<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> FORUM&nbsp;tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam (in-depth). Yakni &rdquo;Recontextualizing Fiqh for Equal Humanity and Sustainable Peace&rdquo;. Sebuah tema yang sangat relevan di tengah gejolak dan konstelasi geopolitik global yang penuh dengan konflik kekerasan dan pertumpahan darah. Invasi Rusia atas Ukraina, kekerasan di Sudan, persekusi bangsa Palestina oleh Israel dan masih banyak lagi menandai terkoyaknya nilai kemanusiaan universal. Fikih (fiqh) dalam konteks ini tidak bisa hanya dimaknai dalam perspektif nomenklatur keagamaan yang sempit (baca: hukum halal-haram). Lebih dari itu, fikih harus dimaknai sebagai sebuah pandangan dunia (worldview) yang berisi narasi keagamaan yang kompleks-mendalam tentang seluruh aspek peradaban manusia. Pandangan dunia dimaksud mencakup aspek normatif (cetak biru) beserta peta jalan yang lebih konkret dan operasional untuk merealisasikannya. AICIS di UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya awal Mei yang dibuka Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas itu dihadiri ratusan peserta dan pembicara tamu dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Mesir, Turki, AS, Australia, Malaysia, dan sebagainya. Menag mengajak para pembicara merefleksikan kembali bangunan epistemologis fikih yang dianggapnya telah mapan, sakral, dan tertutup. Siklus Peradaban Apa yang diimajinasikan pada tema AICIS kali ini adalah terkonstruksinya sebuah peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Peradaban modern yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang ternyata tidak menjamin terjaganya nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi (Hans Joas, 2003; Philip K. Lawrence, 2016). Di sana-sini masih dijumpai konflik bersenjata, kekerasan, dan pertumpahan darah yang disebabkan oleh perebutan sumber daya alam dan ekonomi-politik yang ironisnya acap kali dijustifikasi oleh nalar agama. Nilai kemanusiaan (value of humanity) tereduksi menjadi sekadar objek penderita dalam perlombaan mengejar kejayaan antar peradaban. Pada mulanya adalah era pencerahan (aufklarung/enlightenment) di Eropa Barat. Era ini ditandai berbagai temuan, capaian, dan terobosan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti vaksin dan obat-obatan; mesin untuk kendaraan (air, laut, dan udara); listrik; hingga komputer. Namun, era pencerahan juga telah menghasilkan sisi gelap (dark side) dalam peradaban manusia. Ditemukannya mesiu dan senjata menjadi titik awal dari bencana kemanusiaan akibat penyalahgunaan temuan tersebut. Bangsa-bangsa lemah menjadi korban dari era pencerahan akibat penemuan senjata oleh bangsa-bangsa maju. Memang era kolonialisme telah berakhir. Namun, penjajahan dalam bentuk lain masih tetap berlangsung dan tetap memakan korban bangsa-bangsa yang lebih lemah. Dalam hal ini, kebanyakan dari bangsa-bangsa muslim masuk dalam kategori ini. Betapapun mayoritas bangsa-bangsa muslim kaya akan sumber daya alam, deprivasi dan ketergantungan terhadap bangsa-bangsa maju tidak dapat dicegah akibat keterbelakangan di berbagai bidang. Di atas itu semua, kejayaan bangsa-bangsa Barat akibat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan