<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/febrio-305301816.jpg" alt="Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi Kupas Tuntas APBN 2026 di kantor Kantor Pusat DJP, Kamis (9/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam diskusi Kupas Tuntas APBN 2026 di kantor Kantor Pusat DJP, Kamis (9/10). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah mengklaim kebijakan pemindahan dana kas negara dari Bank Indonesia (BI) ke sektor perbankan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tidak hanya mendukung likuiditas, tapi juga ekspansi kredit perbankan.&nbsp; Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyampaikan, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari pelaku industri perbankan. Dana yang ditempatkan pemerintah tidak hanya memberikan tambahan likuiditas bagi perbankan. Tapi juga menjadi sumber pendanaan yang lebih murah dibandingkan biaya dana (cost of fund) yang biasa bank tanggung. "Kita memberikan bunganya sama dengan remunerasi yang ada di BI, yakni sebesar 80 persen (80,476 persen) dari suku bunga acuan (BI rate). Mengacu pada BI rate saat ini, sekitar 3,8 persen. Itu tentunya lebih murah dibandingkan&nbsp;cost of fund perbankan. Sehingga ini perkembangannya cukup menarik," ucap di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kamis (9/10). Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) telah menunjukkan ketertarikannya untuk mendapatkan penempatan dana tersebut. Di antaranya PT Bank DKI (Bank Jakarta), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), dan yang terbaru, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk (Bank BJB). "Bank Jatim sudah menyampaikan langsung kepada Pak Menteri, Bank DKI juga sudah, dan saya dengar Bank BJB juga tertarik. Ini berarti kebijakannya bagus, karena bankir-bankir ini ingin menggunakan dana itu untuk menyalurkan kredit," ujar Febrio. Permintaan ini, lanjut dia, menunjukkan ketertarikan para bankir untuk menggunakan dana pihak ketiga (DPK) dari kas negara untuk menyalurkan kredit. Pemerintah menyambut positif jika dana yang ditempatkan di perbankan bisa langsung disalurkan ke sektor riil. Dengan demikian, diharapkan ada tambahan dorongan (delta) terhadap pertumbuhan kredit nasional. "Jadi, kalau tadinya pertumbuhan kredit 7 persen, dengan tambahan ini bisa lebih tinggi. Bahkan bisa digunakan untuk sektor riil," jelasnya. Kemenkeu akan terus mengevaluasi permintaan dari perbankan. Serta menyesuaikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas penyalurannya ke sektor produktif. "Ini bukan hanya masalah likuiditasnya, tapi murah. Sehingga mereka (bank) juga senang. Bagi pemerintah, kalau kita taruh (dana) di perbankan, malah bisa langsung diputar (untuk menyalurkan kredit). Kita lebih senang," ucap Febrio.

Pemerintah mulai menunjukkan hasil positif dari pemindahan dana kas negara ke sektor perbankan, mendukung likuiditas dan ekspansi kredit.

Bank bjb Susul Bank Jakarta dan Bank Jatim Inginkan Injeksi Likuiditas Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/febrio-kacaribu-1176140285.jpg" alt="Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya buka suara soal usulan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh soal penerapan sistem gaji tunggal atau single salary.&nbsp;Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan hingga saat ini belum ada pembicaraan lagi terkait dengan single salary untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terkait dengan single salary, Febrio masih tetap mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa pihaknya masih akan melakukan kajian terlebih dahulu.&nbsp;"Jadi, itukan sudah dijawab Pak Purbaya. Jadi, jawabannya itu aja. Bahwa ini belum ada, nanti kita bicarakan. Jadi, belum ada pembicaraan, jadi nanti kita lihat ya," ujar Febrio kepada wartawan dalam Media Gathering, Kamis (9/10). Saat ditanya terkait dengan kesiapan fiskal untuk menerapkan sistem gaji tunggal itu. Febrio enggan membeberkan dan tetap meminta untuk mengikuti jawab dan arahan dari Menkeu.&nbsp;"Jangan, saya enggak boleh bicara itu. Ini sudah ada jawaban dari Pak Purbaya, kita pegang itu. Kita lakukan dulu arahannya," imbuhnya. Sebelumnya, dalam forum Rakernas yang juga dirangkaikan dengan Pekan Olahraga Nasional (Pornas) Korpri XVII, Kepala BKN menyoroti masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun ASN, terutama untuk golongan I dan II.&nbsp;Ia memaparkan bahwa setelah puluhan tahun bekerja, sebagian besar ASN masih menanggung beban cicilan hingga masa pensiun sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.&nbsp; Untuk itu, Zudan mengatakan akan kembali menerapkan penerapan sistem gaji tunggal menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini.&nbsp;"Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan sistem gaji tunggal, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan," jelasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa usulan gaji tunggal ASN masih dalam kajian dan belum ada keputusan resmi.

