<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Novel-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing" width="100%">
<figcaption>Novel Baswedan saat hadir konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/11/20210. Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengungkapkan dia bersama beberapa orang rekannya melakukan penyelidikan sing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menanggapi keputusan rekannya Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang yang menjadi tim penasihat hukum istri dari Ferdy Sambo, Putri Chandrawathi. Merasa kecewa, Novel menyarankan kedua rekannya tersebut untuk mundur.  "Sebagai teman saya kaget dan kecewa dengan sikap Febri Diansyah dan Rasama Aritonang yang mau menjadi kuasa hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo," kata Novel dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Kamis (29/9).  "Saran sy sebaiknya mundur saja," sambungnya.  Menurut Novel, yang harus dibela adalah kepentingan korban dalam hal ini Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Bahkan, pihak-pihak yang menghalangi penyidikan tersebut harus diusut tuntas.  "Justru kepentingan korban yang penting dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi atau merekayasa kasus diusut tuntas. Agar tidak terjadi lagi," tegas Novel.  Hal senada juga disampaikan, mantan pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap. Dia meminta, Febri dan Rasamala mengubah keputusannya untuk mundur dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.  "Saya hormati putusan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang, namun berharap mereka bisa mendengarkan suara publik, mau mengubah keputusannya dan mundur menjadi penasihat hukum para tersangka," ucap Yudi.  Menurut Yudi, reaksi publik cenderung negatif terhadap keputusan Febri dan Rasamala masuk sebagai tim kuasa hukum Ferdy Sambo. Karena itu, Febri dan Rasamala diminta mendengar suara publik.  "Karena reaksi publik saat ini cenderung negatif karena mereka berdua merupakan tokoh kepercayaan publik," pungkas Yudi.

Novel Minta Febri dan Rasamala Mundur dari Tim Hukum Istri Ferdy Sambo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Johanes.jpg" alt="Johanes Martinus Lunes (kiri) di PN Bandung. (Kuswandi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Johanes Martinus Lunes (kiri) di PN Bandung. (Kuswandi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Di usianya yang senja, Johanes seharusnya bisa menikmati waktu dengan bahagia bersama keluarganya. Namun, dia justru terancam masuk penjara akibat menyelamatkan Yayasan Kawaluyaan keluar dari krisis yang mendera pada 2015-2016 silam. Johanes kini menjadi pesakitan atas tuduhan penipuan yang dilaporkan koleganya.   KUSWANDI, Bandung  JOHANES tiba-tiba terisak saat memberikan keterangan pers perihal kasus yang melilitnya di Ballroom Kamojang, Hotel El Royale Bandung, Senin (27/6) siang. Sejenak, kakek kelahiran Bandung, 82 tahun silam itu berhenti berbicara saat menjelaskan kondisi kesehatannya yang harus keluar masuk ICU (intensive care unit) selama tiga kali sejak 2000 karena penyakit jantung. Setelah tenang, dia kembali berbicara.  “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Saya selalu terkenang akan kata-kata Tuhan. Siapa menabur, dia yang akan menuai,” ucapnya lirih terbata-bata.  Tak banyak kata yang diucapkan kakek bernama lengkap Johanes Martinus Lunes ini. Selama sekitar satu jam konferensi pers, Ketua Pembina Yayasan Kawaluyaan itu banyak terdiam. dia tertunduk lesu. Pikirannya seperti melayang entah kemana.  Kegundahan itu jelas tergambar ketika Johanes mengaku tak habis pikir. Di masa tuanya, dia harus menelan pil pahit. Duduk di kursi pesakitan, diadili atas tuduhan kasus penipuan senilai ratusan juta. Padahal, dirinya tidak pernah merugikan Yayasan Kawaluyaan sebesar Rp717.250.000 juta seperti yang dituduhkan pelapor.  “Saya masuk Anggota Yayasan Kawaluyaan (YK) karena pelayanan. Sebagai deposito iman bila kelak saya dipanggil sang Pencipta. Akan tetapi kemudian, saya jadi terdakwa,” kata Johanes. Ibaratnya, Air Susu Dibalas dengan Air Tuba, Johanes bilang perjuangannya menyelamatkan Yayasan yang dilanda krisis keuangan pada 2015-2016 justru berakhir nestapa.  Ihwal sengkarut dugaan penipuan yang dialami Johanes terjadi pada rentang Juli 2015 sampai dengan Juni 2016. Kala itu, kondisi Akademi Keperawatan Kebonjati yang berada di Kota Bandung dalam kondisi kritis. Tak tega melihat kondisi itu, Johanes bersama koleganya di Yayasan Kawaluyaan mencoba mencari cara.  Tujuannya jelas, agar Akademi Keperawatan yang merupakan tempat mendidik calon tenaga kesehatan tetap bisa hidup dan menjalankan fungsi sosial kemanusiaannya. Selain itu, agar gaji karyawan bisa dibayarkan termasuk sejumlah operasional akademi terpenuhi.  Namun, bukannya diapresiasi, setelah berhasil mendapatkan dana, Johanes justru dilaporkan Teopilus Kawihardja. Orang kepercayaan dr. Johan Somali (Lie Ing Liat), yang tak lain merupakan pengelola Yayasan Kawaluyaan ke aparat penegak hukum. Tuduhannya, melakukan penipuan.  “Saya tidak pernah merugikan Yayasan Kawaluyaan. Malah saya dan kawan-kawan turut menyumbangkan tenaga dan pikiran bagaimana menyelamatkan Yayasan Kawaluyaan,” kata Johanes.  Kuasa hukum Johanes, Febri Diansyah mengatakan kliennya sebenarnya melakukan penyelamatan akademi dari krisis dan mendidik calon-calon tenaga medis. “Apa yang dilakukan Pak Johanes adalah menyelamatkan, tapi diganjar pidana,” jelas Managing Partner Visi Law Office ini.  Karena tak serupiah pun kliennya menerima dan menikmati uang seperti yang dituduhkan pelapor, maka Febri menilai ada yang janggal dari gugatan pelapor. “Menurut kami sangat aneh dan janggal Pak Johanes dijerat Pasal 378 KUHP. Mens rea (sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya) nggak ada. Padahal bicara pemidanaan, selain unsur harus ada mens rea. Karena itu kami berharap ada aspek keadilan ponyelamatan akademi keperawatan,” tukas Febri.  Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan (Pleidoi) Selasa (28/6) di PN Bandung, Febri menegaskan kembali jika unsur pasal yang disangkakan jaksa terhadap kliennya tidak semua terpenuhi. Oleh karena itu, dia pun meminta agar hakim tak takut untuk membebaskan Johanes dari dakwaan jaksa.  “Seluruh Pasal 378 tidak terpenuhi. Tidak dibuktikannya aspek pertanggungjawaban pidana oleh penuntut umum dan secara nyata tidak terbuktinya adanya mens rea dari terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa tidak dipidana atau setidak-tidaknya divonis lepas (onslag van recht alle voervolging).  Sementara jaksa tetap pada tuntutannya. “Menyatakan tetap pada tuntutan yang telah kami ajukan dalam persidangan pembacaan tuntutan pada 31 Mei 2022 yang lalu,” ucap JPU Lucky.  Untuk diketahui, Akademi Keperawatan Kebonjati telah berdiri sejak tahun 1975 dalam bentuk Sekolah Perawat dan berubah nama menjadi Akademi pada 1993. Akper Kebonjati merupakan salah satu unit usaha dalam lingkup Yayasan Kawaluyaan selain Rumah Sakit Kebonjati.  “Yayasan Kawaluyaan sebelumnya dikelola oleh dr. Johan Somali (Lie Ing Liat). Kemudian, Teopilus Kawihardja (Pelapor) dipercaya oleh dr. Johan Somali untuk mewakilinya selama sakit, dan setelah itu, Teopilus diusulkan oleh Yayasan Kawaluyaan sebagai Bendahara umum melalui Rapat Pembina pada tanggal 26 Juni 2015, bertempat di Jl. Pandu No. 03 Bandung’, ujar Ace Handiman, Kuasa Hukum Johanes Marinus Lunel.  Menindaklanjuti hal ini, sejumlah pertemuan informil yang membahas penyelamatan Akademi Keperawatan tersebut dilakukan antara organ Yayasan Kawaluyaan dengan dr. Johan Somali, dimana Teopilus Kawihardja juga hadir.  Kala itu, dibahas wacana atau usulan agar Teopilus bisa membantu Akademi Keperawatan sebagai bagian dari Yayasan Kawaluyaan. Dan pada akhirnya dalam beberapa kali penyerahan dengan total Rp 717.250.000 seluruhnya dimanfaatkan untuk penyelamatan Akper Kebonjati.  