tanpa akhir. Pada saatnya nanti (entah kapan) mereka mengalami masa-masa suram, surut, dan akhirnya tenggelam. Mengikuti teori siklus peradaban Ibnu Khaldun (2016), setiap peradaban mengalami lima tahapan siklus berikut: kelahiran, perkembangan, kejayaan, kemunduran, dan kematian atau kehancuran. Dalam bahasa Alquran, setiap kejayaan dan kehancuran dipergilirkan (tadawul) bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini (QS 3:140). Bangsa-bangsa yang hari ini menikmati kejayaan seperti AS pun bukan perkecualian. Konon, sudah ada tanda-tanda kemunduran dan pembusukan di berbagai bidang yang &ndash;jika tidak bisa direvitalisasi dengan baik&ndash; pada saatnya nanti dapat mengantarkannya ke jurang kehancuran (Donald Przebowski, 2009; Michael Hart, 2018). Demikian pula peradaban Islam. Umat muslim pernah mengalami masa kejayaan melalui berbagai imperium atau dinasti yang datang silih berganti. Dinasti Abbasiyah di Baghdad, dinasti Umayah II di Kordoba, dan dinasti Turki Utsmani di Istanbul. Kejayaan Islam pernah mengantarkan umat muslim pada masa keemasan (golden age) yang belakangan menginspirasi kejayaan bangsa Eropa. Harus diakui, kondisi umat muslim sekarang ini tengah berada pada titik terendah siklus peradaban dan menjadi korban dari kejayaan bangsa-bangsa maju. Sebagian dari mereka ada yang melakukan perlawanan terhadap kejayaan Barat melalui ideologi radikalisme dan terorisme. Ironisnya, tak jarang aksi tersebut memakan korban saudaranya sendiri sebangsa, bahkan seiman dan seagama. Untuk mencegahnya, tidak ada jalan lain kecuali mereformasi cara berpikir mereka menuju konstruksi fikih peradaban (fiqh al-hadlarah) yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi sebagai jangkar utamanya. Teori Gerakan Ganda Dalam upaya merekonstruksi dan rekontekstualisasi pemahaman keagamaan tersebut, penting kiranya kita merujuk pada teori &rdquo;gerakan ganda&rdquo; (double-movement)-nya Fazlur Rahman (1982). Gerakan pertama, menjadikan situasi kontemporer sebagai titik pijak menuju era di mana teks-teks suci keagamaan diwahyukan/dikodifikasi. Hal ini dilakukan untuk mengkaji sebab-sebab diturunkannya teks suci dalam agama (asbab al-nuzul untuk Alquran atau asbab al-wurud untuk hadis). Dalam konteks ini, setiap pemikiran keagamaan yang telah diformulasi oleh para ulama meniscayakan argumentasi historis-sosiologis atas kondisi sosial politik yang berkembang pada saat itu. Gerakan kedua adalah mengembalikan spektrum pemikiran keagamaan pada masa lampau ke konteks sekarang ini dengan cara &rdquo;mengarifi&rdquo; terhadap signifikansi dan relevansinya sesuai tuntutan peradaban. Jika ditemui aspek-aspek yang kurang atau tidak relevan dengan perkembangan zaman, tidak ada cara lain kecuali merekontekstualisasi pemahaman tersebut berdasar nilai-nilai kemanusiaan universal dan perdamaian abadi. Jika dua langkah itu dilakukan dengan baik dan benar, niscaya tidak ada lagi kekerasan, persekusi, penindasan, ketidakadilan, dan semacamnya atas nama agama yang mendehumanisasi sesama manusia. Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;MASDAR HILMY,&nbsp;Guru Besar dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Steering Committee AICIS

