<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/30/IMG_0227JPG-2386816830.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerima laporan hasil penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah yang diserahkan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina A" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menerima laporan hasil penghitungan terkait kerugian negara dalam kasus korupsi timah yang diserahkan Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina A</figcaption>
</figure> </p> <p>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merespons laporan dugaan korupsi dengan terlapor Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah. Namun demikian, respons tersebut dinilai tak bijak dan tak patut. Sebab, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar melontarkan kalimat yang dinilai tidak perlu.</p> <p dir="ltr">Hal itu disampaikan oleh Eks Komisioner Komisi Kejaksaan (Komjak) Bhatara Ibnu Reza kepada awak media pada Jumat (14/3). Dia menilai respons yang disampaikan oleh kapuspenkum Kejagung terlalu arogan.</p> <p dir="ltr">Pria yang kini menjabat sebagai direktur Democratic Justice Reform itu menyatakan bahwa keterangan Harli menunjukkan sikap defensif dari kejaksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK.</p> <p dir="ltr">Saat diwawancarai oleh awak media Harli sempat menyampaikan bahwa satu orang insan Adhyaksa diperlakukan tidak adil sama saja dengan seluruh institusi kejaksaan.</p> <p dir="ltr">Menurut Bhatara, Korps Adhyaksa tidak sepatutnya menyampaikan keterangan seperti itu. Sebab, KPK sebagai aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk memproses setiap laporan yang masuk.</p> <p dir="ltr">"Pernyataan itu seakan-akan menolak untuk bekerja sama dengan penegak hukum yang memang seyogyanya juga harus melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Bhatara, Jumat (14/3).</p> <p dir="ltr">Lebih dari itu, Bhatara menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang bertekad kuat untuk memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya. Meski laporan masyarakat terhadap Jampidsus ke KPK tampak berunsur politis, dia menyampaikan bahwa kejaksaan sebagai institusi harus tetap menunjukkan sikap dan itikad baik dalam mendukung berjalannya proses hukum.</p> <p dir="ltr">"Pernyataan dari unsur kejaksaan terhadap peristiwa yang terjadi kepada salah anggotanya menggambarkan sikap yang tidak bijak, berupa arogansi kelembagaan yang tidak patut dipertontonkan kepada publik," jelasnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Bhatara menambahkan, dengan sikap tersebut pemerintah dan DPR mestinya meninjau kembali rencana revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan. Selain disorot dan mendapat kritik publik, revisi tersebut juga dilakukan untuk menambah kewenangan Korps Adhyaksa. Menurut dia, yang perlu dilakukan justru&nbsp; memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal.</p> <p dir="ltr">"Sehingga potensi-potensi pelanggaran etika atau dugaan-dugaan tindak pidana tidak terjadi lagi," imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari laporan yang sudah dibuat oleh masyarakat kepada KPK. Secara keseluruhan ada empat laporan yang dibuat dengan terlapor JAM Pidsus Kejagung.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Yakni dugaan&nbsp; penyalahgunaan kewenangan atau dugaan korupsi dalam penyidikan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, dugaan suap Ronald Tannur dengan terdakwa Zarof Ricar, dugaan korupsi tata kelola tambang batubara di Kalimantan Timur, serta dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">"Pertama tentu kami akan mempelajari dulu ya, seperti apa laporannya. Karena terkait laporan seperti ini kan bukan yang pertama. Kedua, kami berkomitmen akan terus tegak dalam rangka menegakkan hukum, khususnya tindak pidana korupsi," kata dia.</p> <p dir="ltr">Harli menyatakan bahwa komitmen itu merupakan komitmen pimpinan Kejagung dan seluruh jajaran Korps Adhyaksa. Dia pun mengatakan, bila seorang insan Adhyaksa diperlakukan tidak adil, itu sama sajak dengan memperlakukan seluruh institusi Kejagung dengan tidak adil. Dia pun menegaskan kembali bahwa pihaknya tegak sebagai institusi.</p> <p dir="ltr">"Bagi kami, satu orang insan Adhyaksa yang diperlakukan tidak adil itu sama dengan seluruh institusi. Jadi, kami sampaikan bahwa kami tegak. Jadi, nanti kami pelajari dulu seperti apa," ujarnya.</p>

Dia menyatakan bahwa keterangan Harli menunjukkan sikap defensif dari kejaksaan atas laporan yang disampaikan masyarakat kepada KPK.

