<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hak-politik-dicabut-fayakhun-golkar-divonis-8-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)" width="100%">
<figcaption>Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi saat menjalani sidang putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi dijatuhi hukuman pidana penjara delapan tahun oleh majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (Tipikor), Jakarta. Mantan Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta itu dinilai terbukti menerima suap dalam proyek Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Mengadili menyatakan terdakwa fayakhun andriadi melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut menjatujkan pidana dengan pidana penajar selama 8 tahun," kata Ketua Majelis Hakim Frangky Tambuwun membacakan amar putusan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/11). Selain itu, majelis hakim meminta Fayakhun untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan subsidair empat bulan kurungan. Tak hanya itu, majelis hakim pun menjatuhkan pidana tambahan kepada mantan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta dengan pencabutan hak politik selama lima tahun. "Menjatuhkan pidana tambahan hak untuk dipilih selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok," ucap Frangky. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan, terdapat hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. "Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan dan telah mengembalikan uang yang diterimanya," paparnya. Oleh karena itu, majelis hakim memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka rekening terdakwa yang sebelumnya telah di blokir lembaga antirasuah. "Memerintahkan KPK untuk membuka rekening terdakwa" jelas Frangky. Fayakhun terbukti menerima suap senilai USD 911.480. Uang tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah agar&nbsp;mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla. Anggaran tersebut rencananya untuk pengadaan satelit monitoring dan drone. Ia juga teebukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Hak Politik Dicabut, Fayakhun Golkar Divonis 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perlancar-proyek-bakamla-fayakhun-sebut-dikenalkan-3-orang-jokowi_m_.jpg" alt="Terdakwa Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/10)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Fayakhun Andriadi, saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di PN Tipikor Jakarta, Rabu (17/10)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa perkara suap proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Fayakhun Andriadi mengaku dikenalkan kepada tiga orang yang ngaku sebagai keluarga Presiden RI Joko Widodo. Hal itu katanya, dilakukan untuk memperlancar proyek Bakamla. "Saya lihat dia (Fahmi Habsyi) bersama teman dan saya dikenalkan. Saya duduk, ternyata dikenalkan ini, 'Kun, kita harus bantu Bakamla untuk menjadi besar karena ancaman nasional ada di laut dan kita dibantu kekuasaan untuk itu," ujar Fayakhun saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (17/10). "Dikenalkan 3 orang, katanya dari keluarga Solo, satu (orang) om Pak Jokowi, satu lagi katanya adik Pak Jokowi, dan (seorang lagi) katanya paman Pak Jokowi," sambung Fayakhun. Kemudian majelis hakim mengkonfirmasi, siapa yang mengatakan kepada Fayakhun jika dirinya dikenalkan oleh keluarga Jokowi.&nbsp; "Yang mengatakan dari keluarga Pak Jokowi siapa?" tanya hakim Frangki Tambuwun.