<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diminta-foto-tak-senonoh-di-grup-lgbt-alasan-petrus-habisi-nyawa-ali_m_205157.jpeg" alt="Ilustrasi LGBT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi LGBT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seorang oknum TNI dipecat dari kesatuan dan keprajuritan militer. Pemecatan itu berdasar pada putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Oknum yang tidak disebutkan namanya itu dinyatakan bersalah karena terpapar LGBT.  Putusan itu mendapat apresasi dari Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya. Menurut dia, pemecatan adalah keputusan keputusan yang tepat. Sebab, oknum prajurit TNI yang perilaku homo atau LGBT memang harus dipecat. Perilaku itu sangat merusak tatanan sosial dan agama. Agar perilaku itu tidak menyebar ke prajurit TNI lainnya perlu tindakan tegas.  "Oknum prajurit yang terlibat LGBT dipecat, itu bagus. 100 persen saya setuju!," ujar Harits Abu Ulya dalam keterangannya, Jumat (9/10).  Dikutip dari situs Direktori Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, petikan putusan itu sebagai berikut, menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 tanggal 29 Juli 2021 untuk seluruhnya.  Perkara itu diadili oleh hakim ketua Bambang Indrawan, dengan anggota masing-masing Esron Sinambela dan Koerniawaty Syarif. Putusan terseebut dijatuhkan pada Rabu 15 September 2021. Terdakwa yang tidak disebutkan namanya itu terbukti melanggar Pasal 103 ayat 1 KUHPM. Dalam putusan dimaksud, terdakwa disebut menjadi prajurit TNI AL pada 2018 melalui PK Khusus angkatan XXV di Surabaya.  Lebih jauh Harits menyebut, komunitas LGBT di kalangan oknum prajurit bernama "ranting patah". Kelompok itu hampir menyebar ke seluruh matra.  Kini tindakan tegas terhadap oknum prajurit yang terjerat LGBT itu baru dilakukan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. Jenderal bintang empat itu menyikapi putusan pengadilan militer dengan memecat oknum anggota TNI AL yang terlibat LGBT.  "Itu (LGBT) penyakit moral. Sederhana (untuk mengikisnya), hukum ditegakkan, beres!," tegasnya.  Di tempat lain, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Jakarta Abdul Fickar Hadjar mengatakan, pemimpin memang harus tegas terhadap jajarannya. Apalagi bawahannya itu terseret dalam perilaku LGBT. Dia berharap tindakan tegas itu juga berlaku untuk seluruh matra.  "Kasus ini harus menjadi perhatian bagi Panglima TNI agar ada tindakan tegas jika ada oknum di seluruh matra," paparnya.  Fickar menuturkan, peradilan pidana militer juga oditur militer seharusnya tidak hanya menjerat pelaku dari matra tertentu, tetapi juga seluruh personel yang terlibat berdasar bukti-bukti yang cukup. "LGBT bisa masuk ke kalangan militer karena pergaulan kan tidak bisa dibatasi. Selain itu adanya LGBT juga adanya bakat. Potensi LGBT bisa karena bakat. Ini sepenuhnya penyakit," paparnya.

Kata Pengamat Kala Oknum Prajurit TNI Dipecat karena LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-1-APEL-KESIAPSIAGAAN-TNI-AL-TEGAKKAN-PROKES-FED-6.jpg" alt="Prajurit TNI mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angk" width="100%">
<figcaption>Prajurit TNI mengikuti Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut Tahun 2020 di dermaga JICT II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (23/11/2020). Apel pasukan tersebut digelar untuk memeriksa kesiapansiagaan prajurit maupun alutsista TNI Angk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fenomena pengaruh lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang diungkap KSAL Laksamana TNI Yudo Margono pada akhir Juni lalu mendapat sorotan dari Psikolog klinis dan forensik, Kasandra Putranto.  Kasandra Putranto mengatakan, ancaman pemecatan terhadap prajurit dari TNI karena terpengaruh LGBT harus dihormati dan diapresiasi. TNI atau militer sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Maka dari itu, pelanggaran moral apa pun dapat berisiko pemecatan. Prasyarat TNI harus terbebas dari LGBT harus diapresiasi.  "Pada dasarnya setiap profesi memang memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi. Apalagi profesi penting dan kritikal, seperti pilot, tentara, polisi, dokter dan lain-lain. Persyaratannya tentu tergantung kebutuhan kerja di lapangan yang berbeda beda," ujar Kasandra Putranto di Jakarta, Jumat (23/7).  Hanya saja, kata Kasandra, saat ini LGBT masih berada di luar persyaratan utama menjadi TNI, pilot, dan polisi. Berbeda dengan buta warna yang memang sudah menjadi prasyarat utama. Jika militer atau pun pilot tidak bisa membedakan warna, hal itu akan berdampak fatal.  Dia mendorong TNI/Polri menjadikan terbebas dari pengaruh LGBT sebagai syarat utama untuk seleksi. Supaya profesi kritikal itu benar-benar bersih dari ancaman tindakan penyimpangan moral tersebut.  Sebelumnya, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan ancaman keras terhadap taruna-taruni akademi angkatan laut (AAL) jangan main-main dengan pengaruh LGBT. "Ancamannya adalah pemecatan dari kedinasan," kata Yudo. Penegasan itu disampaikan saat memberi pembekalan kepada taruna-taruni AAL ke-66 di Kesatrian ALL, Bumimoro, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/6).  Yudo mengatakan bahwa saat ini terjadi degradasi moral secara nyata di kalangan generasi muda. "Gerakan kaum LGBT sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama dan ideologi negara. Hal ini merupakan ancaman moral yang belakangan harus dihadapi," kata Yudo.  Selain terpengaruh LGBT, ancaman pemecatan dari kedinasan juga diberikan kepada prajurit jika mental juangnya tidak sesuai dengan ideologi negara, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Trisila TNI Angkatan Laut dan Hree Dharma Shanty.  Yudo meminta setiap lulusan AAL harus memiliki karakter yang kuat dan kemampuan memimpin, serta kompetensi sebagai tentara profesional. Kekompakan antarprajurit harus dijaga agar bisa saling mengingatkan satu sama lain.  "Jangan hanya karena jabatan kalian saling menjatuhkan satu sama yang lain. Sulit mencapai sukses tanpa saling membantu. Kalian harus kuat dari sekarang, tantangan jaman kalian jauh lebih berat daripada jaman saya, maka dari itu kalian harus bersama-sama bahu membahu dan saling membantu," kata dia.