Eks Komisioner Komjak Menilai Respons Kejagung atas Laporan Dugaan Korupsi Jampidsus Menyiratkan Arogansi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Screen-Shot-2022-03-10-at-10.26.19.jpg" alt="Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah Putu Indah Savitri/Antara</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febri Adriansyah tengah menjadi sorotan setelah diduga dikuntit oleh pihak yang diduga Datasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Dugaan penguntitan itu diduga karena Febrie Adriansyah tengah menangani kasus-kasus dugaan mega korupsi.</p> <p>Peristiwa penguntitan itu diduga terjadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu (19/5) lalu, sekitar pukul 20.00-21.00 WIB. Febrie diikuti oleh dua orang yang diduga anggota Densus 88 di sebuah restoran dengan mengenakan pakaian santai dan wajah yang tertutup masker.</p> <p>Mereka meminta untuk makan malam di lantai dua, yang ternyata satu lantai dengan Febrie di ruangan VIP. Mereka berdalih ingin merokok sebagai alasan memilih lantai dua.</p> <p>Saat berlangsung, salah satu anggota Densus itu merekam kegiatan Febrie secara diam-diam. Sayangnya, aksi tersebut diketahui oleh polisi militer yang mengawal Febrie.</p> <p>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana enggan menjelaskan dugaan penguntitan anggota Densus 88 Antiteror Polri terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah.</p> <p>"Saya belum dapat infonya," kata Ketut dikonfirmasi, Jumat (24/5).</p> <p>Namun, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengirimkan personel untuk membantu peningkatan pengamanan di Kompleks Kejagung. Hal itu sebagaimana dikabarkan dalam akun media sosial Instagram Puspom TNI. Dalam unggahannya, Puspom TNI mengirimkan personel ke Kejagung yang dipimpin Letnan Satu Pom Andri.</p> <p>Karier Febrie di lingkungan Kejaksaan terbilang mulus. Pria kelahiran Jakarta, 19 Februari 1968 itu menghabiskan masa kecilnya di Jambi. Bahkan ia menamatkan pendidikan SD hingga perguruan tinggi di Jambi.</p> <p>Sebelum menduduki posisi Jampidsus, Febrie hanya lima bulan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta pada 29 Juli 2021.</p> <p>Febrie juga sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung. Debut Febrie sebagai jaksa dimulai di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Kerinci pada tahun 1996.</p> <p>Jabatan terakhirnya di Kejari Sungai Penuh adalah sebagai Kasi Intelijen. Febrie kemudian berpindah-pindah tugas. Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Aspidsus Kejati Jawa Timur, Wakajati Yogyakarta, Wakajati DKI Jakarta, dan Kajati NTT.</p> <p class="class-paragraph">Saat menjadi Dirdik Jampidsus, Febrie pernah menangani sejumlah kasus besar. Tiga di antaranya yakni kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya, kasus korupsi PT Asabri, dan korupsi fasilitas kredit PT Bank Tabungan Negara (BTN) dan kasus korupsi PT Timah. </p>

Dugaan penguntitan itu diduga karena Febrie Adriansyah tengah menangani kasus-kasus dugaan mega korupsi.