&nbsp;Menanggapi pertanyaan ini, Fayakhun pun mengaku lupa nama orang-orangnya. Kendati demikian, mantan anggota Komisi I DPR RI mengaku lupa nama ketiga orang tersebut. Saat itu, menurut Fayakhun, Fahmi Habsyi kembali memintanya untuk memperlancar proyek satelit monitoring dan drone di Bakamla. "Kemudian Fahmi bilang, 'Tolong bantulah, nama kamu akan bagus di karier politik partai dan DPR'. Fahmi juga sudah komunikasi dengan Pak Novanto," jelas Fayakhun. Dalam perkara ini Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap sebanyak USD 911.480 dalam proyek Bakamla. Dia didakwa menerima uang itu dari Fahmi, selaku Direktur PT Merial Esa, penggarap proyek ini. Jaksa mendakwa Fayakhun menerima uang itu sebagai imbalan atas jasanya meloloskan alokasi penambahan anggaran Bakamla dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Perlancar Proyek Bakamla, Fayakhun Sebut Dikenalkan 3 Orang Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/staf-bakamla-bocorkan-anggaran-proyek-ke-perusahaan-suami-inneke_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7)." width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi dalam sidang perkara dugaan suap penganggaran proyek satelit monitoring pada Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kedua saksi yang dihadirkan akan memberikan kesaksian untuk terdakwa Fayakhun Andriadi. Salah satu saksi yang dihadirkan Jaksa KPK yakni karyawan bagian operasional PT Merial Esa bernama M Adami Okta.&lrm; Saat bersaksi, Adami mengakui sempat menemani atasannya yakni Fahmi Darmawansyah bertemu dengan Fayakhun Andriadi. Keduanya bertemu untuk membahas anggaran proyek Bakamla. &lrm;"(ketemu) Di hotel Fairmont Senayan. Iya (keduanya) sudah janjian.&lrm; Bicarakan anggaran APBNP untuk Bakamla," ujar Adami saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (27/8). Adami menjelaskan, Fayakhun merupakan anggota Komisi I DPR yang&lrm; akan mengurus anggaran untuk proyek Bakamla. Proyek Bakamla yang dimaksud yakni satelit monitoring dan drone. Rencananya, proyek Bakamla itu akan digarap oleh PT Merial Esa yang dipimpin oleh Fahmi Darmawansyah. Diakui Adami, PT Merial Esa mengetahui adanya pelolosan anggaran untuk proyek dari staf di Bakamla bernama Ali Fahmi alias Fahmi Al-Habsyi. "Tahu adanya anggaran dari Fahmi Habsyi. Iya Ali Habsyi. Waktu itu usulan sudah disiapkan ke Komisi I. Tahunya dari Ali Habsyi," paparnya. Selain itu, Adami juga menuturkan bahwa Ali Fahmi adalah orang yang secara terang-terangan mengajak Fahmi Darmawansyah untuk mengikuti proyek di Bakamla. "Saya kenal Ali. Dia yang ajak Fahmi (Darmawansyah) untuk ikut proyek di Bakamla. Jadi, dia yang nanya atasan saya, apa yang bisa kami suplai, apa yang bisa kami kerjakan. Kami bisa suplai alat komunikasi dan drone. Setelah itu Ali bilang ikutin seluruh arahan dia,"&lrm; jelasnya. Sebelumnya, jaksa KPK mendakwa Fayakhun Andriadi menerima uang suap sebesar USD 911.480. Uang tersebut diterima Fayakhun dari &lrm;Dirut PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah. Menurut Jaksa, uang tersebut diduga diberikan untuk Fayakhun agar &lrm;dapat mengalokasikan penambahan anggaran pada Bakamla untuk pengadaan proyek satelit monitoring dan drone tahun anggaran 2016. Atas perbuatannya, Fayakhun didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Staf Bakamla Bocorkan Anggaran Proyek ke Perusahaan Suami Inneke

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-proyek-bakamla-kpk-panggil-kader-partai-golkar_m_213271.jpeg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap kader Partai Golkar Bukhori. Dia akan diperiksa untuk tersangka Fayakhun Andriati dalam kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk FA," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (17/5). Tak hanya itu, penyidik juga memanggil dua orang saksi lainnya, yakni PNS Bappenas Wisnu Utomo dan karyawan swata PT Merial Esa Muhammad Adami Okta. Pada kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp 1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI) Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya M Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat tahap. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan Eva Sundari, politikus Partai Golkar Fayakhun Andriadi, serta dua politisi Partai&nbsp;Nasdem Bertus Merlas dan Donny Priambodo.

