<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/PBNU-844649486.jpg" alt="Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Muhammad Cholil Nafis. (Podcast Bebas Bicara)" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH. Muhammad Cholil Nafis. (Podcast Bebas Bicara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polemik posisi Wakil Menteri (Wamen) yang rangkap jabatan komisaris BUMN sampai di meja Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka segera menggodok fatwa terkait gaji Wamen yang rangkap jabatan komisaris BUMN. Nantinya akan diketahui apakah gaji dari pekerjaan tambahan itu halal, haram, atau ada pandangan lainnya. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/016566316/rumahnya-dijarah-massa-eko-patrio-semua-yang-dikumpulin-puluhan-tahun-hilang-seketika">Rumahnya Dijarah Massa, Eko Patrio: Semua yang Dikumpulin Puluhan Tahun Hilang Seketika</a> Kajian fatwa gaji Wamen yang rangkap jabatan komisaris BUMN itu menindaklanjuti permintaan masyarakat. Sebelumnya Center of Economic and Law Studies (Celios) mengajukan permohonan. Dalam suratnya, Celios berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Wamen rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. "Apakah penghasilan tersebut halal, syubhat, atau haram dalam syariat Islam," kata Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira (14/9). Status tersebut perlu mendapatkan pertimbangan dari MUI lewat fatwa. Pasalnya sampai sekarang pemerintah Indonesia belum bersikap setelah ada putusan MK itu. Apalagi sudah jamak dipahami bahwa keputusan MK bersifat final serta mengikat. Celios juga meminta pandangan MUI, tentang bagaimana sebaiknya umat Islam, khususnya pejabat negara, menyikapi masalah tersebut. Sehingga tetap selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sementara itu MUI memastikan akan menindaklanjuti permintaan fatwa dari Celios terkait penghasilan menteri dan wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis menyampaikan, MUI menyambut baik adanya permintaan fatwa tersebut. Namun dia belum bisa memastikan berapa lama proses pengkajian fatwa tersebut. "Nanti akan dikaji di Komisi Fatwa MUI," katanya (14/9). Cholil menegaskan setiap permintaan fatwa dari masyarakat atau yang disebut mustafti, akan selalu ditindaklanjuti melalui mekanisme kajian mendalam di internal MUI. Menurut Cholil, permintaan fatwa dari Celios itu sangat baik. Karena untuk menjaga setiap penghasilan yang didapat dipastikan kehalalannya. Dia menegaskan surat permintaan fatwa dari Celios akan diteruskan kepada Komisi Fatwa MUI. Dia mengatakan Komisi Fatwa MUI mempunyai kewenangan untuk mengkaji persoalan hukum Islam. Termasuk terkait praktik rangkap jabatan sekaligus penerimaan gaji atau honorarium dari jabatan ganda tersebut. "Fatwa yang dikeluarkan nantinya tidak hanya menjadi panduan bagi pejabat negara yang bersangkutan," jelasnya. Tetapi juga berfungsi sebagai rambu moral bagi umat Islam secara umum dalam menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam&nbsp; keuangan. (*)

MUI mengkaji fatwa mengenai kehalalan gaji Wakil Menteri yang menjabat sebagai komisaris BUMN, menanggapi permintaan masyarakat dan putusan

