<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/sound-horeg-199161209.jpg" alt="Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Sound Horeg. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Fatwa haram terhadap sound horeg yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, berujung menjadi polemik panjang. Penolakan dan protes pun disuarakan oleh para pengusaha dan komunitas.&nbsp; Bagi para pengusaha sound horeg, fatwa haram MUI bagai petir di siang bolong. Alih-alih melarang total, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang tidak timpang dan merugikan. &ldquo;Solusi kami sederhana. Atur waktu, atur volume, bahkan tentukan zonasi. Kami ikuti. Tetapi jangan langsung dikasih label haram,&rdquo; ujar pemilik salah satu rental sound horeg di Kecamatan Kanigoro, Blitar, Suparno, dikutip dari Blitarkawentar (Jawa Pos Group), Jumat (25/7). Menurutnya, para pengusaha sound dan komunitas masyarakat yang menyukai sound horeg sudah mulai tertib. Di beberapa desa bahkan sudah ada kesepakatan lokal soal jam operasional sound horeg.&nbsp; &ldquo;Biasanya jam 5 sore sampai jam 10 malam. Lewat dari itu, disuruh stop," imbuhnya. Suparno tak menampik bahwa sebagian masyarakat mendukung, sebagiannya lagi menolak fatwa haram. Sementara pelaku usaha melihatnya sebagai momen refleksi.&nbsp; Protes senada juga disampaikan Koordinator Komunitas Sound Blitar, Eko Pras. Ia memberikan komentar menohok bahwa sound horeg bukan soal suara keras dan menggelegar, tetapi juga mata pencaharian bagi banyak orang. Banyak orang yang menggantungkan hidup sepenuhnya dari kegiatan ini. Bahkan, satu set sound system bisa menghidupi 4-6 kru lapangan, belum termasuk penyanyi, dekorator, hingga penyedia konsumsi. &ldquo;Kami ini rakyat kecil. Hidup dari menyewakan sound horeg buat hajatan, karnaval, sunatan. Kalau disebut haram dan dilarang total, ya kami mati. Tapi kalau diatur, kami siap ikut,&rdquo; seru Eko Pras.&nbsp; Sebelumnya, MUI Provinsi Jawa Timur resmi mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun Nomor 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Fatwa dikeluarkan setelah menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya pakar kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan (THT), perwakilan Pemprov Jatim, kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan paguyuban sound horeg Jatim. Melansir dari salinan Fatwa MUI tentang Sound Horeg yang diterima JawaPos.com, berikut enam poin isinya: 1. Boleh menggunakan teknologi audio digital untuk kegiatan sosial dan budaya, selama tidak melanggar hukum dan menyalahi prinsip-prinsip syari'ah. 2. Setiap individu oleh berekspresi, asal tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. 3. Sound horeg haram jika suaranya berlebihan, merusak, mengganggu kesehatan, disertai joget campur aurat, atau dibawa keliling pemukiman warga. 4. Sound horeg boleh jika digunakan secara wajar untuk kegiatan positif, seperti resepsi pernikahan, pengajian, shalawatan, dengan catatan bebas unsur maksiat. 5. Haram mutlak adu suara (battle sound) &nbsp;yang menimbulkan kebisingan, pemborosan, dan mudarat. 6. Wajib ganti rugi jika penggunaan sound horeg menyebabkan kerugian bagi pihak lain.&nbsp;

Fatwa haram MUI Jatim tentang sound horeg memicu protes dari pengusaha dan komunitas, mereka mengusulkan solusi tanpa pelarangan total.