Kasus Suap Proyek Bakamla, KPK Panggil Kader Partai Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-fayakhun-jalani-pemeriksaan-perdana-usai-ditahan-kpk_m_202104.jpeg" alt="Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)" width="100%">
<figcaption>Politikus Golkar Fayakhun Andriadi saat akan dimasukkan ke Rutan, Rabu (28/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Fayakhun Andriadi, tersangka kasus dugaan suap pembahasan anggaran proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla tahun anggaran 2016. Ini merupakan pemeriksaan perdana setelah dirinya resmi ditahan lembaga antirasuah beberapa waktu lalu. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/4). Menanggapi panggilan KPK, Fayakhun tampak sudah hadir di lembaga Antikorupsi ini sekitar pukul 10:10 WIB dengan didampingi satu orang pengawal. Politikus Partai Golkar tersebut datang dengan mengenakan baju kemeja putih, celana abu-abu dan rompi tahanan oranye. Tak ada sepatah kata yang terucap, namun&nbsp;Fayakhun tampak santai saat hendak memasuki gedung KPK. Dalam kasus ini, Fayakhun diduga menerima &lrm;hadiah atau janji berupa uang setelah memuluskan anggaran proyek Bakamla. Dia mendapatkan imbalan satu persen dari proyek senilai Rp1,2 triliun atau sebesar Rp12 miliar. Selain itu, Fayakhun juga diduga menerima dana suap sebesar USD 300 ribu. Uang tersebut diduga diterima Fayakhun dari proyek pengadaan di Bakamla. Sejumlah uang yang diterima Fayakhun tersebut berasal dari Direktur Utama Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Dharmawansyah melalui anak buahnya, M. Adami Okta. Uang tersebut diberikan dalam empat kali tahapan. &lrm;Selain itu, terdapat juga sejumlah nama anggota DPR yang disebut menerima suap terkait proyek pengadaan alat satelit monitoring di Bakamla. Mereka yakni, Politikus PDI Perjuangan, TB. Hasanuddin dan Eva Sundari, Politikus Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, serta dua Politikus NasDem, Bertus Merlas dan Donny Priambodo. Hal tersebut terungkap ketika Direktur PT Melati Technofo Indonesia (PT MTI), Fahmi Darmawansyah bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Bakamla, Nofel Hasan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam kesaksiannya, Fahmi mengakui pernah memberikan uang sebesar Rp24 miliar atau enam persen dari nilai total proyek alat satmon Bakamla sebesar Rp400 miliar kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku narasumber Bakamla. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.&lrm; Namun, KPK belum dapat mendalami lebih lanjut keterangan dari Ali Fahmi. Sebab, Fahmi hingga hari ini belum diketahui keberadaan. Terkait hal tersebut, dalam berbagai kesempatan para pihak anggota DPR yang dituding menerima duit pelumas proyek di Bakamla telah membantahnya.

Politikus Golkar Fayakhun Jalani Pemeriksaan Perdana Usai Ditahan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politikus-golkar-ini-akui-pemberi-suap-bakamla-sempat-minta-bantuan_m_185218.jpeg" alt="Fayakun Andriadi" width="100%">
<figcaption>Fayakun Andriadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengaku pernah dimintai tolong untuk membantu Badan Keamanan Laut. Diketahui pada saat itu, Bakamla ingin melakukan pengadaan satelit monitoring dan drone. Dia menjelaskan, ketika itu, dirinya dikenalkan Managing Director PT Rohde and Schwarz Erwin Arif dengan Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Dharmawansyah. Adapun Fahmi pada akhirnya menjadi pemberi suap dalam kasus ini. "Saya semula tidak kenal dengan Fahmi Dharmawansyah, adalah teman saya Erwin yang kenalkan dengan Fahmi," ungkapnya saat menjadi saksi untuk terdakwa suap Bakamla, Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (31/1). Dalam persidangan tersebut, dia mengaku ada pertemuan antara dirinya dengan Fahmi juga Erwin, namun lupa letak lokasinya. Keduanya kala itu, meminta bantuan terkait sesuatu untuk Bakamla. Tetapi, Fayakhun berdalih saat itu tidak dijelaskan maksud permintaan bantuan tersebut. "Belum sampai bentuknya apa. Mereka baru minta bantuan pekerjaan di Bakamla. Hanya itu saja, saya menolak yang mulia," tambah Fayakhun. Ditanya lebih lanjut apakah saat pertemuan itu ada staf ahli Bakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, Fayakhun menyebut tidak ada. Akan tetapi, dia mengatakan pernah beberapa