Saat ini, Johanes duduk di kursi terdakwa dan terancam menjalani masa akhir dari hidupnya di penjara. Musababnya, JPU dari Kejaksaan Negeri Bandung menuntut Johanes dengan dua tahun tiga bulan penjara karena dinilai melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Pada 18 April 2011 berdiri Yayasan Kawalujaan Kebonjati (YKK) yang secara sepihak mengklaim aset-aset Yayasan Kawaluyaan sebagai aset YKK. Alasan yang digunakan adalah alasan yang tidak masuk akal dan berisi kebohongan, seperti: mengatakan Yayasan Kawaluyaan tidak pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri atau tidak dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-undang Yayasan yang baru.  “Diduga sekarang terdapat aset Yayasan yang berada di Bandung tersebut mulai dikuasai secara melawan hukum oleh pihak yang tidak memiliki hak. Kami akan terus memperjuangkan semaksimal mungkin agar Yayasan Kawaluyaan dapat kembali mendapatkan seluruh aset tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan secara sungguhsungguh”, ujar dr. Judianti Kodijat, Anggota Pembina Yayasan Kawaluyaan.

Cerita Johanes Martinus, Kakek 82 Tahun yang Terancam Masuk Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Febri-Diansyah.jpg" alt="BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERJUANG DARI LUAR: Febri Diansyah saat mengumumkan melepas jabatan sebagai juru bicara KPK (26/12/2019). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan tagar Reformasi di Korupsi tepat memasuki dua tahun sejak 2019 lalu. Peristiwa penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menewaskan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Randi dan La Ode Yusuf. Kedua mahasiswa UHO itu tewas diduga tertembak dalam unjuk rasa penolakan revisi UU KPK. Peristiwa itu tepat terjadi pada 26 September 2019. "Hari ini, 26 September dua tahun lalu Randy meninggal ditembak saat demonstrasi menolak revisi UU KPK. Esoknya, Yusuf Kardawi yg koma saat dibawa ke RS pun berpulang," kata mantan juru bicara KPK Febri Diansyah dalam cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya, Minggu (26/9). "Sekarang, kita lihat rangkaian pelemahan KPK terus terjadi," imbuhnya. Febri menyampaikan, terdapat lima korban dalam demonstrasi #ReformasiDikorupsi dua tahun lalu. Menurut Febri, mahasiswa dan pelajar pada 2019 lalu turun ke jalan menolak revisi UU KPK, KUHP dan sejumlah RUU yg dinilai merugikan rakyat. "Kita berutang nyawa pada mereka," papar Febri. Selain itu, lanjut Febri, pada September 2019 lalu juga Pimpinan KPK yang saat itu dipimpin Agus Rahardjo menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sikap itu sebagai bentuk keprihatian pada revisi UU KPK yang kini telah sah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. "Kekuasaan abai. Revisi UU KPK tetap lanjut. Terbaca sepaket dengan pemilihan Pimpinan KPK yang kontroversial. Dua tahun berjalan, KPK semakin terpuruk. Entah dimana kredibilitas lembaga pemberantasan korupsi itu sekarang. Ketua dan Ketua melanggar etika, 57 pegawai berprestasi disingkirkan," imbuhnya. Aktivis antikorupsi ini menyebut, pemectan terhadap 57 pegawai KPK pada 30 September 2021 dinilai merupakan upaya sengaja untuk menyingkirkan para pegawai berintegritas. Padahal, Ombudsman RI dan Komnas HAM telah menemukan masalah serius dalam pelaksanaan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dua lembaga negara Ombudsman RI dan Komnas HAM telah menemukan masalah serius, tinggal Presiden yang belum bersikap," ungkap Febri. Menurut Febri, Presiden Jokowi belum terlambat untuk menyikapi polemik pemecatan 57 pegawai KPK. "Dengan sgala hormat, belum terlambat utk lakukan sesuatu, Pak Jokowi. Apakah kita akan mencatat sejarah dengan tinta emas atau darah mahasiswa yang telah berpulang dalam perjuangannya?," pungkas Febri.