MUI Bahas Fatwa Halal-Haram Gaji Wamen yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/HAJI-02-1478652911.jpg" alt="Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. Sorotan itu direspons langsung oleh sejumlah pemangku kepentingan. Yakni, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. Ketiga institusi itu menggelar pertemuan dan menyepakati solusi terhadap 151 produk bersertifikat halal yang penamaannya bermasalah. Adapun beberapa produk dengan nama berkonotasi negatif dan bersertifikat halal itu adalah "tuyul", "tuak", "beer", dan "wine". Pertemuan itu berlangsung di Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel) pada Selasa (8/10). "Kami mengadakan pertemuan konsolidasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa Produk Halal. Konsolidasi itu untuk mengidentifikasi nama-nama produk yang disinyalir menyangkut penamaan-penamaan produk yang berkonotasi dan tidak diperbolehkan di dalam Fatwa MUI," kata Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham di Serpong, Selasa (8/10). Dalam konsolidasi itu diperoleh data bahwa 5.314.453 produk telah bersertifikat halal. Di dalamnya terdapat 151 produk dengan nama bermasalah. Persentasenya 0,003 persen. "Artinya, alhamdulillah kita cukup proper. Namun demikian, dari 151 itu kita identifikasi temuannya ada dua, yang dikecualikan berjumlah 30 dan tidak dikecualikan berjumlah 121," lanjut Aqil. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/WhatsApp-Image-2024-10-09-at-111818-1028804809.jpeg" alt="Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan BPJPH, MUI, dan Komite Fatwa soal nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, merujuk Fatwa MUI nomor 44 tahun 2020, terdapat dua kondisi terkait penamaan produk. Pertama, sesuai dengan fatwa ada pengecualian terkait dengan penggunaan nama, bentuk, dan atau kemasan yang diatur di dalam fatwa nomor 44 tahun 2020. Misalnya, yang secara 'urf atau kebiasaan di tengah masyarakat dikenal sesuatu yang biasa atau tidak terasosiasi dengan sesuatu yang haram, misalnya bir pletok, dikenal sebagai jenis minuman tradisional yang halal, suci, dan tidak terasosiasi dengan pengertian bir yang mengandung alkohol. Tidak semua jenis kata 'wine' itu kemudian terlarang. Misalnya, 'red wine' yang merujuk kepada jenis warna yang secara empirik digunakan di tengah masyarakat. Ini penting untuk dipahami secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di publik. "Yang kedua, yang secara substansi memang tidak sejalan dengan fatwa. Karena itu, kita komitmen untuk melakukan perbaikan dan juga meminta pelaku usaha melakukan perbaikan dan perubahan sesuai dengan standar fatwa," ujar Niam. Mengenai mekanisme perbaikan penamaan produk tersebut, telah didiskusikan ada jalan afirmatif untuk melakukan proses perbaikan untuk kepentingan penyesuaian dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Juga, standar fatwa yang menjadi acuan di dalam proses penetapan fatwa halal. "Dengan demikian, konsolidasi ini akan semakin mengakselerasi proses penyelenggaraan sertifikasi halal dan dedikasi ini untuk kepentingan publik, kepentingan jaminan perlindungan halal, dan juga kepentingan ketepatan secara syar'i," imbuhnya. Ketua Ketua Komite Fatwa Produk Halal Zulfa Mustofa mengatakan, masyarakat tidak perlu ragu terhadap sistem jaminan produk halal (SJPH) serta sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang diterbitkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa (MUI) maupun Komite Fatwa Produk Halal. "Karena pada dasarnya kami menggunakan acuan yang sama, standar fatwa yang sama, kemudian juga melalui proses audit yang sama, walaupun memang di produk reguler mungkin sedikit lebih rumit," jelas Zulfa. "Oleh karenanya, pada hal-hal yang tadi sudah disepakati, ada yang dikecualikan, maupun ada yang tidak dikecualikan, akan ada mekanisme yang kita lalui bersama. Ada proses perbaikan dan juga ada proses afirmasi kepada mereka," katanya. "Masyarakat harus memiliki kepercayaan kepada Sistem Jaminan Produk Halal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang fatwanya dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal," tegas Zulfa. Seperti diketahui, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal dilakukan pelaku usaha melalui dua skema. Pertama, skema reguler. Yaitu, prosesnya diawali dengan pengajuan sertifikasi halal melalui Sihalal BPJPH. Lantas pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang dilakukan oleh auditor halal. Hasil audit itu kemudian disidangkan pada sidang fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Hasil sidang berupa ketetapan kehalalan produk kemudian menjadi dasar BPJPH menerbitkan sertifikat halal by system secara digital. Kedua, sertifikasi halal dengan skema self declare atau pernyataan pelaku usaha. Skema ini diawali dengan pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan kecil (yang produknya dipastikan berbahan halal dan diproses sederhana) melalui akun Sihalal. Kemudian, Pendamping Proses Produk Halal (P3H) melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memastikan kehalalan baik bahan maupun proses produksi. Hasil pendampingan selanjutnya disidangkan pada sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal, yang hasil ketetapan kehalalan produknya menjadi dasar diterbitkan sertifikat halal secara digital oleh BPJPH melalui&nbsp;Sihalal.

Publik sempat digegerkan dengan sejumlah nama produk berkonotasi negatif tetapi mendapat sertifikat halal.

