<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Ferdy-Sambo-Berbaju-Tahanan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Tersangka Irjen Ferdy Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di" width="100%">
<figcaption>Tersangka Irjen Ferdy Sambo saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (30/8/2022). Jakarta, Selasa (30/8/2022). Kepolisian melakukan rekonstruksi dugaan pembunuhan Brigadir Yosua di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri memutuskan untuk menunda sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap tersangka kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pengusutan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Sidang etik ini akan memutuskan empat dari tujuh anggota Polri yang terjerat dugaan menghalangi penyidikan.  Sedianya, sidang etik ini digelar pada Senin (5/9) besok. Namun, Polri memutuskan untuk diundur pada Selasa (6/9).  "(Sidang etik) diundur. Senin (5/9) kami ada rapat dulu, cooling down sambil menyempurnakan tambahan-tambahan berkas. Nanti Selasa (6/9) kami mulai sidang lagi," kata Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (4/9).  Keempat tersangka yang bakal disidang etik secara paralel mulai pekan depan, yakni Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, Kombes Pol. Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widyanto.  Polri memang mengagendakan selama 30 hari ke depan dalam melaksanakan sidang etik untuk para tersangka menghalangi penyidikan kasus Brigadir J. Mereka juga dijerat dugaan pelanggaran kode etik Polri.  "Karowaprov terus kerja maraton moga-moga diberikan kesehatan sehingga sampai 30 hari ke depan kami bisa laksanakan sidang etik semua yang terlibat terkait menyangkut masalah pelanggaran kode etik kluster obstruction of justice," tegas Dedi.  Tak dipungkiri, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo juga terjerat kasus menghalangi proses penyidikan. Selain Ferdy Sambo, Polri juga menjerat mantan Karopaminal Propam Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri Kombes Pol. Agus Nurpatria.  Berikutnya mantan Wakaden B Biropaminal Divisi Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Ps Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri Kompol Baiquni Wibowo, mantan Ps Kasubbagaudit Baggak Etika Powabprof Divisi Propam Polri Kompol Chuk Putranto, dan mantan Kasub Unit I Sub Direktorat III Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widyanto juga terjerat obstruction of justice.  Dalam sidang kode etik ini, Polri sebelumnya telah memecat Irjen Pol Ferdy Sambo dari institusi Kepolisian dengan tidak hormat. Namun, Ferdy Sambo mengajukan upaya hukum banding atas putusan etik.  Selain itu, Polri juga menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Kompol Chuck Putranto. Polri menegaskan, Kompol Chuck Putranto dianggap tidak melakukan upaya pencegahan pada saat AKBP Arif Rahman melakukan perusakan terhadap barang bukti kasus pembunuhan Brigadir J.  Penjatuhan sanksi serupa juga diganjar kepada Baiquni Wibowo. Mantan Ps Kasubbagriksa Baggak Etika Rowabprof Divisi Propam Polri itu terbukti menghancurkan, menghilang barang bukti berupa CCTV dari lokasi peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J.

