<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/WARUNG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gaya hidup masyarakat sudah berubah di era digital saat ini. Hampir semua orang sudah menggunakam telepon pintar atau smartphone. Bahkan,  transaksi pun cukup dilakukan lewat genggaman. Gaya hidup itu kini  mulai  menyasar warung tradisional di pinggir jalan.  Aplikasi digital untuk memajukan warung tradisional di Indonesia, berhasil membantu ratusan ribu warung untuk menjadi serba bisa semenjak gerakan sosial #MajuinWarung dimulai. Digaungkan pada Februari lalu, #MajuinWarung adalah gerakan sosial yang mengajak masyarakat Indonesia untuk memajukan warung sekitarnya dengan memanfaatkan teknologi.  Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2015, Kudo sebagai platform aplikasi digital untuk memajukan warung tradisional, memiliki tiga misi utama. Pertama, memberikan akses digital untuk berjualan berbagai macam produk bagi warung tradisional. Kedua, menjembatani layanan keuangan ke masyarakat dengan keterbatasan akses digital dan perbankan. Ketiga, meningkatkan penghasilan tambahan bagi pemilik warung dan peluang bagi para individu untuk berjualan.  "Gerakan sosial #MajuinWarung hadir sebagai wujud nyata dari tiga misi utama Kudo. Dimulai dengan memberikan akses digital untuk berjualan berbagai macam produk bagi warung tradisional, menjembatani layanan keuangan ke masyarakat dengan keterbatasan akses digital dan perbankan, hingga meningkatkan penghasilan tambahan bagi pemilik warung dan peluang bagi para individu untuk berjualan," kata CEO &amp; Co-Founder Kudo, Agung Nugroho dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/6).  Untuk mewujudkan misi tersebut, Kudo menggelar gerakan #MajuinWarung. Baru-baru ini, Kudo mengunjungi salah satu warung tradisional milik Rama di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, yang terdampak peristiwa pasca pengumuman Pemilu 22 Mei 2019. Melalui inisiatif itu, Kudo membantu memulihkan warung milik Rama dan memberikan bantuan untuk menata kembali warung, memberikan modal usaha, merenovasi warung, dan memberikan pelatihan digital melalui aplikasi Kudo.  Bisa Beli Pulsa, Listrik, dan Tiket Online  Dengan platform aplikasi Kudo, Rama mendapat kemudahan bisa berjualan apa saja, mulai dari pulsa, bayar tagihan, tiket perjalanan, stok barang untuk warung, kirim dan setor uang, serta menawarkan berbagai layanan keuangan. Selain itu, dengan aplikasi Kudo, Rama juga bisa membantu mendaftarkan tetangga atau pembeli menjadi mitra pengemudi Grab untuk menambah penghasilan mereka.

Bisa Transaksi Online, Warung Tradisional Makin Canggih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/fintech-menjamur-peran-e-kyc-perlu-disosialisasikan-secara-masif_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan jasa keuangan digital atau Financial Technology (Fintech) tumbuh sangat pesat saat ini. Apalagi, Indonesia saat ini tengah memasuki era 4.0 dimana semua layanan serba cepat dan mudah dengan adanya digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan Know Your Customer (KYC) untuk melindungi nasabah terkait penggunaan data dan dana. Selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh Fintech dalam memverifikasi terkait data nasabah. Direktur Pengaturan Pengawasan Perizinan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyampaikan, pihaknya terus bmensosialisasikan KYC untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan dana dan data. &ldquo;Pengenalan nasabah pada elektronik atau KYC menjadi penting untuk kepentingan nasional juga seperti pencucian uang, menghindari pendanaan terorisme,&rdquo; ujarnya saat acara Seminar Peran E-KYC dalam Keuangan Digital di Hotel Pullman, Rabu (27/2). Meskipun demikian, dia mengungkapkan dalam mensosialisasikan peran KYC dibutuhkan perusahaan penyedia untuk dana dan data para nasabah. Hal ini menjadi penting untuk menghindari kegagalan virtual dalam bertransaksi. Pasalnya, Hendriskus menambahkan, perusahaan penyedia verifikasi bisa memberi kekuatan dalam melakukan verifikasi, serta dapat bertanggung jawab secara perdata dan pidana. &ldquo;Kami harapkan ada pihak yang bisa menyediakan verifikasi mengenal nasabah secara elektronik, maka tanda tangan digital bisa terbentuk, sehingga bisa mengenalkan smart kontrak. Ini adalah kompenen dasarnya,&rdquo; tandasnya.

