<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/images-2024-09-11T135006970-3463737046.jpeg" alt="Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)" width="100%">
<figcaption>Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho, menilai rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek yang terdapat pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) merupakan upaya pembangkangan konstitusi. Hal ini menyusul adanya dugaan agenda Kemenkes mendorong pengadopsian pasal-pasal Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam rancangan aturan tersebut. Menurut Ali, FCTC sesungguhnya bukan instrumen hukum yang legal untuk dijadikan rujukan. Pasalnya, FCTC secara legal tidak diratifikasi di Indonesia, tetapi pasal-pasalnya justru disinyalir menyusup dalam kebijakan sedang dirumuskan oleh Kemenkes, seperti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. "Menjadikan FCTC sebagai landasan atau kiblat dalam pembentukan regulasi merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," jelas Ali, Selasa (18/2). Indonesia sendiri sudah memiliki kiblat dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini juga berlaku untuk pengaturan di bidang kesehatan. "Keseluruhannya layak untuk dijadikan kiblat dalam perumusan Rancangan Permenkes, bukan justru melandaskan pada instrumen asing yang belum berkepastian hukum,&rdquo; ujar Ali. Menurutnya, jika Kemenkes terus memaksakan kehendak untuk menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Permenkes, maka tindakan tersebut mengarah ada reduksi kedaulatan negara. Masalah intervensi asing ini juga menjadi pembicaraan hangat usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan negara yang dipimpinnya keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Padahal, AS merupakan donatur terbesar bagi WHO. Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan. Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia di tengah ancaman intervensi asing. Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan. "Konsentrasi Indonesia terhadap perbaikan regulasi, seharusnya tidak perlu menunggu momentum AS keluar WHO,&rdquo; ujarnya. Ali meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat kedaulatan hukum dan regulasi. Kebijakan harus berbasis kepentingan nasional, sehingga pemerintah harus merancang regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional, termasuk terkait regulasi kesehatan.

Ali menyatakan, Indonesia seharusnya sudah sejak lama memiliki posisi untuk tidak tunduk dengan agenda asing dalam menyusun sebuah kebijakan

Pakar Nilai Rencana Kebijakan Plain Packaging Ancaman Kedaulatan RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-132126-2095641286.jpg" alt="Ilustrasi rokok. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) perjanjian internasional yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perjanjian internasional dan agenda-agenda WHO pun menjadi sorotan dunia. Pasalnya, Amerika Serikat (AS) yang merupakan donatur terbesar di WHO memutuskan hengkang dari badan kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut. Keputusan AS meninggalkan WHO disebut sebagai upaya menjaga kedaulatan negara dari dominasi korporasi tertentu dalam menjalankan fungsi kesehatan. Tindakan ini seharusnya menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia di tengah ancaman intervensi asing melalui rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Permenkes. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Prof. Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus menjaga kedaulatan negara agar tidak diintervensi asing. Semua kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada kondisi di dalam negeri, bukan malah mengakomodasi keinginan asing. Indonesia hingga saat ini tidak meratifikasi FCTC, perjanjian internasional yang dibuat WHO untuk mengatur peredaran produk tembakau. Namun, pasal-pasal dalam FCTC disinyalir menyusup dalam aturan Indonesia melalui kebijakan yang dikeluarkan Kemenkes. &rdquo;Saat ini ada upaya-upaya pihak asing untuk melakukan intervensi pada industri tembakau Indonesia. Padahal, industri tembakau di Indonesia membuka lebar penyerapan tenaga kerja di negara ini,&rdquo; ujar Hikmahanto. Menurut dia, pemerintah perlu mewaspadai intervensi asing yang mendorong upaya ratifikasi FCTC secara langsung atau melalui adopsi berbagai kebijakan, termasuk melalui inisiatif kebijakan Kemenkes. Keputusan untuk tidak mengikuti perjanjian internasional itu merupakan hak sebuah negara, sehingga pihak lain tidak bisa memaksa. Indonesia merupakan negara produsen tembakau yang memiliki ekosistem yang kompleks dan banyak warganya yang menggantungkan hidupnya pada industri ini. Terlebih lagi, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek berpotensi menimbulkan berbagai masalah baru, seperti peningkatan rokok ilegal hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja di industri tembakau. &rdquo;Bila aturan ini diterapkan, justru rokok ilegal yang akan marak di masyarakat. Kalau rokok ilegal makin banyak, pemerintah bisa kehilangan pendapatan dari cukai rokok. Jangan sampai masalah gas elpiji terulang kembali di industri tembakau,&rdquo; ungkap Hikmahanto. Hikmahanto menyarankan agar Kemenkes lebih banyak berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan industri tembakau. Seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Ketenagakerjaan, untuk memastikan kebijakan yang berimbang. Langkah itu menjadi upaya agar pemerintah tidak terjebak dalam ego sektoral.

