<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wacana pemerintah untuk mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam regulasi nasional kembali menuai penolakan keras dari sejumlah kepala daerah.&nbsp;Mereka menilai, kebijakan yang berorientasi pada pembatasan konsumsi tembakau itu tidak sejalan dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT). Para kepala daerah mengingatkan bahwa adopsi FCTC dapat memukul perekonomian daerah penghasil tembakau seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.&nbsp;Selain mengancam nasib jutaan petani, regulasi ketat terhadap industri tembakau juga dikhawatirkan akan melemahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor padat karya yang tumbuh di sekitar rantai pasok industri tersebut. Bupati Temanggung, Agus Setyawan, secara terbuka menyuarakan keresahan itu. Temanggung, yang dikenal sebagai salah satu sentra tembakau terbesar di Indonesia, disebutnya tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai regulasi baru, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. "Tembakau bukan masalah, tapi solusi bagi ekonomi desa. Kalau regulasi tidak berpihak, maka yang mati bukan hanya petaninya, tapi seluruh ekosistem sosial di bawahnya," ujar Agus, Rabu (12/11). Ia menegaskan bahwa tembakau adalah sumber kehidupan bagi banyak desa di lereng gunung. Namun kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron antara kementerian justru membuat posisi petani semakin terhimpit. "Petani ingin tetap hidup, bisa menanam, dan memberi kontribusi bagi ekonomi bangsa," imbuhnya. Agus juga menyoroti bahwa kebijakan seperti PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) seolah tidak mempertimbangkan aspek sosial ekonomi di tingkat akar rumput. Menurutnya, tembakau bukan sekadar komoditas pertanian, tetapi jantung ekonomi pedesaan. Produksi Tembakau 12 Ribu Ton Terancam Nada serupa disampaikan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo. Daerahnya dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur, dengan produksi mencapai sekitar 12.000 ton per tahun. Ia menilai pemerintah pusat belum memiliki arah kebijakan yang tegas terhadap industri hasil tembakau. "Posisi negara sebenarnya ada di mana? Apakah negara ingin mendukung industri ini, atau justru ingin menghapusnya? Sikap pemerintah selama ini tidak jelas, seperti dua arah yang berlawanan,&rdquo; ungkap Yusuf. Yusuf menekankan, industri tembakau bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan penyedia lapangan kerja di daerah. Ia menilai, kebijakan yang terlalu membatasi hanya akan menimbulkan ketimpangan baru tanpa benar-benar menurunkan angka konsumsi rokok. "Tembakau bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari sumber penghidupan jutaan rakyat. Faktanya, ketika pembatasan diperketat, konsumsi rokok juga tidak menurun secara signifikan," tegasnya. Untuk diketahui, wacana adopsi FCTC memang muncul dari semangat global untuk menekan angka konsumsi rokok dan melindungi kesehatan masyarakat.&nbsp; Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan perdebatan panjang di dalam negeri karena menyangkut jutaan tenaga kerja yang terlibat dalam industri hasil tembakau, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pelaku distribusi. Para kepala daerah berharap pemerintah pusat bisa mengambil sikap yang lebih berimbang&mdash;antara kepentingan kesehatan publik dan keberlanjutan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada tembakau.

Kepala daerah sentra produksi tembakau menolak adopsi FCTC, khawatirkan dampak negatif bagi ekonomi dan petani.

Kepala Daerah Desak Pemerintah Pertimbangkan Nasib Petani Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/images-2024-09-11T135006970-3463737046.jpeg" alt="Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)" width="100%">
<figcaption>Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho, menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) merupakan upaya pembangkangan konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda Kemenkes mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut. Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia, tetapi pasal-pasalnya justru disinyalir menyusup dalam kebijakan sedang dirumuskan oleh Kemenkes, seperti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. "Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali, Selasa (18/2). Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. "Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,&rdquo; ujar Ali. Menurutnya, jika Kemenkes terus memaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara. Masalah intervensi asing ini juga menjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO. Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan. Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia di tengah ancaman intervensi asing. Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan. "Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,&rdquo; ujarnya. Ali meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan regulasi. Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan

Pakar Nilai Rencana Kebijakan Plain Packaging Ancaman Kedaulatan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/13/FotoJet-1-2891810512.jpg" alt="Museum Kretek memiliki 1.195 koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung (Pariwisata Jawa Tengah)" width="100%">
<figcaption>Museum Kretek memiliki 1.195 koleksi yang bisa dilihat oleh pengunjung (Pariwisata Jawa Tengah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI) meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi industri kretek nasional karena merupakan sektor strategis bagi perekonomian bangsa. "Industri kretek sebagai sektor strategis nasional yang keberadaannya dilindungi UUD 1945, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan nyata dari pemerintah," ujar Kepala kajian dan advokasi MPKI, Agus Surono dikutip Rabu (15/1). Menurut dia, hal itu sejalan dengan visi misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang ingin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Terkait hal itu, lanjutnya, MPKI memberikan tiga rekomendasi bagi pemerintah demi perlindungan industri kretek nasional yakni. Pertama, perlu melakukan rembuk bersama dengan berbagai pemangku kepentingan secara berkesinambungan dalam rangka untuk menentukan roadmap kebijakan IHT ke depan. "Roadmap ini diharapkan bisa menjadi desain kebijakan yang menjadi penengah bagi berbagai kepentingan yang ada dan memberi kepastian bagi pelaku usaha di industri tembakau," katanya. Kedua, menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Saat ini klausul FCTC telah menginfiltrasi melalui beberapa regulasi/kebijakan pemerintah yang mengancam kedaulatan nasional. "MPKI menolak semua bentuk produk hukum yang mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh," ujarnya. &nbsp; Ketiga, melindungi industri kretek nasional dari semua bentuk gerakan dan konspirasi dari mana pun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional. "Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang asli (iconic) dan tidak dimiliki negara lainnya. Sebagai warisan budaya Indonesia, sudah selayaknya kita melestarikan kretek menjadi budaya bangsa," kata Agus Surono. Sementara itu, Ketua Umum MPKI Homaidi menambahkan Indonesia memiliki alasan-alasan kuat untuk tidak meratifikasi FCTC. Pertama, Indonesia memiliki kepentingan yang besar terhadap komoditas tembakau dan produk hasil tembakau. Negara sangat bergantung pada komoditas ini sebagai pendapatan negara. Cukai hasil tembakau (CHT) untuk penerimaan negara menyumbang sekitar 96-97 persen. "Pendapatan negara yang dipungut dari CHT tiap tahun ratusan triliunan, dan tahun 2024 realisasi CHT sebesar Rp216,9 triliun," ujarnya. Kedua, Industri kretek merupakan industri yang memberikan manfaat besar bagi rakyat Indonesia. Industri ini memiliki peran strategis baik dari tenaga kerja maupun sisi penerimaan negara. Bahkan industri kretek merupakan satu-satunya industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Industri kretek menyerap tenaga kerja yang cukup besar karena bisa menghubungkan dari sektor penyedia inputnya sehingga menyerap tenaga kerja dari pertaniannya, sektor pengolahannya, kemudian sektor penjualan yakni pedagang yang terlibat di dalamnya. Dari tenaga kerja bisa&nbsp;menyerap lebih dari 6 juta orang. "Bisa kita bayangkan begitu besarnya orang yang terlibat dalam sektor industri kretek ini dan menggantungkan hidupnya dari sektor industri hasil tembakau," katanya.

Ketua Umum MPKI Homaidi menambahkan bahwa Indonesia memiliki alasan-alasan kuat untuk tidak meratifikasi FCTC.

