<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/miftachul_akhyar.jpg" alt="PENGURUS BARU: Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>PENGURUS BARU: Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2020–2025 terbentuk. Rais Am PB NU <a href="https://www.jawapos.com/tag/kh-miftachul-akhyar/">KH Miftachul Akhyar</a> terpilih sebagai ketua umum MUI menggantikan KH Ma’ruf Amin yang kini menjabat wakil presiden.  Dalam pidato setelah dikukuhkan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketum-mui/">ketua umum MUI</a>, Miftachul banyak menyinggung soal dakwah yang menjadi tugas utama para ulama.  ”Ini amanah berat. Bukan berarti saya lebih baik daripada yang lain,” katanya dalam penutupan Munas Ke-10 MUI di Jakarta kemarin (27/11).  Sebaliknya, saat ini Miftachul merasa lebih terbebani daripada ulama-ulama yang lain. Sebab, bukan hanya anak bangsa, saat ini umat di dunia juga menanti kiprah MUI. Di tengah era teknologi yang makin pesat, kata dia, zaman penuh ketidakjelasan. Semua pihak saling menyatakan kebenarannya. Umat disuguhi pergolakan-pergolakan. Nah, di tengah kondisi tersebut, peran ulama sangat diperlukan. Bagi Miftachul, ulama adalah pewaris (baca: penerus) para nabi. ”Kita angkat kembali bagaimana jati diri ulama,” ucapnya.  Menurut pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya itu, bagi ulama, tidak ada tugas lain yang lebih tinggi daripada berdakwah. ”(Berdakwah itu, Red) merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membela, bukan mencela,” tuturnya.  Dalam kepengurusan MUI masa bakti 2020–2025, tidak ada sejumlah nama yang selama ini cenderung berseberangan dengan pemerintah. Sebut saja sosok seperti Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat wakil Sekjen MUI. Kemudian Bachtiar Nasir, mantan wakil sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.  Ketua Dewan Pertimbangan MUI <a href="https://www.jawapos.com/tag/din-syamsuddin/">Din Syamsuddin</a> juga tidak lagi masuk dalam kepengurusan Dewan Pertimbangan maupun Dewan Pimpinan MUI. ”Bahwa saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia,” ungkapnya.  Din menjelaskan, sikapnya itu sudah disampaikan dalam rapat pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November lalu. Meski hampir semua anggota dewan pertimbangan memintanya tetap aktif, dia menyampaikan ingin berhenti dari MUI.  Mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut menerangkan alasannya berhenti dari MUI. Di antaranya karena sudah terlalu lama terlibat di MUI, yakni mencapai 25 tahun.  Sel Manusia untuk Vaksin  Dalam munas ke-10 itu, MUI juga mengeluarkan sejumlah fatwa. Di antaranya adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/fatwa-mui/">fatwa</a> penggunaan human diploid cell (sel tubuh manusia) untuk bahan vaksin dan obat. Dalam fatwanya, MUI memperbolehkan penggunaan sel tubuh manusia itu selama dalam masa darurat.  Keluarnya fatwa soal penggunaan human diploid cell tersebut merupakan jawaban pertanyaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Human diploid cell atau sel tubuh manusia adalah sel yang memiliki jumlah kromosom ganda, yaitu punya dua set kromosom yang berjumlah 46.  Dalam hasil sidang Komisi Bidang Fatwa Munas Ke-10 MUI yang disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh disebutkan, pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya haram. ”Karena bagian tubuh manusia wajib dimuliakan,” katanya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/11/2020/rais-aam-pbnu-kh-miftachul-akhyar-jadi-ketua-umum-mui-2020-2025/">Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar jadi Ketua Umum MUI 2020-2025</a></li> </ul> Dalam fatwa yang memperbolehkan itu, MUI mengeluarkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan penggunaan sel dari tubuh manusia. Kemudian, obat atau vaksin hanya diperuntukkan bagi penyakit berat. Apabila tanpa obat atau vaksin itu, berdasar keterangan ahli yang kompeten dan tepercaya, diyakini timbul kemudaratan lebih besar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WAdUBByX1qc

Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Keluarkan Fatwa soal Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/basmi-rubela-menkes-minta-masyarakat-dukung-imunisasi_m_.jpg" alt="Ketua Umum MUI, Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang berat untuk meminimalisir penyakit campak dan rubela. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam hal ini tengah mengupayakan program imunisasi measles-rubella (MR) ke jangkauan yang lebih luas. &ldquo;Beberapa negara sudah eliminasi (bebas) rubela. Bangladesh, Maldives, Indonesia belum. Jadi Indonesia masih mempunyai PR,&rdquo; ujar Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). Dia meminta masyarakat mematuhi imunisasi demi menyusul negara-negara tetangga untuk mengeliminasi wabah rubela. &ldquo;Memang kita diharapkan juga melakukan eliminasi karena kita tahu mereka juga takut negara kita ada suatu penyakit bisa tentu membawa lagi nanti keluar,&rdquo; terangnya. Untuk itu, seperti yang diketahui, sejak 2017 imunisasi MR dilakukan dalam cakupan Pulau Jawa. Kemudian tahun ini, Kemenkes melakukan program tersebut di luar Pulau Jawa dengan target tuntas pada 2020. &ldquo;Karena itu memang itu diharuskan kita melakukan eliminasi. Harapan kami melakukan tahun lalu di Pulau Jawa dan tahun ini di luar Pulau Jawa, eliminasi ini terjadi sehingga tahun 2020 campak akan turun kasus ini,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, MUI menerbitkan Fatwa 33/2018 yang menyatakan penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) itu diperbolehkan meski tidak halal. Adapun target dari cakupan imunisasi MR di Indonesia semula sebesar 95 persen kini baru terealisasi kurang lebih 40 persen. Data Kemenkes pada 2013-2017 mencatat, sebanyak 31.339 kasus rubella telah dilaporkan. Sementara pada kasus campak, sebanyak 27.834 kasus yang tercatat. Berdasarkan data KSP per 10 September 2018, provinsi dengan cakupan imunisasi MR terendah, yakni Aceh dengan jumlah anak terimunisasi 106.408 atau 6,88 persen. Kemudian, disusul Nusa Tenggara Barat (NTB) sebanyak 284.922 anak atau 20,37 persen, dan Bangka Belitung dengan jumlah anak terimunisasi 97.972 atau 26,45 persen. Posisi lima terakhir, yaitu Sumatera Utara jumlah anak terimunisasi 1.267.544 atau 29,53 persen, Riau jumlah anak terimunisasi 369.956 atau 18,92 persen, Sumatera Barat jumlah anak terimunisasi 319.794 atau 21,11 persen, Kalimantan Selatan kumlah anak terimunisasi 317.248 atau 28,31 persen, dan Kepri dengan jumlah anak terimunisasi 209.792 atau 34,5 persen.

Basmi Rubela, Menkes Minta Masyarakat Dukung Imunisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maruf-amin-ceritakan-proses-keluarnya-fatwa-mui-soal-vaksin-rubela_m_.jpg" alt="Ketua Umum MUI, Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan dua fatwa terkait imunisasi measles-rubella (campak dan rubela/MR). Fatwa MUI 33/2018 yang terbaru menyatakan, penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) itu diperbolehkan. Namun, penerbitan fatwa tersebut dinilai terlambat lantaran bertepatan dengan proses imunisasi yang sudah dimulai sejak 2017 untuk cakupan Pulau Jawa. Pada tahun ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan program tersebut di luar Pulau Jawa. Ketua MUI Ma&rsquo;ruf Amin mengatakan, hal itu terjadi karena keterlambatan Menteri Kesehatan. Dia dinilai tidak sigap dalam meminta fatwa, padahal penyakit campak dan rubela sudah berada di level bahaya. &ldquo;Sayangnya, maaf nih, Ibu Menteri Kesehatan tidak langsung meminta fatwa tentang vaksinnya. Baru proses (imunisasi) dilakukan pada 2018. Baru lahir fatwa nomor 33 tentang penggunaan vaksin rubella MR itu,&rdquo; ujarnya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). Selama dua tahun sejak terbitnya Fatwa MUI 4/2016 tentang imunisasi yang haram, masyarakat ragu untuk melaksanakannya. Padahal, jika dalam kondisi bahaya, sesuatu yang tidak halal bisa dibolehkan. &ldquo;Dua tahun memang itu tidak ada fatwa yang menyangkut kehalalan, sehingga muncul di masyarakat apakah vaksinnya itu halal atau tidak. MUI tidak memberi (fatwa) karena belum ada proses,&rdquo; jelas Kyai. Cawapres pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 itu mengatakan, saat ini belum ada vaksin yang halal. Namun, ketika sudah melihat bukti-bukti Kemenkes yang menyatakan Indonesia darurat rubela, maka vaksin tersebut bisa digunakan. &ldquo;Bukan halal sebenarnya, kebolehannya karena darurat, karena belum ada vaksin yang halal. Sesuatu yang darurat itu menimbulkan kebolehan,&rdquo; tegas dia. Saat ini, cakupan imunisasi MR di Indonesia semula sebesar 95 persen kini baru terealisasi kurang lebih 40 persen. Ma&rsquo;ruf berjanji, MUI akan sepenuhnya menyukseskan program nasional itu. &ldquo;Menurut saya harus ada upaya-upaya maksimal melibatkan semua pihak, dan tentu, kami Majelis Ulama sudah mengeluarkan dua fatwa, sekarang MUI siap ikut terjun mensukseskan imunisasi rubella,&rdquo; tandasnya.