Soal Usulan Kepala BKN Terkait Single Salary untuk PNS, Begini Respons Kemenkeu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/febrio-kacaribu-1176140285.jpg" alt="Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Keuangan membeberkan realisasi penyaluran dana likuiditas pemerintah sebesar Rp 200 triliun yang dikucurkan ke lima Himpunan Bank Milik Negara atau bank himbara yang telah resmi disalurkan pada Jumat (12/9) bulan lalu. Dari data yang dipaparkan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, terlihat bahwa per hari ini, Kamis (9/10) paling besar realisasi dilakukan oleh Bank Mandiri sebesar 74 persen. Sedangkan terkecil adalah BTN sebesar 19 persen. "Sehingga ini perkembangannya cukup menarik sudah ada realisasinya berapa. Ini ya, rata-rata udah cukup tinggi, Mandiri 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen," kata Febrio dalam Media Gathering di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Kamis (9/10). Lebih lanjut, Febrio menilai realisasi itu sangat menggembirakan, terlebih memang sejak Pemerintah mencoba untuk menaruh uang cash dari Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun ke perbankan banyak membawa manfaat bagi kedua pihak. Dari sisi perbankan, kata dia, mereka mendapatkan tambahan likuiditas dana lebih murah dibandingkan dengan cost of fund. Belum lagi, besaran bunganya disamakan dengan remunerasi di Bank Indonesia sebesar 3,8 persen. "Jadi, kalau teman-teman ingat, kita berikan bunganya adalah sama dengan remunerasi kita yang ada di Bank Indonesia itu adalah 80 persen dari suku bunga kebijakan yaitu kalau dengan suku bunga kebijakan terakhir itu jadinya sekitar 3,8 persen. Itu tentunya lebih murah dibandingkan cost of fund perbankan yang kita tempatkan cash kita," jelasnya. Febrio memastikan, bahwa penyaluran dana likuiditas pemerintah ke sejumlah bank ini akan terus dilanjutkan. Bukan hanya dinilai bunganya lebih murah saja, tetapi juga dana milik pemerintah bisa cepat bergerak ke sektor riil. "Jadi, ini kita harapkan akan terus berlanjut, karena saya ulang ya, tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah, sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil, ini yang ingin kita lihat, dan ini memang apa namanya yang kita harapkan terjadi dengan perpindahan cash tersebut," ungkapnya. Bahkan, Febrio mengakui sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapatkan juga penempatan cash dari pemerintah ini. Sehingga, lanjutnya, kebijakan di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini sudah mulai terlihat mampu menggerakan sektor kredit dan berpotensi menggenjot pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun mendatang.&nbsp; "Ini kebijakan yang kelihatannya simple hanya memindahkan cash, tetapi dampaknya bagi pertumbuhan kredit kita harapkan kalau di Agustus itu masih 7, pertumbuhan kreditnya 7, nah ini kita berharap di akhir tahun ini bisa menuju ke 10," ujar Febrio. "Sehingga itu akan cukup real nanti di kredit modal kerja, kredit konsumsi, kredit investasi dan sebagian akan langsung berdampak pada performance dari PDB kita di Kuartal IV-2025, itu yang kita harapkan sehingga kalau di perhitungan kami Kuartal IV-2025, itu bisa akan mencapai sekitar pertumbuhannya 5,5 persen," tutupnya.

Kemenkeu salurkan dana likuiditas Rp 200 triliun untuk dorong pertumbuhan ekonomi, Bank Mandiri pimpin realisasi.

