<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>MIRIS. Ungkapan itu pantas kita ucapkan ketika membaca media cetak dan online dalam sepekan ini yang memberitakan praktik ”rodi” (kerja paksa) yang dilakukan Bupati (nonaktif) Langkat Terbit Rencana Perangin Angin terhadap warganya sendiri. Bagaimana tak miris? Ternyata sudah sepuluh tahun lamanya ulah bupati yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan barang dan jasa karena terjerat OTT KPK (18/1) itu.  Rodi dan adanya bui (penjara) di rumah Perangin Angin itu terungkap ketika aparat Polda Sumut menggeledah rumahnya. Menurut pengakuan bupati kepada polisi, mereka yang dipenjara itu adalah pengguna narkoba dalam perawatan rehabilitasi.  Adalah Migrant Care yang mengungkap dugaan praktik rodi tersebut dan menilai yang dilakukan bupati nonaktif Langkat itu jelas melanggar HAM. ”Sel ini digunakan untuk memenjarakan sekitar 40 orang pekerja setelah mereka bekerja,” ujar Anis Hidayah, ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care, kepada Jawa Pos Selasa (25/1) lalu.  Berdasar laporan dari masyarakat, Migrant Care menduga ada perbudakan di balik bilik terali besi di rumah Terbit Perangin Angin. Puluhan orang yang dikatakan dalam rehabilitasi sebagai korban narkoba setiap pagi dipekerjakan di kebun sawit dan malam harinya dimasukkan ke bui terali besi yang dikunci.  Keruan saja kasus tersebut jadi trending topic. Apalagi, Jawa Pos menjadikannya berita bersambung hingga Jumat (28/1) kemarin. Selain menyita perhatian publik, peristiwa di awal tahun 2022 itu membuat aparat Polda Sumut, Komnas HAM, serta LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) turun tangan mendatangi Desa Raja Tengah, lokasi rumah pribadi Perangin Angin.  Sejak mencuatnya dugaan rodi modern itu, bui di halaman belakang rumah bupati Langkat tersebut sudah kosong. Sekitar 40 orang yang dikatakan korban narkoba dan sedang direhabilitasi Rabu (26/1) kembali pulang dijemput keluarganya.  Hana yang suaminya dirawat atau jadi ”warga binaan” menyesalkan bila aparat menutup dua bilik ”bui” di rumah pribadi bupati nonaktif itu. ”Harus tetap ada. Supaya kalau ada masyarakat kami yang menggunakan narkoba bisa direhab di situ. Di situ tidak dipungut biaya apa pun,” ungkap perempuan 25 tahun tersebut kepada Sumut Pos (media Jawa Pos Group) Selasa siang lalu.  Jefri, suami Hana, mengakui akan dipekerjakan di kebun sawit milik pribadi bupati bila sembuh dari ketergantungan narkoba. ”Selama empat bulan di sana ada perubahan yang baik. Karena hidup lebih teratur. Bangun pagi dan istirahat teratur. Makan sehari tiga kali. Bisa olahraga dan beribadah,” papar pria 27 tahun itu.  Bila mereka adalah korban narkoba dan sudah sepuluh tahun dipenjara, apa yang dilakukan Perangin Angin tetap pelanggaran HAM. Meski Perangin Angin mengatakan kepada kepolisian bahwa yang dilakukan adalah upaya rehabilitasi. Sebab, selama sepuluh tahun, yang dikatakan rehabilitasi itu tidak berizin dari instansi terkait. Dan mereka dipekerjakan tidak mendapat upah, hanya diberi makan, maka hal itu termasuk perbudakan.  Menyikapi kasus rodi dan bui yang menjurus pada praktik perbudakan modern tersebut, Komnas HAM sudah turun tangan. Apalagi, dari temuan Migrant Care, perlakuan perbudakan ini diikuti tindakan kekerasan. ”Para pekerja itu juga menerima penyiksaan. Mereka dipukuli hingga lebam dan luka. Pada prinsipnya, ini perbuatan keji,” ungkap Anis Hidayah.  Kendati sudah menjadi konsumsi publik, agar kasusnya terang benderang, institusi yang kompeten (Komnas HAM, LPSK, Migrant Care, BNN, dan Polri) mesti bisa mengungkap apa sebenarnya yang terjadi. Sebab, bisa jadi pengakuan Perangin Angin bahwa itu upaya merehabilitasi mereka dari jerat narkoba benar adanya. Sungguh perbuatan baik. Kemudian, 40-an orang itu pun perlu dimintai pengakuan apa yang sebenarnya dialami selama sepuluh tahun.  Tetapi, bila dari temuan institusi terkait itu benar melanggar HAM, patutlah Perangin Angin dihukum. Selain sanksi hukuman sebagai koruptor, dia layak dipenjara karena praktik rodi selama sepuluh tahun terhadap warganya sendiri. (*)  *) Penulis, wartawan Jawa Pos 1986–2004