Indonesia harus menjaga kedaulatan negara agar tidak diintervensi asing. Semua kebijakan harus didasarkan pada kondisi di dalam negeri

Guru Besar UI Minta Pemerintah Pertahankan Kedaulatan Negara, Waspadai Intervensi Asing di Tubuh Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/11/images-2024-09-11T135006970-3463737046.jpeg" alt="Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)" width="100%">
<figcaption>Plain packaging atau kemasan polos pada produk tembakau. (Tobacco Asia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta menimbang kembali penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 dan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Salah satu kebijakan yang menuai sorotan adalah penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Juru bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin, menyatakan bahwa penyusunan kebijakan itu dinilai berpotensi merugikan konsumen secara luas. Konsumen seharusnya mendapatkan informasi dengan jelas dan detail seputar produk yang dibeli dan dikonsumsi sesuai hak yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU) yang berlaku. Rancangan Permenkes akan menyeragamkan seluruh kemasan rokok yang dijual di pasar untuk menggunakan identitas kemasan yang sama. Dengan penyusunan kebijakan ini, konsumen terhalang mendapatkan hak atas informasi yang sudah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. "Konsumen nantinya tidak bisa mengajukan keberatan kalau tidak jelas merek dan perusahaannya, dan mereka jadi tidak terlindungi karena memang membingungkan," katanya, Senin (10/2). Berbagai pihak terus memberikan penolakan terhadap aturan ini, termasuk dari dalam pemerintahan sendiri. Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian juga telah menyampaikan keberatan atas penyusunan kebijakan terbaru dari Kemenkes. Khoirul mengatakan bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa rencana aturan ini memiliki dampak buruk yang bisa mempengaruhi banyak sektor. Selain itu, Khoirul juga melihat bahwa penyusunan Rancangan Permenkes tidak menjadi solusi untuk menurunkan prevalensi merokok. Justru malah membuka keran untuk peredaran rokok ilegal semakin besar dan luas. "Kalau semua rokok sama, ini akan membuat rokok ilegal semakin gampang ditiru dan peredarannya semakin marak. Ada kerugian negara dari kebijakan ini karena permintaan rokok legal akan turun," kata Khoirul. Saat ini saja, menurut Khoirul, sudah muncul perilaku konsumen memilih produk dengan harga lebih murah. Jika diberlakukan, Rancangan Permenkes malah semakin mendorong perubahan konsumen mengonsumsi rokok ilegal, bukan mengurangi jumlah perokok yang sebelumnya diharapkan oleh Kemenkes. Khoirul menilai Kemenkes malah membuat kebijakan yang mengerikan terhadap produk berstatus legal yang diperjualbelikan. Ketimbang mengeluarkan kebijakan kontroversial yang menuai banyak polemik di masyarakat, Khoirul menyarankan agar pemerintah lebih fokus terhadap pengawasan aturan yang sudah dibuat. Ia mencontohkan kebijakan batas usia minimum untuk membeli rokok adalah 21 tahun sesuai PP 28/2024. Dan aturan ini seharusnya diterapkan dengan pengawasan yang tepat seperti pemberlakuan pembelian rokok menggunakan KTP. "Kami kaji pemerintah terlalu sering menekan industri tembakau. Kalau terus ditekan, ini pemerintah menjadi terlalu kejam padahal, industri tembakau sudah banyak sumbangannya," katanya. Seperti diketahui, penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) mengalami koreksi sejak beberapa tahun belakangan. Misalnya pada 2023, di mana pemerintah mengantongi Rp 210,29 triliun dari CHT. Angka ini turun 3,81 persen secara tahunan (year-on-year) dari Rp 218,6 triliun pada tahun sebelumnya. Ini adalah penurunan yang pertama dalam satu dekade terakhir. Sedangkan dalam Undang-undang APBN 2025, target CHT pada tahun ini mencapai Rp 230 triliun. Di samping itu, industri juga telah memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sebagai negara produsen rokok. &nbsp; "Kalau Prabowo bilang mau jaga kedaulatan, ya kretek juga harus dijaga. Bukan malah ingin menghancurkannya," tutupnya.

