<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/c3YLi8bFHHDDyTIGso4q4URkITi7ffbEBCLkJL50-1-2598532142.jpg" alt="Belasam bendera ormas yang dipasang secara ilegal di wilayah Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat ditertibkan aparat pada Selasa (20/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Belasam bendera ormas yang dipasang secara ilegal di wilayah Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat ditertibkan aparat pada Selasa (20/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; &nbsp;Belasam bendera ormas yang dipasang secara ilegal di wilayah Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat ditertibkan aparat pada Selasa (20/5). Operasi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB ini melibatkan lima personel polisi dan menyasar dua titik utama: area Pasar Sumur Batu dan sepanjang Jalan Sumur Batu Raya.&nbsp;</p> <p>Di lokasi tersebut ditemukan atribut bendera ormas Forum Betawi Rempug (FBR) yang terpasang tanpa izin resmi. Sejumlah anggota ormas FBR pun turut serta menurunkan sendiri bendera mereka usai pendekatan persuasif dari pihak kepolisian.</p> <p>Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Adriansyah menegaskan, tindakan ini sudah sesuai aturan dan dilakukan dengan pendekatan yang humanis.</p> <p>"Kami telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan warga setempat sebelum melaksanakan giat ini. Tujuannya adalah untuk menjaga suasana aman dan damai di tengah masyarakat," ungkap Agung, Selasa (20/5).</p> <p>Dari dua lokasi tersebut, sebanyak 14 bendera ormas diturunkan, tanpa ada perlawanan atau kericuhan. Penindakan ini dilakukan sesuai Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.</p> <p>Pihak Polsek Kemayoran menegaskan akan terus melakukan penertiban serupa demi memastikan wilayah Jakarta Pusat tetap aman dan bebas dari potensi konflik selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2025.</p> <p>Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyebut, operasi bukan hanya menyasar tindak kriminal, tetapi juga bentuk-bentuk pelanggaran ketertiban lainnya.</p> <p>"Operasi Berantas Jaya 2025 tidak hanya menyasar tindak kriminalitas, tetapi juga hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum seperti pemasangan atribut ormas secara ilegal. Ini adalah bagian dari upaya preventif kami," ujar Susatyo saat dikonfirmasi.</p>

Aparat menertibkan bendera ormas ilegal di Sumur Batu, Jakarta Pusat, dengan pendekatan humanis untuk menjaga ketertiban.

Bendera Ormas Ilegal Dicopot Polisi di Sumur Batu, FBR Turut Turunkan Sendiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/rrp0MJ3XcYHKrF3CiRHsbiHLswWwTwdSe29MFqdz-3475693067.jpg" alt="Jajaran Polsek Metro Tanah Abang mencopot bendera milik ormas yang dipasang di ruang publik, Minggu (11/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Jajaran Polsek Metro Tanah Abang mencopot bendera milik ormas yang dipasang di ruang publik, Minggu (11/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Polisi kembali menertibkan atribut organisasi masyarakat (ormas) yang dianggap ilegal dan berpotensi memicu keresahan publik di Jakarta Pusat.</p> <p>Dalam operasi yang digelar pada Minggu (11/5), Polsek Metro Tanah Abang mencopot lima bendera milik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Pemuda Pancasila (PP) yang dipasang sembarangan di ruang publik.</p> <p>Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang Kompol Martua Malau bersama 10 personel yang menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.</p> <p>&ldquo;Penertiban ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik horizontal antar ormas yang kerap dipicu oleh pemasangan atribut di sembarang tempat,&rdquo;&nbsp;ujar Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmad Basuki, Minggu (11/5).</p> <p>Dari hasil penyisiran, polisi menemukan tiga bendera FBR terpasang di pagar taman Jl. Petamburan III, dan dua bendera Pemuda Pancasila di Jl. Petamburan II. Tidak ada perlawanan dari pihak ormas. Semua atribut diturunkan secara sukarela usai mendapat imbauan petugas.</p> <p>&ldquo;Sudah kami koordinasikan secara humanis dengan para tokoh ormas. Mereka kooperatif dan mencopot sendiri benderanya,&rdquo;<br />lanjut Haris.</p> <p>Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat telah menertibkan sebanyak 109 bendera dan 2 spanduk milik organisasi masyarakat (ormas) dalam operasi Brantas Jaya 2025, Jumat (9/5). Operasi dilakukan serentak di delapan wilayah Polsek guna menghindari potensi gesekan horizontal antar kelompok.</p> <p>Wilayah dengan penurunan atribut terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sawah Besar, sebanyak 32 bendera dari berbagai ormas.</p> <p>&ldquo;Penurunan atribut ormas ini bagian dari penegakan aturan untuk menjaga ketertiban umum. Tidak boleh ada simbol kelompok yang menguasai ruang publik seenaknya,&rdquo; ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.</p>