Fintech Menjamur, Peran E-KYC Perlu Disosialisasikan Secara Masif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/akseleran-optimistis-salurkan-pinjaman-rp-12-triliun_m_.jpg" alt="Perusahaan Financial Technologi Akseleran saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2)." width="100%">
<figcaption>Perusahaan Financial Technologi Akseleran saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Perusahaan Startup Financial Technologi (Fintech) berbasis Peer-to-Peer Lending (P2P Lending), PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) optimistis dapat menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 1,2 triliun selama tahun 2019. Hal ini ditandai dengan pencapaian Akseleran yang berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 55 miliar di bulan Januari, yang diharapkan berkembang sebesar 15 persen-20 persen tiap bulannya. CEO &amp; Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, menyampaikan bahwa realisasi penyaluran pinjaman di bulan Januari 2019 mengalami kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan bulan Desember 2018. Menurut Ivan, hasil positif tersebut semakin mendorong rata-rata pertumbuhan tiap bulannya dapat konsisten mencapai 15 persen-20 persen. &ldquo;Target 2019 ini sebagai gambaran dari kinerja menggembiran kami di sepanjang 2018 dimana Akseleran berhasil menyalurkan total pinjaman sebesar Rp 210 miliar, atau 105 persen dari yang kami targetkan sebesar Rp 200 miliar,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (8/2). Total pinjaman tersebut, disalurkan kepada 450 pinjaman dan di tahun ini kami optimistis dapat menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 2 ribu penerima pinjaman yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain penambahan jumlah peminjam, Ivan menjelaskan, Akseleran juga menargetkan sebanyak lebih dari 120 ribu pemberi pinjaman (lender) di akhir tahun 2019. Pada periode tahun sebelumnya, dia menerangkan, ada sebanyak 56 ribu pemberi pinjaman yang mendukung pembiayaan UKM di Akseleran. &ldquo;Rata-rata perbulannya, kami harapkan ada 10 ribu pemberi pinjaman di Akseleran. Saat ini, 90 persen pemberi pinjaman di Akseleran masih berasal dari retail atau individu, sisanya dari institusi yang berasal dari PT Indosurya Inti Finance, PT Globalindo Multi Finance, PT Andalan Finance Indonesia, dan Credit Saison. Disamping itu, Ivan menambahkan, untuk mendukung pertumbuhan bisnis Akseleran, Ivan pun menerangkan, pihaknya akan memperoleh dana segar. Setidaknya, hingga akhir Maret 2019 atau April 2019, Akseleran menargetkan dapat memperoleh total pendanaan Seri A senilai USD 7,5 juta. &ldquo;Juli 2018 kami sudah closing Pra-Seri A senilai USD 1,85 juta dan saat ini kami memasuki pendanaan Seri A senilai USD 7,5 juta. Sekarang kami sudah mendapatkan USD 2,5 juta yang berasal dari lokal maupun asing dan tinggal memperoleh USD 5 juta lagi untuk memperoleh pendanaan Seri A,&rdquo; ungkapnya. Ivan menyatakan, sejauh ini sumber dana segar tersebut adalah kombinasi investor asing dan lokal, namun Akseleran masih tetap akan dikuasai oleh pemegang saham lokal.

