<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/19/WhatsApp-Image-2024-02-19-at-142836-1051844727.jpg" alt="Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono." width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono membuka lokakarya Perlingkupan Awal Green Cities and Infrastructure Program di Four Points by Sheraton Surabaya, Jumat (15/3). Dalam acara itu, dibahas tentang rencana peningkatan transportasi umum. Pj Gubernur Adhy mendukung penuh rencana feasibility study (FS) untuk mass rapid transit (MRT) system di Surabaya yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Inggris. Hal itu sangat penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan moda transportasi massal yang lebih layak lagi. Peningkatan transportasi umum, lanjut Adhy, merupakan kebutuhan pelayanan publik yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia. Itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan. &rdquo;Jadi pembangunan angkutan umum massal di enam Kota Metropolitan Indonesia memang menjadi salah satu target pembangunan nasional. Kita sudah punya perencanaan, tinggal detailnya saja,&rdquo; ujar Adhy Karyono. &rdquo;Surabaya sebagai salah satu dari enam Kota Metropolitan yang memang sudah seharusnya membenahi transportasi publik. Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Dan kita perlu mengejar ketertinggalan,&rdquo; tambah Adhy. Transportasi publik yang dimaksud Pj Gubernur Adhy adalah MRT yang sebelumnya telah dilakukan kajian Pra FS oleh JICA. Lalu, pada Desember 2023, Pemerintah Inggris berkomitmen untuk membantu melanjutkan kajian FS tersebut. Nanti, sambung Adhy, studi kelayakan MRT Surabaya dilakukan konsultan Inggris, Mott Macdonald Ltd dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dimulai pada Januari hingga Desember. &rdquo;Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik keberlanjutan kajian FS implementasi MRT di Surabaya dan akan berpartisipasi aktif dalam mendukung penyusunan kajian tersebut,&rdquo; ungkap Adhy Karyono. Surabaya menjadi salah satu dari prioritas kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik&ndash;Bangkalan &ndash;Mojokerto&ndash;Surabaya&ndash;Sidoarjo&ndash;Lamongan) yang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibantu Bappenas. Sehingga, sebut Adhy, peningkatan moda transportasi di Surabaya akan berimbas baik pada wilayah aglomerasi. Akan mengoptimalkan mobilisasi daerah sekitar. &rdquo;Mudah-mudahan teman-teman dari perencanaan dan penyangga kabupaten/kota punya persepsi yang sama. Karena ini aglomerasi, semua bisa tersentuh dengan pembangunan di Surabaya. Karena harus ada perubahan yang bisa konek semua area,&rdquo; terang Adhy. Sementara itu, rencana pengembangan kereta api di Surabaya Metropolitan Area meliputi pembangunan jalur ganda Mojokerto &ndash; sepanjang pada 2021 &ndash; 2024, Surabaya Regional Railway Line (SRRL) double track Fase 1A Gubeng &ndash; Sidoarjo pada 2025-2027, Autonomous Rail Rapid Transit (ART), serta Mass Rapid Transit (MRT). Secara spesifik, proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) double track akan berjalan pada 2025 hingga 2027. Biaya pengerjaannya bekerja sama dengan Pemerintah Jerman.

Pj Gubernur Adhy Karyono dukung penuh rencana feasibility study (FS) untuk mass rapid transit (MRT) system di Surabaya

Bakal Seperti Jakarta, Surabaya Direncanakan Ada MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/27/EDP-3-513126276.jpg" alt="Executive Development Program (EDP) PPM Manajemen meluncurkan program unggulan Financial Modeling For Feasibility Study." width="100%">
<figcaption>Executive Development Program (EDP) PPM Manajemen meluncurkan program unggulan Financial Modeling For Feasibility Study.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PPM Manajemen melalui Executive Development Program (EDP) sebagai penyelenggara pelatihan meluncurkan program unggulan terbaru. Yakni Financial Modeling For Feasibility Study pada awal tahun ini. Program tersebut dapat menjawab kebutuhan penyusunan studi kelayakan bagi mereka yang sudah memahami laporan keuangan secara garis besar. Seperti Analis Bisnis, Staf Perencanaan Bisnis, Penyusun Financial Model, dan mereka yang berminat pada teknik analisis investasi. &rdquo;Program ini membahas bagaimana memahami kerangka studi kelayakan secara lengkap dan terintegrasi, juga mengajak memahami potensi pasar, aspek operasi dan SDM serta hubungannya dengan aspek keuangan,&rdquo; jelas Head of EDP Desti Delia. Desti Delia menambahkan, studi kelayakan (feasibility study) semakin mendapat peran dalam mengevaluasi kelayakan bisnis atau proyek dalam dunia bisnis yang makin kompetitif namun dapat digambarkan secara praktis. Pendekatan yang komprehensif dan sistematis diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari suatu usul bisnis. &rdquo;Aspek keuangan dalam studi kelayakan memiliki posisi dominan karena akan menghasilkan rekomendasi atas kelayakan keuangan,&rdquo; tutur Desti Delia. Dia menjelaskan, topik bahasan program itu meliputi; kerangka dasar studi kelayakan, aspek pemasaran dan operasi dalam studi kelayakan, teknik-teknik dasar dalam penilaian investasi (payback, ARR, NPV, PI dan IRR). Selain itu, analisis pendanaan dan struktur modal, perhitungan biaya modal (WACC) beserta semua elemen, serta teknik menyusun proyeksi laporan keuangan dengan alternatif pendanaan yang berbeda. &rdquo;Juga life cycle costing (LCC) dan dasar-dasar project finance,&rdquo; papar Desti Delia. PPM Manajemen terus berupaya tanpa henti untuk menjadi pelopor di bidang manajemen melalui berbagai riset dan penelitian yang bisa digunakan sebagai best practices bagi mitra PPM Manajemen. Hal itu sejalan dengan visi dan misi PPM Manajemen untuk terus memberikan dan menyediakan layanan berkualitas tinggi bagi mitra.

