<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TKI-Ibas-Radar-Madura.jpg" alt="Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Indonesia dinilai belum serius memberi perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI). Padahal Pemberangkatan Non Prosedural yang cenderung pada TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) masih marak terjadi. Sementara perlindungan secara umum kepada PMI masih minim dilakukan. &ldquo;F-Buminu menilai, pemerintah akan bergerak ketika sudah ada yang menjadi korban sementara akar persoalan terjadinya TPPO dan pencegahan masih minim perhatian,&rdquo; tegas Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nadhlatul Ulama (F-BUMINU SARBUMUSI NU),&rdquo; Ali Nurdin, dalam acara Halal Bihalal, di Jakarta, Jumat (10/5) kemarin. Ali menjelaskan, berbagai permasalahan hidup seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, konflik rumah tangga dan perceraian, rentan dimanfaatkan para pelaku kejahatan menggunakan modus iming-iming menggiurkan, menawari sejumlah korban menjadi pekerja migran ilegal. Karena ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi menjadi PMI, hal ini menjadi celah bagi para pelaku kejahatan melakukan perekrutan terhadap para korban. &ldquo;Sementara tindakan hukum bagi para pelaku serta adanya keterlibatan oknum 'pelat merah' menjadi ruang terbuka bagi para pelaku untuk terus merekrut dengan berbagai modus hingga kasus TPPO selalu berulang dan berulang,&rdquo; jelas Ali. Disisi lain F-Buminu menyoroti adanya regulasi yang masih tumpang tindih antara pihak regulator, yakni kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai operator yang berakibat pada sulit dan berbelitnya proses di Pra Penempatan bagi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) terutama di daerah. &ldquo;Selain itu Pemerintahan desa belum menjadi pusat informasi sebagaimana mandat Pasal 42&nbsp; UU Nomor 18 Tahun 2017 UU PPMI, 80 persen informasi kerja luar negeri datangnya justru dari calo/sponsor, (online/ofline) dan media sosial,&rdquo; papar Ali. Lebih lanjut, pemerintah juga masih mempercayakan Pelatihan Lembaga BLK (Balai Latihan Kerja) kepada pihak swasta, sehingga seringkali sertifikat hanya menjadi syarat dokumen bukan berdasarkan kompetensi. Sementara di negara penempatan, F-Buminu menyoroti belum adanya layanan terpadu yang memverifikasi antara PMI, majikan, agen dari pihak Atnaker/KBRI untuk melakukan serah terima/berita acara di embarkasi kedatangan. &ldquo;PMI selalu dijemput langsung oleh pihak agen atau majikan, berdampak pada ketika PMI mengalami eksploitasi, kerja berlebih, kekerasan fisik, seksual , PHK, kabur, PMI tidak tau atau&nbsp; takut melaporkan permasalahanya karena sulit mendapatkan akses,&rdquo; sesal Ali. Tak hanya itu permasalahan juga berlanjut saat para pahlawan devisa itu pulang ke tanah air. &ldquo;Saat pulang atau Purna PMI ketika ada hak yang terlanggar seperti gaji belum dibayar atau hak lainnya masih sulit diurus. Selain itu sulit untuk mendapatkan Pemberdayaan Purna bahkan menganggurpun purna PMI&nbsp; tidak mendapatkan BLT, PKH dari pemerintah,&rdquo; tukas Ali. Untuk mengatasi hal ini, F-BUMINU merekomendasikan beberapa hal, pertama berharap adanya kementerian khusus yang fokus pada Tatakelola Perlindungan dan penempatan PMI; mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT, karena walau bagaimanapun UU ini satu rangkaian penting terhadap perlindungan PMI yang mana 60 persen PMI di Luar Negeri adalah PRT (Pekerja Rumah Tangga); &nbsp;mengimplementasikan secara menyeluruh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Desmigratif (Desa Migran Produktif) yang telah ditandatangani oleh 8 Kementerian Lembaga, untuk mengakomodir persoalan-persoalan yang selama ini terjadi; memberikan pelatihan dan edukasi yang benar kepada Calon PMI dengan penguatan mental barbasis keagamaan Ahlusunnah Waljamaah; memberikan ruang pendidikan lanjutan yang mudah dan murah kepada PMI di luar negeri, memberikan ruang-waktu untuk melakukan tes kesehatan dan olahraga yang terjadwal bagi PMI di Luar Negeri; menyediakan perumahan yang mudah dan murah bagi PMI; mendorong adanya tindakan yang tegas bagi para pelaku, baik individu maupun korporasi dan oknum &lsquo;pelat merah&rsquo; yang terindikasi terlibat TPPO. Ali melanjutkan, rekomendasi ini sangat bisa dilakukan, mengingat konstribusi PMI sangat besar dan mampu menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah Migas, sehingga harus menjadi perhatian serius, karena selama ini PMI hanya menjadi objek kepentingan saja baik politik maupun ekonomi semata. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012942566/kpk-duga-ada-pihak-pihak-yang-mengatur-pemenang-lelang-sistem-pengawasan-tki-di-kemnaker">KPK Duga Ada Pihak-pihak yang Mengatur Pemenang Lelang Sistem Pengawasan TKI di Kemnaker</a>&nbsp; &ldquo;Sementara dimata umum Derajat PMI masih dipandang sebelah mata, padahal negara sedang menghadapi bonus demografi dimana angkatan kerja sangat berlimpah, sementara lapangan kerja semakin sempit dengan adanya era digitalisasi dan penggunaan alat modern, &ldquo; pungkas pria yang pernah bertahun-tahun menjadi PMI ini. &nbsp; &nbsp;