Polisi Jakarta Pusat menertibkan atribut ormas ilegal, turunkan 5 bendera FBR dan PP demi ketertiban umum.

Polisi Tertibkan Bendera Ormas FBR dan Pemuda Pancasila di Tanah Abang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/18/pwnu-fbr-409164373.jpg" alt="Deklarasi satgas anti money politic. (Sabik Aji/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Deklarasi satgas anti money politic. (Sabik Aji/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Koalisi masyarakat sipil membentuk gerakan anti money politic atau politik uang di Pilkada serentak 2024. Koalisi iki terdiri dari beberapa ormas besar. Seperti PWNU DKI Jakarta, Forkabi, FBR, Petanesia Jakarta, PTIR Nusantara, Anak Kota dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta, Lukman Hakim Hamid mengatakan, melalui gerakan ini diharapkan bisa menghasilkan pilkada yang baik. Sehingga melahirkan pemimpin yang diharapkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada prinsipnya kami dari PWNU DKI berharap ya sepertamanya DKI jadi percontohan, jadi Pilkada yang betul-betul murni, damai sesuai hati nurani rakyat," kata Lukman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukman memastikan, gerakan ini tidak disusupi kepentingan politik praktis yang menguntungkan pihak tertentu. Gerakan ini murni dorongan rakyat agar pilkada berjalan baik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tempat sama, Ketua Pelaksana Acara Satgas Anti Money Politic, Husni Mubarok Amir mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi tetap sehat. Sehingga pemimpin yang terpilih murni karena gagasan yanh diusung bila menjabat 5 tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami tidak menginginkan bahwa calon-calon yang dipilih berdasarkan hanya karena persoalan yang sepele, persoalan uang, persoalan sembako, bukan lebih pada konsep dan gagasan-gagasan," kata Husni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koalisi menginginkan pilkada berjalan bermartabat, berakhlak, dan adil. Nantinya, satgas akan melakukan pengawasan di tingkat RT/RW terhadap gerakan politik uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita hanya melakukan pengawasan dengan konsep jaga kampung. Agar kampung kita terutama itu bersih dari Manipolitik. Karena membangun demokrasi yang sehat diawali dari lingkungan terkecil kita sendiri," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila ditemukan pelanggaran, satgas akan melaporkan temuannya kepada Bawaslu. "Kami akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, tidak akan main hakim sendiri. Ketika ada pelanggaran, maka kita akan serahkan kepada Bawaslu. Karena mereka yang berhak mengambil tindakan," pungkas Husni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Husni Mubarok Amir mengatakan, gerakan ini merupakan bentuk kepedulian untuk tetap menjaga demokrasi tetap sehat.

