<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/istri-irwandi-yusuf.jpg" alt="Istri Irwandi Yusuf, Steffy Burase. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Istri Irwandi Yusuf, Steffy Burase. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5). Steffy seharusnya menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, dengan tersangka Izil Azhar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fenny Steffy Burase tidak hadir dan tanpa konfirmasi pada tim penyidik terkait alasan ketidakhadiran yang bersangkutan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01665349/soal-dugaan-penipuan-tiket-konser-coldplay-polri-akan-panggil-penjual-tiket-resmi">Soal Dugaan Penipuan Tiket Konser Coldplay, Polri Akan Panggil Penjual Tiket Resmi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK meminta Steffy kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebab, keterangannya dianggap penting untuk menyelesaikan berkas acara penyidikan Izil Azhar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK ingatkan untuk kooperatif hadir pada jadwalan pemanggilan berikutnya," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Steffy mengklaim belum menerima surat panggilan dari KPK. Karena itu, dirinya tidak hadir dari panggilan pemeriksaan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01665348/polisi-pastikan-proses-hukum-pria-sumpah-pocong-di-palembang-berlanjut">Polisi Pastikan Proses Hukum Pria Sumpah Pocong di Palembang Berlanjut</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada surat panggilan," ucap Steffy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Steffy sempat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, saat kasus ini menjerat Irwandi Yusuf. Terlebih, diduga Steffy turut menerima aliran uang suap dan gratikasi yang dinikmati Irwandi Yusuf.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01665347/posisi-main-tak-ideal-bintang-real-madrid-ini-ancam-tinggalkan-santiago-bernabeu">Posisi Main Tak Ideal, Bintang Real Madrid ini Ancam Tinggalkan Santiago Bernabeu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia menyebut kasus yang sebelumnya menjerat Irwandi itu terhadapnya adalah fitnah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muka saya sudah nampang kemana-mana dengan fitnah baru bahwa saya diperiksa, padahal setidaknya sampai saat ini ga ada (panggilan)," pungkas Steffy.</div> &nbsp;

Istri mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (19/5).