Jeritan Pengusaha Sound Horeg: Kami Ini Rakyat Kecil, Jangan Bunuh Nafkah Kami dengan Fatwa Haram!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/eKqRnYHJjjlZUmQgHoSpjjmeWLcUlzUfRx69RPzA-1-1211036974.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada sound horeg di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan tidak ada sound horeg di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Fenomena sound horeg, sistem audio rakitan yang mengeluarkan volume keras dan dentuman menggelegar, belakangan menjadi sorotan dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. khususnya di wilayah Jawa Timur. Sebagian masyarakat merasa terganggu dengan kebisingan sound horeg. Namun, tidak sedikit pula yang menilainya positif sebagai hiburan khas daerah dan bagian dari kreativitas warga dalam merakit audio. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun angkat bicara menanggapi ramainya pembicaraan tentang sound horeg. Ia memastikan pertunjukan sistem audio rakitan, yang biasanya dipasang di atas truk maupun mobil itu tidak ada di Kota Pahlawan.&nbsp; "Nang Suraboyo nggak ono sound horeg, lah terus ya apa caranya awakdewe (kita) bahas mengenai sound horeg," ujar Eri di Surabaya, Kamis (17/7). Sebelumnya, kontroversi sound horeg kembali ramai diperbincangkan setelah FSM Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan menyatakan hukum sound horeg adalah haram. Pernyataan itu dikeluarkan pada akhir Juni 2025 lalu. Pengasuh Ponpes Besuk, Pasuruan, Muhib Aman Aly mengungkapkan keputusan ini diambil tidak hanya karena suara bising dari sound horeg, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta dampak sosial dari praktik tersebut. "Kita putuskan, tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tetapi juga menimbang mulazimnya, sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system," ujar Kiai Muhib dalam unggahan Channel YouTube @pondokbesok, dikutip Kamis (17/7). Setelah fatwa tersebut keluar, berbagai kalangan masyarakat, termasuk kaum ulama juga ikut merespons sound horeg. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, yang menggelar forum dengar pendapat dengan berbagai pihak untuk membahas persoalan ini. Dari hasil forum dengar pendapat tersebut, MUI Provinsi Jawa Timur akhirnya mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg, yang diterbitkan tertanggal 12 Juli 2025. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan mengatakan bahwa penggunaan sound horeg diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah. Namun berbeda cerita jika penggunaannya berlebihan, seperti melebihi ambang batas suara, mengganggu kenyamanan, kesehatan, hingga merusak fasilitas umum, maka sound horeg dinyatakan haram. "Terlebih jika disertai aksi joget campur laki-laki dan perempuan, membuka aurat, dan kemaksiatan lainnya, baik dilakukan di tempat terbuka maupun dibawa keliling permukiman warga," tukas Sholihin.&nbsp;

Fenomena sound horeg di Surabaya menjadi kontroversi, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan tidak ada di kota pahlawan, MUI Jatim keluarkan fatwa

Geger Fatwa Haram Sound Horeg di Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi: Nang Suraboyo Nggak Ono Sound Horeg!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/6wtRmypUaKMpTY56bU7BOLbz1VdDCPDLPhdVyBUN-1-3120715590.jpg" alt="Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penampilan Sound Horeg yang diiusulkan mendapatkan HAKI dari Kemenkumham Jatim. (Instagram @brengos_proaudio)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur akhirnya mengeluarkan Fatwa Nomor 1 Tahun Nomor 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg. Fenomena ini belakangan memicu kontroversi di masyarakat. Banyak yang merasa terganggu dengan suara keras dan menggelegar dari sound horeg. Namun tak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang sistem audio rakitan ini sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, Sholihin Hasan mengatakan bahwa fatwa dikeluarkan, setelah Komisi Fatwa menggelar rapat khusus dan forum dengar pendapat dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya pakar kesehatan Telinga Hidung Tenggorokan (THT), perwakilan Pemprov Jatim, kepolisian, tokoh masyarakat, serta perwakilan paguyuban sound horeg Jatim. "Kemajuan teknologi audio digital pada dasarnya positif dan boleh digunakan dalam kegiatan sosial, budaya, keagamaan, dan lainnya, selama tidak bertentangan dengan hukum serta prinsip-prinsip syariah," tutur Sholihin, Selasa (15/7). Berbeda cerita jika penggunaan sound horeg berlebihan, seperti melebihi ambang batas suara, mengganggu kenyamanan, kesehatan, hingga merusak fasilitas umum, maka sound horeg dinyatakan haram. "Terlebih jika disertai aksi joget campur laki-laki dan perempuan, membuka aurat, dan kemaksiatan lainnya, baik dilakukan di tempat terbuka maupun dibawa keliling pemukiman warga," imbuhnya. Sholihin tak menampik bahwa setiap individu memiliki hak berekspresi, selama tidak mengganggu hak asasi orang lain. Karena itu, MUI Jatim memperbolehkan sound horeg jika volumenya masih dalam ambang wajar. Kemudian sound horeg digunakan dalam acara positif seperti pengajian, shalawatan, atau resepsi pernikahan, serta tidak mengandung unsur maksiat. Fatwa MUI Jatim juga melarang keras adu suara sound horeg karena menimbulkan kebisingan ekstrem, dianggap tabdzir (pemborosan) dan idha&rsquo;atul mal (menyia-nyiakan harta), sehingga haram secara mutlak. &ldquo;Penggunaan sound horeg dengan intensitas suara melebihi batas wajar yang mengakibatkan dampak kerugian terhadap pihak lain, wajib dilakukan penggantian,&rdquo; tukas Sekretaris Komisi Fatwa MUI Jatim. (*)

