<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/KURIKULUM-3-2287026571.jpg" alt="Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi suasana gembira dalam kegiatan belajar mengajar menyusul diimplementasikannya Kurikulum Merdeka.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Disahkannya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional mendapat dukungan penuh para guru. Tapi, bukan berarti tidak ada catatan penting untuk perbaikan. Sebagian besar yang disoroti meliputi sosialisasi kurikulum yang sebenarnya sudah diuji coba sejak tiga tahun terakhir. Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Mansur mengungkapkan, selama ini sosialisasi Kurikulum Merdeka tidak betul-betul sampai ke guru atau sekolah. Sementara, yang dipercaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk melakukan sosialisasi, seperti melalui guru penggerak, sekolah penggerak, dan organisasi penggerak, sejatinya tak pernah tepat sasaran. &rdquo;Mungkin guru penggeraknya atau sekolah penggeraknya secara pribadi paham, tapi tugas mereka untuk menyampaikan atau menggerakkan guru lain dan sekolah lain untuk memahami lebih dalam Kurikulum Merdeka itu kurang sampai,&rdquo; ungkapnya kemarin. Karena itu, tugas utama Kemendikbudristek saat ini ialah memastikan para guru dan sekolah paham sepenuhnya. Dalam perjalanannya selama tiga tahun ini, lanjut Mansur, beruntung Kemendikbudristek tidak langsung mewajibkan sekolah berganti kurikulum. Namun hanya meminta sekolah untuk mendaftar dan mendalami terlebih dahulu kurikulum tersebut. Sehingga ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan sekolah. &rdquo;Kalau ingin memastikan lebih banyak sekolah yang bergabung, harus dipastikan sekolah memahami lebih utuh dulu,&rdquo; tegasnya. Kemudian, harus dipastikan para guru dan sekolah menggunakan platform-platform yang disediakan untuk menunjang implementasi kurikulum itu. Seperti Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan lainnya. &rdquo;Episode-episode Merdeka Belajar itu sudah bagus, tapi harus dipastikan benar-benar dipahami oleh guru. Jangan hanya terpaut untuk guru-guru yang jadi guru penggerak saja,&rdquo; keluhnya. Senada, Wasekjen PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wijaya mendukung perubahan kurikulum itu. &rdquo;Tentu saja setelah melalui evaluasi Kurikulum 2013, kajian dalam bentuk naskah akademik, pelibatan semua stakeholder pendidikan, dan uji coba serta evaluasi yang terdokumentasikan,&rdquo; ungkapnya. PGRI juga memberikan sejumlah catatan penting. Di antaranya, intervensi dan fasilitasi guru di luar guru penggerak untuk mendapatkan pemahaman terkait Kurikulum Merdeka secara berkeadilan. Peran guru penggerak juga harus dimaksimalkan untuk menjadi lokomotif perubahan dalam menjalankan Kurikulum Merdeka. Selain itu, Wijaya mendesak agar beban administrasi di luar tugas pokok dan fungsi sebagai guru bisa lebih disederhanakan. Dengan begitu, guru bisa fokus melaksanakan tugasnya. Termasuk akses PMM yang tidak berdampak pada tergesernya fokus guru untuk hadir dan melaksanakan proses belajar-mengajar. Dari Surabaya, Wakil Kepala (Waka) Kurikulum SMAN 16 Surabaya Tjahjo Baskoro Widi menyatakan, penerapan Kurikulum Merdeka menjadi tantangan tersendiri bagi para pengajar dan peserta didiknya. &rdquo;Ada beberapa poin positif seperti penyesuaian materi dengan kemampuan siswa,&rdquo; ungkapnya. Kurikulum itu juga memudahkan mata pelajaran berkolaborasi. Terpisah, Kepala SMP Margie Sagita Enggar Triardiyani menjelaskan, Kurikulum Merdeka sebenarnya tidak banyak berbeda dalam penerapannya dengan pengajaran di sekolahnya. &rdquo;Seperti praktik dulu, baru menyimpulkan. Karena sebelumnya kami juga sudah menerapkan seperti itu. Namun, kurikulum ini sebenarnya bikin nyaman buat guru,&rdquo; jelasnya. (mia/ann/ama/c9/fal)

Disahkannya Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional mendapat dukungan penuh para guru. Tapi, bukan berarti tidak ada catatan penting.