kali bertemu dengan Ali. "Suatu ketika Ali Fahmi meminta bertemu. Saya sebenarnya tidak dekat, karena saya hormati Pak Tubagus Hasanuddin, saya ketemu," imbuhnya. Pada saat itu, Ali juga menyampaikan perihal serupa. Namun Fayakhun kembali mengatakan, dirinya tidak bisa membantu Bakamla. "Disampaikan perihal Bakamla," tukas Fayakhun. Sekadar informasi, Fahmi Dharmawansyah dinilai terbukti menyuap Deputi bidang Informasi Hukum dan Kerja sama Bakamla merangkap pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) TA 2016 Eko Susilo Hadi sebesar SGD 100 ribu, USD 88.500 ribu, EUR 10 ribu. Kemudian, Direktur Data dan Informasi Bakamla merangkap Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Bambang Udoyo sebesar SGD 105 ribu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan SGD 104.500 , dan Kasubag TU Sestama Bakamla Tri Nanda Wicaksono Rp 120 juta. Pemberian uang itu bertujuan sebagai imbalan karena para pejabat Bakamla itu sudah memenangkan PT Melati Techonofo Indonesia yang ada dalam kendali Fahmi dalam pengadaan satelit monitoring senilai total Rp 222,43 miliar.

Politikus Golkar Ini Akui Pemberi Suap Bakamla Sempat Minta Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-bakamla-mekeng-fayakhun-jual-nama-golkar_m_183962.jpeg" alt="Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng" width="100%">
<figcaption>Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Duit hasil korupsi proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla), diduga mengalir ke musyawarah nasional (munas) 2016 yang digelar di Bali. Menanggapi hal itu, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng membantah hal itu. "Jadi yang masuk ke rekening partai dari uang partai (bukan dari korupsi). Semunya jelas dan ada sumber yang bisa diaudit," ujar Mekeng di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (25/1). Oleh sebab itu, ada sangat mungkin dengan apa yang dilakukan oleh kolegannya Fayakhun Andriadi bisa jadi hanya menjual Partai Golkar, demi kepentingan pribadinya. "Jadi itu &lrm;orang jual nama saja," katanya. Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menegaskan setiap penyelenggaran partai bersumber dari uang kas, dan juga yang lainnya. "Munas itu bersumber dari tiga hal, iuran (kas), sumbangan, dan sumber dari pemerintah. Kami pastikan tidak ada dana dari fakta persidangan," tuturnya.&lrm; &lrm;Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sempat mendesak Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif untuk mengirimkan uang untuk keperluan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar.&nbsp; Adapun Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Technofo Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla. Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), dengan Erwin sebagai saksinya. Semula, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp tertanggal 4 Mei 2017.&nbsp; Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo, agar lebih dulu membayarkan USD 300 ribu secara tunai. "Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar," demikian bunyi pesan singkat via WhatsApp itu. Jaksa KPK Kiki kemudian mengonfirmasi kepada Erwin maksud dari percakapan tersebut. "Kalau menurut Fayakhun, transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat, jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan," jelas Erwin. Di dalam percakapan via WhatsApp itu, Fayakhun juga mengatakan, uang tersebut akan diberikan untuk petinggi-petinggi Partai Golkar.&nbsp; "Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300rb, sisanya di JP Morgan? 300rb nya diperlukan segera untuk petinggi2 nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," sebut pesan itu lagi. Terkait itu pesan itu, Erwin menerangkan bahwa itu terkait munas Partai Golkar. Fayakhun (Saat itu Anggota komisi I DPR), membutuhkan dana untuk diberikan kepada para petinggi partainya.&nbsp; Sedangkan, sisanya untuk pejabat partai kelas bawah, yang penyerahannya bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Selanjutnya, Erwin menyampaikan permintaan Fayakhun itu kepada Muhammad Adami Okta, pegawai PT Melati Technofo. Sekedar informasi, Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada 14-17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Dari hasil Munaslub itu, terpilih lah Setya Novanto sebagai ketuanya&lrm;.