Dua Tahun Gerakan Reformasi Dikorupsi, Febri: KPK Semakin Terpuruk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery.jpg" alt="Gedung KPK-Dery" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK-Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik 18 penyidik dan tujuh jaksa penuntut umum (JPU). Ke-25 orang itu dilantik oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan disaksikan oleh empat pimpinan KPK serta jajaran struktural di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (19/8) pagi.  "Dengan penambahan ini, kekuatan sumber daya manusia KPK menjadi 135 orang penyidik dan 83 orang JPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (19/8).  Menurut Febri, saat melantik ke-25 orang itu, Basaria berpesan agar para penyidik dan jaksa baru tersebut cepat beradaptasi di lingkungan kerja yang semuanya sudah serba canggih. Basaria juga mengingatkan para penyidik dan jaksa baru untuk menjunjung tinggi integritas dan meninggalkan kebiasaan yang tidak baik di instansi sebelumnya.  Penyidik dan jaksa tersebut secara resmi bergabung sebagai pegawai KPK pada 1 Agustus 2019. Sebelum bergabung, mereka telah menyelesaikan program induksi pegawai baru KPK terhitung sejak tanggal 1 sampai 15 Agustus 2019 di Gedung Pusat Edukasi Anti korupsi.  "KPK berharap penambahan tenaga di penindakan ini akan membantu dan memperkuat kerja KPK ke depan dalam menangani kasus-kasus korupsi yang ada," pungkas Febri.

Perkuat Penindakan, KPK Lantik 7 Jaksa dan 18 Penyidik Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kasus-korupsi-e-ktp-kpk-tahan-anggota-fraksi-golkar_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemetaan risiko kewenangan kepada 37 penyelenggara negara (PN) di Jawa Timur. Upaya pencegahan itu dilakukan dengan memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) secara bertahap. KPK ingin menguji kebenaran LHKPN yang dilaporkan.  Rangkaian pemeriksaan LHKPN itu dimulai kemarin (8/7). Di antara tujuh pejabat yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan, enam hadir. Salah satunya Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni. Juga ada sejumlah Sekda dari beberapa kabupaten di Jatim. Pejabat lain yang dijadwalkan untuk diklarifikasi adalah Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Namun, pemeriksaannya ditunda.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan di kantor gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, itu merupakan perintah Undang-Undang 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Lewat pemeriksaan itu, KPK ingin mengetahui seberapa jauh kewajaran LHKPN yang dilaporkan oleh penyelenggara negara tersebut.  "Pemeriksaan dilakukan berdasar kriteria dan pertimbangan pemeriksa seperti aspek risiko jabatan. KPK akan melihat kelengkapan administrasi atau dokumen pendukung kepemilikan aset dan asal usul aset," paparnya.  Pemeriksaan berlangsung sampai Jumat (12/7). Sederet nama kepala daerah masuk daftar. Di antaranya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Juga Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto, Bupati Jember Faida, dan Bupati Sumenep Abuya Busyro Karim. "Seluruhnya berkaitan dengan klarifikasi atas LHKPN yang telah mereka laporkan," terang Kasatgas LHKPN Deputi Pencegahan KPK Nexio Helmus di lokasi pemeriksaan.  KPK belum bisa menyimpulkan apakah LHKPN para kepala daerah dan Kadis yang diperiksa itu terindikasi bermasalah. Sebelum menyimpulkan, menurut dia, KPK akan melakukan analisis. Kemudian meminta wajib lapor untuk memperbaiki laporan yang terindikasi tidak sesuai. "Prinsipnya, penyelenggara negara harus menyampaikan LHKPN secara lengkap dan benar," papar dia.  Untuk tingkat kepatuhan pelaporan, sejauh ini Kota Blitar yang paling rendah di kalangan eksekutif. Hanya 39,55 persen wajib lapor di Kota Blitar yang menyerahkan LHKPN. Sementara itu, di kalangan legislatif, DPRD Kabupaten Lumajang paling parah. Di antara 47 wajib lapor, tidak ada satu pun yang menyerahkan LHKPN kepada KPK.  Nexio menjelaskan, memang tidak semua pejabat di Jatim menjalani proses itu. Namun, dia tidak menyebutkan secara detail penyebabnya. "Memang tidak semua, karena kami punya kriteria," katanya.  Nexio menambahkan, dalam kegiatan itu, yang jadi fokus utama adalah pencegahan korupsi dan pengawasan. "Kami terus mendorong agar penyelenggara negara terus membuat perbaikan-perbaikan," ucap dia.

