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan kredit sangat tinggi.  "Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan pendanaan baik untuk produksi, maupun pendanaan buat kebutuhan konsumer yang belum terjangkau sistim perbankan. Sehingga pada tataran fintech melakukan pinjaman," jelasnya.  Oleh sebab itu, kemunculan fintech yang semakin besar pelu diawasi secara khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Informasi dan Informatika (Kemenkominfo). Apalagi, saat ini banyak bermunculan fintech bodong.  "Fintech yang ilegal ini ditutup, muncul-muncul lagi. Karena yang ilegal ganti nama terus. Jadi dibutuhkan kerjasama," tukasnya.

Saat Pinjam ke Bank Makin Sulit, Fintech Tumbuh Melesat 274 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ojk-catat-penyaluran-pinjaman-fintech-capai-rp-259-t-di-januari-2019_m_.jpg" alt="Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat diminta lebih berhati-hati jika ingin melakukan peminjaman dana secara online. Sebab Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi kembali menemukan 140 entitas baru yang melakukan kegiatan usaha peer-to-peer lending ilegal atau tidak memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Adapun jumlah financial technology (fintech) peer-to-peer lending tidak berizin yang ditemukan Satgas Waspada Investasi pada 2018 sebanyak 404 entitas. Sedangkan pada 2019 sebanyak 683 entitas. Sehingga secara total saat ini yang telah ditangani sebanyak 1.087 entitas.  Kepala OJK Kaltim Dwi Ariyanto mengatakan, berdasarkan pemeriksaan pada website dan aplikasi di Google Play Store, masih banyak fintech yang melakukan operasi tanpa izin. Meskipun sudah banyak fintech yang ditutup, namun tetap saja banyak aplikasi baru yang muncul pada website dan Google Play Store.  “Kami mengimbau masyarakat agar tidak mengakses atau menggunakan aplikasi fintech peer-to-peer lending yang tidak berizin,” ujarnya seperti dikutip Kaltim Post (Jawa Pos Group) , Jumat (5/7).  Apabila ingin meminjam dana secara online, masyarakat harus melihat daftar aplikasi fintech peer-to-peer lending yang telah terdaftar di OJK pada website www.ojk.go.id.  Tidak bisa dipungkiri, peminjaman uang berbasis online kian diminati masyarakat karena kemudahannya. Di Kaltim tercatat penyaluran pinjaman dari pendanaan online hingga Maret 2019 sudah mencapai Rp 323 miliar. Dengan jumlah peminjam mencapai 77.054 akun. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pengujung 2018 yang baru mencapai 46.977 entitas peminjam.  “Fintech lending memberikan manfaat finansial untuk masyarakat. Namun, manfaat itu tentunya disertai risiko. Sama seperti kegiatan finansial lainnya. semua harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, agar terhindar dari risiko-risiko yang ada,” katanya.  Dwi menjelaskan, ada beberapa ciri-ciri fintech lending ilegal. Pertama, kantor dan pengelola tidak jelas dan sengaja disamarkan keberadaannya. Lalu syarat dan proses peminjamannya sangat mudah. Menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari handphone calon peminjam. Selanjutnya, tingkat bunga dan denda sangat tinggi dan diakumulasikan setiap hari tanpa batas.  Terakhir, melakukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah tersalin. “Pinjam ke perusahaan P2P lending yang terdaftar resmi di OJK agar lebih aman dan terawasi dengan baik. Kalau ragu tinggal telpon 157,” pungkasnya.

