<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah lanjutan atas dugaan penyalahgunaan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang diduga beredar melalui sejumlah aplikasi berbasis digital. Hingga kini, terdapat delapan aplikasi yang telah diajukan untuk dihapus atau didelisting dari platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa tindakan tersebut ditempuh setelah pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyebaran data objek fidusia yang dilakukan tanpa izin. "Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses," kata Dirjen Alexander di Jakarta, dikutip Minggu (21/12). Aplikasi yang dikenal dengan sebutan &ldquo;Mata Elang&rdquo;, seperti BESTMATEL, diketahui digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas penagihan oleh debt collector. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah dengan cara memindai nomor polisi secara real-time melalui basis data perusahaan pembiayaan.&nbsp; Selanjutnya, aplikasi ini dimanfaatkan untuk melacak, memantau, hingga menarik kendaraan di titik-titik tertentu. Informasi yang diproses mencakup data debitur, detail kendaraan, serta karakteristik fisik kendaraan. Menanggapi dugaan praktik jual beli dan pemanfaatan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak tertentu, Kemkomdigi menegaskan bahwa penanganan aplikasi terkait dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. "Proses penindakan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, analisis, serta rekomendasi pemutusan akses atau penghapusan aplikasi berdasarkan surat resmi dari instansi pengawas sektor terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Dirjen Alexander. Adapun aplikasi lain yang belum diturunkan dari platform digital, saat ini masih berada dalam tahap verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak penyedia platform.&nbsp;"Kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas sektor dan platform digital guna memastikan ruang digital tetap aman, serta melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas ilegal di ranah digital," pungkas Dirjen Alexander.

Kemkomdigi menghapus delapan aplikasi digital yang diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan.

Komdigi Ajukan Delisting 8 Aplikasi Mata Elang yang Diduga Lakukan Penyalahgunaan Data Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/974db6ae-e34a-414f-a777-7ba66479d103-3106777254.jpeg" alt="Pengungkapan kasus pengeroyokan oleh debt collector oleh Polda Riau, Senin (21/4). (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Pengungkapan kasus pengeroyokan oleh debt collector oleh Polda Riau, Senin (21/4). (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kasus pengeroyokan oleh sekelompok debt collector di halaman Polsek Bukit Raya, Pekanbaru, tak hanya mengguncang karena lokasi kejadian. Lebih dari itu, peristiwa ini mengungkap praktik penarikan kendaraan bermotor secara paksa yang kerap terjadi di lapangan, padahal tidak sah secara hukum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, menegaskan bahwa debt collector tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyita atau menarik kendaraan nasabah. &ldquo;Debt collector tidak punya hak menarik kendaraan secara paksa. Apalagi dengan cara-cara premanisme, itu melanggar hukum,&rdquo; tegas Kombes Asep, Senin (21/4/2025). Penarikan kendaraan oleh leasing sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam hukum fidusia, pihak yang berwenang melakukan eksekusi atas objek jaminan (seperti motor atau mobil yang masih kredit) hanya pemberi dan penerima fidusia, yaitu kreditur (leasing) dan debitur (nasabah). Jika terjadi kredit macet, proses penarikan kendaraan harus melalui pengadilan. Tanpa putusan hukum, tidak ada satu pun pihak ketiga yang sah menarik kendaraan di lapangan, termasuk debt collector. Kasus di Polsek Bukit Raya menunjukkan bagaimana debt collector kerap menggunakan kekerasan untuk memaksa penarikan kendaraan, tanpa dasar hukum. &ldquo;Saya imbau kepada masyarakat, apabila ada debt collector atau pihak ketiga yang melakukan penarikan yang melanggar hukum, segera laporkan. Saya akan tangkap,&rdquo; tegas Kombes Asep. Polda Riau menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut menghadapi debt collector yang bertindak semena-mena. Justru, masyarakat didorong untuk melapor ke polisi jika merasa diintimidasi atau dirugikan. Dalam kasus ini, empat orang debt collector ditangkap, sementara tujuh lainnya masih buron. Mereka diduga melakukan pengeroyokan dan pengrusakan kendaraan di halaman kantor polisi. Barang bukti yang disita antara lain mobil korban, motor pelaku, batu bata, pecahan semen, dan tongkat besi. Kasus ini menjadi peringatan bahwa profesi debt collector tidak bisa berdiri di atas hukum. Penarikan kendaraan bukan tugas mereka, dan segala bentuk kekerasan yang dilakukan akan diproses secara pidana. &nbsp;

Polda Riau tegaskan debt collector tak berhak tarik kendaraan secara paksa. Penarikan sah hanya lewat proses hukum fidusia.