Organisasi Guru Dukung Penerapan Kurikulum Merdeka tapi Minta Penyederhanaan Beban Administrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt" width="100%">
<figcaption>Guru mengajar secara daring sekaligus tatap muka kepada murid SDIT Nurul Amal, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Senin (16/11/2020). Proses belajar mengajar secara tatap muka ini merupakan uji coba dengan menggunakan pembatasan jumlah murid dan wakt</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keinginan kembali sekolah seperti biasa mulai awal semester genap pada Senin (4/1) tidak hanya datang dari siswa. Sejumlah guru juga ingin segera melangsungkan pembelajaran tatap muka di sekolah.  Hal itu terungkap dari survei <a href="https://www.jawapos.com/tag/federasi-serikat-guru-indonesia/">Federasi Serikat Guru Indonesia</a> (FSGI) mengenai persepsi guru atas rencana pembukaan sekolah pada Januari 2021. Survei yang dilakukan pada 19–22 Desember 2020 tersebut diikuti 6.513 responden guru dari sejumlah provinsi. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogjakarta, Kalimantan Tengah, Bengkulu, Jambi, NTB, NTT, Papua, dan Papua Barat.  Sebagian besar responden merupakan guru di jenjang SMP/sederajat. Disusul SD/sederajat, SMA, SMK, dan SLB. ’’Dari 6.513 responden guru, yang setuju sekolah tatap muka Januari 2021 sebanyak 49,36 persen,’’ ujar Wakil Sekjen <a href="https://www.jawapos.com/tag/fsgi/">FSGI</a> Mansur kemarin (1/1). Sisanya, 45,27 persen tidak setuju dan 5,37 persen lainnya ragu-ragu.  Ada berbagai alasan yang diungkapkan 3.215 responden yang menyatakan setuju. Alasan terbanyak, para guru merasa materi ajar dan praktikum sangat sulit sehingga kurang bisa diterima dengan baik ketika disampaikan secara daring. Setidaknya, ada 54 persen guru yang mengemukakan alasan tersebut.  ’’Para guru merasa bahwa peserta didiknya pasti mengalami kesulitan untuk mengerjakan materi pelajaran dengan tingkat kesulitan tinggi,’’ katanya. Karena itu, harus ada tatap muka minimal seminggu sekali.  Ada juga yang menyatakan jenuh mengajar dalam skema <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-jarak-jauh/">pembelajaran jarak jauh</a> (PJJ). Alasan itu disampaikan 22 persen guru. Kemudian, ada yang beralasan siswa yang diajar tidak memiliki perangkat <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekolah-daring/">daring</a> sehingga tidak bisa mengikuti PJJ, sinyal tidak stabil, dan lain-lain.  Sementara itu, 2.948 responden yang menolak <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekolah-tatap-muka/">tatap muka</a> pada Januari beralasan bahwa kasus Covid-19 masih tinggi. Mereka juga khawatir terjadi penularan di sekolah. ’’Apalagi untuk guru-guru yang usianya di atas 50 tahun serta memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dan jantung,’’ tambah Sekjen FSGI Heru Purnomo.  Dia mengungkapkan, banyak juga guru yang menolak karena merasa infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolahnya belum memadai. Lalu, alasan lainnya, guru menilai tidak ada sosialisasi protokol kesehatan dari sekolah dan tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga harus naik angkutan umum yang rentan penularan.  Mempertimbangkan dinamika itu, FSGI meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam memutuskan membuka sekolah pada Januari 2021. Sebab, kasus Covid-19 masih tinggi dan belum dapat dikendalikan. Terlebih, sudah ada peringatan dari Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bahwa bakal ada kenaikan kasus setelah libur panjang Natal dan tahun baru. ’’Pemda harap mempertimbangkan kondisi tersebut,’’ tegasnya.  Heru juga mendorong pemerintah untuk mengumumkan 4 Januari 2021 bukan awal pembukaan sekolah meski ditetapkan sebagai awal semester genap. Sebab, masih dibutuhkan waktu lama dalam penyiapan infrastruktur dan protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru di sekolah-sekolah. ’’Bila dinilai siap, FSGI mendorong pembukaan sekolah dimulai dari kelas paling atas, pada jenjang paling tinggi,’’ paparnya. Itu pun disertai uji coba dengan 25 persen siswa yang masuk terlebih dahulu. ’’Kami juga mendorong tes antigen untuk seluruh pendidik dan peserta didik yang akan melakukan pembelajaran tatap muka,’’ ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/12/2020/pjj-tak-efektif-dpr-dukung-sekolah-tatap-muka/">PJJ Tak Efektif, DPR Dukung Sekolah Tatap Muka</a>  Secara terpisah, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri menyatakan telah mengingatkan pemda perihal sekolah tatap muka. Pemda harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam menentukan pola pembelajaran, baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Sesuai dengan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020–2021 di Masa Pandemi Covid-19 yang diumumkan 20 November 2020.  ’’Kami mengingatkan kembali agar kebijakan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara berjenjang,’’ katanya. Mulai penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, hingga kesiapan menjalankan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pembelajaran-tatap-muka/">pembelajaran tatap muka</a>.  &nbsp;  Saksikan video mearik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=crJUZerf8Ug

Guru Beralasan Materi dan Praktikum Sulit via Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/PSX_20201006_205625.jpg" alt="SIAGA: Aparat Polda Metro Jaya berjaga di halaman depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIAGA: Aparat Polda Metro Jaya berjaga di halaman depan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bukan hanya kalangan pekerja yang memprotes pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Para pegiat dunia pendidikan juga ramai-ramai menolak UU itu. Sebab, klaster pendidikan yang semula dijanjikan dihapus ternyata dimasukkan lagi.  Pengurus Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS) Darmaningtyas menyatakan, seminggu sebelum UU Cipta Kerja disahkan, pemerintah dan DPR berjanji menghapus klaster pendidikan dalam UU tersebut.  ”Nyatanya, janji itu tidak tulus dan penuh kebohongan,” cetusnya.  Klaster pendidikan memang tidak banyak dibahas layaknya klaster ketenagakerjaan. Klaster itu tercantum dalam paragraf ke-12 Pendidikan dan Kebudayaan, pasal 65. Dalam pasal 65 ayat 1 disebutkan, perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha. Kemudian, ayat 2 berbunyi: ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam UU Cipta Kerja, pengertian perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Definisi itu dimuat dalam pasal 1.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/06/10/2020/tolak-uu-cipta-kerja-segera-ajukan-judicial-review-ke-mk/">Tolak UU Cipta Kerja, Segera Ajukan Judicial Review ke MK</a>  Tyas (sapaan Darmaningtyas) mengungkapkan, pasal tersebut sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Apalagi jika melihat kembali UU 3/1982 pasal 1 tentang wajib daftar perusahaan. Pasal itu mendefinisikan usaha sebagai tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan atau laba. ”Jadi, kalau pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam UU ini (Cipta Kerja, Red), berarti menempatkan pendidikan untuk mencari keuntungan,” keluhnya.  Menurut Tyas, hal itu sangat bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan bangsa. Kemudian dipertegas dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan negara wajib membiayai, minimal sampai tingkat pendidikan dasar. Karena itu, Tyas berencana mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. JR akan langsung dilakukan setelah UU ditandatangani presiden dan diumumkan di lembaran negara.  Pernyataan senada disampaikan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Dia menyesalkan munculnya klaster pendidikan yang sebelumnya dijanjikan untuk dicabut. Terlebih, pada pasal 65 UU Cipta Kerja, pendidikan seolah ditempatkan sebagai komoditas perdagangan. ”Pendidikan bukan barang dagangan (komoditas). Pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/04/10/2020/ruu-cipta-kerja-buka-ruang-penggunaan-tenaga-kerja-asing-lebih-banyak/">RUU Cipta Kerja Buka Ruang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Lebih Banyak</a>  Menurut Heru, ketika pendidikan menjadi komoditas, akan muncul pasar bebas pendidikan. Anak-anak dari kalangan ekonomi atas akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, anak-anak dari kalangan keluarga kelas menengah dan bawah hanya mampu menjangkau pendidikan dengan kualitas rendah.  ”Jika hal ini terjadi akibat lolosnya pasal 65 UU Cipta Kerja, negara berpotensi membentuk terjadinya bias kompetensi yang makin lebar,” ungkapnya. Bias kompetensi itu, lanjut dia, akan menumbuhkan kelompok orang yang berkompetensi tinggi dan linier dengan tingkat kesejahteraan. Sementara kelompok orang yang berkompetensi rendah akan linier dengan tingkat kesejahteraan rendah. ”Tentunya efek problem sosial akan makin bertambah,” sambungnya.  Tumpang-tindih UU  Potensi tumpang-tindih aturan yang berlaku setelah adanya UU Cipta Kerja sudah tercium kalangan pengamat sejak lama. Namun, mereka perlu memperbarui kajian kembali untuk melihat secara komprehensif pasal-pasal yang tumpang-tindih tersebut.  Pusat Studi Kebijakan dan Hukum (PSHK) adalah salah satu yang merasa perlu ada kajian lebih lanjut. Direktur Jaringan dan Advokasi PSHK Fajri Nursyamsi menyebutkan, pihaknya sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan dan hasil studi tentang masalah yang ada dalam regulasi itu sebelum disahkan menjadi UU. Antara lain, mereka menyoroti UMKM serta riset dan inovasi.  PSHK menemukan tiga poin yang tiba-tiba muncul. Semuanya terkait dengan pajak (selengkapnya lihat grafis). Tidak tertutup kemungkinan masih banyak pasal lain yang muncul mendadak. Misalnya klaster pendidikan yang semula hilang, tapi muncul kembali. ”Keseluruhan penambahan pasal di tengah jalan ini patut dipertanyakan, apa urgensi dan bagaimana para pemangku kepentingan terkait memberikan masukan,” tegasnya kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/10/2020/pemerintah-dpr-setuju-pesangon-phk-25-kali-upah-di-ruu-cipta-kerja/">Pemerintah-DPR Setuju Pesangon PHK 25 Kali Upah di RUU Cipta Kerja</a>  Di sisi lain, pengesahan omnibus law nyatanya memberikan sentimen positif terhadap pasar modal. Kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) finis di zona hijau. Meningkat 0,82 persen atau 40,45 poin di level 4.999,22.  Analis pasar modal Hans Kwee menilai omnibus law merelokasi aturan investor asing untuk masuk ke Indonesia. Selain itu membuka peluang bagi sektor properti dan konstruksi karena pembebasan lahan akan lebih jelas. Tak ayal, saham emiten properti dan konstruksi ikut terkerek naik. ”Pasar merasa positif karena aturan lebih jelas dan terbuka serta mengakomodasi keinginan investor. Perizinan cepat, upah buruh lebih terkendali,” ungkapnya kepada Jawa Pos kemarin.  Mengenai aksi demo, hal tersebut juga menjadi perhatian pasar. Tapi tidak memberikan sentimen berarti. Sebab, pasar memandang demo buruh sudah sering terjadi dan merupakan hal biasa. Menurut Hans, investor lebih berfokus terhadap produk omnibus law. Bagi mereka hal itu terlihat menguntungkan. ”Kita tidak bisa melihat aturan ini secara jangka pendek. Tapi jangka panjang untuk mendongkrak kembali perekonomian Indonesia,” ucap direktur Anugrah Mega Investama tersebut.  Keberadaan UU Cipta Kerja diyakini menjadi salah satu penopang pemulihan ekonomi 2021. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menyebutkan, pertumbuhan ekonomi RI saat ini cukup tertekan akibat pandemi Covid-19. ”Untuk bisa pulih pada 2021, UU Cipta Kerja menjadi satu modal. Karena pertumbuhan ekonomi 2020 semua komponen PDB, konsumsi, investasi, ekspor, semuanya negatif. Hanya (konsumsi) pemerintah yang positif,” ujarnya di Jakarta kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=O6exgxW4qHg&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Desak Hapus Klaster Pendidikan di UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Satriwan-Salim-Dok.-Pribadi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengungkapkan bahwa pihaknya dari awal tidak tertarik mengikuti Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  "Secara formal kami tidak mengajukan proposal POP, meskipun ada masukan dari daerah agar kita ikut. Setelah kami timbang-timbang, kami memutuskan secara resmi tidak memutuskan mengikuti itu," ujarnya dalam webinar, Jumat (24/7).  Alasannya adalah tidak efektif bagi FSGI sendiri. Karena mereka merupakan organisasi yang berisikan para guru aktif yang mengajar di satuan pendidikan.  "Anggap kami dapat Gajah, kami melatih 100 sekolah lebih, pengurus-pengurus kami akan sibuk ke daerah untuk mengajar. Padahal kita punya kewajiban utama yaitu mengajar, mengevaluasi, membimbing siswa," jelas dia.  