F-Buminu menilai, pemerintah akan bergerak ketika sudah ada yang menjadi korban sementara akar persoalan terjadinya TPPO

Pemerintah Dinilai Tak Serius Lindungi Pekerja Migran Indonesia Meski Banyak yang jadi Korban TPPO

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/wildan-korban-TPPO-825047256.jpg" alt="Wildan Rohsiawan,36, (kiri berkacamata) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Myawaddy, Myanmar." width="100%">
<figcaption>Wildan Rohsiawan,36, (kiri berkacamata) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Myawaddy, Myanmar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Malang nian nasib Wildan Rohdiawan,36,. Musababnya, mantan guru honorer di Kabupaten Bandung Barat (KBB) ini diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Myawaddy, Myanmar. Awalnya, warga Kampung Bantar Gedang, RT 03/RW 09, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah ini, ingin berangkat mencari peluang kerja di Korea Selatan. Namun menurut adiknya, Yulia Rosiana, 34, kakak kandungnya tersebut justru diminta Latif Aliyudin, agen yang memberangkatnya pergi ke Thailand, sebagai tenaga kerja legal dengan gaji sebesar Rp 20 juta, dengan kontrak satu tahun sambil menunggu kuota ke Korea. Dari iming-iming gaji besar ini, Wildan pun tergiur dan memutuskan berangkat ke Thailand pada November 2022. Sejak keberangkatanya itu, Wildan pun hilang kontak dengan pihak keluarga, hingga pada Juni 2023, Wildan menyampaikan informasi bahwa dirinya tidak mendapatkan gaji hingga mendapatkan kekerasan mental. Atas kejadian yang menimpa kakaknya, sejka Juli 2023, Yulia pun sudah melakukan upaya hukum seperti mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat, BP2MI, Polda Jabar, Bareskrim Polri, Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Kementerian Luar Negeri, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan yang berarti atas kasus yang menimpa kakaknya. &ldquo;Saya berjuang hampir 1 tahun pak, untuk keadilan kakak saya agar pemerintah Indonesia bisa memulangkan kakak saya dengan kondisi selamat,&rdquo; tulis Yulia Rosiana dalam surat terbukanya untuk Bupati Bandung Barat. Menurut Yulia, Wildan Rohdiawan diketahui mengalami penyiksaan selama bekerja di Myanmar hingga dijual ke perusahaan. Wildan kata Yulia, cerita jika dirinya dipaksa menjadi scammer. Dia kerja sehari 20 jam tanpa diberi libur. Jika ketahuan tidur saat kerja, maka akan dihukum. Hukumannya dari yang paling ringan dijemur dipukul dan disetrum. &ldquo;Penyiksaan demi penyiksaan sampai hingga disetrum sudah kakak saya alami selama disana sejak dari perusahaan yang pertama. Sampai akhirnya kakak saya dijual ke perusahaan kedua sebesar 6000 USD,&rdquo; ujar Yulia . Wildan Rohdiawan juga mendapatkan mendapatkan ancaman dari perusahaannya agar mengirimkan uang jika ingin selamat. &ldquo;Pihak perusahaan yang kedua langsung mengancam kami pihak keluarga, agar segera mengirimkan uang sebesar 6000 USD jika nyawa kakak kami ingin selamat di sana. Kami masyarakat kecil pak tidak memiliki uang sebanyak itu,&rdquo; jelas Yulia. Yulia Rosiana mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya kehilangan kontak dengan kakaknya. Yulia Rosiana berharap apabila Bupati Bandung bisa membantunya bisa segera menghubuginya dan Ibunya. Terkait kasus yang menimpan Wildan, Ketua Umum Federasi Buruh Migran Nusantara Sarbumusi (F-BUMINU SARBUMUSI NU) Ali Nurdin, menyarankan agar pihak keluarga membuat laporan terlebih dahulu di BP3MI Jabar (Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Barat) sekaligus LTSA (Lembaga Terpadu Satu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Atas saran tersebut, pada Rabu (7/2) lalu, pihak keluarga Wildan mendatangi Kepala BP2MI Benny Ramdhani, sesuai yang telah dijadwalkan. Pada hari itu juga langsung berkordinasi dan bersurat ke Polda Jawa Barat, juga dengan Pihak KBRI di Myanmar. Di lain pihak, atas kunjungan keluarga korban TPPO tersebut, Benni Ramdhani sendiri berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu memulangkan Wildan dari Myanmar. Menurut Ali Nurdin, setelah dipertemukannya dengan Kepala BP2MI berita ini semakin viral, namun sampai saat ini belum ada kabar yang baik tentang keberadaan Wildan. Ali &nbsp;menegaskan, harus ada political will dari pemerintah dan pimpinan tertinggi untuk melakukan Diplomasi kedua Negara antara Indonesia dan Myanmar. Hal ini karena Wildan berada di wilayah konflik yang dikuasai separatis bersenjata. Namun yang lebih penting, Ali mendesak, agar pelaku utama yang mengirimkan Wildan segera ditangkap, karena dia yang mengetahui perusahaan yang menahan Wildan. &ldquo;Harus ditangkap Agen yang memberangkatkan Wildan,&rdquo; pungkas Ali Nurdin.