PPM Manajemen melalui Executive Development Program (EDP) meluncurkan program unggulan terbaru Financial Modeling For Feasibility Study

PPM Manajemen Buka Program Pemodelan Keuangan untuk Studi Kelayakan bagi Perencana Bisnis Perusahaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/IMG-20240116-WA0006_3-646392559.jpg" alt="Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat meninjau Jembatan Layang Kelok Sembilan." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy saat meninjau Jembatan Layang Kelok Sembilan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melibatkan konsultan untuk melakukan feasibility study (FS). Itu dilakukan untuk menata lokasi pedagang kaki lima yang makin menjamur di badan Jalan Layang Kelok Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota. Dilansir dari Antara, Selasa (16/1), Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengungkapkan, kajian FS telah dilakukan pada 2008, yang mencakup kawasan untuk menara pandang, parkir, dan tempat pedagang.&nbsp; &rdquo;Namun, kebutuhan saat ini telah berubah. Oleh karena itu, dilakukan kajian ulang untuk menentukan kebijakan yang tepat,&rdquo; ujar Audy Joinaldy. Menurut dia, hasil dari kajian itu akan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mengajukan anggaran kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Itu untuk melaksanakan penataan kawasan Jalan Layang Kelok Sembilan. Audy Joinaldy menegaskan, tujuan mereka bukan hanya menertibkan, tetapi juga menata kawasan tersebut. Penataan Jalan Layang Kelok Sembilan penting untuk menjaga kondisi jembatan agar tidak cepat rusak. &rdquo;Karena parkir kendaraan di badan jembatan yang dapat memperpendek umur konstruksi.&nbsp; Pedagang ilegal di badan jembatan turut memancing pengendara untuk berhenti,&rdquo; papar Audy Joinaldy. Menurut dia, relokasi pedagang akan dipertimbangkan dengan cermat, memastikan mereka tetap dapat berjualan tanpa merusak jembatan dan menjaga keindahan Kelok Sembilan. Meskipun para pedagang tersebut beroperasi secara ilegal, Pemerintah Provinsi Sumbar tidak akan gegabah membersihkan kawasan tersebut. &rdquo;Relokasi pedagang direncanakan tidak jauh dari kawasan Kelok Sembilan, dengan tujuan agar mereka tetap berada dalam kawasan tersebut, hanya saja posisinya diatur sesuai tempat yang telah ditentukan,&rdquo; terang Audy Joinaldy. Pemerintah menggandeng konsultan profesional untuk memastikan keberhasilan relokasi dan penataan. Data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) Sumbar mencatat, saat ini, terdapat 163 pedagang ilegal di Jalan Layang Kelok Sembilan. Sebanyak 95 di antaranya masih aktif. Kepala Satpol PP Sumbar Irwan menyatakan, penertiban hanya dapat dilakukan di lapak yang kosong. &rdquo;Kolaborasi dan kerja sama antar seluruh elemen di kawasan tersebut diperlukan untuk menangani masalah ini dengan efektif,&rdquo; tutur Irwan.

Pemprov Sumbar libatkan konsultan lakukan Feasibility Study (FS) terkait penataan lokasi pedagang kaki lima di Jalan Layang Kelok Sembilan