Sidang Etik Obstruction of Justice Diundur Selasa, Polri: Cooling Down

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Sosok-istri-ferdy-Sambo-Putri-Candrawathi-di-Mako-Brimob-disebut-netizen-lebih-mirip-pengacaranya-Sarmauli-Simangunsong-640x360-1.jpg" alt="Sosok istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi di Mako Brimob disebut netizen lebih mirip pengacaranya, Sarmauli Simangunsong. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sosok istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi di Mako Brimob disebut netizen lebih mirip pengacaranya, Sarmauli Simangunsong. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, memunculkan spekulasi baru. Pasalnya, wajah Putri Candrawathi di Mako Brimob dengan foto-foto yang selama ini beredar dinilai jauh berbeda.  Publik pun menilai sosok Putri Candrawathi di Mako Brimob itu bukanlah istri mantan Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo yang sebenarnya. Apalagi saat itu, Putri Candrawathi muncul dengan mengenakan masker yang cukup lebar, dan menyisakan hanya area sekitar mata sampai kening yang tampak.  Sosok yang muncul dan sedikit berbicara kepada awak media di Mako Brimob, pada Minggu (7/8), disebut publik lebih mirip pengacaranya, Sarmauli Simangunsong. Salah satunya diunggah akun TikTok @rei_inews yang membandingkan Putri Candrawathi dengan pengacaranya.  Kepada Jawapos.com, pengacara Putri Candrawathi, Sarmauli Simangunsong memberikan klarifikasi. "Iya mbak, yang muncul live tv Minggu malam memang Ibu PC. Bukan saya," kata Sarmauli, Kamis (11/8).  Sarmauli menambahkan, orang-orang yang mengenalnya pastilah bisa membedakan fisik dirinya dengan Putri Candrawathi. "Orang-orang yang kenal saya, ya pasti tahu kalau itu beda banget. Bukan saya," lanjut Sarmauli.  Mengenai keberadaannya pada hari Minggu kemarin, Sarmauli memastikan dirinya berada di Jakarta. Namun, memang yang bersangkutan tidak ikut ke Mako Brimob. Ada anggota tim pengacara lainnya yang mendampingi Putri Candrawathi.  "Kapasitas saya selaku tim PH Ibu PC adalah lawyer profesional. Insya Allah sampai selanjutnya tidak akan berbuat hal yang bodoh. Apalagi memerankan diri sebagai pura-pura jadi orang lain. Nggak termasuk pekerjaan lawyer itu, mbak," tegas Sarmauli.  Muncul ke Publik  Putri Chandrawathi baru muncul setelah sebulan insiden penembakan Brigadir Yosua Hutabarat di rumah Irjen Ferdy Sambo. Polisi menyebut Brigadir Yosua Hutabarat tewas ditembak oleh Bharada Elizer karena diduga melecehkan Putri Chandrawathi di dalam kamar.  Selain itu, Brigadir Yosua juga disebut mengancam Putri Chandrawathi dengan senjata api. Kasus dugaan pelecehan dan penodongan yang dilakukan Brigadir Yosua telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya, lalu diambil alih oleh Mabes Polri.  Putri datang menjenguk suaminya, Irjen Ferdy Sambo yang ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Ia datang bersama anak perempuannya dan didampingi sang pengacara. Putri sempat memberikan keterangan kepada awak media. Ia mengaku memercayai dan mencintai suaminya.  "Saya, Putri, bersama anak-anak. Saya memercayai dan tulus mencintai suami saya," ucap Putri.  Ia berharap Tuhan memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarganya dalam menghadapi cobaan berat. "Saya mohon doa, biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini," ujar Putri.  Putri juga mengaku telah mengikhlaskan dan memaafkan semua kejadian yang menimpa keluarganya, termasuk soal peristiwa dugaan pelecehan yang dialaminya. "Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami," tuturnya.  Pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis mengatakan, saat datang ke Mako Brimob, Putri belum bisa menemui suaminya. "Hari ini datang ke Mako Brimob untuk membawa pakaian kepada Pak Ferdy Sambo dan membesuk Beliau, tapi hari ini belum sempat ketemu," ucap Arman.

Sarmauli Simangunsong Pastikan yang Hadir di Mako Brimob Putri Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Suasana-Rumah-Pribadi-Sambo-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suasana rumah pribadi mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Jalan Saguling III, Komplek Pertambangan, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, terlihat sepi pada Rabu (10/8).  Dikutip dari Antara, sejak pukul 10.01 WIB, hanya ada beberapa wartawan yang memantau keadaan rumah pribadi tersebut. Di rumah itu dilakukan penggeledahan pada Selasa (9/8) malam.  Tiga orang mengenakan kaos hitam berjaga di depan rumah dan memantau lokasi. Terlihat garis polisi yang terpasang sudah terlepas dan hanya menyisakan potongannya saja yang menempel di tiang listrik.  Adapun gorden jendela yang berada di lantai atas terbuka sedikit agar cahaya bisa masuk ke dalam ruangan menjelang siang hari.  Menjelang siang 11.00 WIB, sebuah mobil berwarna hitam dengan plat B 1284 IR memasuki rumah melewati Jalan Saguling III.  Tak lama setelahnya, pukul 11.09 WIB mobil itu kembali keluar yang berisikan seorang sopir dan mobil berplat B 3 UTI yang tadinya berada di luar dimasukkan ke garasi rumah.  Sebelumnya, Tim Khusus (Timsus) Polri melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yakni di Komplek Polri Duren Tiga Nomor 58, Jalan Saguling dan di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.  Pada kesempatan yang sama, Tim Khusus Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus penembakan terhadap Brigadir J dengan sangkaan pembunuhan berencana. Keempatnya terancam dengan pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.  Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, menyebutkan keempat tersangka adalah Bharada Dua Polri Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, Bripka Ricky Rizal atau Bripka R, Kuat dan Irjen Pol Ferdy Sambo.