MUI Jatim mengeluarkan fatwa tentang sound horeg, atur penggunaannya agar tidak mengganggu masyarakat.

MUI Jatim Keluarkan Fatwa Sound Horeg: Haram Jika Langgar Batas dan Norma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/Ftlex6i9kJXmB3XaZTVyC496RFTaLZK0tCnwhRdp-1-1173451451.jpg" alt="Ilustrasi sound horeg. (Dok. Radar Tuban)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sound horeg. (Dok. Radar Tuban)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengambil sikap terkait fenomena sound horeg yang ramai diperbincangkan, setelah salah satu pondok pesantren di Pasuruan mengeluarkan fatwa haram terhadap aktivitas tersebut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pemprov tidak tinggal diam dan berupaya mencari solusi, dengan cara menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kebijakan.&nbsp; &ldquo;Kami sudah mulai berkomunikasi dengan semua pihak terkait bagaimana solusi terbaiknya. Kita tidak boleh tutup mata. Untuk masalah ini memang sedang kita cari solusinya,&rdquo; ujar Emil di Surabaya baru-baru ini. Selain itu, Pemprov Jatim juga telah berkoordinasi dengan Polri terkait potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) masyarakat dari suara keras sound horeg. &ldquo;Sebenarnya kami ingin bertanya kepada para pemilik sound horeg. Kita sudah mendengar aspirasi ini. Ada yang merasakan dampaknya bisa menimbulkan apa. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi bersama,&rdquo; lanjutnya. Sound horeg digambarkan sebagai sistem audio rakitan yang mengeluarkan suara keras dan menggelegar. Biasanya pengeras suara ini dipasang di atas truk atau mobil dan kerap tampil di acara hiburan masyarakat. Banyak yang merasa terganggu oleh kehadiran sound horeg, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif dan memandang sound horeg sebagai ciri khas suatu daerah yang menghibur. "Jadi bukan ya sudah biarkan saja (sound horeg) apa adanya, nggak. Perlu ada jalan tengah. Perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi," tegas Emil.&nbsp; Sebelumnya, Forum Satu Muharram (FSM) Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan menyatakan penggunaan Sound Horeg hukumnya haram, terlepas dari menimbulkan gangguan atau tidak di masyarakat. Pengasuh Ponpes Besuk, Pasuruan, Muhib Aman Aly mengungkapkan keputusan ini diambil tidak hanya karena suara bising dari sound horeg, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta dampak sosial dari praktik tersebut. "Kita putuskan, tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tetapi juga menimbang mulazimnya, sehingga disebut dengan sound horeg bukan sound system," ujar Kiai Muhib dalam unggahan Channel YouTube @pondokbesok, dikutip Senin (30/6). Sebelum fatwa haram, fenomena sound horeg sempat ramai diperbincangkan karena Kanwil Kemenkumham Jawa Timur berencana memberikan Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI). "Sound Horeg ini bukan sekadar suara keras. Itu hasil kreativitas dan olah pikir yang perlu kita apresiasi. Kami memiliki tugas terkait perlindungan karya anak bangsa," tutur Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Haris Sukamto pada akhir April 2025 lalu.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanggapi fatwa haram penggunaan sound horeg oleh pondok pesantren di Pasuruan dengan mencari solusi bersama