Antara Rodi dan Rehabilitasi di Rumah Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/13_detik_1.jpg" alt="SI PEMICU: Truk yang menabrak puluhan kendaraan di simpang Muara Rapak, Balikpapan, kemarin (21/1). (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>SI PEMICU: Truk yang menabrak puluhan kendaraan di simpang Muara Rapak, Balikpapan, kemarin (21/1). (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JUMAT pagi, sekitar pukul 06.15 Wita atau 05.15 WIB, terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di lampu merah Muara Rapak, Balikpapan, Kaltim. Akibat rem blong truk tronton pagi itu sungguh mengerikan. Empat korban tewas seketika di tempat kejadian perkara (TKP), belasan korban mengalami luka berat, serta beberapa kendaraan roda empat (R4) dan roda dua (R2) ringsek (sumber data: laporan Ditlantas Polda Kaltim).  Dari musibah ini biasanya penyidik –polisi lalu lintas (polantas)– menindak sopir penyebab laka lantas tersebut dengan menggunakan pasal hukuman ”akibat kelalaian yang menyebabkan matinya orang”. Kenapa kok sebatas itu? Mengapa kita selalu menggolongkan laka lantas rem blong ”hanya” sebagai kecelakaan atau musibah? Padahal, fatal akibat yang ditimbulkan.  Itu pun sering didukung ucapan: ”Yaa, namanya musibah kita gak tahu...”  Peristiwa rem blong di lampu merah Muara Rapak, Balikpapan, ini mereduksi substansi musibah seolah hanya nasib sial yang tiba-tiba datang menimpa. Atau sekadar hukuman Tuhan yang tak bisa dihindari. Sehingga M. Ali, sopir truk tronton maut, dianggap lalai, bukan tindak kriminal.  Padahal, kecelakaan itu perbuatan kriminal. Laka lantas sangat bisa dihindari. Di balik peristiwa fatal itu ada sejumlah proses yang bisa mencegah dan menghindari musibah. Semisal, prosesnya dengan:  Meneliti dan memeriksa teknis kendaraan. Rem blong bisa dikenali gejalanya dengan banyak cara.  Melarang kendaraan tua beroperasi dengan muatan (melebihi) maksimal. Ini sering kita lihat di jalan tol. Banyak truk butut yang jalannya lamban karena faktor usia kendaraan dan muatan yang over. Begitu pula R4 angkot (bus dan minibus) yang kondisi bodinya tak laik jalan, kerap kita temukan di jalanan.  Pemilik kendaraan juga wajib memeriksa kelayakan di uji kir. Demi keselamatan.  Pengemudi dengan keterampilan yang rendah saat uji/tes untuk mendapatkan SIM, jangan diluluskan. Karena bisa berperilaku ceroboh, tidak berdisiplin. Hanya tahu sebagian aturan lalu lintas dan angkutan jalan raya. Artinya, keterampilannya pas-pasan.  Selain proses-proses itu, banyak faktor yang saling berkaitan. Di antaranya kondisi alam, suasana psikologis manusianya, aturan yang longgar, dan disiplin yang rendah.  Sejatinya rem blong itu kriminal berat meskipun bisa dicegah dan dihindari. Rem blong, selain tanggung jawab sopir, di sana ada perusahaan atau pemilik truk, ada pengawas dan penegak aturan, ada rekayasa jalan yang tidak tepat, dan sebagainya.  Banyak hal mendesak yang harus dibenahi. Misalnya pemasangan rambu-rambu peringatan di jalan yang rawan terjadi laka lantas. Contohnya seperti di beberapa jalan tol yang dianggap rawan (jalan menurun lurus). Selain ada rambu peringatan, di sisi kiri jalan tersedia jalur pencegahan berupa jalan naik tapi buntu.  Melihat peristiwa Muara Rapak itu bukan sekadar musibah, tapi adalah cara berlalu lintas yang mengerikan dan membunuh. (*)  <hr />  *) Penulis, mantan wartawan Jawa Pos

Rem Blong

FERRY IS MIRZA

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FERRY IS MIRZA

Berita Terkini

Antara Rodi dan Rehabilitasi di Rumah Bupati

Rem Blong

Download Aplikasi JawaPos.com