Steffy Burase Istri Mantan Gubernur Aceh Mangkir dari Panggilan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/mantan-model-cantik-ini-bantah-hidup-mewahnya-dibiayai-irwandi-yusuf_m_.jpg" alt="Fenny Steffy Burase membantah kehidupan mewahnya dibiayai oleh Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf." width="100%">
<figcaption>Fenny Steffy Burase membantah kehidupan mewahnya dibiayai oleh Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Fenny Steffy Burase membantah kehidupan mewahnya dibiayai oleh Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Sebab dalam persidangan, terungkap mantan model itu disebut tinggal di apartemen mewah yang diduga dibeli oleh Irwandi. "Dulu saya tinggal di apartemen yang biasa saja, mendadak saya tinggal di apartemen besar. Dulu kenapa saya tinggal di apartemen biasa aja? Karena enggak pernah ada di Indonesia, ngapain saya bayar Rp 15 juta perbulan untuk taruh barang doang," kata Steffy di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (11/2). Steffy yang dikabarkan memiliki hubungan asmara dengan Irwandi itu mengaku tinggal di apartement yang lebih tinggi harganya karena telah menetap di Indonesia. Dia mengaku tinggal di apartemen seharga Rp 20 juta karena harus mengurus Aceh Marathon. "Saya setalah mengurus Aceh marathon memilih tempat lebih mahal Rp 5 juta. Iya karena saya tinggal di Jakarta terus," ucapnya. Tak hanya itu, Steffy lagi-lagi membantah dirinya bukan istri sirih dari Irwandi Yusuf. Menurutnya, jika dia menjadi istri Gubernur bisa hidup lebih mewah dari saat ini. "Masa iya saya kemana-mana naik grab, enggak ada yang berubah, saya enggak punya mobil. Saya lebih suka naik ojek lebih cepat lebih mobile, enggak ada yang berubah sama kehidupan saya sebenarnya," tegas Steffy. Sebelumnya, Jaksa KPK menggali hubungan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf dengan Fenny Steffy Burase dalam pusaran kasus suap. Salah satu dugaan disebut jaksa mengenai pembiayaan apartemen yang ditinggali Steffy. Jaksa mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) kepada sahabat Steffy, yakni Farah Amalia. Dalam BAP disebutkan, Steffy tinggal di apartemen Emerald Residence di Pedurenan dan sudah sekitar dua bulan di Setiabudi Residence, kondisi kamarnya jauh lebih lega dari tempat dia sebelumnya dan pasti lebih mahal karena kawasan premium yang cukup mahal. "Ini keterangan saudara Steffy dibantu Irwandi Yusuf?" tanya jaksa pada Farah. Namun, menurut Farah, isi BAP itu merupakan kesimpulan dari penyidik KPK yang memeriksanya. Sebab, Farah mengaku tidak pernah menanyakan tentang biaya apartemen pada Steffy. "Itu penyidik menyimpulkan seperti itu, tapi saya tidak berbicara seperti itu karena yang ditanyakan penyidik adalah, kalau itu suaminya, masak sih enggak dibiayain. Jadi kan saya menyimpulkan, oh iya, kalau memang itu suaminya, pasti suaminya yang biayai. Jadi begitu kesimpulan yang dibuat penyidik," ucap Farah. "Bukan pengetahuan (saksi) dari Steffy?" tanya jaksa lagi. "Bukan, karena tidak pernah saya membicarakan hal-hal biaya apartemen atau apa (dengan Steffy)," jelas Farah. Dalam persidangan ini, duduk sebagai terdakwa Irwandi, Teuku Saiful Bahri, dan Hendi Yuzal. Irwandi didakwa menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Uang itu, disebut jaksa, dimaksudkan agar Irwandi Yusuf menyetujui program pembangunan dari DOKA pada 2018. Irwandi menerima uang tersebut melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri. Selain itu, Irwandi didakwa menerima gratifikasi Rp 41,7 miliar selama menjabat Gubernur Aceh. Irwandi menjabat Gubernur Aceh periode 2007-2012 dan periode 2017-2022. Irwandi diduga melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1), juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mantan Model Cantik ini Bantah Hidup Mewahnya Dibiayai Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/steffy-disebut-minta-uang-rp-150-juta-bawa-nama-irwandi-yusuf_m_.jpg" alt="Sejumlah saksi dalam persidangan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/2)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah saksi dalam persidangan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (4/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teuku Fadhilatul Amri, selaku staf Saiful Bahri orang dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf mengaku pernah mentransfer uang sejumlah Rp 150 juta ke Irwandi. Uang tersebut ditransfer ke beberapa nomor rekening. "Rp 150 juta ke rekening Pak Irwandi?," tanya jaksa Ali Fikri kepada Amri, saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Irwandi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (4/2). Amri mengaku, dirinya mentransfer uang tersebut atas perintah dari Saiful. "Saya disuruh transfer Pak Saiful katanya suruh cepat transfer," jawab Amri. Dalam persidangan, jaksa kemudian membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Amri. Alasan transfer uang ke Irwandi saat Feny Steffy Burase, perempuan yang disebut sebagai istri sirih Irwandi, menghubungi Amri. Kepada Amri, Steffy memintanya mentransfer uang ke Irwandi karena ada kebutuhan. "Steffy menghubungi Saiful karena Irwandi butuh uang dan transfer dipecah ke 4 rekening berbeda. Benar BAP saudara ini?" tanya jaksa. "Benar," jelas Amri. Untuk diketahui, Irwandi Yusuf didakwa melakukan dua tindak pidana yakni menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sejumlah Rp 1 miliar dan menerima gratifikasi selama kurun waktu Mei 2017 hingga 2018. Jaksa penuntut umum pada KPK menyebutkan, gratifikasi pertama diterima Irwandi sebesar Rp 8,7 miliar terkait proses lelang pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Irwandi didakwa Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo 65 ayat 1 KUHP. Sementara penerimaan suap, Irwandi didakwa Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo 64 ayat 1 KUHP.

Steffy Disebut Minta Uang Rp 150 Juta Bawa Nama Irwandi Yusuf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_-1.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pakai-alat-bantu-dengar-saat-sidang-irwandi-merasa-tak-bersalah_m_.jpg" alt="Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf saat sidang dakwaan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf mulai menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (26/11). Kepala daerah yang menikah siri dengan model Fenny Steffy Burase itu didakwa menerima suap Rp 1 miliar yang terkait dengan dana otonomi khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi Rp 41,7 miliar. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri menerangkan, Irwandi diduga menerima suap Rp 1 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi. Sebagian uang suap diduga mengalir ke Aceh Marathon 2018 untuk pembiayaan medali dan jersey. Istri Irwandi, Fenny Steffy Burase, menjadi tim ahli dalam kegiatan itu. Soal gratifikasi Rp 41,7 miliar, jaksa menduga Irwandi mendapatkannya selama menjabat gubernur dua periode. Yakni, periode 2007-2012 dan 2017 sampai sekarang. Di sisi lain, Irwandi yang kemarin menggunakan alat bantu dengar saat sidang membantah hampir semua dakwaan jaksa. Dia menyebut penerimaan yang dipaparkan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/11/2018/lawan-korupsi-polres-di-aceh-janjikan-imbalan-10-persen-bagi-pelapor" target="_blank">dakwaan</a> sama sekali tidak benar. "Intinya, saya tidak pernah menyuruh dan diberi tahu dan tidak pernah menerima (suap dan gratifikasi, Red). Saya yakin tidak bersalah. Dan kasus ini ada hal lain, politik," kata Irwandi.&nbsp;