Kasus Korupsi Bakamla, Mekeng: Fayakhun Jual Nama Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-duga-fayakhun-catut-nama-golkar-demi-kepentingan-pribadinya_m_183860.jpeg" alt="Bambang Soesatyo saat dipilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua DPR" width="100%">
<figcaption>Bambang Soesatyo saat dipilih Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menjadi Ketua DPR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua Umum Partai Golkar terjadi di Munaslub 2016 silam. Namun ternyata, pnyelenggaran hajat partai beringin tersebut diduga ada yang berasal dari 'duit panas" fee proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). &lrm;Menanggapi adanya hal ini, Ketua DPR<a href="https://www.jawapos.com/tag/12356/bambang-soesatyo" target="_blank"> Bambang Soesatyo</a> menampik adanya fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu. Mantan Bendahara Umum Partai Golkar periode 2016 ini menegaskan, tidak ada aliran uang dari penyelenggaran Munaslub berasal uang korupsi. "Enggak ada itu, itu uang dari Partai Golkar," tegas Bambang di Gedung DPR, Jakarta, (25/1). Bambang&nbsp;juga menegaskan, tidak pernah berhubungan dengan koleganya Fayakhun Andriadi, untuk membicarakan mengenai &lrm;Munaslub. "Saya tidak pernah berhubungan dengan Fayakhun terkait dengan Partai Golkar, tanya yang bersangkutan jangan dikaitkan ke Golkar dong," katanya. Namun demikian, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menduga bahwa Fayakhun hanya mengklaim uang tersebut untuk Munaslub. Padahal buktinya memang tidak ada aliran uang pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla ke Munaslub Partai Golkar. "Mana tau dia cuma ngaku-ngaku Golkar ini," tuturnya. Oleh sebab itu, Bambang berpesan awak media untuk menanyakan langsung ke Fayakhun Andriadi apakah benar ada uang yang mengalir ke penyelenggaran munaslub. "Tanyakan ke orangnya bisa saja dia menjual nama Partai Golkar untuk mengambil keuntungan," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR <a href="https://www.jawapos.com/tag/12356/bambang-soesatyo" target="_blank">Fayakhun Andriadi </a>sempat mendesak Managing Director PT Rohde and Schwarz, Erwin Arif untuk mengirimkan uang untuk keperluan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Adapun Erwin merupakan vendor yang digunakan PT Melati Technofo Indonesia, selaku pemenang lelang proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Hal itu terungkap dalam persidangan dengan terdakwa Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/1), dengan Erwin sebagai saksinya. Semula, Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti berupa percakapan antara Fayakhun dengan Erwin melalui aplikasi pesan singkat, WhatsApp tertanggal 4 Mei 2017. Dalam percakapan itu, Fayakhun meminta Erwin untuk memberitahu pihak PT Melati Technofo, agar lebih dulu membayarkan USD 300 ribu secara tunai. "Bro, kalau dikirim Senin, maka masuk di tempat saya Kamis atau Jumat depan. Padahal, Jumat depan sudah munas Golkar," demikian bunyi pesan singkat itu. Jaksa KPK Kiki kemudian mengonfirmasi kepada Erwin maksud dari percakapan tersebut. "Kalau menurut Fayakhun, transfer hari Senin masuk ke akunnya hari Jumat. Sedangkan, mereka membutuhkan hari Jumat, jadi permintaan Fayakhun sebelum hari Senin sudah dilakukan," jelas Erwin. Di dalam percakapan via WhatsApp itu, Fayakhun juga mengatakan uang tersebut akan diberikan untuk petinggi-petinggi Partai Golkar. "Apa bisa dipecah: yang cash di sini 300rb, sisanya di JP Morgan? 300rb nya diperlukan segera untuk petinggi2 nya dulu. Umatnya nyusul minggu depan," sebut pesan itu lagi. Terkait itu pesan itu, Erwin menerangkan bahwa itu terkait munas Partai Golkar. Fayakhun membutuhkan dana untuk diberikan kepada petinggi partainya. Sedangkan, sisanya untuk pejabat partai kelas bawah, yang penyerahannya bisa ditransfer ke rekening JP Morgan. Selanjutnya, Erwin menyampaikan permintaan Fayakhun itu kepada Muhammad Adami Okta, pegawai PT Melati Technofo. Sekedar informasi, Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada 14-17 Mei 2016 di Nusa Dua, Bali. Dari hasil Munaslub itu, terpilih lah Setya Novanto sebagai ketuanya&lrm;.