Biar Pilkada Jakarta Berjalan Sehat, PWNU DKI hingga FBR Bentuk Satgas Money Politic

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/ridwan-kamil-5-2262103207.jpg" alt="Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) menyatakan bahwa hasil survei menunjukkan mayoritas etnis Betawi memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024.&nbsp;Hal itu ia sampaikan sehubungan dengan ormas Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) yang mendeklarasikan dukungan ke pasangan Pramono Anung-Rano Karno.</p> <div dir="auto">"Kalau hasil surveinya maaf ya, lebih dari 50 persen yang etnis Betawi kan disurvei terkonfirmasi milih RIDO," ujar Ridwan Kamil kepada wartawan, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Survei yang disampaikan RK itu merujuk pada temuan Poltracking beberapa waktu lalu. Menurutnya, hasil itu lebih ilmiah daripada deklarasi dukungan yang hanya simbolis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu lebih ilmiah gitu ya, daripada simbolis juga," tuturnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, mantan Wali Kota Bandung itu mengaku tak ambil pusing dengan dukungan FBR dan Forkabi yang ditujukan ke pasangan Pramono-Rano.&nbsp;"Kan saya bilang dalam demokrasi dukung-mendukung biasa aja, ada yang dukung, ada yang nggak," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Barisan yang dukung RIDO juga banyak sekali, tidak perlu dipertentangkan," pungkas Ridwan Kamil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Poltracking, sua suku terbesar di Jakarta, yakni Betawi dan Jawa cenderung memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono. Poltracking Indonesia mendapatkan hasil bahwa 48 persen suku Betawi memilih pasangan RIDO. Sedangkan sebanyak 50,9 persen masyarakat Jakarta yang bersuku Jawa cenderung kepada RIDO</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendapat 31,8 persen dari suku Betawi dan 34,7 persen dari suku Jawa.&nbsp;Adapun elektabilitas Dharma Pongrekun-Kun Wardana dari suku Betawi sebanyak 2,4 persen dan 4,8 persen dari suku Jawa.</div>

"Kalau hasil surveinya maaf ya, lebih dari 50 persen yang etnis Betawi kan disurvei terkonfirmasi milih RIDO," ujar Ridwan Kamil.

FBR dan Forkabi Dukung Pramono-Rano, Ridwan Kamil Singgung Hasil Survei: Lebih Ilmiah daripada Simbolis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/20240922_112757-749581611.jpg" alt="Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim menyebut tak perlu memaksakan Ridwan Kamil (RK) dipanggil menjadi "Bang Emil" hanya karena ia maju di Pilkada Jakarta 2024. RK selama ini memang lekat dengan panggilan "kang" karena asalnya dari Tanah Sunda.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Saya kira saya nggak perlu panggil abang karena sama seperti misalnya bebek, jangan dipaksa berkokok," ujar Lutfi saat dikunjungi RK di kediamannya di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena semua punya eksistensi masing-masing tapi tidak lantas itu menjadikan sebuah hal yang tidak bisa bersinergi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015115816/kunjungi-ketum-fbr-rk-janji-prioritaskan-urus-rakyat-miskin-kota">Kunjungi Ketum FBR, RK Janji Prioritaskan Urus Rakyat Miskin Kota </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan tanpa perlu dipanggil "bang" yang identik dengan Betawi, ia mengatakan bahwa RK tampak menghargai Betawi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi nggak perlu memaksakan bebek menjadi ayam atau ayam menjadi bebek," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lutfi menegaskan bahwa perubahan panggilan itu tak perlu dilakukan kepada RK. Sebab, menurutnya tak pantas juga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015115811/ridwan-kamil-silaturahmi-ke-ketum-fbr-belum-dapat-dukungan-tapi-sudah-diberi-wejangan">Ridwan Kamil Silaturahmi ke Ketum FBR: Belum Dapat Dukungan, tapi Sudah Diberi Wejangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak perlu harus saya katakan bahwa Kang Emil harus ganti hari ini menjadi Bang Emil. Kagak pantas juga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi saya kira komitmennya bisa kita pegang," pungkas RK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dengan tanpa perlu dipanggil "bang" yang identik dengan Betawi, Lutfi Hakim mengatakan bahwa Ridwan Kamil tampak menghargai Betawi.