Apabila mereka ikut dalam program tersebut, hal itu sama saja mengabaikan hak para murid. Hal itu diakuinya juga melanggar kode etik guru.  "Akan ada potensi guru itu meninggalkan siswa dan kelas, meninggalkan pembelajaran. Bagi sekolah swasta ini bermasalah, ketika guru lebih aktif untuk program ini. Kita dapat dari Rp 20 miliar tadi, tapi kami akan merugikan sekolah yang bayar kita, karena tidak ada yang mengajar. Bayangkan ada 100 sekolah. Kita sibuk tuh," ungkapnya.  Sebagai informasi, sudah ada tiga lembaga besar yang mengundurkan diri dari POP Kemendikbud. Mulai dari Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdatul Ulama (NU), Persyarikatan Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Federasi Serikat Guru Indonesia Ungkap Alasan Tak Ikut POP Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bingkisan-senilai-rp-250-ribu-sudah-dianggap-thr-bagi-guru-honorer_m_215934.jpeg" alt="Tenaga honorer hanya mendapat bingkisan sebagai pengganti THR di hari raya Idul Fitri." width="100%">
<figcaption>Tenaga honorer hanya mendapat bingkisan sebagai pengganti THR di hari raya Idul Fitri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepertinya tenaga honorer tidak berharap banyak untuk mendapatkan uang tambahan di luar gaji saat menyambut hari raya Idul Fitri. Bagi mereka uang tambahan yang disebut tunjangan hari raya (THR) itu selama ini hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS). Jikapun ada mendapatkan THR, tapi bukanlah berbentuk uang, melainkan bingkisan Lebaran senilai Rp 250 ribu. Kondisi itu terjadi di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menuturkan, belum semua pemda memberikan perhatian kepada guru honorer, terutama terkait <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215914/jeritan-hati-honorer-jambi-kami-hanya-melihat-asn-terima-thr" target="_blank">THR</a>. Guru-guru tersebut biasanya hanya mendapatkan semacam bingkisan Lebaran. "Sebatas bingkisan satu paket sembako, kue, biskuit, sirup. Biasanya senilai Rp 250 ribu. Itu sudah dianggap THR," ujar Heru kepada Jawa Pos kemarin (27/5). Karena itu, ketika sedang ramai pemberian <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215912/honorer-di-kabupaten-pasaman-tak-terima-thr" target="_blank">THR</a> untuk PNS dan pensiunan, para guru honorer juga berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Meski sebenarnya mereka juga menyadari bahwa menjadi guru merupakan bentuk pengabdian sosial. Apalagi, tidak semua guru honorer berada di sekolah-sekolah negeri. Namun, ada pula yang di sekolah swasta. Di sekolah negeri pun bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. "Misalnya, kalau pemda itu anggaran untuk belanja pegawainya sudah lebih dari 60 atau 70 persen, tentu akan memberatkan lagi kalau menganggarkan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215911/honorer-pemko-sawahlunto-bakal-terima-thr-satu-bulan-gaji" target="_blank">THR</a> bagi guru honorer," tambah Heru. Meski ada daerah yang punya APBD besar seperti DKI Jakarta yang memberikan perhatian lebih kepada guru honorer. Menurut informasi yang didapatkan, para guru honorer di ibu kota mendapatkan tambahan satu kali gaji. "Kalau di Jakarta guru honorer itu yang terikat dengan kontrak kerja, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/28/215908/thr-1000-honorer-kota-padang-tunggu-petunjuk-dari-kemendagri" target="_blank">THR</a> setara UMR ," ungkap Heru. Dalam keterangan tertulisnya, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa kebijakan bagi tenaga honorer daerah diserahkan pada pemda. Kebijakan THR untuk guru tidak termasuk tunjangan profesi guru (TPG) atau tunjangan khusus guru di daerah terpencil (TKG). Selain itu, pemprov bisa memberikan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) kepada PNSD, termasuk guru, berdasar pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD. Kebijakan pemberian TPP bagi guru di setiap daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memberikan TPP dan TPG/TKG kepada guru. Ada pula daerah yang tidak memberikan TPP karena guru sudah mendapatkan TPG/TKG.&nbsp;

Bingkisan Senilai Rp 250 Ribu Sudah Dianggap THR Bagi Guru Honorer