Psikolog Soroti Fenomena LGBT di Lingkungan Militer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zulkifli-hasan-lgbt-tetap-harus-dikriminal_m_184359.jpeg" alt="Zulkifli Hasan saat memberikan pidato di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (27/1)." width="100%">
<figcaption>Zulkifli Hasan saat memberikan pidato di Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Sabtu (27/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ( LGBT) merupakan perilaku menyimpang dan tetap harus dikriminal. "LGBT menurut saya perilaku yang menyimpang. Apakah terhadap anak-anak yang di bawah 18 tahun, atau dewasa di atas 18 tahun. Dia (LGBT) perilaku menyimpang, tetap harus dikriminal," tegasnya di Pekanbaru, Sabtu (27/1) siang.&nbsp; Zukifli mencontohkan, untuk seorang pria yang tinggal dengan wanita yang bukan suami istri saja dilarang, apalagi seorang pria yang menjalin hubungan spesial dengan pria. "Begitu juga baik di&nbsp;ruang terbuka, publikasi atau ruang tertutup. Kalau ruang tertutup boleh berarti&lrm; kita memperbolehkan LGBT kan. LGBT pokoknya tidak, mau terbuka atau tertutup, mau dipromosikan atau gak dipromosikan gak boleh. Nolak LGBT jangan pakai tapi,"&nbsp;paparnya. &lrm;Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini, salah satu faktor pemicu terjadinya LGBT dikarenakan seseorang itu tidak mengenal budaya dan adat istiadat dimana dia lahir. "Kalau kita mau kuat, kita harus mengenal daerah dimana kita lahir. Mengenal itu budaya, masyarakat, apa yang terjadi, mengerti sejarah bangsanya baru dia kokoh. Kalau tempat lahir dia lupakan dan tidak kenal, bangsanya tidak tau, ya itu bisa LGBT," urainya. Lebih lanjut Zulkifli menegaskan, persoalan LGBT harus diawasi. Nantinya ia akan melihat bagaimana pendapat dari DPR RI menanggapi tentang masalah ini. "&lrm;Soal LGBT diawasi, partai-partai yang sudah menyatakan semua menolak itu nanti bagaimana pendapatnya pada tanggal 29 di fraksi komisi III DPR RI," katanya.

Zulkifli Hasan: LGBT Tetap Harus Dikriminal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wakil-ketua-dpr-orang-yang-mendukung-lgbt-itu-iblis_m_183697.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersama pimpinan DPR lainnya" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bersama pimpinan DPR lainnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Ketua MPR Zulkifli Hasan memantik isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) didukung oleh sejumlah fraksi di DPR, fenomena komunitas berperilaku menyimpang itu kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan&nbsp;Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu semakin dikuatkan oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Menurutnya, pihak-pihak yang mendukung legalisasi LGBT itu patut dipertanyakan kewarasannya. Sebab orientasi seks menyimpang itu jelas dilarang oleh semua agama. "Kalau ada orang-orang yang mendorong LGBT berarti itu iblis. Sudah tidak beragama," tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). Lebih jauh dia menuturkan, daripada mengurusi LGBT lebih baik fokus pada perekonomian nasional, masalah impor beras dan garam. Ketidakpeduliannya terhadap LGBT itu karena sudah jelas garis merahnya di agama dan Pancasila, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. "Itu menguras energi saja, itu kan sudah jelas garis batasannya, sudah tidak sesuai dengan norma," katanya. Dia meminta jangan lagi ada pihak-pihak yang mendorong LGBT dilegalkan atau pun meminta DPR membuat UU tentang LGBT. Karena sudah jelas orang yang mendorong dilegalkannya LGBT berarti tidak percaya adanya Tuhan. Jadi bisa saja orang itu disebut dengan iblis. "Ini benar lho iblis ini bertentangan dengan agama karena agama mana pun tidak ada yang menyetujui," &lrm;pungkasnya.

Wakil Ketua DPR: Orang yang Mendukung LGBT Itu Iblis

fenomena lgbt

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fenomena lgbt

Berita Terkini

Kata Pengamat Kala Oknum Prajurit TNI Dipecat karena LGBT

Psikolog Soroti Fenomena LGBT di Lingkungan Militer

Zulkifli Hasan: LGBT Tetap Harus Dikriminal

Wakil Ketua DPR: Orang yang Mendukung LGBT Itu Iblis

Download Aplikasi JawaPos.com