Hati-hati Pinjam Uang Online, OJK Temukan 1.087 Fintech Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/images-7-2.jpeg" alt="Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kemudahan akses internet memberikan banyak keuntungan. Beragam informasi dan fasilitas berbasis online bisa diakses secara cepat. Mulai dari sekadar seputar informasi, belanja, pindidikan, hingga produk keuangan termasuk pinjaman online, dan masih banyak lagi. Kehadiran perusahaan berbasis teknologi keuangan (Fintech/Financial Technology) yang akhir-akhir ini populer menyita perhatian masyarakat, menjadi salah satu akses mudah untuk mendapatkan pinjaman. Dengan fintech pinjaman online, dana segar pun ada di tangan dalam hitungan jam. Siapa saja bisa mengajukan dan meminjam uang. Hal itu terdengar begitu menyenangkan. Namun, apakah Anda sudah memahami dengan baik konsekuensi pengajuan pinjaman online seperti ini? Akses yang mudah sering menjadi masalah tersendiri bagi banyak orang, terutama yang berkaitan dengan urusan pinjam meminjam dana. Meski sejak awal Anda tidak berniat menunggak pembayaran, namun risiko itu tetap ada. Kondisi seperti inilah yang banyak terjadi belakangan ini pada pengguna pinjaman online, di mana mereka akhirnya terjerat dengan sejumlah utang yang besar dan mengalami kesulitan mengembalikan dana pinjaman. Bunga pinjaman yang tinggi dan juga beragam kebijakan lainnya tentu menjadi hal-hal yang akan membuat masalah ini semakin berat. Pastikan Anda tidak mengalami masalah yang sama di kemudian hari dan membuat hidup berantakan. Jika memang Anda membutuhkan dana segar, simak beberapa hal yang perlu dilakukan agar tidak menjadi korban pinjaman online seperti dikutip dari Cermati.com. 1. Pastikan Anda Memilih ‘Fintech’ yang Sudah Resmi dan Terdaftar Tingkat permintaan akan pinjaman berbasis online di Indonesia sangat tinggi. Sehingga wajar saja jika jumlah fintech yang bisa ditemukan juga bisa mencapai ratusan. Para pelaku bisnis yang satu ini melihat peluang pasar yang menjanjikan dan berupaya untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang mereka jalankan. Namun di antara ratusan fintech yang sudah beroperasi di Indonesia dan yang terdaftar di OJK bahkan hanya 106 perusahaan saja per 8 April 2019. Artinya, di luar tersebut adalah fintech ilegal yang tidak memiliki izin resmi dan tidak terdaftar di OJK. Hindari untuk berurusan dengan perusahaan fintech seperti ini. Jika Anda berniat untuk mengajukan pinjaman online, pastikan Anda hanya memilih fintech yang sudah terdaftar di OJK saja. Hal ini penting, untuk melindungi hak-hak Anda selaku debitur dan sekaligus memastikan kelayakan perusahaan fintech yang Anda pilih. Fintech yang sudah terdaftar di OJK pada umumnya sudah memenuhi syarat dan juga kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah melalui OJK, sehingga kinerjanya sudah bisa dipertanggung jawabkan. 2. Ajukan Pinjaman Hanya jika Benar-Benar Perlu dan Mendesak Akses mudah untuk mendapatkan pinjaman online bukanlah alasan bagi Anda untuk mencoba-coba peruntungan dalam mendapatkan sejumlah dana. Hindari hal-hal seperti ini, apalagi meminjam tanpa adanya perencanaan yang jelas. Ditambah lagi jika ternyata hanya untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Bukannya memberikan manfaat, pinjaman yang tidak terencana dan bukan kebutuhan utama seperti ini jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pastikan Anda hanya mengajukan pinjaman di saat-saat mendesak dan benar-benar membutuhkan dana saja, agar pinjaman tersebut memang bisa memberikan manfaat maksimal bagi Anda. JIka tidak begitu penting, hindari pinjaman online. 