Pemeriksaan Kekayaan 37 Pejabat di Jatim Terkait Risiko Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkaca-sidang-eni-dan-idrus-marham-kpk-segera-panggil-samin-tan_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota (nonaktif) DPR Bowo Sidik Pangarso. Kini pemeriksaan difokuskan pada indikasi penerimaan gratifikasi terkait dengan pembahasan lelang gula kristal rafinasi di Kementerian Perdagangan (Kemendag).  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selama dua hari terakhir, pihaknya memeriksa sejumlah anggota Komisi VI DPR untuk mendalami indikasi gratifikasi dari pembahasan lelang gula rafinasi. Anggota dewan yang diperiksa, antara lain, Inas Nasrullah Dzubir, Nasril Bahar, dan M. Hekal.  Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami pembahasan pada rapat kerja DPR tentang peraturan menteri perdagangan (permendag) terkait dengan gula. ''Pemeriksaan hari ini (kemarin, Red) kelanjutan dari kemarin (Selasa, Red),'' terang Febri kemarin (19/6).  KPK juga berencana memeriksa pejabat Kemendag untuk mendalami indikasi gratifikasi terkait dengan gula tersebut. Menurut Febri, ada tiga pejabat yang akan dipanggil. Selain itu, pihaknya bakal memeriksa dua panitia lelang gula kristal tersebut. ''Kami menduga salah satu sumber gratifikasi yang diterima BSP (Bowo) terkait dengan lelang gula kristal,'' ungkapnya.  Dugaan gratifikasi itu sudah didalami KPK dengan menggeledah kantor Kemendag dan rumah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Dari kantor Kemendag, tim KPK menyita dokumen Permendag Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi Melalui Pasar Lelang Komoditas.  Di sisi lain, jaksa penuntut umum (JPU) KPK kemarin membacakan dakwaan untuk terdakwa General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Mendalami Keterlibatan Pejabat Kemendag Pada Kasus Suap Lelang Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/kasus-korupsi-e-ktp-kpk-tahan-anggota-fraksi-golkar_m_.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya. Dalam pengusutannya, lembaga antirasuah itu membuka peluang untuk memeriksa Dirut Jasa Marga Dessy Aryani maupun pihak lainnya.  Pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen yang telah disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya dari rumah Dessi. Sebelum menjabat dirut Jasa Marga, Dessy merupakan direktur operasi I PT Waskita Karya.  "Prinsip dasarnya, ketika kami melakukan penggeledahan dan ada bukti yang disita di sana pasti akan diklarifikasi. Klarifikasi itu bisa dilakukan pada saksi tersebut, pemilik rumah, atau pada pihak lain. Kalau misalnya dokumen yang ditemukan itu terkait dengan peran pihak lain, maka dengan dokumen yang ada itu kami klarifikasi pada pihak lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/7).  Febri menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti pihak-pihak yang bakal diperiksa untuk mengklarifikasi dokumen-dokumen tersebut. Namun, dokumen-dokumen yang disita dalam proses penggeledahan bakal diklarifikasi kepada pihak terkait.  "Nanti akan diinformasikan lagi siapa saja saksi yang akan diperiksa. Kalau ada informasi-informasi baru, nanti kami uraikan lebih lanjut. Tidak tertutup kemungkinan ada temuan-temuan baru. Kalau ada informasi akan baru disampaikan," ucap Febri.  Dalam perkembangan penyidikan, KPK menduga kasus korupsi 14 proyek yang digarap PT Waskita Karya merugikan keuangan negara lebih dari Rp 186 miliar, sebagaimana yang ditaksir selama ini. Untuk memastikan nilai kerugian keuangan negara dari kasus ini, KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  "Koordinasi yang lebih intens dilakukan dengan BPK agar temuan-temuan dugaan kerugian keuangan negara ini bisa dipastikan secara lebih rinci," tutur Febri.  