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dinggap-punya-peranan-penting-kpk-kembali-panggil-steffy-burase_m_.jpg" alt="Steffy Burase usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Steffy Burase usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil istri siri dari Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf, Fenny Steffy Burase. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Daerah (DOKA) 2018. Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak menyebut, terhadap Steffy diperiksa sebagai saksi untuk Irwandi. "Yang bersangkutan diperiksa untuk IY," ucapnya pada awak media, Rabu (24/10). Tak hanya Steffy, adapun dua pihak lainnya, yakni Kabag Pemeliharaan Penyedia pada Biro ULP Pemrov Aceh Muhammad Nasir dan KA Biro ULP Nirzali juga turut akan diperiksa sebagai saksi untuk Irwandi. Sekadar informasi, Steffy sempat memenuhi panggilan lembaga ini pada Jumat (19/10) dan sekitar lebih dari 12 jam dirinya menjalani proses pemeriksaan. Saat itu, dia membantah bahwa sudah menikah siri dan menerima kucuran dana DOKA Aceh. Sedangkan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya mencecar perihal beberapa hal. "Penerimaan dana dan hubungan Steffy dengan Irwandi dan juga perlu kami dalami untuk memastikan dugaan pengaruh terhadap pejabat-pejabat dan proyek di Aceh," pungkasnya, Jumat (19/10). Staf Ahli Aceh Marathon itu juga merupakan panitia Aceh Marathon International yang seharusnya berlangsung di Sabang pada 29 Juli 2018. Steffy juga sudah dicegah bepergian keluar negeri sejak 7 Juli 2018 selama enam bulan. Selain Steffy, tiga orang lain yang dicegah adalah Nizarli, Rizal Aswandi, dan Teuku Fadhilatul Amri. Selain itu, diketahui pada sidang praperadilan yang diajukan Irwandi Yusuf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (17/10), KPK dalam jawaban praperadilan mengungkapkan bahwa Steffy dan Irwandi telah menikah siri pada 8 Desember 2017 lalu. Namun, Irwandi dan Steffy membantah telah menikah siri dengan Steffy. "Hampir tetapi tidak jadi," ucap Irwandi usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/10). "Saya dekat dengan Pak Irwandi, benar, tapi tidak ada pernikahan atau mungkin belum ada pernikahan, tapi tidak ada pernikahan," ujar Steffy di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Bupati Bener Meriah, Ahmadi diduga memberikan uang kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018.

Dianggap Punya Peran Penting, KPK Kembali Panggil Steffy Burase

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/model-steffy-burase-bersaksi-di-persidangan-ahmadi_m_.jpg" alt="Orang dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Steffy Burase usai menjalani pemeriksaan di KPK, beberapa waktu lalu. Hari ini (22/10) Steffy bersaksi untuk Bener Meriah nonaktif, Ahmadi." width="100%">
<figcaption>Orang dekat Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, Steffy Burase usai menjalani pemeriksaan di KPK, beberapa waktu lalu. Hari ini (22/10) Steffy bersaksi untuk Bener Meriah nonaktif, Ahmadi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Model berparas cantik Fenny Steffy Burase bakal bersaksi dalam persidangan Bupati Bener Meriah nonaktif, Ahmadi. Steffy diduga merupakan istri siri Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Baik Ahmad maupun Irwandi kini sama-sama terjerat kasus suap. "Seteffy Burase rencananya bersaksi untuk Ahmadi hari ini," kata salah seorang Jaksa KPK kepada wartawan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (22/10). Febri menambahkan selain Steffy, Jaksa KPK juga menghadirkan enam saksi lainnya dalam persidangan terdakwa suap Ahmadi. Mereka adalah Kadis Energi dan SDA Pemprov Aceh Akmil Husein, Staf Khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Hendri Yusrizal, Kepala Biro Umum Setda Aceh Ziauddin Ahmad. Kemudian Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Rizal Aswandi, Kepala Biro Hukum Setda Aceh Edrian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh Musri Idris dan Hasrudin. Dalam persidangan sebelumnya, Kamis (18/10) Hendri Yuzal tidak mengetahui bahwa Irwandi Yusuf pernah menikah siri dengan Steffy. Namun Hendri mengaku, kalau Steffy pernah melakukan pertemuan di Moscow pada 2017. Bahkan Steffy pernah membantu Irwandi dalam sebuah acara di Aceh. "Setahu saya Aceh Maraton saja," pungkas Hendri. Dalam perkara ini, Ahmadi didakwa memberikan suap kepada Irwandi Yusuf senilai Rp 1 miliar. Uang itu diberikan agar proyek pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang sumber dananya dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dapat dikerjakan rekanan dari wilayah tersebut.