3. Ajukan Pinjaman Hanya Bila bisa Memberikan Manfaat Produktif Mengajukan pinjaman online untuk membeli gadget baru atau bahkan berlibur adalah keputusan yang fatal. Bukan hanya tidak memberikan manfaat maksimal, keputusan yang seperti ini tentu akan menjadi masalah di dalam keuangan. Pinjaman haruslah memberikan dampak atau manfaat positif bagi keuangan Anda, sehingga sangat penting untuk membuatnya produktif. Jika Anda melihat peluang bisnis dan membutuhkan sejumlah modal untuk memulainya, maka tidak ada salahnya untuk mengajukan pinjaman online. Hal ini pun haruslah diawali dengan perhitungan yang jelas terkait dengan potensi keuntungan yang bisa Anda dapatkan. Namun jika Anda mengajukan pinjaman hanya untuk hal-hal yang tidak produktif, maka sebaiknya urungkan niat tersebut, karena berisiko menimbulkan masalah dalam keuangan. 4. Rencanakan dan Miliki Sumber Dana Pembayarannya Bukan hanya sekadar mengajukan dan menggunakan saja, Anda juga wajib membayar pinjaman online yang Anda dapatkan. Hal ini perlu Anda pikirkan sejak awal, bahkan sebelum Anda mengajukan pinjaman online. Ke mana dananya akan digunakan dan bagaimana kelak Anda akan membayar cicilannya hingga lunas? Pertimbangkan kedua hal ini dengan baik sejak awal, agar pengajuan pinjaman online Anda tidak menimbulkan masalah finansial. 5. Disiplin dan Lunasi Tepat Waktu Pastikan Anda juga memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan angsuran pinjaman online Anda, bahkan meski jumlahnya tidak begitu besar. Tetaplah disiplin dan bayarkan angsuran Anda sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga pinjaman ini tidak menunggak dan menimbulkan masalah di dalam keuangan. Selain menghindari biaya bunga dan denda, pembayaran tepat waktu juga akan menghemat tenaga dan juga pikiran Anda. Ajukan dengan Rencana Penggunaan dan Pembayaran yang Tepat Jika Anda benar-benar membutuhkan pinjaman dana segar, maka keputusan untuk mengajukan pinjaman online bisa dijadikan pertimbangan. Namun sebagaimana pinjaman atau utang lainnya, pastikan Anda memiliki rencana yang jelas terkait dengan penggunaan dan juga pembayarannya di masa yang akan datang, agar tidak menimbulkan masalah di dalam keuangan Anda.

Tips Agar Tak Jadi Korban Pinjaman Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menabung-emas-buat-dana-darurat-coba-platform-investasi-ini_m_.jpg" alt="Ilustrasi emas batangan Antam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi emas batangan Antam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Platform daring jual beli dan penyimpanan Emas batangan serta perhiasan Treasury, menggandeng perusahaan perencana keuangan swasta Finansialku. Mengajak generasi milenial agar mulai menyadari pentingnya mengatur keuangan melalui investasi. Head of Brand Development Treasury Narantara Sitepu mengatakan, berdasarkan dara dan penelitian penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial uang diperkirakan mencapai 23,77 persen pada 2019. Sayangnya, dominasi milenial di berbagai sektor tersebut belum dibarengi kemampuan perencanaan keuangan yang baik.&nbsp; Di tengah maraknya jasa keuangan berbasis teknologi atau Financial Technology (Fintech) yang sedang menjamur, penduduk Indonesia merupakan pengguna internet terbesar yaitu 50 persen, serta online shopper terbesar sejumlah 64 persen.&nbsp; Rendahnya literasi dan kesadaran manfaat menabung pada generasi millennials, berdampak pada rendahnya aktualisasi mereka memiliki simpanan. Hal tersebut, terlihat dari rendahnya alokasi dana untuk menabung, yaitu (11 persen) dan alokasi untuk investasi hanya (2 persen).