<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hak-politik-dicabut-fayakhun-golkar-divonis-8-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)" width="100%">
<figcaption>Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Managing Director (MD) PT Rohde and Schawrz, Erwin Sya'af Arief telah menyuap anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi sebesar USD 911.480. Erwin Arief didakwa menyuap Fayakhun bersama-sama dengan pemilik PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah serta korporasinya.  Uang suap tersebut disinyalir agar Fayakhun mengupayakan penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait pengadaan proyek satelit monitoring dan drone tahun 2016.  "Terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebesar USD 911.480 dari PT Merial Esa kepada Fayakhun Andriadi," kata Jaksa KPK, M Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (29/7).  Menurut Jaksa, staf khusus bidang perencanaan anggaran di Bakamla, Ali Fahmi Habsyi menemui dua petinggi PT Merial Esa, yakni Fahmi Darmawansyah dan Muhammad Adami Okta pada Maret 2016. ‎Saat itu, Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi Darmawansyah untuk ikut proyek Bakamla dengan syarat.  Syaratnya yakni, harus mengikuti arahan dan menyediakan commitment fee. Kemudian, Fahmi Darmawansyah dan Adami Okta menghubungi Erwin Arief untuk bekerja sama dalam proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Erwin Arief sepakat dan akan mensuplai barang-barang yang dibutuhkan.  Selanjutnya, pada April 2016, Erwin meminta kepada Fayakhun selaku Komisi I DPR agar mengupayakan proyek satelit monitoring di Bakamla dianggarkan dalam APBN-P tahun 2016. Erwin juga menjanjikan adanya commitment fee untuk pengurusan anggaran tersebut.  Permintaan penambahan anggaran tersebut diperkuat oleh Ali Fahmi saat Fayakhun berkunjung ke kantor Bakamla pada April 2016. ‎Pada pertemuan selanjutnya, Ali Fahmi menyampaikan kepada Fayakhun bahwa akan disiapkan commitment fee sebesar 6 persen dari pagu anggaran proyek tersebut.  Pada saat proses penganggaran di DPR, Erwin aktif sebagai perantara komunikasi antara Fayakhun dengan Fahmi Darmawansyah. Fayakhun memberikan sinyal positif atas pengajuan tambahan anggaran dari Bakaml‎a sebesar Rp 3 triliun dalam usulan APBN-P 2016 yang didalamnya masuk proyek satelit monitoring dan drone.  Fayakhun lantas meminta kepada Erwin untuk menyampaikan kepada Fahmi Darmawansyah soal adanya penambahan komitmen fee 1 persen untuk dirinya. Sehingga, total komitmen fee yang semula 6 persen menjadi 7 persen. ‎Fahmi pun kemudian melalui Erwin menyanggupi permintaan Fayakhun.  Fahmi Darmawansyah selanjutnya mentransfer uang sebesar USD 911.480 kepada Fayakhun lewat sejumlah rekening luar negeri. Uang tersebut lantas diambil Fayakhun melalui stafnya, Agus Gunawan secara tunai. Uang tersebut lantas digunakan Fayakhun untuk kepentingan politiknya.  Atas perbuatannya, Erwin Arief didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 5 Ayat (1) huruf a Juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999‎ tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.