Juru bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin, menyatakan bahwa penyusunan kebijakan itu dinilai berpotensi merugikan konsumen secara luas

Komunitas Kretek Lebih Setuju Aturan Beli Rokok Tunjukkan KTP Ketimbang Plain Packaging

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/10/18_gibran-889095315.jpg" alt="TUKAR PIKIRAN: Prabowo Subianto berdiskusi dengan Gibran Rakabuming Rakaya di kediaman di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/6)." width="100%">
<figcaption>TUKAR PIKIRAN: Prabowo Subianto berdiskusi dengan Gibran Rakabuming Rakaya di kediaman di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komunitas Kretek memohon kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran untuk berpihak terhadap industri tembakau usai munculnya berbagai regulasi diskriminatif dari pemerintahan saat ini. Salah satu yang menjadi polemik bersama yaitu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang berencana mengatur kemasan rokok polos tanpa merek. Juru Bicara Komunitas Kretek, Khoirul Atfifudin, menilai berbagai penolakan terhadap aturan kemasan polos rokok tanpa merek yang disuarakan oleh DPR dan sejumlah asosiasi menandakan bahwa aturan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut dibuat secara terburu-buru, tidak menyeluruh, dan tanpa partisipasi publik yang memadai. Kebijakan ini dianggap tidak menunjukkan keberpihakan dan kurang mempertimbangkan pekerja industri tembakau yang akan terdampak secara langsung nantinya. "Aturan ini jelas akan mengancam ekosistem industri tembakau. Bukan cuma konsumen akan kebingungan, hak ekspresi produsen dimatikan, tapi industri kecil juga akan mati. Produsen tidak akan memiliki brand awareness karena semua kemasan sama. Mengingat industri tembakau adalah satu kesatuan, jika satu elemen pincang, maka yang lain ikut terdampak," terang Khoirul, dikutip Senin (23/9). Khoirul menambahkan bahwa banyak aturan dalam PP 28/2024 dan RPMK yang dinilai mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak pernah meratifikasi FCTC karena mempertimbangkan peranan industri tembakau di Indonesia bagi ekonomi dan tatanan sosial masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar dan menjadi bagian dari sosial ekonomi Indonesia. Selain itu, keputusan ini juga dinilai tidak sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak merumuskan kebijakan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak di masa transisi pemerintahan. Bahkan sebelumnya, Presiden Jokowi juga menekankan untuk menjaga situasi yang kondusif demi stabilitas pembangunan, dalam hal ini menjaga daya beli masyarakat, inflasi, pertumbuhan, keamanan, dan ketertiban. "Jelas ini akan menjadi beban bagi pemerintahan baru, mengingat pendapatan negara masih bergantung dari cukai rokok. Bahkan, 2023 lalu target cukai hasil tembakau tidak tercapai. Belum lagi pemerintahan baru juga akan menghadapi maraknya rokok ilegal yang makin marak. Ini PR besar," lanjut Khoirul. Mewakili komunitas pertembakauan, Khoirul meminta agar RPMK tidak disahkan karena memiliki dampak negatif yang signifikan. Ia pun meminta aturan lainnya seperti PP 28/2024 untuk direvisi dengan pertimbangan kondisi industri tembakau ke depan. "Sudah semestinya pemerintah baru nanti berpihak kepada industri tembakau karena sektor ini sudah sekian lama mengalami penderitaan. Padahal, cukainya sangat diandalkan," pungkasnya. Selain itu, rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada RPMK dan PP 28/2024 juga dinilai dapat mematikan ekosistem industri tembakau yang menyerap 6 juta tenaga kerja, yang meliputi petani tembakau, petani cengkeh, pekerja di sektor perkebunan, pekerja di sektor manufaktur dan distribusi, hingga pedagang. Hal ini bertentangan dengan target peningkatan lapangan kerja yang diusung dalam Asta Cita milik Prabowo-Gibran.

Komunitas Kretek memohon kepada pemerintahan Prabowo-Gibran untuk berpihak terhadap IHT usai munculnya berbagai regulasi diskriminatif.