Usai Irjen Ferdy Sambo jadi Tersangka, Suasana Rumah Pribadinya Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang" width="100%">
<figcaption>Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah menjadi kegaduhan, kasus tewasnya Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J mulai terang benderang. Misteri kematian Brigadir J pelan-pelan terungkap setelah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E mau menceritakan secara jujur peristiwa yang sesungguhnya terjadi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, Bharade E akhirnya mau 'bernyanyi' bukan atas jasa tim kuasa hukum yang baru. Melainkan upaya-upaya yang dilakukan penyidik.  "Bukan karena pengacara itu dia (Bharada E) mengaku, (tapi) karena apa yang dilakukan oleh penyidik," kata Agus kepada wartawan, Rabu (10/8).  Agus mengatakan, saat pemeriksaan pada Sabtu (6/8) lalu, Bharada E hendak membuat pengakuan. Namun, karena pengacara yang lama mengundurkan diri, maka harus ada surat kuasa terbaru tentang penunjukan kuasa hukum yang baru.  Sedangkan sebelum Bharada E membuat pengakuan, penyidik sudah mengambil langkah berupa mendatangkan orang tua Bharada E ke Jakarta untuk bertemu anaknya. Penyidik juga menyampaikan ancaman pidana yang mengintai Bharada E dalam kasus ini.  "Orang tuanya didatangkan, adalah upaya membuat dia untuk tergugah bahwa ancamannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri. Sehingga dia secara sadar membuat pengakuan," tegas Agus.  Diketahui, 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) dan KM.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E.  "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Polri Sebut Bharada E Mau 'Bernyanyi'' Bukan karena Pengacara Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Bharada-E-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang" width="100%">
<figcaption>Ajudan Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan meninggalkan ruangan usai dimintai keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Sebanyak enam orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan apresiasi kepada Polri, khususnya Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas komitmennya mengungkap kasus kematian Brigadir Yoshua alias Brigadir J. Hari ini, Selasa (9/8), mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (FS) resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.  Namun, mengingat pekerjaan belum selesai, Mahfud juga meminta kepada Polri agar keluarga Brigadir J diberi perlindungan. Sebagaimana diketahui, masih ada 28 orang lainnya yang diperiksa dalam kasus ini.  "Saya akan sampaikan secepatnya kepada Polri agar keluarga Brigadir Yoshua (alm), keluarga Mbak Vera, itu diberikan perlindungan yang proporsional," kata Mahfud.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga meminta agar Bharada Richard Eliezer atau Bharada E yang kini juga sudah menyandang status sebagai tersangka, untuk mendapatkan perlindungan. "Pun melalui mimbar ini saya juga sampaikan agar Polri memfasilitasi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Bharada (E), agar dia selamat dari penganiayaan, dari racun, atau dari apapun" pinta Mahfud.  Lebih lanjut, peraih gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada itu berharap LPSK bisa memberikan pendampingan terhadap Bharada E secara optimal. Sehingga dipastikan Bharada E bisa sampai ke pengadilan dan memberikan kesaksian apa adanya.  "Yang mungkin saja kalau dia (Bharada E) menerima perintah, bisa saja (dia) bebas (dari dakwaan). Tetapi, pelaku dan instrukturnya dalam kasus ini, rasanya tidak bisa bebas," tegas Mahfud.  "Saya juga berharap dan mengapresiasi pengacaranya Bharada E, yang dengan begitu baik mengomunikasikan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Deolipa, (dia) itu bagus, nyentrik, rambutnya panjang kayak seniman, apa adanya, masyarakat mengerti," pungkasnya.  Sebelumnya dikabarkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol Ferdy Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Penetapan tersangka ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/8).  Peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J telah menarik perhatian publik. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Irjen Pol Ferdy Sambo telah lebih dulu diduga melanggar kode etik, sehingga pada Sabtu (6/8) lalu telah ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob Polri.  Ferdy Sambo dinonaktifkan dari Kadiv Propam Polri pada 18 Juli 2022 dan dimutasi pada 4 Agustus 2022 berdasarkan Surat Telegram Nomor 1628/VIII/Kep/2022. Hal ini buntut dari peristiwa dugaan pembunuhan Brigadir J.

Mahfud MD Angkat Topi untuk Pengacara Bharada E