Ketum FBR Sebut Ridwan Kamil Tak Perlu Dipanggil "Bang Emil": Kagak Pantas Juga

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/20240922_112757-1342748725.jpg" alt="Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK). (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) bersilaturahmi ke Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur. Dalam kesempatan itu, ia belum mendapat dukungan dari FBR, tetapi sudah mendapat wejangan.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Tadi saya diceritakan tentang sejarah Cakung, sejarah kolonial, sejarah tentang budayanya. Termasuk pengetahuan tentang bagaimana kelak, kalau takdirnya ada, di undang-undang DKJ itu sudah ada tentang pemulihaan kebudayaan Betawi melalui lembaga adat," ujarnya kepada wartawan, Minggu (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Beliau mohon untuk diperjuangkan karena instrumennya ada tapi aksinya belum ada," sambung RK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kunjungan silaturahmi itu juga, ia mengatakan bahwa Lutfi Hakim berpesan agar Jakarta menjadi milik semua pihak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa kunjungannya adalah untuk belanja masalah. Hal itu tak selalu terkait dengan dukungan di Pilkada 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa nanti bermuara pada dukungan atau tidak, dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang sifatnya paksaan. Semua datang mengalir saja, kalau suka alhamdulillah, kalau belum tidak ada masalah juga," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015115788/baliho-rido-jadi-sasaran-vandalisme-penolakan-ridwan-kamil-jangan-ada-pelanggaran-aturan">Baliho RIDO jadi Sasaran Vandalisme Penolakan, Ridwan Kamil: Jangan Ada Pelanggaran Aturan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Lutfi Hakim menegaskan bahwa hingga saat ini FBR belum memutuskan arah dukungan terhadap calon yang ada di Pilkada Jakarta 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau persoalan mendukung, FBR punya mekanisme sendiri, sebab anggota saya juga banyak fungsionalis partai. Jadi tidak bisa dengan serta-merta saya secara jumawa memutuskan itu," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bahwa nanti bermuara pada dukungan atau tidak, dalam demokrasi itu tidak boleh ada yang sifatnya paksaan. Semua datang mengalir saja.

Ridwan Kamil Silaturahmi ke Ketum FBR: Belum Dapat Dukungan, tapi Sudah Diberi Wejangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/Pramono-Anung-Rano-Karno-Dery-Ridwansah-8JPG-3201381489.jpg" alt="Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung  dan Rano Karno usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung  dan Rano Karno usai mendaftar sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bakal calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta Rano Karno atau Bang Doel bertemu dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur, Jumat (6/9). Pertemuan itu sebagai upaya meraih suara di Pilkada DKI Jakarta 2034.</p> <p>"Mas Pramono ke tempat lain saya ke sini. Terpaksa bagi tugas karena Jakarta ini boleh dibilang luas. Yang paling problem bagi kita waktunya mepet," kata Rano.</p> <p>Rano menyampaikan kepada Lutfi bahwa Pilkada DKI Jakarta sudah di depan mata. Sehingga pihaknya perlu mendapat masukkan terkait permasalahan yang dialami warga Jakarta.</p> <p>"Kiai, saya minta maaf nih tentu enggak mungkin tiap kampung kita datangi, karena terpaksa kita bagi tempat dalam arti kata kalau strategi perangnye, kalau kampungnya udah menang kite, kite engga usah dateng," ujarnya</p> <p>"Kita datang ke kampung yang kira-kira kita kalah nah itu supaya kita mau menang, bagaimana caranya nah itulah makanya itu strategi pendekar," imbuhnya.</p> <p>Di tempat yang sama, Lutfi mengapresiasi kehadiran Bang Doel sebagai bentuk silaturahmi, sekaligus mendengarkan aspirasi. Apalagi ke depan status Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota.</p> <p>"Ya sebagai orang Betawi dia membawa aspirasi masyarakat Betawi karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang betawi dikesampingkan," kata Luthfi.</p> <p>"Tapi saya berharap setelah bukan lagi Ibu Kota hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Terutama mendorong segera adanya Perda Lembaga Adat dan Pemajuan Kebudayaan Betawi," pungkasnya.</p>

Bakal Cawagub Jakarta Rano Karno bertemu dengan Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Cakung, Jakarta Timur.