Fatwa Haram Sound Horeg Tuai Polemik di Masyarakat, Wagub Jatim Emil Dardak: Kami Sedang Cari Solusinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/07/4G3hdyB4ZUfUYIVkKo4GVh4ahdBcZJxp9r8AC2X2-3089544989.jpeg" alt="Ilustrasi sound horeg. (AI)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sound horeg. (AI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Fatwa haram sound horeg dari salah satu pondok pesantren di Pasuruan, Jawa Timur kembali ramai diperbincangkan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendukung pelarangan tersebut. Menariknya, fenomena ini tak hanya memicu pro dan kontra, tetapi menjadi gambaran berapa kompleksnya relasi antara hukum agama, budaya, dan dinamika sosial di masyarakat Indonesia. Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya, M. Febriyanto Firman Wijaya, menilai sound horeg bukan soal kebisingan, tetapi juga bagian dari ekspresi budaya dan seni yang hidup dalam masyarakat. "Pelarangan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai ini bisa menjadi keputusan yang tidak seimbang. Saya melihat pelarangan Sound Horeg ini sebaiknya tidak dipandang secara hitam-putih," tutur Febri di Surabaya, Senin (7/7). Menurutnya, fatwa haram terhadap sound horeg ini perlu dikaji secara komprehensif dari berbagai perspektif. Dalam kajian hukum Islam, lanjut Febri, prinsip dasar menyatakan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil kuat yang mengharamkan.&nbsp; Ia lantas merujuk pada kaidah &ldquo;al-aṣlu fī al-ashyā' al-ibāḥah ḥattā yadullu ad-dalīlu 'alā at-taḥrīm&rdquo;, yang berarti segala sesuatu hukumnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. &ldquo;Jadi, penting untuk bertanya: apakah ada dalil syar&rsquo;i yang benar-benar kuat dan eksplisit untuk mengharamkan penggunaan sound horeg dalam konteks hiburan atau ekspresi publik?" seru Dosen Fakultas Agama Islam UM Surabaya. Karena itu, kebijakan pelarangan Sound Horeg seharusnya tidak mengabaikan dampak sosial dan perpecahan di masyarakat. Artinya perlu melalui berbagai kajian melalui dialog antara pesantren, MUI, dan masyarakat. &ldquo;Kita butuh pendekatan yang tidak hanya normatif, tapi juga kontekstual dan humanis. Jangan sampai fatwa menjadi alat pemisah antara nilai agama dan budaya yang sebenarnya bisa bersinergi,&rdquo; tukas Febri. Sebelumnya, Forum Satu Muharram (FSM) Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan menyatakan penggunaan Sound Horeg adalah haram, terlepas dari menimbulkan gangguan atau tidak di masyarakat. Pengasuh Ponpes Besuk, Pasuruan, Muhib Aman Aly mengungkapkan keputusan ini diambil tidak hanya karena suara bising dari sound horeg, tetapi juga mempertimbangkan konteks serta dampak sosial dari praktik tersebut. "Kita putuskan, tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tetapi juga menimbang mulazimnya, sehingga disebut dengan sound horeg bukan sound system," ujar Kiai Muhib dalam unggahan Channel YouTube @pondokbesok, dikutip Senin (30/6). Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan Bahtsul Masail Pondok Pesantren Besuk. Pertama, penggunaan Sound Horeg identik dengan syi&rsquo;ar fussaq (simbol orang-orang yang fasiq). Kemudian Sound Horeg juga berpotensi mengundang khalayak untuk berjoget dalam cara yang diharapkan, adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai syariat, dan potensi maksiat lainnya. (*)

Fatwa haram sound horeg dari pondok pesantren di Pasuruan, MUI dukung pelarangan, dampak sosial menjadi sorotan.