Komunitas Pertembakauan Minta Prabowo-Gibran Lindungi IHT dari Regulasi Diskriminatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/pekerja-3566555219.png" alt="KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>KELAS PEKERJA: Para buruh pabrik rokok di Surabaya saat mengantre untuk mendapatkan bantuan langsung tunai beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tekankan soal kuatnya kepentingan organisasi raksasa dalam rezim kesehatan internasional atau asing yang akan mengancam keberadaan budaya tembakau di Indonesia. Hal ini tecermin dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang bersumber dari rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mengacu pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tidak termasuk negara yang meratifikasi FCTC. Di samping itu, negara-negara lainnya juga tidak memiliki pertanian maupun tenaga kerja tembakau seperti di Tanah Air. Diketahui, salah satu ketentuan RPMK yang diusulkan oleh Kementerian Kesehatan RI ini mendorong penerapan kemasan polos rokok tanpa merek untuk diberlakukan di Indonesia. Anggota DPR Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Misbakhun mengakui adanya kegagalan dalam menyampaikan pentingnya isu tembakau terhadap kepentingan nasional. Pengaturan sepihak tersebut seakan hanya memandang pengaturan tembakau dari pertimbangan isu kesehatan semata. Misbakhun menyoroti aspek pertimbangan lain yang substansial dalam industri hasil tembakau, seperti penghidupan petani dan pekerja yang ikut mendorong agrikultur dan ekosistem pertanian yang kuat, yang sayangnya masih belum disoroti sepenuhnya oleh negara. "Kita selama ini ikut dalam sebuah frame besar yang membicarakan isu tembakau itu seolah hanya (soal) kesehatan semata. Ada isu kesehatan, iya. Tapi tidak boleh kemudian dia menjadi dominan menekan sektor pertembakauan ini. Inilah mengapa saya anggap kita gagal melakukan konsolidasi soal pertembakauan," ungkap Misbakhun dalam Halaqah Nasional Masyarakat Sipil Dan Pemerintah "Telaah Kritis RPMK 2024 tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik" beberapa waktu lalu. Misbakhun menilai, selama ini tembakau selalu dijadikan komoditas yang dianaktirikan saat negara mendapatkan banyak manfaat dari sektor ini. Semestinya, negara melindungi tembakau dan kembali pada kepentingan nasional yang fokus pada tembakau sebagai komoditas utama nasional. Misbakhun menekankan juga adanya intervensi asing dan organisasi anti tembakau yang ingin menekan sektor tembakau melalui regulasi kesehatan seperti PP 28/2024 dan RPMK.&nbsp;"Dengan isu yang dibawa melalui PP 28/2024, itu kita sudah kocar-kacir. Padahal, kalau menurut saya PP 28 ini jelas sekali adalah konsolidasi kelompok anti tembakau dan intervensi asing yang ingin menyampaikan bahwa tembakau itu hanya berkaitan dengan kesehatan semata. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita," tegasnya. Melihat sisi tatanan hukum, Pakar Hukum Universitas Trisakti Ali Rido menggarisbawahi adanya intervensi asing yang menjadikan proses dan konteks dari regulasi pertembakauan menjadi rancu. "Jadinya kita ragu apakah sebenarnya kita sudah berdaulat dari aspek hukum atau tidak. Makanya kami masih coba uji juga dalam RPMK ini bagaimana," imbuhnya. Ali menjelaskan ruang lingkup materi dari RPMK sudah cukup jauh melenceng dari aturan di atasnya yaitu PP 28/2024. Sehingga jika Kemenkes ingin membuat aturan teknis turunan, maka sudah semestinya mengacu pada PP 28/2024. Namun, RPMK malah mendorong ketentuan pengaturan yang meluas dan semakin ketat, melebihi aturan acuannya. Berdasarkan aturan ini, Ali melihat adanya perluasan substansi yang tidak tercantum di PP 28/2024 namun sengaja dibuat di RPMK. Salah satu aturan yang menjadi rancu di RPMK adalah terkait standardisasi kemasan atau kemasan polos rokok tanpa merek yang tidak menemukan titik terang dengan rencana aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa RPMK ini memiliki banyak penjelasan yang tidak efektif dan juga tidak efisien untuk dijalankan.&nbsp;"Poin saya yang terakhir itu, RPMK itu adalah hegemoni. Ini perlu diformulasi agar sebelum disahkan bisa mengakomordasi berbagai aspek mengenai perundang-undangan. Jadi mudah-mudahan ini pandangan yang murni dari aspek hukum agar objektivitasnya bisa diuji," jelasnya.

Salah satu ketentuan RPMK yang diusulkan oleh Kemenkes RI ini mendorong penerapan kemasan polos rokok tanpa merek untuk diberlakukan.