Rano Karno Gunakan Strategi Pendekar untuk Suara Masyarakat Jakarta di Pilkada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/12/IMG-20240612-WA0005-3872629605.jpg" alt="Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi sebagai bakal calon gubernur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi sebagai bakal calon gubernur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":1s9" class="ii gt"> <div id=":1s8" class="a3s aiL "> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi sebagai bakal calon gubernur Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta. Kunjungan ini diterima langsung oleh Ketua Desk Pilkada Jakarta, Justin Adrian Untayana beserta tim Desk Pilkada Jakarta. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sambutannya, Justin mengungkapkan apresiasinya terhadap pengalaman dan kontribusi Lutfi Hakim sebagai Ketua Umum FBR. Apalagi terkait dengan semangat anti intoleransi dan juga pluralisme dapat terlihat dari struktur pengurus FBR yang terdiri dari beragam etnis dan agama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat pengalaman dan kontribusi Lutfi Hakim sebagai Ketua Umum FBR. Pengalamannya dalam memimpin organisasi besar dan mengelola berbagai kegiatan kemasyarakatan merupakan aset berharga yang bisa diterapkan untuk memajukan Jakarta," ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/014752674/pelumas-dengan-teknologi-ester-cocok-untuk-touring-dan-penyuka-offroad">Pelumas dengan Teknologi Ester Cocok untuk Touring dan Penyuka Offroad</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Lutfi Hakim dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan visinya untuk Jakarta yang mencakup peningkatan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Visi saya untuk Jakarta adalah menciptakan kota yang aman, tertib, dan maju, dengan fokus pada peningkatan layanan publik, pendidikan, dan kesehatan," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya percaya bahwa semangat kebersamaan dan kepemimpinan yang saya bawa dari FBR dapat diterapkan untuk mengelola kota ini dengan lebih efektif," sambung Lutfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014752676/brendon-lucas-dikabarkan-lebih-dekat-bergabung-dengan-macan-putih-dari-ho-chi-minh-city-fc">Brendon Lucas Dikabarkan Lebih Dekat Bergabung dengan Macan Putih dari Ho Chi Minh City FC &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan latar belakangnya sebagai Ketua Umum FBR, ia mengaku memahami Jakarta dan merasa mampu menjadi calon gubernur DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi saya paham betul apa permasalahan Jakarta terutama di akar rumput. Saya juga merupakan putra Betawi asli, lahir dan besar di Jakarta, sehingga memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kota ini dan keinginan besar untuk berkontribusi bagi kemajuan Jakarta," pungkas Lutfi.</div> </div> </div> </div> </div>

Ketua Umum FBR, Lutfi Hakim mengembalikan formulir pendaftaran yang telah dilengkapi sebagai bakal calon gubernur dari PSI.