Sound Horeg dan Fatwa Haram: Ketika Agama, Budaya, dan Sosial Bertemu di Persimpangan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/29/SERTIFIKAT-HALAL-MUI_MIFTAHUL-HAYAT-7-3612980298.jpg" alt="LOGO HALAL" width="100%">
<figcaption>LOGO HALAL</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kandungan pewarna Karmin dalam bahan makanan belakangan memunculkan polemik di masyarakat. Tepatnya setelah pengurus NU Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram kandungan pewarna Karmin. Sedangkan MUI sejak beberapa tahun lalu, sudah menerbitkan fatwa bahwa kandungan pewarna Karmin halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di tengah polemik kehalalan pewarna Karmin yang terbuat dari serangga Cochineal itu, Direktur LPPOM MUI Muti Arinawati angkat suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPPOM MUI menilai perlu memberikan penjelasan karena di pasaran dapat ditemukan produk hasil audit LPPOM MUI yang menggunakan bahan tersebut," kata Muti, Jumat (29/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muti mengatakan pewarna alami Karmin (carmine) adalah pewarna merah yang biasa digunakan untuk pewarna makanan dan minuman, juga kosmetika. Dia menjelaskan, bahan tersebut berasal dari serangga Cochineal yang hidup di tanaman kaktus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Serangga ini tidak hidup dari makanan najis," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-syariah/013026041/indonesia-ranking-7-negara-dengan-pembeli-produk-halal-terbesar-dunia-setelah-arab-saudi-as-no-1">Indonesia Ranking 7 Negara dengan Pembeli Produk Halal Terbesar Dunia setelah Arab Saudi, AS No. 1</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia lantas menjelaskan sudah ada Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal. Di dalam fatwa itu dinyatakan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal. Dengan keterangan tambahan, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012974133/produk-umkm-indonesia-masuk-pasar-halal-internasional-terbesar-dunia-di-mihas-malaysia-2023">Produk UMKM Indonesia Masuk Pasar Halal Internasional Terbesar Dunia di MIHAS Malaysia 2023</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Muti mengatakan, LPPOM MUI telah melakukan pemeriksaan halal untuk memastikan produk telah dibuat dengan bahan halal. Pemeriksaan itu dilakukan di fasilitas sesuai kriteria dengan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pemeriksaan juga dilakukan termasuk untuk bahan pewarna alami karmin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas dasar inilah, Komisi Fatwa MUI memberikan fatwa halal dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal," jelasnya. K</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">emudian terkait keamanan pangan, produk-produk yang memakai pewarna alami karmin telah memiliki izin edar BPOM. Sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya, dengan penjelasan itu, Muti menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak lagi menyebarkan informasi simpang siur soal pewarna alami karmin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tujuannya untuk menghindari kebingungan masyarakat. Jadi jika membutuhkan informasi lebih lanjut terkait kehalalan produk, masyarakat bisa mengakses informasi di website halal MUI," ujarnya.</div>

MUI sejak beberapa tahun lalu, sudah menerbitkan fatwa soal kandungan pewarna Karmin halal. Karena Serangga ini tak hidup dari makanan najis