DPR Ingatkan soal Intervensi Asing Lewat Regulasi Berbasis FCTC yang AncamTenaga Kerja Pertembakauan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/JKT_Raker-Menkes-Bersama-Komisi-IX_MIFTAHUL-HAYAT08-1646927589.jpeg" alt="Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, didampingi sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI ramai-ramai mengemukakan ketidakpuasan mereka terkait proses penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang produk tembakau dan rokok elektronik. Pasalnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini. Dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI, Kamis (29/8) lalu, para anggota dewan menyoroti komitmen Kemenkes untuk melibatkan DPR. Para legislator juga menyoroti proses penyusunan yang masih bermasalah, terutama dalam transparansi prosedur. Pemerintah dianggap masih minim melibatkan publik dalam rapat-rapat penyusunan dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan masukan melalui Forum Group Discussion (FGD). Di saat yang sama, tuntutan untuk transparansi dan keterlibatan publik semakin keras disuarakan oleh berbagai pihak. Politisi dari berbagai partai mengkritik kurangnya partisipasi DPR dan masyarakat dalam proses perumusan yang dilakukan sepihak oleh Kemenkes. Anggota Komisi IX dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menyoroti kurangnya transparansi terkait proses penyusunan dan penjelasan mengenai PP 28/2024 dan peraturan turunannya. Irma juga menegaskan perlunya komitmen Kemenkes untuk melibatkan publik dalamproses pembuatan peraturan. "DPR berharap agar ke depan, pelibatan publik menjadi prioritas dalam penyusunan peraturan pemerintah," jelas Irma, dikutip Kamis (5/9). Lebih lanjut, Kemenkes menargetkan aturan turunan dari PP tersebut untuk rampung pada&nbsp;pekan kedua bulan September dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dengan dalih mengejar target sebelum pergantian Menteri. Permenkes ini disinyalir memuat ketentuan kemasan polos (plain packaging) untuk produk tembakau dan rokok elektronik, dengan referensi dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang tidak diratifikasi oleh Indonesia. Lagi-lagi, Kemenkes diminta untuk melibatkan publik dan pihak terdampak. Rasa kecewa juga disampaikan anggota Komisi IX DPR RI lain terkait penyusunan PP 28 tahun 2024. Kritik ini muncul karena anggota dewan merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan aturan ini, meskipun sebelumnya Kemenkes berjanji akan melibatkan DPR dalam pembuatan PP yang mengatur tentang produk tembakau dan rokok elektronik. Politisi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penyusunan aturan PP 28/2024. Ia menjelaskan bahwa meskipun ada komitmen untuk melibatkan DPR dalam proses pembuatan PP, pada kenyataannya, DPR tidak diundang dalam rapat-rapat terkait. Kurniasih menekankan bahwa keterlibatan publik, termasuk DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya dilakukan melalui FGD. "Jadi, mana yang disebut keterlibatan publik? Pada tahapan ini, justru kami sebagai perwakilan publik tidak diajak bicara. Saya kita ini menjadi catatan dari penyusunan aturan," serunya. Sementara itu, kritik yang sama pun disampaikan oleh Politisi Partai Golkar, Darul Siska. Ia menambahkan bahwa Kemenkes tidak memenuhi janjinya untuk melibatkan DPR dalam penyusunan PP 28/2024. Padahal, saat Undang-Undang Kesehatan disusun, Kemenkes telah berkomitmen untuk melibatkan DPR dalam proses penyusunan PP. Namun, PP tiba-tiba dikeluarkan tanpa melibatkan DPR dan menyebabkan banyak keluhan dari masyarakat. Terakhir, Edy Wuryanto dari Fraksi PDIP Komisi IX DPR RI pun mewanti-wanti, jika masalah ini tidak diselesaikan sebelum akhir masa sidang, maka akan ada dampak besar terhadap utang kebijakan yang ditinggalkan Menkes Budi Gunadi Sadikin kepada pemerintahan baru nantinya.

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh.

Ramai-ramai Anggota DPR Ungkapkan Kekecewaan ke Menkes, Merasa Tak Dilibatkan dalam Penyusunan PP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/smoke-2636848_19201.jpg" alt="Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi vape atau rokok elektrik. Pixabay</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, dinilai memiliki potensi besar untuk membantu menurunkan prevalensi merokok secara global karena menerapkan pendekatan pengurangan bahaya tembakau.&nbsp;Potensi tersebut dibahas dalam forum internasional bertajuk 'Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Challenges and Prospects for WHO' yang diselenggarakan secara virtual, beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Corporaci&oacute;n Acci&oacute;n T&eacute;cnica Social Kolombia, platform layanan pengurangan bahaya tembakau, Maria Alejandra Medina mengatakan, produk tembakau alternatif adalah suatu pendekatan inovatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaan merokok.&nbsp;Berdasarkan penelitian, produk tembakau alternatif memiliki paparan risiko yang jauh lebih rendah secara signifikan daripada rokok serta dinilai lebih efektif daripada terapi pengganti nikotin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintah, utamanya otoritas kesehatan nasional, perlu menimbang potensi produk tembakau alternatif sebagai upaya menekan prevalensi merokok. Sebagai langkah awal untuk mengurangi prevalensi merokok, Maria berharap, pemerintah lebih progresif dalam menerima kajian-kajian ilmiah mengenai produk tembakau alternatif ketimbang menutup diri. Sebab, produk ini telah terbukti mampu menurunkan potensi risiko kesehatan yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan pengendalian tembakau dengan program berhenti merokok terbukti kurang efektif untuk diterapkan di kalangan perokok dewasa. Oleh karena itu, kita harus memberikan lebih banyak perhatian pada produk inovatif yang menerapkan pengurangan bahaya tembakau," jelas Maria.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013475948/terlihat-dalam-survei-biaya-hidup-2022-majalah-dan-9-komoditas-ini-sudah-jarang-bahkan-tak-lagi-dikonsumsi-masyarakat">Terlihat dalam Survei Biaya Hidup 2022, Majalah dan 9 Komoditas ini Sudah Jarang bahkan Tak Lagi Dikonsumsi Masyarakat</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokter dan Mantan Ketua Asosiasi Medis Dunia, Anders Milton, juga mengatakan pemanfaatan produk tembakau alternatif secara maksimal telah menuai keberhasilan di Swedia. Terbukti, negara dengan tingkat merokok terendah di Uni Eropa tersebut, hampir mencapai status 'bebas asap', di mana jumlah perokok hariannya hanya tinggal sekitar 5 persen dari total jumlah penduduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemanfaatan produk tembakau alternatif turut berkontribusi dalam keberhasilan penurunan angka perokok di Swedia. Saat ini, negara tersebut juga menjadi studi kasus di dunia terkait pengendalian tembakau karena dapat mengurangi angka kanker paru-paru dan penyakit lain yang berhubungan dengan konsumsi merokok," ujar Anders yang juga panelis dalam diskusi ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Swedia, negara seperti Inggris juga memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menekan angka prevalensi merokok di negaranya. Pemerintah Inggris menerapkan skema swap to stop dengan membagikan perlengkapan produk tersebut secara gratis kepada satu juta perokok. Hal ini bertujuan untuk mencapai target menjadi negara bebas asap mulai tahun 2030.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Asosiasi Vaporizer Bali (AVB), I Gde Agus Mahartika, mengatakan masyarakat, khususnya perokok dewasa, harus diberikan sosialisasi terkait profil risiko dan pemanfaatan produk tembakau alternatif. Alasannya, produk ini kerap diinformasikan sama berbahayanya dengan rokok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal, secara kajian ilmiah, produk ini memiliki profil risiko yang lebih rendah ketimbang rokok. Sejumlah penelitian ini sudah dilakukan baik di Indonesia maupun mancanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Produk tembakau alternatif memiliki profil risiko yang lebih rendah dibandingkan rokok berdasarkan penelitian di dalam maupun luar negeri. Asosiasi pelaku usaha berharap pemerintah dapat mendukung penelitian lebih lanjut agar perokok dewasa dapat memanfaatkan produk tersebut dengan lebih maksimal," ungkapnya.</div>

Produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dinilai memiliki potensi besar menurunkan prevalensi.

Produk Tembakau Alternatif Bisa Kurangi Dampak Buruk Merokok, Praktisi dan Pakar Ungkap Faktanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Lembaga donor asal Amerika Serikat, Bloomberg Initiative, kembali membuka program pendanaan untuk proyek pengendalian tembakau di beberapa negara. Indonesia termasuk dalam sepuluh negara prioritas yang menjadi target penerima.  Pendanaan bertajuk the Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use Grants Program ini dibuka sejak 1 Agustus 2022 hingga 22 Agustus 2022.  Dilansir dari situs resmi Tobacco Control Grants, Minggu (14/8), program pendanaan ini diselenggarakan untuk mendukung upaya pengendalian tembakau di negara berpenghasilan rendah hingga menengah. Ini selaras dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kerangka kerja WHO tentang pengendalian tembakau atau FCTC.  Program hibah dana ini terbuka bagi setiap organisasi, baik instansi pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, universitas, maupun organisasi independen lainnya. Peserta harus menyusun proposal program yang mampu mengubah kebijakan negara terkait pengendalian tembakau seperti kenaikan cukai, larangan iklan dan promosi, regulasi kawasan tanpa rokok, dan aturan gambar peringatan kesehatan pada bungkus rokok.  "Prioritas akan diberikan pada proyek-proyek yang mengarah pada perbaikan berkelanjutan dalam undang-undang, peraturan, kebijakan pengendalian tembakau di tingkat nasional atau sub-nasional (misalnya provinsi, negara bagian)," seperti dikutip dalam situs web resmi Tobacco Control Grants.  Dalam program ini, Bloomberg Initiative bekerja sama dengan WHO, The Union, dan Vital Strategies yang juga fokus pada program pengendalian tembakau di beberapa negara. Bagi organisasi yang berhasil akan mendapatkan pendanaan senilai USD 25.000 sampai USD 250.000 setiap tahun.  The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use Grants Program telah memberikan pendanaan kepada sejumlah organisasi yang tersebar di 76 negara, termasuk Indonesia. Beberapa organisasi di Indonesia yang pernah menerima hibah dari Tobacco Control Grants untuk melakukan intervensi kebijakan tembakau.  Diantaranya, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Jakarta, CISDI, Indonesian Corruption Watch (ICW), Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Selain itu, beberapa universitas dalam negeri juga mendapatkan pendanaan dari program Tobacco Control Grants untuk pengendalian tembakau. Mereka antara lain, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Universitas Udayana, dan Universitas Muhammadiyah Magelang.  Sebagaimana ditulis dalam laman resminya, sejak tahun 2006 Bloomberg Philanthropies berkomitmen hampir USD 1 miliar dalam upaya pengendalian tembakau di berbagai negara dengan justifikasi perhatiannya pada isu kesehatan masyarakat. Namun, program pendanaan terbatas pada isu pengendalian tembakau dan tidak terbuka untuk menerima pengajuan proposal untuk permasalahan kesehatan masyarakat lainnya.