Model Steffy Burase Bersaksi di Persidangan Ahmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hampir-6-jam-steffy-jalani-pemeriksaan-ini-yang-diklarifikasi-kpk_m_232379.jpg" alt="Fenny Steffy Burase, usai diperiksa 12 jam sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018" width="100%">
<figcaption>Fenny Steffy Burase, usai diperiksa 12 jam sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Fenny Steffy Burase sebagai saksi kasus dugaan suap yang melilit Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf. Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, pemeriksaan Steffy masih berkaitan dengan aliran dana suap. "Pemeriksaan Steffy Burase hari ini penjadwalan ulang dari sebelumnya. Penyidik terus mendalami informasi aliran dana terkait Aceh Marathon," ungkapnya pada awak media, Rabu (1/8). Ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Steffy, setelah pada Rabu (18/7) sempat menjalani pemeriksaan selama hampir 12 jam.&nbsp; Untuk diketahui, Fenny Steffy Burase tiba di KPK sekitar pukul 10:20 WIB, saat itu, dia mengenakan kerudung hitam. Hingga saat ini, Steffy masih menjalani proses pemeriksaan. Kasus ini bermula saat Bupati Bener Meriah, Ahmadi diduga memberikan uang kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta. Duit ini bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada provinsi Aceh tahun anggaran 2018. Diduga pemberian tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 8 persen yang menjadi bagian untuk pejabat di Pemerintah Aceh dari setiap proyek yang dibiayai dari DOKA. Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah yang bertindak sebagai perantara. Dalam kegiatan ini lembaga antirasuah mengamankan beberapa bukti diantaranya uang sebesar Rp 50 juta, bukti perbankan dan catatan proyek. Sebagai pihak yang diduga menerima Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan sebagai pihak diduga pemberi Ahmadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU 32/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Hampir 6 Jam Steffy Jalani Pemeriksaan, Ini yang Diklarifikasi KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-kembali-panggil-steffy-burase-teman-dekat-gubernur-aceh_m_230831.jpg" alt="Fenny Steffy Burase, usai diperiksa 12 jam sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018" width="100%">
<figcaption>Fenny Steffy Burase, usai diperiksa 12 jam sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, terkait kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Model sekaligus salah satu tenaga ahli Aceh Maraton 2018, Fenny Steffy Burase kembali dipanggil Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Steffy akan diperiksa terkait dugaan kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang menyeret nama Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. &ldquo;Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IY,&rdquo; ujarnya pada awak media, Kamis (26/7) Selain Steffy, ada juga beberapa saksi yang dipanggil dalam perkara ini. Mereka adalah orang-orang dari sektor swasta yaitu Apriansyah, Akbar Velayati, Jason Utomo, Gigit Mawadah, Danial Novianto, dan Anthon Novianto. Ini merupakan kali kedua Steffy dipanggil penyidik, setelah sebelumnya pada Rabu (18/7) lalu, sekitar 12 jam dia menjalani pemeriksaan. Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat menelisik peranan para pihak yang diduga terkait dengan kasus dugaan penyuapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan dan menggali informasi penting, penyidik mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fenny Steffy Burase kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM. Pencegahan terhadap orang yang disebut-sebut sebagai teman dekat Irwandi ini, dilakukan selama enam bulan ke depan untuk kepentingan penyidikan. Selain mengajukan pencegahan kepada Steffani, penyidik juga mengajukan pencegahan terhadap tiga pihak lain. &ldquo;Dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 juli 2018, yaitu, Nizarli(Kepala Unit Layanan Pengadaaan/ULP Aceh),Rizal Aswandi(mantan Kadis PU Aceh), Fenny Steffy Burase (Tenaga Ahli Aceh Marathon 2018) dan Teuku Fadhilatul Amri,&rdquo; terang juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (7/7). Terkait pencegahan tersebut, menurut Febri, dilakukan agar sewaktu-waktu dibutuhkan keterangannya, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. &ldquo;Pihak-pihak tersebut perlu dicegah ke LN agar saat dibutuhkan keterangannya, dapat dilakukan pemeriksaan,&rdquo; jelasnya. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapakan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka. Irwandi diduga menerima suap terkait Pengalokasian dan Penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, penyidik KPK menetapkan Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri sebagai tersangka. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Kembali Panggil Steffy Burase, Teman Dekat Gubernur Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/steffy-belum-terima-surat-pencegahan-ke-luar-negeri_m_228940.jpg" alt="Gubernur Aceh (tengah baju putih), saat tiba di Gedung KPK, Rabu (4/7)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Aceh (tengah baju putih), saat tiba di Gedung KPK, Rabu (4/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tenaga ahli Aceh Marathon 2018, Fenny Steffy Burase mengatakan, belum menerima surat pencegahan bepergian ke luar negeri. Surat tersebut dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pihak Ditjen Kemenkumham. "Saya malah tahu dari berita (surat pencegahan), ya dari media," ungkapnya usai diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu malam (18/7). Di lain pihak, Steffy pun belum mengetahui kepastian pembekuan rekening miliknya. Namun, kuasa hukum Steffy, Fahri Timur mengaku telah mendengar informasi tentang pembekuan rekening dari juru bicara KPK Febri Diansyah. "Begini kami sudah mendengar soal rekening yang dibekukan. (Tapi) Secara riil belum cek. Kami masih dengar berdasarkan info dari Febri," beber Fahri. Wanita yang mengaku tinggal di Jakarta ini membantah telah melakukan pernikahan sirih dengan Irwandi Yusuf. Dia mengatakan, baru mengenal Irwandi sekitar setahun terakhir saat rencana program Aceh Marathon akan digelar. "Sejak di proyek Aceh Marathon ini kenalnya. Ya dari tahun kemarin, karena kebetulan program ini kan dibuat hampir satu tahun," tuturnya. "Kalau kira-kira hubungan profesional ada nikah sirih nggak?" Steffy justru bertanya pada awak media. Sebelumnya, penyidik KPK bergerak cepat menelisik peranan para pihak yang diduga terkait dengan kasus dugaan suap Gubernur Aceh (nonaktif) Irwandi Yusuf. Dalam rangka mencari bukti-bukti tambahan dan menggali informasi penting, penyidik mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fenny Steffy Burase kepada pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan terhadap orang yang disebut-sebut sebagai teman dekat Irwandi ini, dilakukan selama enam bulan ke depan, guna kepentingan penyidikan. Selain mengajukan pencegahan kepada Steffy, penyidik juga mengajukan pencegahan terhadap tiga pihak lain. "Dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 Juli 2018, yaitu Nizarli (Kepala Unit Layanan Pengadaaan/ULP Aceh), Rizal Aswandi (mantan Kadis PU Aceh), Fenny Steffy Burase (tenaga ahli Aceh Marathon 2018) danTeuku Fadhilatul Amri," terang juru bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (7/7). Febri menyampaikan, pencekalan dilakukan agar ketika sewaktu-waktu dibutuhkan pemeriksaan, mereka tidak sedang berada di luar negeri. "Pihak-pihak tersebut perlu dicegah ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangannya, dapat dilakukan pemeriksaan," jelasnya. Selain itu, KPK juga melakukan pembekuan rekening terhadap satu saksi yang dicegah bepergian ke luar negeri dan pembekuan tersangka. Namun, Febri masih enggan menyebut nama saksi tersebut. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Irwandi Yusuf sebagai tersangka suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Syaiful Bahri disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Steffy Belum Terima Surat Pencegahan ke Luar Negeri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fenny steffy burase

Berita Terkini

Steffy Burase Istri Mantan Gubernur Aceh Mangkir dari Panggilan KPK

Mantan Model Cantik ini Bantah Hidup Mewahnya Dibiayai Irwandi Yusuf

Steffy Disebut Minta Uang Rp 150 Juta Bawa Nama Irwandi Yusuf

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

Pakai Alat Bantu Dengar saat Sidang, Irwandi Merasa Tak Bersalah

Dianggap Punya Peran Penting, KPK Kembali Panggil Steffy Burase

Model Steffy Burase Bersaksi di Persidangan Ahmadi

Hampir 6 Jam Steffy Jalani Pemeriksaan, Ini yang Diklarifikasi KPK

KPK Kembali Panggil Steffy Burase, Teman Dekat Gubernur Aceh

Steffy Belum Terima Surat Pencegahan ke Luar Negeri

Download Aplikasi JawaPos.com