Kehalalan Kandungan Karmin Simpang Siur di Masyarakat, LPPOM MUI Angkat Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211102-WA0030-1.jpg" alt="Pimpinan LBM PWNU Jatim keitka mengumumkan fatwa haram cryptocurrency. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pimpinan LBM PWNU Jatim keitka mengumumkan fatwa haram cryptocurrency. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Fatwa haram atas uang kritpo atau cryptocurrency akhirnya diputuskan Selasa (2/11). Fatwa haram itu disampaikan atas beberapa alasan. Salah satu yang utama, karena tidak ada bentuk fisik.  Fatwa haram itu disampaikan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim. Ketua LBM PWNU Jatim Ahmad Asyhar Sofwan menyatakan, pengharaman cryptocurrency karena tidak dapat diperjualbelikan.  ”Cryptocurrency tidak memenuhi sesuatu yang layak untuk dijual. Di mana sesuatu yang layak dijual harus memenuhi persyaratan sil'ah atau hukum jual beli barang,” tutur Ahmad Asyhar Sofwan.  Aturan itu tidak berlaku bagi trading atau saham. Sebab, saham yang diperjualbelikan adalah hak kepemilikan perusahaan.  ”Penyebab naik turunnya saham sudah jelas. Yakni bergantung pada keuntungan perusahaan tersebut. Tentu ini berbeda dengan cryptocurrency di mana bentuk fisiknya tidak ada,” beber Ahmad Asyhar Sofwan.  Terdapat 7 syarat suatu hal bisa menjadi nilai tukar. Yakni barang itu harus suci. Syarat kedua adalah bisa dimanfaatkan pemberi secara sah dengan pemanfaatan yang sebanding dan sejalan. Syarat ketiga bisa diserah terima secara khisi atau lisan.  Selain itu, pihak yang berakad bisa menguasai akad tersebut. Alat tukar harus diketahui kedua belah pihak secara fisik dan karakteristik.  Kemudian, kedua belah pihak yang bertransaksi bisa selamat dari akad riba. Alat tukar itu harus aman dari kerusakan sampai di tangan pembeli.  Menurut LBM PWNU Jatim, cryptocurrency tidak memenuhi seluruh syarat sil'ah.  ”Selain tidak memenuhi hukum sil'ah, lanjut dia, cryptocurrency juga dianggap menabrak UU No 17. Bila dilegalkan jadi uang, merusak dan mengancam kedaulatan,” papar Ahmad Asyhar Sofwan.  ”Ini mengancam jadi mata uang bahkan global. Makaya gak boleh. Kripto kemudian ditarik jadi komoditi? Harus nyata bentuk fisiknya,” tegas Ahmad Asyhar Sofwan.

PWNU Jatim Putuskan, Cryptocurrency Haram, Main Saham Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20211102-WA0029-1.jpg" alt="Perwakilan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Perwakilan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jatim. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) memutuskan untuk mengharamkan cryptocurrency. Keputusan itu merupakan hasil dari bahtsul masail PWNU Jatim.  Khatib PWNU Jatim Syafrudin Sjarif menegaskan, cryptocurrency dinyatakan haram karena tidak memiliki bentuk fisik. Artinya, tidak memenuhi hukum sil'ah.  ”Cryptocurrency haram karena tidak memenuhi hukum sil'ah atau barang/komoditas yang bisa diakad atau jual beli,” tutur Syafrudin di kantor PWNU Jatim, Selasa (2/11).  Sehingga, cryptocurrency tidak bisa memenuhi 7 syarat hukum sil'ah. Syarat pertama adalah barang itu harus suci.  ”Misalnya warna hitam yang menempel di kamera. Nggak bisa dijual warna hitamnya saja, tapi harus dengan kameranya,” tutur Syafrudin Sjarif.  Syarat kedua adalah bisa dimanfaatkan pemberi secara sah dengan pemanfaatan yang sebanding dan sejalan. Syarat ketiga bisa diserah terima secara khisi atau lisan.  ”Kemudian pihak yang berakad bisa menguasai akad tersebut. Alat tukar harus diketahui kedua belah pihak secara fisik dan karakteristik,” tegas Syafrudin Sjarif.  Kemudian, lanjut dia, kedua belah pihak yang bertransaksi bisa selamat dari akad riba. Alat tukar itu harus aman dari kerusakan sampai di tangan pembeli.  ”Menurut LBM PWNU Jatim, cryptocurrency tidak memenuhi seluruh syarat sil'ah. Kesimpulannya jual beli dengan cryptocurrency tidak diperkenankan karena secara fisik tidak ada. Hukumnya tidak diperkenankan,” ujar Syafrudin Sjarif.  Fatwa haram tersebut, lanjut dia, akan dibawa ke Muktamar PWNU yang akan diselenggarakan di Lampung dalam waktu dekat. Bersamaan dengan kesempatan tersebut, dia meminta seluruh nahdliyyin dan umat muslim yang mengikuti muktamar untuk membawa fatwa itu.  ”Keputusan LBM PWNU Jatim ini akan dibawa ke Muktamar PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Indonesia. Saya meminta delegasi PWNU Jatim bisa membawa usul ini,” ucap Syafrudin Sjarif.