“Saya berjuang hampir 1 tahun pak, untuk keadilan kakak saya agar pemerintah Indonesia bisa memulangkan kakak saya dengan kondisi selamat,”

Kisah Wildan, Eks Guru Asal Bandung Barat yang jadi Korban TPPO di Myanmar, Dipaksa Kerja  20 Jam Per Hari-Disetrum, Diminta Uang Tebusan 6000 USD

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/Demo-Pekerja-Migran-Dery-Ridwansah-10JPG-2392975720.jpg" alt="Massa yang tergabung dari Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin (31/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dari Aksi Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Senin (31/7/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Federasi Buruh Migran Nusantara (BUMINU) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama (NU), menolak wacana tuntutan pembukaan moratorium pekerja sektor informal ke timur tengah atau negara jazirah arab. Ihwal adanya penolakan sikap tersebut, dikemukakan ketua umumnya, Ali Nurdin Abdulrahman. &ldquo;Moratorium ke Timur Tengah saat ini masih harus dipertahankan selama pemerintah di negara penempatan belum memberikan jaminan perlindungan melalui Perjanjian atau MoU. Apalagi masih banyak kasus lama yang masih belum tertangani dan ini menjadi salah satu alasan,&rdquo; kata Ali Nurdin kepada JawaPos.com, Rabu (23/8). Menurut Ali, negara-negara Arab dengan sistem kafalah yang menganut budaya yang kental dengan perbudakan, walaupun tidak semua. Oleh karena itu, hal ini harus jadi pertimbangan untuk mempertahankan moratorium tersebut. &ldquo;Saya sangat mengetahui kondisi di penempatan maupun banyaknya kasus yang ditangani. Ketika terjadi permasalahan dengan majikan lalu kabur, maka akan muncul masalah kedua. Banyak terjadi eksploitasi bahkan tidak sedikit pelakunya justru dari bangsa sendiri,&rdquo; jelas pria asal Tasikmalaya ini. Ali menambahkan, dari sekian banyak negara Arab yang terdampak moratorium, baru Arab Saudi yang sudah melakukan MoU dengan pemerintah arab Saudi melalui SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal). &ldquo;Saya apresiasi dimana Saudi berani merubah kebiasaan rakyat negaranya yang selama ini masih menganut sistim kafalah yang tentu tidak mudah untuk diterima, dan ini salah satu perubahan yang luar biasa yang patut kita syukuri, walaupun memang tidak mudah dalam merubahnya dan ini sangat baik buat pekerja migran Indonesia, setidaknya naik derajat dibandingkan sistem lama,&rdquo; kata Ali. Ali mengatakan, penempatan pekerja informal ke Timur tengah memang seperti berburu emas, sehingga banyak pihak yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, ketika moratorium pun masih banyak oknum P3MI oknum mafia penempatan yang masih memberangkatkannya secara non