Klaim Paham Jakarta, Ketum FBR Daftar Cagub Jakarta Lewat PSI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72631_91928_Razman-Arief-Nasution-pengacara-penasehat-hukum.jpg" alt="Razman Arief Nasution.(Dok.JawaPos.c om)" width="100%">
<figcaption>Razman Arief Nasution.(Dok.JawaPos.c om)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Pusat Razman Arif Nasution mendesak politikus PDIP, Junimart Girsang, meminta maaf. Hal itu terkiat dengan pernyataannya yang meminta Kemendagri tak memberi izin kepada organisasi masyarakat itu.<br /> <br /> "Saya tegasakan, saudara Junimart Girsang, saya minta untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada media massa dan Pemuda Pancasila," kata Razman saat menggelar jumpa pers di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/11).<br /> <br /> Razman juga menuturkan, pihaknya membuka kemungkinan Pemuda Pancasila akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Namun, dirinya masih menunggu niat baik dari Junimart Girsang.<br /> <br /> "Tentu akan melihat niat baik saudara (Junimart, red). Apabila tidak maka kami akan melakukan tindakan hukum terhadap saudara. Bahwa saudara telah melalukan keonaran. Patut diduga menciptakan keonaran dan melakukan ujaran kebencian supaya orang benci kepada PP," tegasnya.<br /> <br /> "Saya minta yang bersangkutan untuk segera, paling lama kita hitung secepatnya. Jangan lewat dari 2x24 Jam," tutur dia.<br /> <br /> Razman juga menambahkan, saat ini dia akan terus berusaha membuka komunikasi dengan Junimart Girsang. Karena yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas ucapannya.<br /> <br /> "Siapa menabur angin, dia yang menaruh badai. Sekarang saya ingatkan cepat minta maaf, luruskan. Karena kalau anda membuat statement terus orang marah terus risikonya apa? Dua, satu proses hukum, satu lagi kita mana tahu (reaksi) orang bawah," sambungnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Junimart mengatakan semestinya para ormas seperti Pemuda Pancasila berbenah diri menertibkan anggotanya. Karena bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan Forum Betawi Rempug di Ciledug tak bisa ditolerir.<br /> <br /> "Faktanya bikin recok dengan segerombolan beruniform ormas kok disebut oknum. Mestinya tertibkan dong anggotanya masing-masing. Apalagi perlakuan kriminal di daerah Ciledug itu tidak bisa ditolerir. Harus diambil tindakan hukum konkret," katanya.

Ketua BPPH Pemuda Pancasila Desak Junimart Minta Maaf dan Klarifkasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Ilustrasi-tawuran-Adit.jpg" alt="Ilustrasi. (Adit/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. (Adit/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan massa dari Organisasi Masyarat (Ormas) Pemuda Pancasila Jakarta Selatan dan Forum Betawi Rembug (FBR), terlibat bentrok di Jalan HOS Cokroaminoto, Ciledug, Tangerang, Banten. Akibat peristiwa ini, beberapa orang mengalami luka-luka akibat terkena sabetan senjata tajam.<br /> <br /> "(Peristiwa) kurang lebihnya jam 11, jam 12-an ya. Untuk yang bentrokan ini gimana dan apa penyebabnya bakal ditangani Polres," kata Kapolsek Ciledug Kompol Wisnu Wardhana saat dihubungi, Kamis (29/10).<br /> <br /> Dalam bentrok kali ini, Wisnu turut menjadi korban keganasan massa saat hendak melarai bentrok tersebut. Dia harus menerima luka sabetan senjata tajam di siku atas tangan kanan.<br /> <br /> "Nggak usah tanya berapa (jahitan lukanya). Pokoknya ada. Intinya nggak apa-apa namanya resiko tugas, resiko jabatan. Nggak ada yang kritis. Cuman berobat saja ke rumah sakit dan habis itu pulang," jelasnya.<br /> <br /> Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/07/09/2020/2-orang-terkapar-akibat-bentrok-fbr-dan-pemuda-pancasila-polisi-hoax/">2 Orang Terkapar Akibat Bentrok FBR dan Pemuda Pancasila, Polisi: Hoax</a><br /> <br /> Selain itu, 3 orang dari kelompok massa ormas juga harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka. Sebagian sudah pulang dari perawatan, namun masih ada yang dirawat di rumah sakit.<br /> <br /> Sementara itu 2 orang massa diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam. "Intinya proses hukum tetap berjalan, tapi situasi di lokasi kondusif," pungkas Wisnu.<br /> <br /> Polisi meminta masyarakat tidak khawatir atas peristiwa yang terjadi. Kepolisian telah mengendalikan situasi. Sedangkan para pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=AvEWcpM3K0c

Bentrok Ormas PP dan FBR, Kapolsek Ciledug Terkena Sabetan Sajam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fbr

Berita Terkini