Hari ini, tim penyidik KPK memeriksa Staf Keuangan Divisi II PT Waskita Karya Wagimin untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Divisi II PT Waskita Karya, Fathor Rachman. Pemeriksaan terhadap Wagimin dilakukan tim penyidik untuk mematangkan perhitungan kerugian keuangan negara.  "Jadi pemeriksaan oleh penyidik sekaligus merupakan proses mematangkan perhitungan kerugian keuangan negara, karena kami juga sedang berkoordinasi secara intensif dengan BPK diduga kerugian keuangan negara dari satu perkara ini saja yang ditangani tim adalah sekitar 186 miliar," jelas Febri.  Dalam kasus ini, Fathor dan mantan Kabag Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya. Proyek-proyek tersebut tersebar di Sumatera Utara, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, hingga Papua.  Proyek-proyek tersebut telah dikerjakan oleh perusahaan lainnya, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan yang teridentifikasi sampai saat ini. Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.  Atas subkontrak pekerjaan fiktif ini, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. Setelah menerima pembayaran, perusahaan-perusahaan subkontraktor itu menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya tersebut kepada sejumlah pihak, termasuk yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor dan Ariandi.  Dalam perkara ini, tim penyidik telah menyita sejumlah dokumen penting. Dokumen-dokumen terkait proyek yang digarap PT Waskita Karya itu disita tim penyidik saat menggeledah sejumlah lokasi beberapa waktu lalu, salah satunya rumah Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga, Desi Arryani. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Dirut Jasa Marga, Desi merupakan Direktur Operasi I PT Waskita Karya.

Dirut Jasa Marga Berpotensi Diperiksa KPK Terkait Kasus Waskita Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/2019-baru-40-anggota-dpr-yang-lapor-kekayaan_m_.jpg" alt="Jubir KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kepatuhan penyelenggara negara dalam melaporkan kekayaan belum menunjukkan tren positif. Sejauh ini, kepatuhan pada 2019 baru mencapai 17 persen. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, berdasar data tersebut, tingkat kepatuhan anggota DPR juga belum menunjukkan tren membaik. Hanya ada 40 orang yang melaporkan kekayaannya. Padahal, legislator yang wajib lapor 560 orang. Tahun sebelumnya, kelompok legislatif terbilang paling bandel dalam membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). "Kepatuhan itu (anggota DPR) memang masih rendah," jelas Febri di Jakarta kemarin (24/2). Pada 2018, KPK mencatat anggota DPR yang melaporkan kekayaannya hanya 119 orang. Jumlah itu merupakan yang paling rendah di antara kelompok legislatif lain yang berstatus wajib lapor seperti MPR, DPD, dan DPRD. Febri menyebut, deadline pelaporan memang masih sekitar satu bulan lagi. Namun, dengan kemudahan pelaporan melalui sistem elektronik seperti sekarang ini, kepatuhan LHKPN semestinya menunjukkan tren positif dibanding tahun-tahun sebelumnya. "KPK mengimbau, masih ada waktu sampai 31 Maret untuk melaporkan kekayaan," terang Febri. Dia menambahkan, menjelang pemilu 17 April mendatang, sangat penting bagi pemilih untuk mengetahui kekayaan anggota DPR yang kembali mencalonkan diri. "Ini tentu saja angka yang perlu dilihat untuk menentukan siapa calon yang pantas duduk di DPR atau DPRD."&nbsp;