Erwin Sya'af Didakwa Menyuap Anggota DPR USD 911 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terima-suap-proyek-bakamla-fayakhun-andriadi-hadapi-sidang-putusan_m_.jpg" alt="Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi akan menghadiri sidang putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/11). Mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu didakwa menerima suap terkait proyek di Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Rencananya agenda pembacaan putusan dijadwalkan jam 10.00 WIB," kata Jaksa Takdir Suhan saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/11). Menurut jaksa, Fayakhun menerima suap USD 911.480. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.&nbsp; Uang itu diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla. Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone. Atas perbuatannya, jaksa menuntut Fayakhun hukuman 10 tahun penjara. Fayakhun juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut supaya hakim mencabut hak politik Fayakhun Andriadi. Fayakhun dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Terima Suap Proyek Bakamla, Fayakhun Andriadi Hadapi Sidang Putusan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-anggota-komisi-i-dpr-fayakhun-dituntut-10-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi dituntut pidana 10 tahun penjara terkait penerimaan suap atas pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Fayakhun dinilai terbukti menerima duit suap senilai Rp 12 miliar dari Fahmi Darmawansyah, Direktur Utama PT Melati Technofo yang mengerjakan proyek tersebut. "Kami menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun penjara, denda Rp 1 miliar dengan pidana pengganti 6 bulan kurungan," ucap jaksa Kresno Anto Wibowo saat membacakan tuntutan Fayakhun di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (31/10). Dari tuntutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Fayakhun. kata jaksa, dari hal yang memberatkan, perbuatan Fayakhun dinilai telah mencederai fungsi legislatif dengan berperan aktif dalam penerimaan suap. "Mencederai amanat dengan menerima suap pada saat melaksanakan tugasnya di Banggar DPR dan Komisi I DPR, tidak memberikan teladan yang baik," jelasnya. Sementara hal yang meringankan, Fayakhun dinilai bersikap sopan, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan mengembalikan uang Rp 2 miliar. Diketahui, Fayakhun Andriadi didakwa menerima uang suap senilai USD 911.480,- atau setara Rp 12 miliar terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dia juga diduga mengupayakan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk Bakamla pada APBN Perubahan tahun 2016. Dari pengadaan proyek tersebut, Fayakhun mematok jatah untuknya sebesar 7 persen dari nilai proyek sebesar Rp 850 miliar. Fayakhun kemudian meminta anak buah Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Merial Esa atau Melati Technofo pemenang proyek pengadaan alat satmon, bernama M Adami Okta merealisasi satu persen terlebih dahulu. Realisasi 1 persen pun dilakukan oleh Fahmi dalam beberapa tahap sehingga mencapai USD 911.480,-. Atas perbuatannya Fayakhun didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a undang-undang nomor 31 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Anggota Komisi I DPR Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fayakhun-sebut-terdapat-kejanggalan-dalam-proyek-bakamla_m_.jpg" alt="SIDANG KASUS KORUPSI BAKAMLA: Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10)." width="100%">
<figcaption>SIDANG KASUS KORUPSI BAKAMLA: Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Fayakhun Andriadi menyebut ada kejanggalan ketika ia mengurus anggaran proyek Bakamla. Menurutnya, saat itu Komisi XI DPR RI mengklaim pihaknya juga turut dalam proyek tersebut. &ldquo;Ada yang aneh tiba-tiba Komisi XI ada yang berbicara tentang Bakamla, tapi saat itu saya di toilet saya tanya siapa yang ngomong, Komisi XI katanya. Setelah itu Fahmi Habsy ketemu saya, teman-teman Komisi XI ini solid membantu Bakamla,&rdquo; ucap Fayakhun saat menjalani pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). Mantan Anggota DPR RI Komisi I ini menyebut yang saat itu bermitra dengan Bakamla adalah Komisi I DPR, bukan Komisi XI. Karena Bakamla merupakan lembaga bermitra dengan Komisi I. &ldquo;Kebetulan pas lagi ngomong itu direkam, itu agak aneh ketika anggota badan anggaran memperjuangankan bukan mitranya. Tapi aneh, itu diucapkan