&nbsp; &ldquo;Jika terus dibiarkan, hal ini dapat berdampak buruk secara finansial di masa depan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (12/3). Menurutnya, dalam rangka memperkaya literasi dan membangun kesadaran untuk menyimpan, Kampanye #PunyaSimpenan Emas akan mengangkat topik Dana Darurat. Topik ini akan membahas seputar besaran dana darurat, instrumen terbaik untuk menyimpan dana darurat dan kegunaan dana darurat itu sendiri. &ldquo;Gerakan ini memiliki dua tujuan sekaligus, pertama untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya memiliki simpenan Emas dan kedua untuk mengajak masyarakat merencanakan berbagai tujuan finansial di masa mendatang. Gerakan ini akan terus kami sosialisasikan lewat berbagai kegiatan, baik secara online maupun offline,&rdquo; tuturnya. Sebab, kata dia, dana darurat adalah instrumen keuangan yang harus disiapkan paling awal, baik bagi individu ataupun keluarga. Fungsi utama dari Dana darurat adalah sebagai dana utama yang digunakan dalam keadaan mendesak atau genting, untuk mencukupi berbagai kebutuhan dasar atau pengeluaran rutin bulanan. &ldquo;Masyarakat dapat mempersiapkan dana darurat dengan membeli Emas di Treasury, mulai dari Rp 20.000, dengan cara yang aman dan harga yang kompetitif. Masyarakat bisa membeli Emas dengan harga terbaik, karena hanya di Treasury harga diperbaharui setiap menit,&rdquo; ucapnya. Untuk menstimulasi masyarakat agar #PunyaSimpenan Emas, Treasury juga akan mengadakan Promo Tanggal Tua. Promo ini dimulai pada tanggal 20 - 31 Maret 2019, pada jam 20.00 WIB selama 20 menit, untuk 20 pelanggan baru. Setiap hari, selama promo tanggal tua berlangsung, pelanggan baru akan mendapatkan voucher sebesar Rp 100.000.&nbsp;

Menabung Emas Buat Dana Darurat? Coba Platform Investasi Ini!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fintech-semakin-diminati-bunga-maksimal-utang-ditetapkan-08-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Ternyata cukup banyak perusahaan keuangan berbasis teknologi (fintech) yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Merujuk data terkini, baru 99 fintech yang sudah terdaftar di OJK. Sebanyak 117 fintech lagi baru berniat mendaftar. "Fintech peer-to-peer (P2P) lending bisa menjadi pendanaan alternatif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK Riswinandi saat peresmian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti dikutip Jawa Pos, Sabtu (9/3). Fintech tidak hanya berpotensi memberikan pendanaan kepada 60 juta UMKM. Akses jasa keuangan juga diharapkan bisa meningkat. Berdasar survei 2016, akses ke jasa keuangan baru 67,82 persen dan tahun ini ditargetkan bisa meningkat hingga menjadi 75 persen. Ketua Umum AFPI Adrian Gunadi menjelaskan, AFPI kini menjadi mitra OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan penyelenggara fintech P2P lending. Dari sisi lender, sudah ada 267.496 entitas yang memberikan pinjaman kepada lebih dari 5 juta nasabah. "Seluruh anggota AFPI adalah perusahaan fintech P2P lending yang sudah terdaftar di OJK," ujarnya. Selain peresmian AFPI, kemarin diluncurkan Jendela sebagai saluran informasi dan pengaduan nasabah fintech P2P lending. Menurut dia, hal yang paling penting adalah code of conduct atau kode etik menjadi dasar perilaku penyelenggara anggota AFPI. Kode etik tersebut, antara lain, bunga maksimum 0,8 persen dalam sehari dan akumulasi denda maksimal 100 persen dari nilai pokok. Wakil Ketua Umum AFPI Sunu Widyatmoko menyebutkan, terkait dengan Jendela, saat ini sudah ada 500 aduan. Sekitar 70 persen aduan yang masuk berasal dari fintech ilegal. Sisanya, 30 persen permasalahan yang diadukan, terkait dengan penagihan dan bunga. Proses lebih lanjut sudah masuk ke komite etik. "Ada yang nagihnya kasar. Kami bakal cek duduk permasalahannya," tuturnya. Sementara itu, investasi digital dipandang sebagai sumber investasi baru di Indonesia. Ekonomi digital menjadi tumpuan investasi yang mampu menggerakkan ekonomi. Tahun lalu kontribusi investasi di sektor ekonomi digital diperkirakan 15&ndash;20 persen dari total penanaman modal asing (PMA) yang masuk. Total PMA tahun lalu tercatat Rp 392,7 triliun.

Fintech Semakin Diminati, Bunga Maksimal Utang Ditetapkan 0,8 Persen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#financial technology

Berita Terkini