Ma'ruf Amin Ceritakan Proses Keluarnya Fatwa MUI Soal Vaksin Rubela

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/maruf-amin-imunisasi-mr-wajib_m_.jpg" alt="Diskusi Forum Merdeka Barat 9 ‘Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR’ di gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/9)." width="100%">
<figcaption>Diskusi Forum Merdeka Barat 9 ‘Jalan Panjang Fatwa MUI Vaksin MR’ di gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan imunisasi measles-rubella (campak dan rubela/MR) bukan hanya boleh, melainkan juga wajib. Pertimbangannya lantaran kondisi darurat dan bahaya, karena bisa mengancam generasi muda Indonesia. &ldquo;Bahwa melakukan imunisasi apabila ada bahaya yang mengancam, apa menimbulkan penyakit atau menimbulkan semacam kecacatan yang berkelanjutan, maka bukan hanya boleh, bahkan wajib, karena menghindari bahaya itu wajib,&rdquo; ujar Ketua MUI Ma&rsquo;ruf Amin dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). Kyai, sapaan akrabnya, menyebut penyakit campak dan rubella telah menjadi bahaya. Ini sebagaimana bukti-bukti dan evaluasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). &ldquo;Kalau bahaya itu diyakini (telah terbukti) bahayanya. Menghilangkan bahaya itu merupakan kewajiban,&rdquo; jelas dia. Cawapres pasangan petahana Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 itu khawatir jika anak-anak Indonesia tidak dapat bertahan hidup karena penyakit tersebut. Mereka bahkan bisa saja menjadi lemah dan tidak berdaya. &ldquo;Kalau generasi muda kita mengalami seperti itu, saya bilang bangsa ini akan menjadi bangsa yang lemah, yang cacat, yang tidak memiliki apalagi kompetisi untuk bisa bertahan hidup saja merupakan kesulitan. Karena itu sebetulnya bukan hanya boleh, tapi wajib,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan dua fatwa terkait vaksin MR, yakni Fatwa 4/2016 yang sempat menyatakan bahwa imunisasi itu haram. Lalu berikutnya, MUI menerbitkan Fatwa 33/2018 yang menyatakan penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) itu diperbolehkan. Adapun target dari cakupan imunisasi MR di Indonesia yakni sebesar 95 persen kini baru terealisasi kurang lebih 40 persen. Data Kemenkes pada 2013-2017 mencatat, sebanyak 31.339 kasus rubella telah dilaporkan. Sementara pada kasus campak, sebanyak 27.834 kasus yang tercatat.