Diguyur Likuiditas Rp 200 Triliun Dana Pemerintah, ini Ranking Bank Himbara dari Paling Besar Penyerapannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/30/JKT_FESTIVAL-STREETWEAR-DRP-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_29072024-11-2212848781.jpg" alt="Pengunjung berbelanja produk fashion di DRP Jakarta di Sumarecon Mall Serpong, Tangerang, Senin (29/07/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pengunjung berbelanja produk fashion di DRP Jakarta di Sumarecon Mall Serpong, Tangerang, Senin (29/07/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Sejumlah analis memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia masih akan melambat. Asumsinya diperkirakan berkisar 4,9 hingga 5 persen hingga akhir tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,1 sampai 5,2 persen. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, konsumsi rumah tangga masih akan lesu. Adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak perekonomian di semester II 2024. Bahkan, dia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional dari 5,2 persen menjadi 5,04 persen. "Memang ada dampak dari pilkada, namun kontribusinya relatif lebih terbatas dibandingkan dari pemilu," ungkap Josua dalam Economic Review: Mid-Year 2024 Permata Bank, Jumat (8/8). Pembentukan modal tetap bruto bakal mendorong perekonomian. Sejalan dengan kepercayaan investor yang meningkat pasca pemilu. Ditambah, potensi pemangkasan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) yang lebih tinggi jelang akhir tahun yang dapat menarik investasi lebih lanjut ke emerging market, termasuk Indonesia. "Dapat menyebabkan peningkatan investasi langsung dan arus modal masuk. Sehingga memperkuat investasi sektor swasta," kata Josua. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, tantangan ekonomi baru akan terlihat pada triwulan III dan IV tahun ini. Salah satu yang mulai terlihat adalah purchasing managers index (PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2024yang berada di bawah zona ekspansi. Yakni hanya di level 49,3. Dari sisi konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah sedang mengalami tekanan. "Berbeda dari triwulan pertama dan sebagian triwulan kedua yang masih menikmati dari Idul Fitri, seperti mudik," ungkap Bhima. Dari sektor pertambangan penggalian juga menunjukkan pertumbuhan yang melambat dari 9,3 persen year-on-year (YoY) di tiga bulan pertama 2024 menjadi 3,17 persen YoY. Penurunan tersebut disebabkan oleh lesunya permintaan khususnya dari Tiongkok. Sektor konstruksi memang menunjukkan peningkatan 7,29 persen YoY. Hanya saja, mayoritas ditopang oleh proyek strategis nasional (PSN). Sangat jomplang ketika dikaitkan dengan real estate yang hanya tumbuh 2,6 persen secara tahunan. "Pertumbuhan yang kecil ini menunjukkan bahwa konstruksinya untuk infrastruktur yang besar. Bukan untuk perumahan," imbuhnya. Bhima menyoroti belanja pemerintah yang turun drastis. Dari tumbuh 19,9 persen di triwulan I 2024, yang kemudian melorot hanya tumbuh 1,42 persen. Meski memang pada saat itu banyak bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan berkaitan dengan pemilu. "Jadi, ada penyesuaian bansos pascapemilu berkontribusi terhadap pelemahan belanja pemerintah. Setelah pemilu, bansos tidak masif lagi," ujar lulusan University Of Bradford itu. Dari sisi perdagangan, lanjut Bhima, kinerja ekspor masih positif. Hanya saja kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 21,4 persen. Menurun dibanding triwulan I 2023 sebesar 22,9 persen. Dia mendorong, pemerintah menunda penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Justru menurunkan PPN menjadi 8-9 persen. Mengingat, kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah sedang lesu. Sedangkan kelompok atas cenderung untuk menahan melakukan konsumsi secara berlebih. Jika kemudian mengeluarkan uang, mereka cenderung untuk investasi. Selain itu, proyek-proyek infrastruktur yang sedang digenjot di akhir masa periode Presiden Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan oleh Prabowo Subianto harus memerhatikan dampaknya kepada sektor swasta dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Investasi di sektor industri pengolahan harus saling terhubung dengan infrastruktur. "Karena terlihat bahwa besarnya belanja untuk infrastruktur belum berkorelasi terhadap peningkatan daya saing di sektor industri pengolahan. Investasi yang lebih berkualitas ini yang kita butuhkan. Karena investasi sekarang semakin sedikit korelasinya terhadap serapan tenaga kerja. Jadi, yang kita butuhkan adalah investasi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja," tandas Bhima. International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan kinerja ekonomi Indonesia akan tetap tinggi sebesar 5 persen pada 2024. Sedangkan tahun depan sedikit meningkat menjadi 5,1 persen di tengah beberapa risiko yang perlu diwaspadai. Seperti volatilitas harga komoditas, perlambatan pertumbuhan negara mitra dagang utama, dan&nbsp;spillover&nbsp;akibat kondisi&nbsp;high-for-longer&nbsp;pada keuangan global. IMF memberikan rekomendasi untuk mempertahankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Mereka mengapresiasi stance&nbsp;kebijakan moneter Indonesia. Dengan melanjutkan reformasi untuk melindungi ketahanan sektor keuangan dan mendukung pendalaman pasar keuangan. Serta, menjembatani kesenjangan struktural untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Proyeksi positif IMF sejalan dengan asesmen Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. "Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi risiko ketidakpastian global dengan tetap menjaga independensi dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan serta momentum pertumbuhan ekonomi," terang Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono. Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah masih optimistis target pertumbuhan di atas 5,1-5,2 persen masih dapat dicapai. Menurutnya, masih ada peluang untuk mencapai target tersebut. "Jadi, ini memang masih ada peluang, tetapi sejauh ini stabilitas dari perekonomian kita cukup mengarahkan kita ke sekitar 5,1 sampai 5,2 persen," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/8). Febrio menekankan, jika Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan baik, hal tersebut akan menjadi modal penting bagi negara untuk terus melangkah maju di masa depan. Untuk mendorong laju pertumbuhan konsumsi masyarakat pada dua kuartal terakhir tahun ini, masih bisa mengandalkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). "Kan kita sudah ada yang sekarang PPN DTP untuk rumah. Itu kita berikan untuk rumah sampai rumah yang harga Rp 5 miliar tetapi kita berikan insentifnya sampai Rp 2 miliar pertama," katanya. Sepanjang semester I 2024, Febrio mengatakan, kebijakan PPN DTP per Juni 2024 yang sebesar 100 persen itu telah mampu menggerakkan laju pertumbuhan sektor konstruksi hingga investasi. Maka, ia menganggap, kebijakan lanjutan Juni-Desember dengan PPN DTP yang ditanggung 50 persen masih bisa mendorong konsumsi.

Adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) tampaknya tidak akan signifikan mendongkrak perekonomian di semester II 2024.

Pertumbuhan Ekomomi Indonesia Diramalkan Lesu hingga Akhir 2024, Konsumsi Rumah Tangga Masih Engap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/EX-1014056274.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan, pertumbuhan ekonomi RI relatif terjaga di tengah meningkatnya risiko dan perlambatan ekonomi global. Hal itu tecermin dari Produk Domestk Bruto (PDB) pada kuartal III 2023 yang tumbuh positif sebesar 4,94 persen (yoy). Meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih relatif kuat. Febrio mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di tengah tantangan global. Hal ini menunjukkan APBN telah menjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan shock absorber untuk melindungi masyarakat dengan baik. "Ke depan, APBN akan terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," kata Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi, Selasa (7/11). Lebih lanjut, Febrio membeberkan dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy) pada kuartal III 2023. Laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif didukung oleh daya beli masyarakat yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali. Peran APBN terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi pasokan pangan. "Selain itu, koordinasi pusat dan daerah melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga," lanjutnya. Febrio mengatakan, tren perlambatan global diperkirakan masih akan berlanjut dan berpotensi memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 berkisar 5 persen. Untuk menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melakukan intervensi berupa paket kebijakan di penghujung tahun. Kebijakan tersebut meliputi penebalan bansos untuk mitigasi dampak El Nino, percepatan penyaluran program KUR di tengah peningkatan suku bunga, serta kebijakan penguatan sektor perumahan. "Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Febrio.

Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan tren positif pertumbuhan PDB

Kepala BKF: Ekonomi RI Terjaga di Tengah Perlambatan Ekonomi Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/CLOSING-RAMADAN-RUNWAY-2023-FEDRIK-TARIGAN-17-298442090.jpg" alt="ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Peragaan Busana yang ditampilkan pada Closing Ceremony Ramadan Runway 2023 di Mall Kota Kasablanca, Jakarta, Sabtu (29/4/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Di tengah berbagai tekanan global, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengutamakan kualitas dan keberlanjutan. Di sisi lain, pemerintah terus memacu sumber-sumber pertumbuhan salah satunya melalui industri halal. Dengan populasi muslim lebih dari 230 juta jiwa dan kapasitas industri halal, mulai dari makanan dan minuman, farmasi, industri kosmetik, keuangan, hingga pariwisata, Indonesia telah menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengembangkan ekonomi halal sebagai mesin pertumbuhan negara. Pada 2020, pasar ekonomi halal global telah mencapai USD 2,30 triliun dan diperkirakan akan mencapai USD 4,96 triliun pada 2030 seiring dengan meningkatnya permintaan produk halal. Persepsi halal sebagai nilai universal Islam dan kapasitas untuk melampaui bisnisnya, telah memberikan jaminan dan kepercayaan kepada pelaku industri halal (produsen) dan konsumen dalam menghadapi kondisi pasar yang menantang namun tetap kompetitif dan menguntungkan. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan RI mengadakan Konferensi Keuangan Islam Tahunan ke-7 (7th Annual Islamic Finance Conference/AIFC ke-7) tahun 2023 dengan tema 'Peran Keuangan Islam untuk Mengatasi Ketidakpastian Global melalui Ekonomi Halal dan Reformasi Struktural yang Berkelanjutan dan Inklusif'. AIFC ke-7 yang digelar secara daring pada 29-30 Agustus 2023 ini, dirancang untuk membahas dan mengatasi sejumlah isu utama yang terkait dengan ekonomi dan keuangan halal seperti: (i) pengembangan ekosistem halal yang kuat, (ii) penguatan industri halal, dan (iii) penyaluran pembiayaan halal dalam mendukung pengembangan ekonomi halal. "AIFC ke-7 diselenggarakan setelah pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN Ke-10 (10th AFMGM) yang baru terlaksana pekan lalu di Jakarta. Seperti kita tahu, tema Keketuaan ASEAN Indonesia adalah Pusat Pertumbuhan (Epicentrum of Growth). Hal ini sejalan dengan yang kita harapkan agar AIFC ini juga dapat menghasilkan wawasan, inovasi, kolaborasi, dan strategi yang berharga tentang bagaimana mengembangkan ekonomi dan keuangan halal secara kuat sebagai sumber pertumbuhan," jelas Adi Budiarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Senin (28/8). AIFC ke-7 merupakan acara tahunan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan seperti pengambil kebijakan, profesional, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk membahas berbagai isu utama keuangan Islam, ekonomi dan pembangunan, di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Pada hari pertama, Konferensi AIFC ke-7 akan dibuka oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu Febrio Kacaribu dan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Acting Director General of Islamic Development Bank Institute Sami Al Suwailem mewakili Presiden IsDB yang berhalangan hadir. Selain itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo akan memberikan kuliah tamu mengenai Proyeksi Ekonomi Islam Global 2023. Selanjutnya, akan ada diskusi panel yang menghadirkan pembicara internasional seperti Prof. Marco Tieman, Adjunct Professor, Azman Hashim dari International Business School, UTM Malaysia, Prof. Tariqullah Khan, INCEIF Malaysia, Dr. Mohamed Eskandar Shah (PhD), Associate Professor of Islamic Finance, Hamad Bin Khalifa University (HBKU), dan Siti Aminah, M.Pd.I, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar akan memberikan kuliah tamu pada hari kedua. Sedangkan sesi panel akan menghadirkan Dr. Winai Dahlan, Director of the Halal Science Center of Chulalongkorn University Thailand, Prof. Sapta Nirwandar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, Arief Hartawan, Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Keuangan Islam Bank Indonesia, serta Bambang Widjanarko, Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Bank Umum Syariah OJK. Sejalan dengan konferensi ini, BKF bersama pihak terkait juga mengadakan acara call of paper (CFP) untuk memanfaatkan informasi dan wawasan berharga dari akademisi dan praktisi untuk dijadikan sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan syariah. CFP telah menerima 267 karya, baik nasional maupun internasional. Sebanyak dua puluh karya terbaik akan dipresentasikan bersamaan dengan seminar.