oleh Komisi XI sedangkan Komisi I tidak berbicara,&rdquo; ujar mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta ini. Fayakhun membeberkan, ada dua anggota DPR dari Komisi XI yang datang menemuinya di ruang pimpinan Komisi I. Kedua orang anggota tersebut yakni Bertu Merlas dari PKB dan Donny Imam Priambodo dari Partai Nasdem. Dalam pertemuan itu, mereka menyebut bahwa proyek di Bakamla adalah hadiah dari hasil menyetujui Undang-undang Tax Amnesty. "Mereka mendatangi pimpinan Komisi I. Tiba-tiba saya dipanggil sama Ketua Komisi I Pak Abdul Haris. Mereka, Komisi XI, datang kepada saya bahwa proyek di Bakamla milik mereka karena itu adalah hadiah kompensasi atas persetujuan Komisi XI menyetujui Tax Amnesty jadi Undang-udang,&rdquo; pungkasnya. Dalam perkara ini Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Fayakhun Sebut Terdapat Kejanggalan dalam Proyek Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fayakhun-beberkan-tb-hasanudin-minta-bantuan-kawal-anggaran-bakamla_m_.jpg" alt="Fayakun Andriadi saat akan ditahan" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi saat akan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Mantan Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi menyampaikan, pihaknya mendapat permintaan dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin untuk membantu Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dia mengatakan bantuan itu terkait statusnya sebagai anggota Badan Anggaran DPR. "Pak Hasanuddin menyampaikan nanti kami di Komisi I akan suport Bakamla. Fayakhun akan diminta bantu-bantu karena Fayakhun ini di anggaran," kata Fayakhun meniru ucapan Hasanuddin dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (26/9). Fayakhun mengatakan mendapatkan permintaan dari Hasanuddin saat Komisi I DPR melakukan kunjungan ke Kantor Bakamla pada April 2016. Dia mengatakan permintaan disampaikan Hasanuddin pada pertemuan di sebuah meja bundar di kantor Bakamla antara dirinya, Hasanuddin dan Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo. Pada hadapan Arie, lanjut Fayakhun, Hasanuddin mengatakan Komisi I DPR akan mendukung Bakamla. Selain itu, kata Fayakhun, Hasanuddin juga menyampaikan akan meminta mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu untuk membantunya karena duduk sebagai anggota Badan Anggaran DPR. "Saya kemudian menyanggupi membantu bakamla di meja bundar itu, sesuai dengan Pak Hasanuddin," paparnya. Dalam perkara ini, Fayakhun merupakan terdakwa dalam perkara korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Fayakhun didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dari Direktur PT Merial Esa, sebagai pihak yang menggarap proyek tersebut. Menurut jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Fayakhun Beberkan TB Hasanudin Minta Bantuan Kawal Anggaran Bakamla

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tb-hasanuddin-hingga-setnov-bakal-bersaksi-untuk-terdakwa-fayakhun_m_.jpg" alt="Fayakun Andriadi saat akan ditahan" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi saat akan ditahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang perkara dugaan korupsi proyek penganggaran dan pengadaan alat satelit monitoring milik Badan Keamanan Laut (Bakamla) atas nama terdakwa Fayakhun Andriadi. Agenda persidangan masih pemeriksaan sejumlah saksi. Jaksa penuntut umum pada Komisi&lrm; Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan tiga saksi pada Rabu (26/9) yakni, Kepala Bakamla, Arie Soedewo, Politik&lrm;us PDI-Perjuangan, TB Hasanuddin, dan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). "Saksi Fayakhun hari ini, SN (Setya Novanto), Arie Soedewo, dan Hasanuddin," kata Jaksa KPK, Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Rabu (26/9). Tak hanya itu, pada persidangan kali ini tim Jaksa akan mengkonfrontir keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi dengan mantan staf Fayakhun, Agus Gunawan. Sebab, pada persidangan sebelumnya Irvanto mencabut keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). "Ditambah konfrontir Irvanto dan Agus Gunawan. Agendanya pukul 09.00 WIB," ujarnya. Sebelumnya, Jaksa penuntut telah mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar 911.480 Dolar Amerika Serikat.&lrm; Uang tersebut diterima Fayakhun dari &lrm;Dirut PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar &lrm;dapat mengalokasikan atau memploting penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone, tahun anggaran 2016. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