Ma’ruf Amin: Imunisasi MR Wajib!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggung-jawab-syari-wujudkan-kesehatan-masyarakat_m_.jpg" alt="Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam." width="100%">
<figcaption>Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin MR kepada siswa SD di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Islam mendorong umatnya untuk mempraktikkan hidup sehat. Menjaga kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat (public health). Banyak perintah dalam Alquran yang ditujukan kepada manusia agar menjaga kesehatan dan mencegah terkena bahaya/penyakit. Demi melangsungkan kehidupan. Perintah-perintah tersebut kemudian dikodifikasi para ulama menjadi kaidah ushul fiqh yang berbunyi "mencegah lebih utama daripada mengobati", "darurat membolehkan hal-hal yang dilarang", dan "perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/09/2018/imunisasi-mr-rendah-campak-rubela-ancam-anak-anak-aceh" target="_blank">hukumnya wajib</a>". Artinya, jika menjaga kesehatan adalah perintah wajib, sarana untuk menyelenggarakan kesehatan adalah sebuah kewajiban juga. Dari konstruksi berpikir tersebut, ikhtiar manusia menjaga kesehatan dan mencegah sakit adalah keharusan yang tidak perlu diragukan lagi. Upaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik menjadi perintah dalam agama agar manusia mampu mengoptimalkan ibadah vertikal (hablum minallah) dan interaksi sosial (hablum minannaas). Islam tidak asing dengan perlindungan kesehatan manusia melalui cara meningkatkan kekebalan tubuh. Dalam Alquran disebutkan, "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." (QS Al Baqarah: 233). Perintah menyusui anak dengan ASI sejatinya adalah upaya pemenuhan gizi sekaligus pencegahan penyakit karena di dalamnya ada zat-zat yang dibutuhkan anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan, ancaman terhadap kesehatan manusia pun semakin beragam. Salah satu ancaman yang membahayakan kehidupan manusia adalah penyakit measles-rubella (MR, campak dan rubela). Penyakit yang lebih dikenal sebagai campak Jerman itu diidap ribuan anak di berbagai daerah di Indonesia. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dari 2010 hingga 2015 diperkirakan terdapat 23.164 kasus campak dan 30.463 kasus rubela. Angka tersebut dipastikan lebih rendah daripada jumlah sebenarnya di lapangan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Penyebabnya, pelayanan kesehatan swasta yang masih rendah dalam hal kelengkapan laporan surveilans dan perilaku orang tua yang menolak vaksin MR. Tingginya angka penderita tersebut membuat pemerintah menerapkan status kejadian luar biasa (KLB) di beberapa tempat di tanah air. Problem menghadapi ancaman itu bukan hanya tingginya angka penderita, tapi juga belum memadainya upaya pencegahan melalui imunisasi. Setidaknya ada dua masalah yang dihadapi. Pertama, ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyakit. Kedua, belum ada kesadaran utuh bagi pemangku kebijakan dalam upaya jaminan kehalalan terhadap vaksin untuk imunisasi. Terhadap masalah yang pertama, pada 2016 MUI secara khusus menetapkan fatwa tentang <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/13/09/2018/petugas-imunisasi-mr-diintimidasi-32-juta-anak-belum-divaksin" target="_blank">imunisasi</a>. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Diktum fatwa berikutnya menjelaskan, penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. Akan tetapi, fatwa itu memberikan aturan khusus, sebagaimana disebutkan dalam diktum ketiga, imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: a. digunakan pada kondisi darurat atau al hajat; b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Untuk pelaksanaan imunisasi MR, dari hasil pengkajian, penelitian, dan pendalaman yang dilakukan Komisi Fatwa MUI diperoleh informasi bahwa vaksin MR yang halal dan tidak mengandung barang-barang haram belum tersedia di Indonesia untuk saat ini. Syarat kompetensi dan kredibilitas sangat ditekankan Komisi Fatwa MUI. Kompetensi terkait dengan keahlian dan profesionalitas sehingga informasinya diyakini validitasnya. Kredibilitas terkait dengan aspek moral sehingga informasinya layak diterima. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2016 dan Nomor 33 Tahun 2018 menegaskan bahwa vaksin yang menggunakan babi dalam proses produksinya adalah haram. Namun, dengan kondisi kedaruratan, hukum tersebut menjadi mubah dengan catatan tiga hal penting: (1) kondisi keterpaksaan (dharurat syar'iyyah), (2) belum ditemukan vaksin MR yang suci dan halal, (3) ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Dalam fatwa tersebut pun ada rekomendasi kepada pemerintah dan produsen vaksin untuk wajib menyediakan vaksin halal. Fatwa yang dikeluarkan itu sudah melalui proses pendalaman dan diskusi internal yang mendalam atas problematika yang dihadapi umat. MUI memiliki kewajiban karena fungsinya sebagai penjaga umat (himayatul ummah). *) Sekretaris Komisi Fatwa MUI