Bamsoet Duga Fayakhun Catut Nama Golkar Demi Kepentingan Pribadinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kasus-suap-di-bakamla-kpk-kembali-cegah-politikus-golkar-fayakhun_m_177947.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengajukan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas nama <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Fayakhun Andriadi</a>. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar tersebut, diajukan pencegahan ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan satelite monitoring, di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun 2016 atas nama terdakwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Nofel Hasan</a>. &ldquo;Dalam proses penuntutan terhadap Nofel Hasan, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Fayakhun selama 6 bulan ke depan, terhitung sejak 13 Desember 2017," terang Juru Bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, Kamis (28/12). Pencegahan sendiri dilakukan agar sewaktu-waktu keterangan saksi Fayakhun diperlukan oleh pihak jaksa KPK, dia tidak sedang berada di luar negeri, sehingga bisa dipanggil ke persidangan. Pencegahan juga dilakukan untuk menguak benang merah kasus suap penggiringan anggaran proyek satelit monitoring Bakamla di DPR. Sebelumnya, Fayakhun sudah pernah dicegah bepergian ke luar negeri pada (18/7) atas kasus suap penggiringan anggaran proyek satelit monitoring di Bakamla RI. Dugaan adanya penggiringan anggaran ini terkuak dalam persidangan perkara suap Bakamla beberapa waktu lalu. Dalam sidang, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah menyebut telah menyerahkan uang sebesar Rp 24 miliar ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang merupakan kader PDIP. Menurut pengakuan Ali kepada Fahmi, uang sebesar itu dibagikan ke sejumlah anggota DPR periode 2014-2019. Antara lain, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari dan dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi. Uang juga diberikan kepada pejabat di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Fayakhun pun sempat diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nofel pada awal Mei 2017. Saat itu, Fayakhun tak banyak menjawab pertanyaan awak media. Dia menyebut sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK.&nbsp;

Kasus Suap di Bakamla, KPK Kembali Cegah Politikus Golkar Fayakhun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/kasus-proyek-bakamla-kpk-kembali-periksa-politikus-golkar-fayakhun_m_161814.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Fayakhun Andriadi, Selasa (10/10). Fayakhun diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Tahun 2016. Fayakhun terlihat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.10 WIB. Ketua DPP Golkar DKI Jakarta itu tampak menggunakan kemeja warna putih. Dia pun memilih langsung masuk ke lobi gedung tanpa menjawab pertanyaan wartawan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Fayakhun dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka NH (Nofel Hasan)," kata Febri saat dikonfirmasi. Diketahui, Fayakhun telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan. Pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan terkait penggiringan anggaran proyek satelit monitoring Bakamla di DPR. Dugaan adanya penggiringan anggaran ini terkuak dalam persidangan perkara suap Bakamla beberapa waktu lalu. Dalam sidang, Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah menyebut telah menyerahkan uang sebesar Rp 24 miliar ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang merupakan kader PDIP. Menurut pengakuan Ali kepada Fahmi, uang sebesar itu dibagikan ke sejumlah anggota DPR periode 2014-2019. Antara lain, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Eva Sundari dan dari Fraksi PKB Bertus Merlas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Fayakun Andriadi. Uang juga diberikan kepada pejabat di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Fayakhun pun sempat diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nofel pada awal Mei 2017. Saat itu, Fayakhun tak banyak menjawab pertanyaan awak media. Dia menyebut sudah menjelaskan semua kepada penyidik KPK.&nbsp;

Kasus Proyek Bakamla, KPK Kembali Periksa Politikus Golkar Fayakhun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fayakhun

Berita Terkini