PWNU Jatim Haramkan Penggunaan Cryptocurrency

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/penggemar-pubg-waswas-dengan-hoax-fatwa-haram_m_.jpg" alt="PUBG" width="100%">
<figcaption>PUBG</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar yang satu ini bisa membuat para penggemar PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) waswas. Katanya, Kementerian Kominfo telah memblokir game tersebut. MUI juga disebut telah mengeluarkan fatwa haram game yang dianggap menjadi inspirasi penembakan brutal di Masjid Al Noor, Christchurch, Selandia Baru, itu. Kabar palsu tersebut beredar dengan dilengkapi foto sebuah portal berita. Judulnya, Kominfo Resmi Blokir Game PUBG dari Indonesia pada 30 Maret 2019&nbsp;serta MUI Kaji Fatwa PUBG Haram. Hasil penelusuran Jawa Pos, pembuat hoax tentang PUBG itu merekayasa berita di situs tirto.id. Tampilan berita yang judulnya sudah direkayasa itu kemudian di-capture, selanjutnya disebar melalui media sosial. Versi aslinya, berita yang terbit pada 23 Maret 2019 itu berjudul MUI Kaji Fatwa Haram Gim PUBG, Perlukah? Dalam pemberitaannya, tirto.id menjelaskan bahwa MUI masih berada pada tahap mengkaji pelarangan permainan PUBG. Pertimbangannya, permainan itu dinilai menimbulkan mudarat. Wasekjen MUI Muhammad Zaitun Rasmin mengungkapkan, tim pengkajian sedang mengumpulkan informasi terkait permainan tersebut. "Kalau itu jelas-jelas mempunyai efek yang besar terhadap perilaku teroris, pasti akan dikeluarkan fatwa yang melarang. Tentu akan melarang kaum muslimin menggunakan game itu," kata Zaitun pada Jumat 22 Maret 2019. Meski permainan itu dinilai menimbulkan mudarat, MUI tidak bisa serta-merta menyatakan permainan tersebut haram. Menurut Zaitun, fatwa haram dikeluarkan setelah melalui pengkajian. "Kami tidak akan mengatakan terlalu cepat tentang hal itu," ujarnya. Anda dapat mengakses berita tersebut di bit.ly/KajiFatwa. Jawapos.com (Jawa Pos Group) juga memberitakan kabar tersebut. Judul beritanya, <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/27/03/2019/belum-ada-fatwa-haram-pubg-kominfo-masih-kaji-pembatasan-waktu-main/" target="_blank">Belum Ada Fatwa Haram PUBG, Kominfo Masih Kaji Pembatasan Waktu Main</a>. Berita itu sudah terbit pada 27 Maret 2019. Seperti yang diberitakan jawapos.com, fatwa itu masih terus digodok. Kemenkominfo dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai pihak terkait pun belum menentukan nasib permainan PUBG tersebut. Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, diskusi itu dilakukan bersama MUI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Asosiasi e-Sports Indonesia (IeSPA). Mereka tidak hanya membahas PUBG. Namun, game online lainnya juga ikut menjadi perbincangan. "Hasilnya masih awal. Belum ada sikap," katanya. Anda dapat membaca berita itu di bit.ly/Be&shy;lumAdaFatwa.&nbsp; --- FAKTA Kabar bahwa Kominfo resmi memblokir game PUBG adalah hoax. Pembahasan tentang game tersebut masih dilakukan bersama MUI dan lembaga lain.

Penggemar PUBG Waswas dengan Hoax Fatwa Haram

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fatwa haram

Berita Terkini