Konferensi ini juga merupakan acara Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, yang dirancang untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan Islam

Majukan Industri Halal, BKF Kementerian Keuangan Gelar AIFC ke-7

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Kepala-BKF-Febrio-Kacaribu-Nurul-F-JPC.jpg" alt="Nurul Fitriana/JawaPos.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu" width="100%">
<figcaption>Nurul Fitriana/JawaPos.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Sektor manufaktur nasional konsisten tercatat ekspansif selama tujuh belas bulan berturut-turut. Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur tercatat naik menjadi 51,3 pada Januari 2023 dari sebelumnya 50,9 di Desember 2022.  Terkait dengan itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyebut PMI yang meningkat menandakan bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia terus berlanjut. Pasalnya, peningkatan ini terjadi di tengah dinamika perekonomian dunia.  ’’Sektor manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi menunjukkan daya tahan perekonomian Indonesia di tengah gejolak global dan perlambatan manufaktur yang terjadi di berbagai negara,” kata Febrio Kacaribu melalui keterangan tertulis, Kamis (2/2).  Ia menjelaskan, tren ekspansif di bulan Januari 2023 ini ditunjukkan oleh beberapa negara lain di kawasan ASEAN. Meliputi Filipina 53,5 (53,1 pada Desember 2022), Thailand 54,5 (52,5 pada Desember 2022).  Sementara itu, Taiwan 44,3 (44,6 pada Desember), Malaysia 46,5 (47,8 pada Desember 2022), Vietnam 47,4 (46,4 pada Desember 2022), Korea Selatan 48,5 (48,2 pada Desember 2022) dan Amerika Serikat 46,8 (46,2 pada Desember 2022) tercatat masih berada di zona kontraktif. ’’Output dan permintaan baru di Indonesia mengalami pertumbuhan tercepat dalam tiga bulan terakhir karena permintaan dalam negeri yang tetap kuat,” jelas Febrio.  Walaupun permintaan dari sisi ekspor masih agak tertahan, peningkatan permintaan domestik mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan aktivitas pembelian barang input. ’’Secara keseluruhan, optimisme pelaku usaha di awal tahun 2023 ini meningkat dibandingkan akhir tahun lalu. Ini tercermin dari peningkatan stok barang input. Selain itu, harga barang input mengalami penurunan walaupun disrupsi pasokan masih terjadi,” jelas Febrio.  Meskipun demikian, para produsen tetap mengantisipasi kondisi ketidakpastian ekonomi dunia dan cuaca ekstrim yang dianggap berpotensi menghambat laju distribusi. Sementara itu, inflasi Januari 2023 tercatat sebesar 5,28 persen (YoY), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya pada Desember 2022 sebesar 5,51 persen (YoY).  ’’Tren inflasi mulai turun perlahan, terutama dari administered price yang berasal dari harga bahan bakar. Pemerintah terus mengantisipasi pergerakan harga komoditas energi dan ketersediaan pasokan BBM untuk memastikan fungsi stabilisasi APBN, yaitu sebagai shock absorber di tengah kondisi global yang masih bergejolak,” lanjut Febrio.  Jika dilihat per kelompok, inflasi inti turun tipis ke angka 3,27 persen (YoY) dari 3,36 persen pada Desember 2022 (YoY). Kinerja inflasi ini di satu sisi berasal dari penurunan inflasi kebutuhan sandang, perumahan dan jasa layanan perumahan, serta rekreasi.  Di sisi lain, terjadi peningkatan inflasi pada sektor kesehatan serta perawatan pribadi dan jasa lainnya. Inflasi inti yang masih terjaga di atas 3 persen menunjukkan daya beli masyarakat yang masih kuat dan optimisme menyambut 2023.  Inflasi pangan bergejolak (volatile food) sedikit meningkat menjadi 5,71 persen (YoY) dibandingkan dengan bulan Desember 2022 sebesar 5,61 persen (YoY). Hal ini didorong oleh harga pangan yang cenderung volatile sebagai dampak faktor musiman dan gangguan cuaca.  ’’Untuk menjamin ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui percepatan impor, antisipasi lonjakan harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Ramadan dan Idul Fitri yang sudah dilakukan dari sejak awal tahun,” terang Febrio.  Jika dilihat kelompok harga yang ditetapkan pemerintah, inflasi tercatat 12,28 persen (YoY) lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2022 sebesar 13,34 persen. Hal ini didorong oleh menurunnya tarif angkutan udara dan bensin.  Di sisi lain, harga rokok dan tarif air PAM mengalami kenaikan yang dipengaruhi oleh kenaikan tarif cukai dan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.  Ke depan, Pemerintah akan terus berupaya menjaga inflasi mengingat pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama yang menjadi perhatian Presiden dan telah disampaikan dalam acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023 pada 17 Januari 2023 lalu.  Upaya pengendalian inflasi terus ditempuh melalui berbagai kebijakan, antara lain stabilisasi harga pangan, penguatan pasokan dan cadangan domestik, antisipasi gejolak harga akibat risiko gangguan cuaca, serta persiapan menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). (*)   &nbsp;  &nbsp;