prosedural. Akibatnya, ketika pemerintah gencar melalukan sidak dan penangkapan, maka banyak pihak yang merasa hilang pendapatannya, terutama para mafia dan yang tidak diikutsertakan dalam program SPSK. &ldquo;Maka aksi pencabutan moratorium mulai di dengung dengungkan,&rdquo; tandas Ali. Dikatakan Ali, soal perdebatan tentang SPSK, memang banyak pihak yang menolak. Ada juga menuduh monopoli. Namun sepengetahuannya, ini bagian dari perbaikan tata Kelola yang memang tidak semua P3MI bisa ikut. Hal ini karena memang banyak syarat dan kriteria yang bisa ikut serta bukan hanya aturan dari pemerintah Indonesia saja, tetapi aturan ketat dari pemerintah arab Saudi juga. &ldquo;Misalkan lolos syarat di Indonesia belum tentu lolos syarat yang ditetapkan pihak Arab saudi, karena untuk ikut serta di program SPSK P3MI, tidak cukup hanya bermodal SIUP, tetapi berbagai hal harus dipenuhi mulai rekam jejak, komitmen dan tanggung jawab perlindungan dan banyak hal yang memang harus dipenuhi,&rdquo; jelasnya. Menurut Ali, hal ini justru baik sebagai salah satu cara dalam perbaikan tata kelola penempatan kerja, terutama ke Timur Tengah. &ldquo;Jadi kalau ada yang tidak lolos sebaiknya perbaiki atau intropeksi lah dan tidak harus menyalahkan pihak-pihak lain, dan Lembaga terkait lainya agar bekerjasama ikut serta mengawal program ini,&rdquo; pintanya. Sebelum moratorium dibuka, Ali berharap ada penyelesaian kasus lama. Karena masih banyak PMI yang kesulitan pulang ke tanah air, baik yang masih bekerja dimajikan maupun yang sudah keluar dari majikan (non dokumen). Selain itu juga ada perbaikan sistem perlindungan. Hal ini karena masih banyak oknum perwakilan, baik di negara penempatan maupun di dalam negeri yang masih berorientasi pada ekonomi, bahkan hilang tanggung jawab dan rasa kemanusiaannya. &ldquo;Perbaiki sistem pengawasan dan cepat merespons permasalahan dan cepat dalam melakukan penyelesaian dan penyelamatan. Merubah ke yang hal baik itu memang tidak mudah,&rdquo; pungkas Ali.

Moratorium ke Timur Tengah saat ini masih harus dipertahankan selama pemerintah di negara penempatan belum memberikan jaminan perlindungan

Federasi BUMINU Sarbumusi NU Tolak Pembukaan Moratorium Pekerja Migran Ke Timur Tengah

Federasi BUMINU Sarbumusi NU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Federasi BUMINU Sarbumusi NU

Berita Terkini

Pemerintah Dinilai Tak Serius Lindungi Pekerja Migran Indonesia Meski Banyak yang jadi Korban TPPO

Kisah Wildan, Eks Guru Asal Bandung Barat yang jadi Korban TPPO di Myanmar, Dipaksa Kerja 20 Jam Per Hari-Disetrum, Diminta Uang Tebusan 6000 USD

Federasi BUMINU Sarbumusi NU Tolak Pembukaan Moratorium Pekerja Migran Ke Timur Tengah

Download Aplikasi JawaPos.com