Berhadapan dengan Pedagang Ilegal di Kelok Sembilan, Pemprov Sumbar Libatkan Konsultan untuk Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Pembangunan-Shortcut-Mengwitani-Singaraja-010919-fik-51.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan jalan Mengwitani-Singaraja di kawasan Pegayaman, Buleleng, Bali. Fikri Yusuf/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali menyampaikan, tahap feasibility study atau studi kelayakan proyek Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata akan selesai pada 2023. &rdquo;Rencana studi kelayakan selesai 2023. Setelah itu, dari FS lanjut dibicarakan bagaimana strategi pembiayaan, bagaimana pengembaliannya,&rdquo; kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (23/5). Jadwal selesainya tahap studi kelayakan itu juga sebelumnya disinggung Gubernur Bali Wayan Koster, dengan mengatakan, setelah ini akan masuk pada tahap perencanaan. &rdquo;Ke depan akan diputuskan kalau sudah kelihatan ada kejelasan, mungkin bisa lelang investasi, bisa juga penyiapan dana kalau&nbsp;dikonstruksi pemerintah, dan tergantung seperti apa hasil studi kelayakan,&rdquo; ujar Samsi. Hingga saat ini, Kepala Dishub Bali itu mencatat proses FS proyek LRT atau kereta api ringan sudah berjalan 40 persen. Hasil akhir dari studi kelayakan berupa kelayakan finansial, teknis, dan lingkungan. Sekitar 40 persen tersebut terdiri atas total 9,4 km keseluruhan jarak LRT yang akan dibangun di Bali. Yang sudah diuji adalah titik Sentral Parkir Kuta ke Seminyak, sementara yang belum adalah dari titik Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kuta. bali &rdquo;Itu 9,4 km totalnya, dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Sentral Parkir Kuta kereta bawah tanah, kemudian Sentral Parkir Kuta ke Seminyak di atas. Tapi masih dibagi lagi, dihitung, apakah di bawah atau di atas karena kita tidak mau lalu lintasnya terganggu juga,&rdquo; jelas Kepala Dishub Bali Samsi Gunarta. Berdasar target Pemprov Bali, kereta api pertama yang akan dibangun itu mulai beroperasi pada 2027. Samsi mengatakan, saat itu bandara akan penuh sehingga moda transportasi tersebut diperlukan. Proyek LRT itu mulai digodok Pemprov Bali sejak 2020. Kadishub Bali menerangkan, dibutuhkan waktu yang panjang dalam proyek itu, sama seperti ketika MRT di Jakarta berproses. Disinggung soal minat masyarakat Bali yang rendah terhadap penggunaan kendaraan umum, dia menilai itu lantaran transportasi umum seperti Bus Trans Metro turut terkena imbas kemacetan di jalan raya. &rdquo;Kalau Bus Trans Metro saat macet kan sama-sama macet (dengan kendaraan pribadi) masyarakat mungkin tidak mau ya. Tapi kalau bisa satu macet satu tidak (kereta bawah tanah) mungkin kepikiran juga nanti,&rdquo; tutur Samsi Gunarta. Terkait proyek kereta api itu, sebelumnya Gubernur Bali sempat menjalin komunikasi dengan Dubes Inggris yang menawarkan kerja sama untuk proyek transportasi umum. Dishub Bali menjelaskan, penawaran itu bukan final, lantaran saat ini pada tahap FS mereka masih bekerja sama dengan Korea Selatan. &rdquo;Itu kan baru penawaran, ini pihak Korea sedang bekerja, kalau mereka bekerja ya artinya mereka sudah mempersiapkan perencanaan keuangan, tapi kalau misalnya mereka mundur atau mahal, ya sudah kita evaluasi, cari yang lain,&rdquo; jelas Samsi Gunarta. Menurut dia, visi untuk energi bersih dan transportasi umum banyak kesamaan antara Indonesia dengan negara-negara dunia, sehingga selain Inggris juga ada dukungan dari negara lain seperti Korea Selatan.

Dishub Bali menyampaikan, tahap feasibility study atau studi kelayakan proyek Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata akan selesai 2023

Dishub Sebut Studi Kelayakan Proyek LRT di Bali Selesai 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PUR-1a.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap studi kelayakan atau feasibility study untuk immersed tunnel dapat dirampungkan tahun depan.  Ketua Bidang Transportasi Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Atyanto Busono mengatakan, saat ini studi kelayakan tersebut sedang dalam proses penyusunan. ”Tahun ini atau tahun depan diharapkan dapat selesai untuk studi kelayakannya,” ujar Atyanto seperti dilansir dari Antara.  Nanti setelah studi kelayakan immersed tunnel dirampungkan, kemudian dirumuskan menjadi perencanaan teknis terinci atau Detail Engineering Design (DED) lalu akan dilakukan pembangunan.  Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN akan menyiapkan terowongan dengan mengadopsi teknologi immersed tunnel yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan di IKN Nusantara. Pembangunan immersed tunnel sesuai dengan konsep forest city yang diusung IKN Nusantara.  Kementerian PUPR saat ini sedang melakukan studi kelayakan untuk mendapatkan rute alternatif terbaik bagi immersed tunnel. Pemerintah ingin melindungi bekantan, fauna dan flora endemik lainnya di sekitar Teluk Balikpapan. Untuk itu Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan mencoba untuk membangun immersed tunnel seperti di Geoje, Busan, Korea Selatan.  Contoh penerapan teknologi immersed tunnel sudah diimplementasikan di banyak negara seperti terowongan Fehmarn di Eropa dan Geoje, Busan di Korea Selatan. Teknologi immersed tunnel merupakan metode yang umumnya digunakan untuk menggantikan jembatan yang melalui wilayah perairan yang lebar.

Satgas IKN Ingin Studi Kelayakan Immersed Tunnel Selesai di 2023