TB Hasanuddin Hingga Setnov Bakal Bersaksi untuk Terdakwa Fayakhun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/irvanto-bantah-terima-sgd-500-ribu-untuk-rapimnas-golkar-usung-jokowi_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi saat akan dimasukkan ke dalam rutan Jumat (9/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo membantah menerima uang sebesar SGD 500 ribu dari asisten pribadi Fayakhun Andriadi, Agus Gunawan. Padahal dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Irvanto mengaku bahwa uang tersebut diberikan Novanto untuk keperluan Rapimnas Golkar dalam rangka mengusung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden 2019. "Pernah terima uang SGD 500 ribu?," tanya majelis hakim kepada Irvanto saat bersaksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi, dalam perkara satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Menanggapi pertanyaan itu, Irvanto tidak menampik bahwa dirinya pernah menerima sejumlah uang dari Agus. Namun uang tersebut untuk pembayaran unit sepeda motor. Kata Irvanto, yang diterima dirinya dari Agus adalah Rp 390 juta dan Rp 300 juta. Uang tersebut, diakui Irvanto, sebagai pembayaran motor yang dibeli oleh Fayakhun. "Saya rancu pemberian uang pembayaran motor. Uang sebesar SGD 500 ribu saya bilang tidak terima untuk diberikan ke Pak Setya Novanto," klaim Irvanto. Saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, sambung Irvanto, ketika itu dirinya usai diperiksa dalam kasus korupsi e-KTP yang kemudian ternyata berlanjut untuk kasus korupsi Bakamla. "Posisi saya saat itu dipanggil dalam pemeriksaan e-KTP, kemudian saya dipanggil penyidik untuk pemeriksaan Bakamla. Setelah pemeriksaan Bakamla saya ingat sekali mas Fayakhun, di situ saya tanya ke Fayakhun, mas ini urusan apa lagi. Kemudian Irvanto membeberkan ucapan Fayakhun di dalam persidangan. "Gua waktu itu suruh Agus buat cari lu untuk ngasih SGD 500 ribu. Karena dia ada deal ke Pak Nov buat Rapimnas," lontar Irvanto menirukan ucapan Fayakhun. Kendati dicecar oleh hakim, Irvanto pun membantah dan mencabut kesaksian yang diberikan kepada penyidik KPK. "Jadi anda cabut (isi BAP)?," tanya hakim. "Lebih tepatnya jumlahnya aja," cetus Irvanto kepada majelis hakim. Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Irvanto Bantah Terima SGD 500 Ribu untuk Rapimnas Golkar Usung Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keponakan-setya-novanto-bersaksi-untuk-terdakwa-fayakhun_m_.jpg" alt="Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)" width="100%">
<figcaption>Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret kasus dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016, PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (19/9)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun Andriadi yang terseret perkara dugaan korupsi pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla RI tahun 2016. "Saksi yang hadir Irvanto Hendra," kata jaksa M Takdir Suhan dalam persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (19/9). Saat ditanya oleh majelis hakim, Irvanto mengaku mengenal Fayakun sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. "Sudah lama kenal?," tanya Ketua Majelis Hakim. "Sudah," singkat Irvanto. "Bagaimana bisa kenal ?," ujar majelis hakim. "Sama teman saya dikenalkan di Mall Ambassador," ucap Irvanto. "Terdakwa ini sebagai apa ?," tanya kembali majelis hakim. "Beliau adalah anggota DPR RI Komisi I Fraksi Golkar," papar Irvanto Nama Irvanto dalam persidangan kasus ini memang sempat disebut-disebut menerima uang dari staf Fayakhun yang bernama Agus Gunawan yang kala itu juga bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kesaksianya, Agus menyatakan telah memberikan uang sekitar SGD 100-500 ribu kepada Irvanto. Pemberian uang dilakukan atas perintah dari Fayakhun. Menurut Agus, awalnya ia diminta oleh Fayakhun untuk memberikan sebuah tas untuk diberikan kepada Irvanto. Ketika itu, Agus dan Fayakhun sedang menghadiri acara yang dihelat oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. "Pak Fayakhun nyuruh ngasih tas ke saya, titip ke Irvan (Irvanto)," kata Agus dalam persidangan Fayakhun, Senin (3/9). Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480 atau sekitar Rp 12 miliar. Suap diduga diberikan agar Fayakhun mengupayakan alokasi (plotting) penambahan anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2016.