Akseleran Optimistis Salurkan Pinjaman Rp 1,2 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/fintech-tanam-duit-gaet-bank-ctbc-tawarkan-obligasi-negara_m_.jpg" alt="Ilustrasi aplikasi Financial Technologi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aplikasi Financial Technologi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan start up Financial Technology (Fintech) PT Star Mercato Capitale (tanam duit) menggandeng PT Bank CTBC Indonesia (CTBCI) sebagai Sub-Mitra Distribusi penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Direktur Bisnis tanam duit mengatakan, kerja sama tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam hal perluasan cakupan nasabah. Disisi lain, kemitraan ini merupakan komitmen kedua perusahaan untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam hal inklusi keuangan melalui literasi investasi terkait SBN dan SBSN. Dengan adanya kerja sama ini, nasabah CTBCI dapat melakukan pembelian SBN dan SBSN melalui platform khusus CTBCI di tanamduit. &ldquo;Bagi tanamduit kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya mengenai investasi. Kami melihat CTBC memiliki minat dan komitmen yang tinggi untuk menyediakan produk investasi bagi nasabah perorangannya yang tersebar di berbagai kota besar,&rdquo; ujarnya di Kopi Nalar Jakarta, Kamis (7/2). Selain itu, kolaborasi dengan institusi lain termasuk institusi perbankan adalah salah satu strategi tanam duit dalam mengembangkan bisnisnya termasuk memperluas customer base. &ldquo;Kami memiliki keyakinan bahwa ini adalah awal yang baik untuk berbagai potensi bisnis lainnya di masa yang akan datang,&rdquo; imbuhnya. Sejalan dengan tanamduit, Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bank CTBC Liliana Tanadi, dengan membuka kerjasama strategis bersama mitra usaha akan membuka peluang lebih bagi Bank CTBC dalam peningkatan perolehan Fee Based Income (FBI) di tahun ini. &ldquo;Sejak tanggal 1 Februari 2019 lalu, telah dipasarkan produk ST003 bagi seluruh nasabah Bank CTBC," ungkapnya. Bank CTBC di Indonesia lanjutnya, mengadopsi strategi bisnis perbankan ritel global yang diterapkan bank induknya di Taiwan dan best practices CTBC sebagai bank terbaik di Taiwan dalam hal pengelolaan dan pengembangan wealth management, termasuk investasi dalam bentuk SBN dan SBSN ini. Lebih lanjut Direktur CTBC Lasmintono menambahkan, bagi Bank CTBC kerjasama dengan tanamduit kali ini pun menjadi salah satu milestones di tahun 2019 dalam hal pengembangan penjualan produk wealth management melalui digital platform. &ldquo;Strategi perusahaan dalam hal digitalisasi layanan perbankan yang terus dikembangkan ke depannya untuk memenuhi kebutuhan para nasabah di pasar perbankan ritel industri keuangan Indonesia,&rdquo; tandasnya. Sebagai informasi, tahun 2018 lalu, Pemerintah menerbitkan beberapa SBN termasuk produk non-tradable yaitu Savings Bond Retail (SBR) seri SBR003 pada bulan Mei 2018 dan SBR004 pada bulan Agustus 2018, serta Sukuk Tabungan (ST) seri ST002 pada bulan November 2018. Di tahun 2019 ini Pemerintah berencana menerbitkan 4 produk SBR dan 4 produk ST. Penerbitan pertama telah dilaksanakan bulan Januari lalu berupa penerbitan SBR005 dan di bulan Februari ini berupa penerbitan ST003. Sebagai sub-mitra distribusi dari tanamduit, pembelian produk SBN dan SBSN melalui CTBCI telah sepakat dimulai sejak tanggal 1 Februari 2019 lalu melalui pemesanan dan penjualan produk Sukuk Tabungan ST003. Produk dengan nilai pembelian mulai Rp 1 juta hingga Rp 3 miliar dan kupon imbal hasil sebesar 8,15 persen.