MPKI Minta Pemerintah Lindungi Industri Kretek Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/JKT-7_Rencana-Kenaikan-Cukai-Hasil-Tembakau_MIFTAHUL-HAYAT-04-3246686237.jpeg" alt="Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan penyortiran daun tembakau di Gudang Tembakau Empatlima, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menolak keras terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan, ruang lingkup Pengamanan Zat Adiktif yang termuat pada Pasal 429 &ndash; 463 dalam PP 28/2024 akan mengancam kedaulatan negara, selain juga akan berdampak ganda (multiplier effect) bagi kelangsungan industri kretek nasional legal di tanah air. Henry Najoan mencontohkan Pasal 435 yang berbunyi "Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan". Henry Najoan mensinyalir Pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti-tembakau yang memberikan tekanan pada pemerintah untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). "Perlu dicatat, negara yang mempunyai industri rokok yang besar seperti Amerika Serikat, Swiss, Kuba, Argentina, dan lain-lain secara gamblang menolak diintervensi dalam mengatur industri tembakau di negaranya masing-masing," tegas Henry Najoan dalam keterangannya, Jumat (30/8). Merujuk kajian Gappri, proses penyusunan PP 28/2024 sejak awal sudah menuai polemik, prosesnya sangat tidak transparan dan tanpa partisipasi bermakna. Padahal, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terdampak dijamin dalam UU 13/2022 tentang Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Henry Najoan menegaskan, upaya pemerintah memperketat regulasi dengan memberlakukan PP 28/2024 khususnya Pasal 429-463, tidak hanya mematikan pabrik rokok kretek legal, dampak sosialnya juga bertambah. Penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri akan menurun tajam serta dampak negatif sangat besar bagi kesejahteraan petani tembakau, cengkeh, pekerja logistik, pedagang dalam negeri dan kehilangan nafkah di sepanjang mata rantai nilai industri kretek legal nasional. Henry Najoan mengungkapkan, industri kretek legal nasional sudah dalam kondisi rentan yang terlihat dari turunnya jumlah pabrik dari 4.000 di tahun 2007 menjadi 1.100 pabrik pada 2022. Tak pelak, pemerintah perlu bersiap untuk menghadapi gelombang pengangguran besar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi maupun sosial. "Negara juga akan kehilangan penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) konvensional yang sangat besar, dan akan dibarengi dengan massifnya peredaran rokok ilegal," tegas Henry Najoan. Gappri juga mencatat, PP 28/2024 disinyalir melanggar Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang penghormatan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) warga negara dengan masing-masing profesinya. Selain itu, PP 28/2024 ruang lingkupnya lebih mewakili agenda FCTC daripada melindungi kemaslahatan asosiasi petani, serikat pekerja, asosiasi ritel, pelaku usaha, asosiasi industri tembakau. Henry Najoan khawatir, terbitnya PP 28/2024 berpotensi menciptakan konflik sosial baru dalam pengawasan terhadap implementasi pasal-pasal &lsquo;jebakan batman&rsquo;. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi tersebut belum tentu dapat mencapai tujuan pembuatannya karena tidak efektif di lapangan. "Pengesahan PP 28/2024 membuktikan pemerintah gagal menyajikan keseimbangan perspektif antara kesehatan publik dan penguatan ekonomi dengan mengorbankan warga negaranya sendiri dan lebih memihak kepentingan asing," kata Henry Najoan. Henry Najoan mengingatkan, kedaulatan negara yang diwujudkan dalam kemandirian pemerintah selayaknya secara mandiri mengambil kebijakan yang dibutuhkan. Pasalnya, pemerintah Indonesia lah yang paling tahu kondisi Indonesia. Bukan pemerintah negara lain, terlebih lagi LSM dari luar negeri. Pemerintah seharusnya menyadari saat proses membahas sebuah peraturan yang memunculkan implikasi luas terhadap publik, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan satu aspek (kesehatan) saja.&nbsp;"Dalam kasus PP 28/2024, di luar kesehatan, pemerintah semestinya mempertimbangkan aspek lain seperti kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan hidup petani tembakau, dan kontinuitas sektor industri kretek legal nasional, hingga penerimaan negara," terang Henry Najoan. Menurut Henry Najoan, secara umum hukum internasional melarang suatu negara atau pihak asing lainnya untuk campur tangan dalam urusan negara lain. Namun kerap kepentingan tersebut dititipkan oleh para proxy di suatu negara. Rakyat berdaulat dan merekalah pemilik suara di negeri ini. Suara rakyat wajib didengar oleh pemerintah Indonesia, utamanya mereka yang hajat hidupnya bergantung pada industri kretek legal nasional. "Kami tegaskan, Gappri menolak keras PP 28/2024 yang jelas arahnya pada misi perdagangan dan penyisipan agenda LSM asing yang disponsori oleh kapitalis industri pesaing kretek untuk menghancurkan industri kretek legal nasional,&rdquo; pungkas Henry Najoan.