Hibah Pengendalian Tembakau hingga USD 250 Ribu Ditawarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rokok-Lintingan-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Penjual rokok tembakau melayani pembeli di ruko penjualan tembakau kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/9/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat imbas kenaikan cukai hal tembakau yang mencapai rata-rata 21,55% pada awal 202" width="100%">
<figcaption>Penjual rokok tembakau melayani pembeli di ruko penjualan tembakau kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/9/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat imbas kenaikan cukai hal tembakau yang mencapai rata-rata 21,55% pada awal 202</figcaption>
</figure>Ahli Minta FCTC Ubah Pendekatan Pengendalian Tembakau  JawaPos.com - Data studi menunjukkan jumlah batang rokok yang dihisap oleh seseorang justru naik selama pandemi. Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) pada 2020 menyebutkan, 15,2 persen perokok mengaku jumlah batang rokok yang dikonsumsi meningkat.  Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) juga menyebutkan bahwa tidak ada perubahan perilaku merokok yang berarti pada periode sebelum dan saat pandemi. Baik dari sisi kuantitas maupun intensitas merokok, termasuk responden yang berpendapatan rendah.  Bahkan, penelitian Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) pada 2021 mengenai ‘Perubahan Status dan Perilaku Merokok Setelah 10 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia’, yang menunjukkan bahwa tidak banyak terjadi perubahan status merokok setelah 10 bulan pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, adanya variasi harga rokok memungkinkan responden beralih ke produk rokok yang lebih murah, alih-alih berhenti merokok.  Kondisi ini diperparah dengan Tercatat ada 28,12 persen perokok di Indonesia yang pernah atau sedang merokok produk ilegal. Jika angka tersebut dikonversikan dengan pendapatan negara, maka potensi pajak yang hilang bisa mencapai Rp 53,18 triliun.  Temuan tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indodata terkait potret peredaran rokok illegal di Indonesia. Kondisi ini sangat mengejutkan mengingat angkanya yang cukup besar.  “Ini bukti bahwa penyebaran rokok ilegal di Indonesia sudah sangat masif dan berbeda jauh dengan temuan-temuan sebelumnya, bahkan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Penemuan kami berada di atas 25 persen,” kata Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin.  Danis menerangkan, angka Rp 53,18 triliun itu keluar berdasarkan estimasi rentang peredaran rokok ilegal itu ada 127,53 miliar batang rokok dan temuan hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perhitungan gap antara CK-1 dan Susenas yang sebesar 26,38 persen.  Sementara itu, elang gelaran Ninth Session of Conference of Parties (COP9) yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 8–13 November 2021, 100 ahli kesehatan dari 30 negara menyusun surat terbuka untuk delegasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).  Surat terbuka yang ditanda-tangani para ahli riset dan kebijakan tembakau dan nikotin ini meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengikutsertakan pendekatan pengurangan dampak buruk dalam upaya pengendalian tembakau. COP9 sendiri adalah konferensi kesembilan yang membahas tentang implementasi dan evaluasi FCTC.  Menanggapi momen tersebut, keseratus ahli ini merasa poin pengurangan dampak buruk tembakau patut menjadi perhatian, mengingat konferensi ini mampu memengaruhi kebijakan pengendalian tembakau bagi 182 negara yang terikat FCTC.  Surat terbuka ini menggugat sikap WHO yang dinilai tidak acuh terhadap potensi transformasi pasar tembakau untuk beralih dari produk tinggi risiko ke rendah risiko, meski sudah banyak inovasi dalam industri. Mereka memaparkan tujuh alasan yang mengemukakan peran produk rendah risiko dalam mendorong perokok beralih ataupun berhenti merokok sehingga memberikan dampak lebih baik bagi kesehatan publik.  Mereka menilai jika semakin banyak produk rendah risiko di industri, maka prevalensi perokok akan berkurang yang artinya mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).  Ada enam rekomendasi untuk FCTC yang dikemukakan oleh ahli dari berbagai Lembaga yang tersebar di 29 negara ini. Mereka meminta FCTC untuk memberikan kritik tegas terhadap kegiatan advokasi WHO mengenai produk tembakau alternatif yang dinilai tidak sejalan dengan pendekatan pengurangan dampak buruk tembakau.  Para ahli juga percaya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kebijakan tembakau mengoptimalkan potensi pengurangan dampak buruk tembakau. Mereka juga berharap komunitas akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan akan bersatu dalam mendukung agenda SDGs melalui pengurangan dampak buruk tembakau.  Pada 2020, WHO menerbitkan laman tanya jawab mengenai produk vape yang mengklaim bahwa vape memiliki tingkat candu yang tinggi dan berbahaya bagi kesehatan, serta dapat menyebabkan gangguan paru. Hal ini dibantah oleh para ahli, salah satunya Profesor Peter Hajek, Queen Mary University, Inggris.  "Hampir semua fakta dalam pernyataan [di laman tanya jawab] tersebut salah. Tidak ada bukti bahwa vape memiliki tingkat kecanduan yang tinggi. Tidak ada bukti bahwa vape meningkatkan risiko penyakit jantung atau yang dapat memiliki efek pada orang di sekitarnya. Sementara, ada bukti yang jelas bahwa vape membantu perokok berhenti,” ungkapnya dalam forum daring Science Media Centre.  “WHO menjawab ‘tidak tahu’ ketika menanggapi pertanyaan mengenai tingkat risiko vape dibanding rokok konvensional. Padahal vape sudah jelas memiliki risiko yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa WHO salah mengartikan bukti ilmiah yang sudah ada,” timpal Profesor John Britton, University of Nottingham, Inggris.  Sementara itu, Indonesia sendiri tidak menandatangani FCTC karena peraturan pengendalian tembakaunya merujuk pada PP Nomor 109 Tahun 2012. Namun, seruan para ahli untuk mengadopsi pengurangan dampak buruk tembakau dalam upaya pengendalian tembakau tetap relevan untuk negara yang ingin mengurangi prevalensi perokok, termasuk dalam hal ini Indonesia.  Hal ini sejalan dengan pernyataan David Nutt, Guru Besar Imperial College, London. “Vape dan snus (produk tembakau alternatif) memiliki potensi untuk menjadi kemajuan inovasi kesehatan abad ini. WHO harus mengambil kesempatan ini, bukan malah menghalanginya,” ujar Nutt pada forum daring The Counterfactual.  Saat ini produk tembakau alternatif sudah masuk ke Indonesia, tetapi belum ada regulasi yang mumpuni untuk mengoptimalkan manfaat produk tembakau alternatif ini.