Fintech Tanam Duit Gaet Bank CTBC Tawarkan Obligasi Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jawab-keluhan-nasabah-ojk-sebaiknya-jemput-bola-fintech-tak-beriizin_m_.jpg" alt="Ilustrasi lembaga keuangan berbasis teknologi (Fintech) kini banyak jadi alternatif pembiayaan masyarakat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi lembaga keuangan berbasis teknologi (Fintech) kini banyak jadi alternatif pembiayaan masyarakat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indusri keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut financial technology (Fintech) ilegal masih banyak beroperasi di Indonesia. Hal tersebut meresahkan masyarakat, khususnya nasabah yang menjadi korban akibat cara penagihan dari perusahaan fintech ilegal yang tidak beretika. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri jasa keuangan perlu melakukan tindakan yang lebih dalam mengantisipasi korban fintech ilegal. Menurutnya, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menjemput bola pelaku perusahaan fintech yang belum terdaftar. Pasalnya hal tersebut perlu diwaspadai sebelum masyarakat mengeluh. &ldquo;Jadi jangan mentang-mentang nggak izin, ah bukan urusan saya, tapi jemput bola. Karena dia kan melindungi masyarakat juga,&rdquo; ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (5/2). Di samping itu, lanjutnya, diperlukan juga aturan untuk melindungi nasabah peminjam dan yang berinvestasi di perusahaan fintech. Sebab, menurutnya belum ada wadah yang melindungi jika terjadi risiko kerugian pada perusahaan fintech tersebut. &ldquo;Selama ini kan belum ada. Gimana nih kalau seandainya kredit macet uang dia nggak balik ke mana. Bank kan jelas kalau bank harus wajib mengembalikan. Nah ini belum jadi dari sisi perlindungan konsumen yang nonbank itu masih banyak sekali yang perlu diperbaiki,&rdquo; tuturnya. Aviliani menambahkan, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat harus terus dilakukan secara masif. Sebab, hingga saat ini masih banyak masyarakat mengetahui perusahaan yang telah berizin maupun belum. &ldquo;Kalau fintech tuh wajib ada hukumnya izin. Sekarang kan masih banyak yang belum punya izin. Mungkin perlu diedukasi buat masyarakat bahwa yang sekarang sudah ada izin siapa, yang belum siapa. Jadi masyarakat bisa diedukasi dan bisa memilih,&rdquo; tandasnya.

Jawab Keluhan Nasabah, OJK Sebaiknya Jemput Bola Fintech Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/77-persen-status-fintech-masih-ilegal-begini-saran-untuk-ojk_m_.jpg" alt="Ilustrasi: 77 persen fintech yang beroperasi di Indonesia statusnya masih ilegal. Konsumen diminta lebih hati-hati dan OJK agar turun lebih cepat agar korbannya tidak semakin banyak." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: 77 persen fintech yang beroperasi di Indonesia statusnya masih ilegal. Konsumen diminta lebih hati-hati dan OJK agar turun lebih cepat agar korbannya tidak semakin banyak.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Layanan financial technology (fictech) saat ini menjamur. Namun masyarakat harus waspada. Sebab sebagian layanan fintech tersebut ilegal alias belum berizin. Umumnya menyalurkan kredit atau pembiayaan (fintech lending) dan layanan pembayaran (fintech payment). Sayangnya sebagian besar layanan fintech tersebut belum berizin. Hasil kajian dari Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan saat ini terdapat sekitar 400 unit fintech. Hampir seluruhnya berbasis aplikasi dan bisa diunduh melalui Google Play. "Dari jumlah tersebut ada 23 persen fintech yang legal. Dan sisanya 77 persen fintech ilegal atau tidak terdaftar," kata peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Nika Pranata di Serpong Jumat (2/11). Nika menuturkan, temuan tersebut