PMI Manufaktur RI Naik Jadi 51,3, Pemulihan Ekonomi Terus Berlanjut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi memperpanjang pembebasan tarif pungutan ekspor (PE) datar (flat) sebesar USD 0 per ton untuk produk Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya hingga 31 Oktober 2022. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDPKS pada Kementerian Keuangan.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu mengatakan upaya tersebut diambil pemerintah untuk menjaga momentum ekspor sekaligus meningkatkan harga Tandan Buah Segar (TBS). "Sejak diberlakukan tarif pungutan ekspor USD 0, beban ekspor yang ditanggung pelaku usaha berkurang, sehingga mampu meningkatkan ekspor sesuai ekspektasi pemerintah," kata Febrio dalam keterangan resminya, Kamis (1/9).  Kemenkeu mencatat, volume ekspor pada Juli 2022 sebesar 3.323.809 ton. Angka ini naik 409.479 ton (14 persen) dari periode Juni 2022 yang sebesar 2.914.329 ton.  Meningkatnya volume ekspor ini diikuti dengan kenaikan harga TBS (tandan buah segar) di level petani. Dalam tiga pekan terakhir, lanjutnya, mulai terjadi peningkatan harga TBS yang disebabkan meningkatnya permintaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) karena mulai meningkatnya kegiatan ekspor.  "Namun demikian, persediaan di dalam negeri yang masih berlebih mengakibatkan kenaikan harga TBS di level petani belum optimal," ujarnya.  Febrio mengatakan, keseluruhan kebijakan terkait ekspor CPO dan turunannya diperkirakan mengurangi beban bagi eksportir dan akan mempercepat ekspor. "Momentum ini perlu kita jaga sehingga mampu mengurangi stok dalam negeri dan mengoptimalkan harga TBS," pungkasnya.