Henry Najoan mensinyalir Pasal 435 adalah titipan untuk menuju kemasan polos yang sudah lama jadi misi kelompok anti-tembakau.

Gappri Yakini PP Kesehatan Bikin Tekor Penerimaan Negara, justru Suburkan Rokok Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/smoke-2636848_19201.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, dinilai memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan prevalensi merokok secara global karena menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau.&nbsp;Potensi tersebut dibahas dalam forum internasional bertajuk 'Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Challenges and Prospects for WHO' yang diselenggarakan secara virtual, beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Corporaci&oacute;n Acci&oacute;n T&eacute;cnica Social Kolombia, platform layanan pengurangan bahaya tembakau, Maria Alejandra Medina mengatakan, produk tembakau alternatif adalah suatu pendekatan inovatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.&nbsp;Berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada rokok serta dinilai lebih efektif daripada terapi pengganti nikotin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah, utamanya otoritas kesehatan nasional, perlu menimbang potensi produk tembakau alternatif sebagai upaya menekan prevalensi merokok. Sebagai langkah awal untuk mengurangi prevalensi merokok, Maria berharap, pemerintah lebih progresif dalam menerima kajian-kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif ketimbang menutup diri. Sebab, produk ini telah terbukti mampu menurunkan potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan pengendalian tembakau dengan program berhenti merokok terbukti kurang efektif untuk diterapkan di kalangan perokok dewasa. Oleh karena itu, kita harus memberikan lebih banyak perhatian pada produk inovatif yang menerapkan pengurangan bahaya tembakau," jelas Maria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013475948/terlihat-dalam-survei-biaya-hidup-2022-majalah-dan-9-komoditas-ini-sudah-jarang-bahkan-tak-lagi-dikonsumsi-masyarakat">Terlihat dalam Survei Biaya Hidup 2022, Majalah dan 9 Komoditas ini Sudah Jarang bahkan Tak Lagi Dikonsumsi Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokter dan Mantan Ketua Asosiasi Medis Dunia, Anders Milton, juga mengatakan pemanfaatan produk tembakau alternatif secara maksimal telah menuai keberhasilan di Swedia. Terbukti, negara dengan tingkat merokok terendah di Uni Eropa tersebut, hampir mencapai status 'bebas asap', di mana jumlah perokok hariannya hanya tinggal sekitar 5 persen dari total jumlah penduduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemanfaatan produk tembakau alternatif turut berkontribusi dalam keberhasilan penurunan angka perokok di Swedia. Saat ini, negara tersebut juga menjadi studi kasus di dunia terkait pengendalian tembakau karena dapat mengurangi angka kanker paru-paru dan penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi merokok," ujar Anders yang juga panelis dalam diskusi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Swedia, negara seperti Inggris juga memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menekan angka prevalensi merokok di negaranya. Pemerintah Inggris menerapkan skema swap to stop dengan membagikan perlengkapan produk tersebut secara gratis kepada satu juta perokok. Hal ini bertujuan untuk mencapai target menjadi negara bebas asap mulai tahun 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Vaporizer Bali (AVB), I Gde Agus Mahartika, mengatakan masyarakat, khususnya perokok dewasa, harus diberikan sosialisasi terkait profil risiko dan pemanfaatan produk tembakau alternatif. Alasannya, produk ini kerap diinformasikan sama berbahayanya dengan rokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, secara kajian ilmiah, produk ini memiliki profil risiko yang lebih rendah ketimbang rokok. Sejumlah penelitian ini sudah dilakukan baik di Indonesia maupun mancanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok berdasarkan penelitian di dalam maupun luar negeri. Asosiasi pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendukung penelitian lebih lanjut agar perokok dewasa dapat memanfaatkan produk tersebut dengan lebih maksimal," ungkapnya.</div>

Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dinilai memiliki potensi besar menurunkan prevalensi.

Produk Tembakau Alternatif Bisa Kurangi Dampak Buruk Merokok, Praktisi dan Pakar Ungkap Faktanya