Forum tahunan ilmiah Annual International Conference on Islamic Studies Ke-22 tahun ini mengambil tema spesifik, menukik, dan mendalam.

Fikih Peradaban untuk Kemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-18.12.22.jpg" alt="Tangkapan layar Youtube NU Online ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Youtube NU Online ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I dibacakan ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid, di Stadion GOR Sidoarjo. Muktamar digelar pada Senin (6/2), di Surabaya, satu hari sebelum acara resepsi satu abad. Muktamar itu dihadiri ratusan ulama dunia dan dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Ada dua poin penting yang disampaikan di dalam rekomendasi, terkait pandangan NU. Pertama, penolakan terhadap khilafah. Lalu, yang kedua dukungan NU kepada PBB dalam penegakan kedamaian dunia. Berikut hasil rekomendasi dari muktamar yang dibacakan Yenny dan Gus Mus. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqashidu syariah yang tergambar dalam lima prinsip menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah, nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini karena usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika pun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara-bangsa serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan, kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia (al-ummah al-islamiyyah) adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau nonmuslim serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu adam (ukhuwah basyariyyah). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikut piagamnya memang tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, Piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Dari pada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih. Yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah.

Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban di Harlah 1 Abad NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-18.03.43.jpg" alt="Tangkapan layar Youtube NU OnlineKH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Youtube NU OnlineKH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I dibacakan ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid.  Muktamar digelar pada Senin (6/2) di Surabaya, satu hari sebelum acara resepsi satu abad NU. Muktamar itu dihadiri ratusan ulama dunia dan dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.  Lantas, bagaimana dengan hasil piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I? Disampaikan di dalam piagam, NU dan para ulama dunia dengan tegas menolak ide khilafah atau penyatuan umat muslim dalam satu sistem tunggal bernegara.  Poin penolakan khilafah dibacakan Yenny. Yenny mengatakan, NU berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat.  Selain itu, dalam pertemuan piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban tersebut, NU juga menyatakan dukungannya kepada Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam upaya terus menjaga perdamaian dunia.  ”Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi,” papar Gus Mus.

Tegas, NU Menolak Khilafah dan Dukung Perdamaian untuk Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/nu_hijaukan.jpg" alt="SAKSI SEJARAH: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menandatangani salah satu poster yang dipamerkan dalam acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shanri-La, Surabaya, kemarin (5/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SAKSI SEJARAH: Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menandatangani salah satu poster yang dipamerkan dalam acara Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Hotel Shanri-La, Surabaya, kemarin (5/2). (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 68 foto lawas terpampang rapi dalam pameran di Hotel Shangri-La, Surabaya, kemarin (5/2). Di bawah foto-foto tersebut, terdapat penjelasan ringkas. Itu adalah rangkaian foto dan dokumen perjalanan Komite Hijaz yang dilakukan KH Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al Amir sebagai utusan NU yang bertemu Raja Ibn Saud pada 1928.  Pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu dibuka langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Gus Yahya –sapaannya– berkeliling melihat langsung manuskrip-manuskrip kuno itu. Foto dan dokumen tersebut cukup lengkap terkait gambaran perjalanan Komite Hijaz. Dalam foto juga dimuat kapal yang dipakai untuk berlayar. Namanya kapal Plancius yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Perak.  Kapal yang dinaiki dari Pelabuhan Tanjung Perak transit di Singapura. Di sana, KH Wahab Hasbullah bertemu ulama ahlusunah waljamaah. KH Wahab juga singgah di Johor, Malaysia. Dokumen-dokumen menggambarkan pertemuan KH Wahab dengan sejumlah ulama Madinah hingga bertemu dengan Raja Ibn Saud untuk menyampaikan aspirasi dari organisasi ulama ahlusunah waljamaah.  Momen pameran foto dan dokumen Komite Hijaz itu mengawali Muktamar Internasional Fiqih Peradaban yang digelar hari ini.  Gus Yahya menjelaskan bahwa rangkaian peringatan satu abad NU itu bakal dihadiri 79 ulama ahli fikih dunia. Para ulama yang mengonfirmasi hadir berasal dari 40 negara. ’’Yang sudah hadir sekitar 60 ulama dari 79 yang telah konfirmasi hadir,’’ jelasnya.  Muktamar Fiqih Peradaban diharapkan melahirkan diskursus atau wacana tentang peradaban ke depan. Salah satu yang akan dibahas terkait dengan Piagam PBB. Sebab, Piagam PBB memiliki implikasi yang signifikan dalam memengaruhi peradaban dunia.  ’’Maka, di usia NU yang mencapai 100 tahun ini bisa membawa perubahan bagi peradaban dunia yang lebih baik,’’ tuturnya.

Sisi Lain Harlah 1 Abad NU: Ulama dari 40 Negara Bahas Fikih Peradaban

Fikih Peradaban

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fikih Peradaban

Berita Terkini

Fikih Peradaban untuk Kemanusiaan

Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban di Harlah 1 Abad NU

Tegas, NU Menolak Khilafah dan Dukung Perdamaian untuk Dunia

Sisi Lain Harlah 1 Abad NU: Ulama dari 40 Negara Bahas Fikih Peradaban

Download Aplikasi JawaPos.com