merupakan hasil penelusuran mereka di Google Play. Secara khusus mereka belum mengejar alasan kenapa sebagian besar fintech tersebut belum berizin. Namun bisa diduga bahwa pemilik layanan fintech tersebut tidak mengurus izin karena belum yakin layanan mereka akan berlangsung lama. "Mereka itu layanan fintech dengan skala atau modal kecil," jelasnya. Apalagi pengurusan izin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Nika, prosesnya tidak relatif mudah. Untuk diketahui, saat ini jumlah layanan berbasis fintech yang berada di Indonesia sangat banyak. Dengan jumlah yang banyak itu jangan sampai OJK baru turun mengawasi layanan fintech ketika korbannya sudah banyak. "OJK bisa melakukan analisis berbasis big data melalui aplikasi Google Play," katanya. Caranya dengan mengamati komentar-komentar atau feed back dari masyarakat pengguna layanan. Ketika sebuah layanan fintech banyak menuai keluhan atau ratingnya buruk, OJK harus secepatnya melakukan deteksi dini. Di tengah maraknya layanan fintech, khususnya penyaluran dana pinjaman, Nika mengatakan ada beberapa kelamahan. Di antaranya bunga pinjaman dan biaya administrasi dan denda yang lebih tinggi. Selain itu banyak layanan kucuran pinjamam melalui fintech yang tidak terkoneksi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

77 Persen Status Fintech Masih Ilegal, Begini Saran untuk OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-mau-bertransformasi-bank-akan-ditinggal-nasabahnya_m_203318.jpeg" alt="Menristek Dikti Muhammad Natsir. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menristek Dikti Muhammad Natsir. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perubahan zaman memaksa para pelaku bisnis harus terus beradaptasi dengan bisnis yang digelutinya. Jika tidak, bisnis yang tengah mereka bangun bisa tinggal kenangan. Kemajuan teknologi memaksa banyak pengusaha mengubah pola bisnisnya dari konvensional ke digital. Begitupun dengan industri perbankan. Persaingan yang semakin ketat membuat mereka harus bertransformasi ke digital. Jika tidak, bank akan ditinggalkan nasabah. "Perbankan harus berinovasi, bagaimana seluruh rakyat Indonesia saat ini mempunyai gadget semua. Kita sedang bergeser dalam situasi yang cepat berubah. Jika kita selalu mengandalkan konvensional kita akan ditinggal nasabah," kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, di Jakarta, Selasa (10/4). Menurut mantan rektor Universitas Diponegoro ini, fungsi bank tidak hanya sekedar untuk menyimpan uang saja. Bank juga harus mampu memudahkan nasabahnya secara konvensional. "Saat ini sudah berubah dan bergeser, tidak lagi orang berbicara, bahwa perbankan hanya sebagai tempat penyimpanan uang saja. Karena yang dilakukan secara konvensional sekarang sudah mengalami perubahan yang drastis," tuturnya. Selain itu, Nasir juga menyarankan agar industri keuangan mampu berkolaborasi dengan Financial Technology atau Fintech. Alasannya, pembiayaan melalui fintech dianggap lebih cepat dan efisien dibanding perbankan. "Maka perbankan harus berinovasi. Kita akan bergeser dalam situasi yang cepat berubah, adanya fintech, perbankan konvensional di AS mulai turun setiap tahunnya 5 persen. Jika selalu mengandalkan konvensional kita akan ditinggalkan oleh nasabah," tegasnya. Saat ini, tantangan terberat dari perbankan adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) mereka. Menurutnya, SDM yang baik juga berdampak untuk perseroan itu sendiri. "Inovasi menjadi sangat penting, anak Indonesia harus berinovasi. Sekarang daya saing kita masih rendah. Kita kalah dengan Vietnam, Malaysia, Singapura dan Thailand. Hal ini karena masalah pendidikan kurang tinggi dan pelatihan yang sangat rendah," tutupnya.

Tak Mau Bertransformasi, Bank Akan Ditinggal Nasabahnya