Resmi Diperpanjang, Tarif Ekspor CPO Masih Gratis hingga 31 Oktober

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BSI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan keuangan syariah. Keuangan syariah dinilai mampu menjadi instrumen kritikal untuk menciptakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.  Keuangan syariah juga dapat mendorong reformasi struktural melalui penyediaan akses pembiayaan bagi sektor riil. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, untuk mencapai target pengembangan keuangan syariah, Kemenkeu kembali menyelenggarakan The Annual Islamic Finance Conference (The AIFC) ke-5 yang berlangsung secara virtual dari 25 hingga 26 Agustus 2021.  "Konferensi internasional ini diharapkan menghasilkan masukan berharga agar Indonesia semakin dekat dengan cita-citanya menjadi negara maju dan pusat keuangan Islam dunia," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (25/8).  Febrio memaparkan, ekonomi dan keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang memberikannya peran strategis pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural ke depan. Hal ini karena perannya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat, ekonomi berkelanjutan, dan peningkatan akses pembiayaan seperti melalui zakat, infaq, waqaf, inovasi Green Sukuk, serta pembiayaan UMKM. Bahkan, keuangan syariah memiliki potensi yang besar telah bertumbuh melebihi pasar keuangan konvensional pada dekade terakhir.  "Indonesia duduk pada potensi keuangan syariah yang sangat besar, hal ini disebabkan oleh tingginya populasi penduduk muslim Indonesia dan merebaknya tren digitalisasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu terus bergerak berupaya merumuskan kebijakan yang akomodatif agar potensi syariah di Indonesia bisa terealisasi lebih awal," ungkapnya.  Fokus acara ini, kata Febrio, sejalan dengan isu global saat ini yaitu pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Isu pemulihan di tingkat global ini sejalan dengan fokus pemerintah dalam mengakselerasi pemulihan dan memperkuat reformasi. Selain itu, pemulihan ekonomi juga selaras dengan topik yang akan dibawa oleh Indonesia pada Presidensi G20 tahun 2022.  "Badan Kebijakan Fiskal selaku unit yang membantu Menteri Keuangan merumuskan kebijakan termasuk terkait keuangan syariah, akan terus mengawal proses reformasi keuangan syariah dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan lembaga internasional," tuturnya.  Febrio menyebut, AIFC ke-5 merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Keuangan, the Islamic Development Bank Institute (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan Universitas Indonesia.  "Di dalam konferensi, akan ada sesi pemaparan makalah dari berbagai akademisi dan praktisi ekonomi syariah untuk menambah wawasan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia," pungkasnya.

Kembangkan Keuangan Syariah, Kemenkeu Gelar Konferensi AIFC ke-5

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/nakes-divaksin.jpg" alt="MENAHAN: Ayu Kusuma, karyawati Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, menerima suntikan vaksin ketiga atau booster, Sabtu (14/8). Vaksinasi dilakukan bertahap karena KIPI yang lebih kuat. Dalam sehari, ada 42 orang yang divaksin booster. (Angger Bondan/Ja" width="100%">
<figcaption>MENAHAN: Ayu Kusuma, karyawati Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, menerima suntikan vaksin ketiga atau booster, Sabtu (14/8). Vaksinasi dilakukan bertahap karena KIPI yang lebih kuat. Dalam sehari, ada 42 orang yang divaksin booster. (Angger Bondan/Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengaku sedang mewaspadai virus Covid-19 varian Lambda yang dikenal dengan nama C37 yang mulai menyebar di Filipina. Varian Lambda menambah daftar varian baru yang sebelumnya ada yaitu, Alpha, Beta, Gamma, dan Delta.  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyoroti dan mengantisipasi dampak jika varian virus tersebut juga menyebar ke Tanah Air seperti yang terjadi pada virus varian Delta. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, varian Delta sendiri telah menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 pada awal Juli lalu yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.  "Kita terus mengamati ini bagaimana perkembangannya, dan tentunya tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) terus siap melihat ini," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (18/8).  Menurutnya, pertumbuhan ekonomi selama pandemi akan selalu diliputi ketidakpastian sejak 2020 hingga 2022 mendatang. Sehingga, pihaknya pun menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 3,7 persen-4,5 persen. Perkiraan tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya di kisaran 4,5 persen-5,3 persen secara tahunan.  Febrio mengungkapkan, bangak negara di dunia memperkirakan akhir pandemi adalah akhir tahun ini. Namun pada kenyataannya, tahun ini hadir varian Delta yang menyebabkan kenaikan kasus di banyak negara.  "Sama aja dengan kondisi sekarang, Delta menjadi headline di 2021, kita tidak mengasumsikan bahwa tidak ada kelanjutkan dari pandemi di 2022," imbuhnya.  Febrio menambahkan, pemerintah menambahkan target vaksinasi menjadi 2 juta dosis perhari agar herd immunity segera tercapai. Dia mengklaim, meski sama seperti negara lain tengah berada dalam ketidakpastian, namun Indonesia memiliki pengalaman dua tahun untuk optimistis mengenai penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.  "Bedanya adalah kita punya pengalaman 2 tahun, pengalaman kita bisa siap dengan living with endemic. Itu mungkin yang menjadi harapan dan optimistis kita pada 2022," pungkasnya.

Cermati Covid-19 Varian Lambda, Pemerintah Antisipasi Dampak Ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Febrio Kacaribu

Berita Terkini