Keponakan Setya Novanto Bersaksi untuk Terdakwa Fayakhun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fayakhun-gelontorkan-uang-suap-rp-1-m-untuk-jadi-ketua-dpd-golkar-dki_m_.jpg" alt="Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Fayakhun Andriadi, saat menjalani pemeriksaan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco menegaskan, bahwa Fayakhun Andriadi selaku terdakwa penerima suap terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) memberikan uang suap sebesar Rp 1 miliar untuk jadi Ketua DPD Golkar DKI Jakarta. Hal ini dikatakan Basri, saat bersaksi dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Fayakhun, "Seingat saya terkait untuk kepentingan terdakwa menjadi Ketua DPD (Golkar DKI Jakarta)," kata Basri di ruang sidang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (12/9). Menurut Basri uang suap tersebut diberikan oleh staf Fayakhun, Agus Gunawan saat musyawarah daerah (Musda) DPD Golkar DKI Jakarta. Uang itu bertujuan agar Fayakhun terpilih menjadi Ketua DPD Golkar DKI. "Ada beberapa proses pemilihan, ketua lobi pemilik suara ada nilainya dan saya kebetulan diminta terdakwa melobi pemilik suara supaya bisa memilih beliau," papar Basri. Kendati demikian, Basri mengaku tidak mengetahui tentang asal usul uang yang didapatnya dari Fayakhun. "Hanya sekitar Rp 1 miliar saja. Musda ini tidak satu-dua hari tapi setahun sebelumnya sudah dipersiapkan," jelas Basri. Dalam perkara ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap USD 911.480,00 terkait pengadaan alat satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ia diduga mengupayakan agar ada penambahan alokasi anggaran untuk Bakamla pada APBN Perubahan tahun 2016. Dari pengadaan proyek tersebut, Fayakhun mematok jatah untuknya sebesar tujuh persen dari nilai proyek sebesar Rp 850 miliar. Fayakhun kemudian meminta anak buah Fahmi Darmawansyah, pemilik PT Merial Esa atau Melati Technofo pemenang proyek pengadaan alat satmon, bernama M Adami Okta merealisasi satu persen terlebih dahulu. Realisasi satu persen kemudian dilakukan Fahmi beberapa tahap dengan rincian tahap pertama sebesar USD 300 ribu yang ditransfer ke dua rekening bank luar negeri, sebesar USD 200 ribu ke rekening bank di China atas nama Hangzhou Hangzhong Plastic. Kemudian USD 100 ribu ditransfer ke rekening bank di China atas nama Guangzhou Ruiqi Oxford Cloth Co. Ltd. Sedangkan di tahap kedua realisasi satu persen dari bagian komitmen fee dilakukan pada akhir bulan Mei 2016, yakni sebesar USD 110 ribu ditransfer ke rekening ABS AG Singapura atas nama Omega Capital Aviation Ltd. Kemudian, USD 501.480 ditransfer ke rekening OCBC Bank Singapura atas nama Abu Djaja Bunjamin. Atas perbuatannya ia didakwa telah melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Fayakhun Gelontorkan Uang Suap Rp 1 M untuk Jadi Ketua DPD Golkar DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mantan-staf-fayakhun-beberkan-pernah-beri-duit-ke-keponakan-setnov_m_.jpg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Agus Gunawan, selaku mantan staf anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi. Dalam persidangan, Gunawan mengaku pernah beberapa kali diperintah Fayakhun untuk mengirimkan dan menerima uang. Salah satunya, Gunawan pernah diminta menyerahkan uang dalam mata uang dolar Singapura kepada Irvanto Hendra Pambudi. "Awalnya saya tidak tahu Irvan siapa, tapi belakangan tahu dia keponakan Pak Setya Novanto," kata Gunawan saat bersaksi untuk Fayakhun di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (3/9). Gunawan menjelaskan, saat mendampingi Fayakhun dalam sebuah kegiatan di Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Fayakhun memberikan sebuah tas kepadanya. Fayakhun memerintahkan agar Gunawan menyerahkan tas itu kepada Irvanto. Atas perintah tersebut, Gunawan kemudian menggunakan ojek menuju showroom milik Irvanto di Kemang, Jakarta Selatan. "Saya sampaikan, ada titipan dari Bapak (Fayakhun), tolong dicek. Setelah itu, Pak Irvan buka tas, ada lima bundel dolar Singapura, kurang lebih 100-500 ribu dolar Singapura," jelasnya. Setelah menyerahkan uang tersebut, Gunawan kembali menemui Fayakhun untuk melapor bahwa tugasnya sudah selesai. Diduga uang tersebut merupakan&nbsp;bagian dari fee 1 persen yang diterima Fayakhun karena telah mengawal &lrm;alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) 2016. Dalam perkara ini, Fayakhun disebut menerima suap 911.480 dollar AS atau setara Rp 13 miliar dari Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah&nbsp;suami Inneke Koesherawati. Seluruh uang suap yang diterima Fayakhun itu ditampung di empat rekening luar negeri seperti China dan Singapura. Rekening itu milik Lie Ketty, pemilik Toko serba Cantik Melawai. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar&nbsp;Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Mantan Staf Fayakhun Beberkan Pernah Beri Duit ke Keponakan Setnov

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fayakhun andriadi

Berita Terkini