Ahli Minta FCTC Ubah Pendekatan Pengendalian Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/petani-dan-industri-kretek-dukung-sikap-jokowi-tolak-fctc_m_198142.jpeg" alt="Forum Kedaulatan Bangsa saat menggelar musyawarah Kretek." width="100%">
<figcaption>Forum Kedaulatan Bangsa saat menggelar musyawarah Kretek.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapat dukungan dari Forum Kedaulatan Bangsa. Ketua Komite Nasional Pelestarian Kretek, Mohammad Nur Azami menilai, FCTC bisa mengintervensi kedaulatan petani tembakau sekaligus menghancurkan cengkeh secara sistematis. Karena itu, penandatanganan FCTC nantinya berdampak negatif bagi industri kretek nasional&lrm;. Sebab, lanjut dia, ada 38 butir pasal di dalamnya bertujuan untuk melarang penyebaran produk hasil tembakau. Padahal, pendapatan negara sangat bergantung pada komoditas tembakau itu, karena sepanjang tahun 2017 pendapatan negara yang dipungut dari bea dan cukai rokok mencapai Rp 150 triliun. "Kami dengan tegas menolak semua bentuk intervensi kepada pemerintah untuk mengaksesi FCTC&lrm; dan menolak semua bentuk produk hukum yang dapat mengancam kedaulatan petani tembakau dan cengkeh," tutur Nur Azami dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3). Dia menuturkan, industri kretek selama ini telah menghidupi sebanyak 6 juta orang dan memiliki daya tahan terhadap berbagai hantaman krisis. Selain itu, Indonesia juga memiliki produk tembakau yang khas dibandingkan negara lain, karena itu pemerintah harus menolak ratifikasi FCTC. "&lrm;Pemerintah harus melawan semua bentuk gerakan dan inspirasi dari manapun yang berupaya menghancurkan kedaulatan kretek nasional," katanya. &lrm; Senada, Agus Condro dari Lembaga Konsumen Rokok juga mendesak Jokowi untuk melindungi kretek khas Indonesia agar terhindar dari intervensi negara asing. Menurutnya, Pemerintah harus membuat beleid yang pro terhadap petani tembakau agar berdaulat. "&lrm;Sebenarnya yang harus dilakukan jelas, melindungi kretek khas Indonesia yang terus menerus mendapat gempuran. Salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan terhadap petani tembakau dan cengkeh yang menjadi bahan dasar kretek khas Indonesia. Pemerintah harus membuat kebijkan yang pro petani," pungkasnya.

Petani dan Industri Kretek Dukung Sikap Jokowi Tolak FCTC

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fctc

Berita Terkini