2019, Baru 40 Anggota DPR yang Lapor Kekayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-sebut-pemborgolan-tahanan-masukan-dari-masyarakat_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menerapkan pemberlakuan aturan pemborgolan untuk tahanan kasus korupsi yang sedang ditanganinya. Pemberlakuan borgol terhadap tahanan sudah berlangsung secara perdana pada hari ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemborgolan terhadap tahanan mulai diterapkan pada Rabu ini atas masukan dari berbagai kalangan masyarakat. "KPK telah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait perlakuan terhadap para tahanan KPK, baik yang sebelum atau setelah pemeriksaan di kantor KPK, ataupun dari rumah tahanan menuju tempat persidangan atau tempat lainnya," ungkapnya melalui pesan singkat, Rabu (2/1). Menurut Febri, tujuan pemborgolan tersebut dilakukan sebagai aspek edukasi ke publik dan keamanan. Selain itu, juga aspek melakukan komparasi aturan pengelolaan tahanan oleh instansi penegak hukum lain. "KPK menerima masukan tersebut dan mempelajari kembali aspek hukum terkait dengan perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh KPK," sebut dia. Oleh sebab itu, lanjut Febri untuk pertimbangan keamanan, KPK mulai menerapkan ketentuan pada Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan pada Rumah Tahanan KPK, khususnya Pasal 12 ayat (2). "Mengatur bahwa 'dalam hal tahanan dibawa ke luar rutan, dilakukan pemborgolan'. Hal ini dikategorikan dalam pengaturan tentang pemeliharan keamanan dan tata tertib rutan," paparnya. Hingga saat ini, sebut mantan aktivis ICW ini, penerapan aturan pemborgolan tersebut dilakukan di sejumlah rutan dan kebutuhan, yaitu pemeriksaan untuk penyidikan di kantor KPK serta kebutuhan persiapan persidangan. "Di Jakarta sebanyak tujuh orang, di Surabaya 18 orang, di Medan satu orang, di Ambon satu orang, di Bandung tujuh orang, dan keluar rutan untuk berobat empat orang," pungkas Febri.

KPK Sebut Pemborgolan Tahanan Masukan dari Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wawan-salahgunakan-izin-berobat-kpk-akan-buka-cctv-di-persidangan_m_.jpg" alt="Tubagus Chairi Wardana saat menjalani proses hukum di KPK" width="100%">
<figcaption>Tubagus Chairi Wardana saat menjalani proses hukum di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan suap pemberian izin keluar dan fasilitas-fasilitas mewah bagi narapidana (napi) yang membelit mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husein. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah memiliki bukti kuat dugaan salah satu narapidana, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan yang menyalahgunakan izin berobat untuk menginap di hotel. "Tentu bukti-bukti tersebut akan kami buka diproses persidangan, sepanjang terkait penanganan perkara. Dengan siapa atau siapa saja di sana (di dua hotel), saya tidak bisa sampaikan sekarang," ucapnya pada awak media, Jumat (7/12). Lebih lanjut, ia menegaskan salah satu bukti yang dimiliki yaitu kamera pemantau CCTV (Closed Circuit Television) dari suatu lokasi. Bukti tersebut akan dibuka di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. "Peristiwanya akan dibuka di fakta persidangan nanti sesuai bukti yang sudah dimiliki oleh JPU. Bersama siapa saja sudah kami miliki buktinya," paparnya. Sebelumnya, dalam surat dakwaan, pada 16 Juli 2018, Wahid diduga memberikan izin kepada Wawan ke luar Lapas untuk berobat. Wawan diduga berobat ke Rumah Sakit Rosela, Karawang, Jawa Barat. Namun, izin tersebut disalahgunakan oleh Wawan. Kemudian, Wawan hanya sampai parkiran RS Hermina Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. Ia pun turun dan pindah ke mobil Toyota Innova warna hitam yang dikendarai Ari Arifin. Selanjutnya, dia pergi ke menuju Hotel Grand Mercure Bandung. Di sanalah Wawan diduga menginap bersama teman wanitanya.

Wawan Salahgunakan Izin Berobat, KPK Akan Buka CCTV di Persidangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#febri dianysah

Berita Terkini