Polda Riau: Penarikan Motor oleh Debt Collector Tanpa Putusan Pengadilan Itu Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/curi-lencana-polisi-dua-debt-collector-rampas-motor_m_.jpg" alt="Dua tersangka fidusia yang mengaku sebagai polisi saat merampas motor korban" width="100%">
<figcaption>Dua tersangka fidusia yang mengaku sebagai polisi saat merampas motor korban</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Yudianto, 34, warga&nbsp; Dusun Paretinap, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, harus berurusan dengan Unit Reskrim Polsek Singosari. Dia ditangkap karena melakoni kejahatan fidusia. Modusnya, dia mengaku sebagai anggota polisi lantas merampas paksa motor korban yang menunggak angsuran kredit. Saat beraksi, Yudianto tidak memakai seragam polisi. Namun, dia memakai lencana polisi untuk menakut-nakuti calon korbannya. Selain Yudianto, polisi juga menangkap Anang Setiawan warga Perum Pakisjajar, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis, Kabuaten Malang. Anang merupakan rekan Yudianto saat beraksi menghentikan kendaraan Sukrip warga Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Kanit Reskrim Polsek Singosari Iptu Supriyono menerangkan, peristiwa itu berawal saat Sukrip sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol W 3988 WV, Rabu (19/9).&nbsp;Kala itu, Sukrip sedang membonceng istri dan dua anaknya. Korban kaget dihentikan di tengah jalan.&nbsp;"Korban dipepet orang yang tidak dikenal berpakaian preman sambil teriak berhenti. . .berhenti. . ," terang Supriyono, Minggu (23/9).&nbsp; Merasa tidak kenal, akhirnya Sukrip tetap melajukan kendaraannya. Tapi para pelaku tetap mengejar dan terus memepet Sukrip.&nbsp; Yudianto yang mengendarai motor lantas menghentikan paksa Sukrip. Kemudian Sukrip disuruh turun, dan dipaksa untuk memberikan sepeda motornya. "Yudianto sempat menunjukkan lencana berlogo polisi yang dia keluarkan dari dalam tas," imbuh Supriyono. Setelah itu Sukrip dibujuk untuk diajak ke kantor polisi. Bersamaan dengan itu, sepeda motornya dikuasai oleh Anang. Selanjutnya Sukrip ikut bersama para tersangka. Ternyata bukan dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa ke&nbsp; kantor pembiayaan kredit di Kota Malang. Rupanya, Yudianto adalah seorang debt collector. Dia melakukan kejahatan fidusia. Di sana, Sukrip dimintai uang pelunasan Rp 5 juta. Namun Sukrip tidak memiliki uang sebanyak itu. Sukrip juga mendapat tekanan sebelum akhirnya dia bisa keluar. Setelah keluar, ia langsung melapor ke Polsek Singosari. Supriyono menjelaskan, Yudianto sempat mengaku mendapatkan lencana itu dari seorang rekannya yang berada di Surabaya. Namun setelah diselidiki lencana itu merupakan hasil curian dari seorang anggota polisi. "Jadi dia mencuri lencana itu dari anggota polisi," imbuh mantan Kaur Bin Ops Polres Malang itu.&nbsp; Yudianto sudah bekerja menjadi debt collector sekitar tiga tahun. Ia merebut sepeda motor yang dikendarai Sukrip karena motor tersebut menunggak pembayaran angsuran selama 332 hari. "Saya tidak punya surat tugas. Surat tugas saya sudah mati," kata Yudianto saat ditanya legalitas tindakannya. Meskipun tidak memiliki surat izin, namun Yudianto tetap nekat beraksi. Yudianto mengaku alasan aksi nekatnya karena tuntutan kerja. Sementara Anang mengaku masih memiliki surat tugas yang aktif. Setiap kali berhasil menggiring motor dan orang yang menunggak bayaran, Yudianto dan Anang mendapatkan jatah Rp 1,1 juta. Yudianto dan Anang bekerja di lebih dari lima kantor pembiyaan kredit.

Curi Lencana Polisi, Dua Debt Collector Rampas Motor

fidusia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fidusia

Berita Terkini

Komdigi Ajukan Delisting 8 Aplikasi Mata Elang yang Diduga Lakukan Penyalahgunaan Data Nasabah

Polda Riau: Penarikan Motor oleh Debt Collector Tanpa Putusan Pengadilan Itu Ilegal

Curi Lencana Polisi, Dua Debt Collector Rampas Motor

Download Aplikasi JawaPos.com