Tanggung Jawab Syari Wujudkan Kesehatan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-solo-tetap-lakukan-imunisasi-mr_m_.jpg" alt="Ilustrasi, Pemkot Solo tetap melakukan imunisasi MR meski MUI mengeluarkan fatwa haram" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi, Pemkot Solo tetap melakukan imunisasi MR meski MUI mengeluarkan fatwa haram</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo tetap melakukan imunisasi Measles Rubella (MR) meskipun ada fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagai pertimbangan, imunisasi ini dianggap lebih penting untuk melindungi generasi penerus agar tidak mengalami cacat permanen. Kepala DKK Solo, Siti Wahyuningsih menjelaskan, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/04/08/2018/imunisasi-mr-di-jateng-melebihi-target" target="_blank">imunisasi MR</a> tersebut merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Sudah ada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan imunisasi MR dan juga dari Kemenkes. "Imunisasi ini dilakukan untuk melindungi anak-anak dari cacat dan juga kematian yang disebabkan dari penularan virus rubella dan campak," terangnya, Kamis (23/8). Menurutnya, perlindungan terhadap dua virus tersebut sangat penting untuk menjaga kesehatan generasi penerus. Mengingat, selain bisa menyerang anak-anak, virus tersebut juga mengancam ibu hamil. Seorang ibu hamil yang terkena virus rubella, maka anak yang dilahirkannya bisa cacat, seperti tuna rungu. "Memang dampaknya itu luar biasa, bisa menular bahkan bahaya juga bagi ibu hamil karena bisa melahirkan anak dengan kondisi cacat," katanya. Meski begitu, perempuan yang akrab disapa Ning itu mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua yang memang tidak ingin anaknya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/08/2018/soal-imunisasi-mr-menkes-campak-itu-bisa-mengakibatkan-kematian" target="_blank">diimunisasi MR</a>. Mengingat, adanya fatwa MUI tersebut juga bisa memengaruhi seseorang hingga menolak adanya imunisasi MR. Yang jelas katanya, adanya imunisasi MR tersebut adalah sebagai upaya pemerintah dalam melindungi generasi penerus bangsa. "Kalau memang ada orang tua yang menolaknya kami juga menghargai, tetapi pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakatnya," tandasnya.

Pemkot Solo Tetap Lakukan Imunisasi MR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mui-minta-pemerintah-segera-keluarkan-vaksin-baru-pengganti-mr_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terkait penggunaan vaksin Measlels Rubela (MR). Hal itu karena adanya kandungan babi. Namun, vaksin tetap diperbolehkan mengingat kondisi terpaksa karena belum ditemukan vaksin yang halal dan suci. Terkait hal itu, MUI Sumsel mendesak agar pemerintah dan para ahli segera mengeluarkan vaksin baru sebagai pengganti MR. Sekretaris Umum MUI Sumsel, KH Ayiek Farid mengatakan, tetap mentaati dan mengikuti fatwa yang dikeluarkan MUI pusat tentang penggunakan vaksi MR. Ia mengakui jika vaksin MR ini mengandung babi dan juga sel manusia, sehingga haram digunakan untuk imunisasi. Namun, di dalam atau sebagaimana fatwa tentang imunisasi, kalau dalam kondisi darurat maka diperbolehkan untuk digunakan. &ldquo;Kalau memang mendesak vaksin ini diperbolehkan selama belum ada vaksin lain,&rdquo; katanya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (21/8). Berdasarkan keterangan dari para ahli seperti kedokteran dan farmasi bahwa sejauh ini belum ada vaksin yang dapat menggantikan vaksin MR ini. Sedangkan saat ini, imunisasi sangat mendesak karena jika terkena virus ini maka dapat menyebabkan meninggal dunia. Artinya, dengan kondisi ini vaksin MR ini dapat digunakan. Meskipun begitu, sebagai MUI Sumsel pihaknya mendesak agar pemerintah, para ahli kedokteran dan farmasi untuk segera mencari vaksin yang halal sebagai pengganti vaksin tersebut. &ldquo;Ini harus segera mungkin untuk dicari vaksin pengganti jangan nantinya tambah berlarut,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI melakukan rapat pada Senin malam untuk memutuskan hukum dalam penggunakan vaksi MR. Berdasarkan hasil rapat dikeluarkan fatwa terbaru diaman MUI mengharamkan vaksin MR buatan SII untuk imunisasi. Namun, penggunaan vaksin MR buatan SII ini diperbolehkan jika memang dalam kondisi darurat selama tidak ada vaksi pengganti.

MUI Minta Pemerintah Segera Keluarkan Vaksin Baru Pengganti MR

fatwa vaksin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fatwa vaksin

Berita Terkini