Diduga Dikuntit Densus 88, Ini Profil Jampidsus Febrie Adriansyah yang Usut Korupsi PT Timah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/Perkembangan-Kasus-Korupsi-BTS-Kominfo-Salman-Toyibi-3-3459511052.jpg" alt="Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh." width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung ST Burhanudin (tengah) bersama dengan Jampidsus Febrie Adriansyah (kanan) dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Peristiwa penguntitan yang diduga dilakukan Datasemen Khusus (Densus) 88 Antitetor Polri terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyita perhatian publik. Tak hanya penguntitan, juga beredar video pasukan Brimob yang mengintai kompleks Kejagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamanan di Kejagung pun ditingkatkan dari jajaran Puspom TNI pasca peristiwa itu.</div> <div dir="auto">Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santosa menilai, pemantauan oleh Densus 88 terhadap Jampidsus bukan kepentingan perseorangan, tetapi tengah menjalankan tugas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kalau satu kegiatan pemantauan tentu tidak bisa berdiri sendiri, artinya bukan buat kepentingan perseorangan, tetapi itu adalah tugas yang sedang dijalankan," kata Sugeng kepada wartawan, Minggu (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng menjelaskan, pemantauan merupakan satu metode surveilance untuk mendapatkan bahan keterangan ataupun data dari yang dipantau. Namun, ia mengaku heran justru yang dipantau Jampidsus Kejagung. Ia menduga, terdapat kejanggalan dalam operasi yang dijalankan pihak Densus 88.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini agak mengejutkan memang ya, yang dipantau ini Jampidsus oleh Densus. Artinya ini satu sesuatu yang serius," ucap Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengamat kepolisian ini menyebut, terdapat dua isu yang mengakibatkan peristiwa itu terjadi. Pertama, Jampidsus Kejagung saat ini tengah gencar melakukan pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedua adalah terkait dengan adanya Konflik kewenangan antara dua lembaga, antara polisi dan kejaksaan," ujar Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus dugaan korupsi pertambangan. Padahal kasus tambang bukan kewenangan Kejaksaan, tetapi Kejaksaan mengambil dari aspek korupsinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Krena kasus tambang itu adalah tindak pidana yang menjadi kewenangan Polri," papar Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mulai dari kasus di Konawe, Mandiodo, kemudian tambang timah, kemudian sekarang IPW mendengar adanya jaksa yang turun di Kaltim. Ini informasi yang di dapat oleh IPW," ungkap Sugeng.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengklaim belum mendapatkan informasi terkait dugaan penguntitan Jampidsus Febri Adriansyah oleh pihak Densus 88. Bahkan, salah satu diantaranya diamankan oleh pihak pengamanan Puspom TNI yang memberikan keamanan terhadap Jampidsus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya belum dapat infonya," ujar Ketut dikonfirmasi, Jumat (24/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketut tak merespons lebih jauh terkait kondisi Jampidsus Kejagung Febrie Adransyah seteleh munculnya dugaan dikuntit oleh Densus 88 Antiteror Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombed Pol Aswin Siregar tidak merespons konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com terkait munculnya informasi tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya beredar kabar Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dikuntit oleh anggota Densus 88 Polri. Peristiwa itu terjadi saat Febrie sedang menikmati makan malam di sebuah restoran di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jika kabar ini benar, belum diketahui motifnya. Hanya saja, Jampidsus Kejagung tengah menangani kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebanyak 21 orang ditetapkan tersangka. Para tersangka bukan orang sembarangan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perekonomian negara ditaksir merugi senilai Rp 271 triliun akibat ulah para tersangka. Sementara itu, kerugian keuangan negara masih dalam penghitungan penyidikan.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Kejaksaan begitu intensif terlibat di dalam penanganan kasus dugaan korupsi pertambangan. Dimana banyak poli terlibat dalam kasus itu.

Penguntitan Densus 88 Terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung Dipicu Pengusutan Kasus Korupsi Pertambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Kepala-Pusat-Penerangan-Hukum-Kejaksaan-Agung-Ketut-Sumedana-Dery-Ridwansah-3-157632073.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana konferensi pers.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kabar tak mengenakkan dari pasukan Densus 88 Antiteror. Seorang anggota satuan berlambang burung hantu itu diduga mengikuti atau menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.</p> <p>Bahkan, disebutkan bahwa anggota Densus 88 Antiteror diamankan oleh pengawal dari Jampidsus di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Insiden itu terjadi saat Jampidsus makan malam di restoran tersebut.</p> <p>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengaku belum mendapat informasi terkait penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 tersebut. &rdquo;Malahan saya dapat informasinya dari media,&rdquo; terangnya kemarin (24/8).</p> <p>Dia juga masih enggan untuk memastikan informasi itu. Yakni, apakah benar anggota Densus 88 mencoba mengikuti Jampidsus. &rdquo;Saya belum bisa berkomentar apa-apa. Belum dapat informasi apa pun,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Saat dikonfirmasi terkait kejadian itu, Kombespol Aswin Siregar selaku juru bicara Densus 88 Antiteror tidak merespons pesan singkat dan telepon dari Jawa Pos. Begitu pula Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo.</p> <p>Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menuturkan, isu penguntitan Densus 88 terhadap Jampidsus itu merupakan penggunaan kekuatan tidak pada tupoksinya. Sebagai pasukan khusus Korps Bhayangkara, tentunya Densus 88 tidak bisa bergerak dengan inisiatif masing-masing personel. &rdquo;Pasti ada yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan dan apa motifnya, tentu Kadensus 88 yang bisa menjawab,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Perlu dipastikan bahwa pergerakan Densus 88 itu sebuah tim atau hanya oknum belaka. &rdquo;Siapa pun oknumnya harus dijelaskan, agar tidak memunculkan berbagai pretensi di masyarakat,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin. <strong>(idr/c18/bay)</strong></p>

Kabar tak mengenakkan dari pasukan Densus 88 Antiteror. Seorang anggota Densus 88 Antiteror diduga menguntit Jampidsus Febrie Adriansyah.

Kejagung Bungkam Isu Densus Kuntit Jampidsus