Penjelasan BPJPH soal Produk Bersertifikat Halal, tapi Nama Produknya Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/1727743032520-2525767764.jpg" alt="Tangkapan layar produk dengan nama-nama non halal di website halal Kementerian Agama. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar produk dengan nama-nama non halal di website halal Kementerian Agama. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan produk-produk yang menggunakan nama-nama non halal, tetapi lolos mendapatkan sertifikat halal dari Kemenag. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan penerbitan sertifikat halal untuk produk dengan nama atau merek non halal tersebut, menyalahi aturan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Produk-produk tersebut menggunakan nama non halal, seperti Rhum, Tuak, Beer, sampai Tuyul. Sebelumnya juha sempat heboh nama produk yang mencantumkan nama Wine dalam merek dagangnya. Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan sesuai standar fatwa MUI, hal itu tidak dibenarkan. Merespon laporan masyarakat tersebut, MUI melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan pengecekan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menyikapi persoalan tersebut, Asrorun mengatakan MUI langsung melakukan investigasi dan menggelar pertemuan untuk mencari titik terang atas kasus ini. Dia memimpin investigasi yang digelar pada Senin (30/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015146928/doanya-tidak-pernah-ditolak-langit-5-shio-yang-setiap-harapannya-akan-terkabul-dan-menjadi-kaya-raya-tanpa-hambatan-menurut-astrologi-tiongkok">Doanya Tidak Pernah Ditolak Langit: 5 Shio yang Setiap Harapannya akan Terkabul dan Menjadi Kaya Raya Tanpa Hambatan Menurut Astrologi Tiongkok</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari hasil investigasi dan pendalaman, terkonfirmasi bahwa informasi tersebut valid. Produk-produk tersebut memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH melalui jalur Self Declare. Yaitu jalur tanpa melalui audit Lembaga Pemeriksa Halal dan tanpa penetapan kehalalan melalui Komisi Fatwa MUI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penetapan Halal tersebut menyalahi Standar Fatwa MUI, juga tidak melalui Komisi Fatwa MUI. Karena itu MUI tidak bertanggung jawab atas klaim kehalalan terhadap produk-produk tersebut," kata Asrorun dalam keterangannya Selasa (1/10). Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya akan segera koordinasi dengan BPJPH Kemenag untuk mencari jalan keluar terbaik. Agar kasus serupa tidak terulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya akan segera komunikasi dengan teman-teman Kemenag, khususnya BPJPH untuk mendiskusikan masalah ini," tegasnya. Dalam rapat tersebut diperoleh informasi bahwa kejadian itu valid, bukti-buktinya jelas terpampang dalam website BPJPH, dan diarsipkan oleh pelapor. Namun, belakangan nama-nama produk tersebut tidak muncul lagi di aplikasi BPJPH.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015146918/gladi-kotor-tuntas-ribuan-prajurit-petarung-siap-sukseskan-hut-ke-79-tni-di-monas">Gladi Kotor Tuntas, Ribuan Prajurit Petarung Siap Sukseskan HUT ke-79 TNI di Monas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyatakan, sesuai dengan ketentuan dalam sertifikasi halal, penetapan kehalalan produk harus mengacu pada standar halal yang ditetapkan oleh MUI. Sementara penerbitan Sertifikat Halal terhadap produk-produk tersebut, tidak melalui MUI dan menyalahi fatwa MUI tentang standar halal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, ada empat kriteria penggunaan nama dan bahan. Di antaranya tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan. Sesuai dengan pedoman dan standar halal, MUI tidak bisa menetapkan kehalalan produk dengan nama yang terasosasi dengan produk haram. Termasuk dalam hal rasa, aroma, hingga kemasan. Apalagi produk dengan nama yang dikenal secara umum sebagai jenis minuman yang dapat memabukkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam ketentuan Fatwa MUI Nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal. Produk halal tidak boleh menggunakan nama dan/atau simbol makanan dan/atau minuman yang mengarah kepada nama benda atau binatang yang diharamkan, termasuk babi dan khamr atau alkohol. Kecuali, produk tersebut termasuk dalam produk tradisi ('urf) dan sudah dipastikan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti bakso, bakmi, bakpia, bakpao.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/015146908/diduga-cemarkan-nama-baik-penyanyi-chikita-meidy-dipolisikan-sahabatnya-shilda-oktavia">Diduga Cemarkan Nama Baik, Penyanyi Chikita Meidy Dipolisikan Sahabatnya Shilda Oktavia</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengasuh Pesantren Al-Nahdlah ini mengimbau agar semua pihak yang berperan dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme self declare harus berhati-hati dan lebih teliti. Serta memperhatikan titik-titik kritis dalam proses penetapan halal. Niam juga menegaskan akan segera berkoordinasi dengan BPJPH agar kasus-kasus serupa tidak terulang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MUI akan koordinasi dan konsolidasi dengan BPJPH untuk mencegah kasus serupa terulang," tandasnya. Jangan sampai merusak kepercayaan publik yang bisa berdampak buruk bagi upaya penjaminan produk halal. Masyarakat harus diyakinkan dengan kerja serius. Kalau masyarakat sudah tidak percaya, kepercayaan publik terhadap layanan sertifikasi halal bisa hancur. Jangan sampai hanya mengejar target kuantitatif jadinya yang keluar adalah halal-halalan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda menjelaskan sertifikasi halal melalui self declare mengandung kerawanan. Karena itu harus hati-hati sekali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, lebih khusus melalui self declare harus berhati-hati dan ekstra teliti. Serta mematuhi standar halal yang berlaku. "Harus benar-benar memastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang sudah jelas kehalalannya dan proses produksi sederhana. Juga harus memperhatikan titik-titik kritis dalam proses halal," ujarnya.</div>

Jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan produk-produk yang menggunakan nama-nama non halal tapi lolos sertifikasi halal Kemenag.

Produk Bermerek Tuyul, Beer, Tuak, dan Wine Dapat Sertifikat Halal, MUI Sebut Menyalahi Aturan Fatwa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/51_pe_1-185492141.jpg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> Saya masih ingat benar adegan itu. Tangan itu terjulur ke arah langit-langit kelas. Di puncaknya, sepotong buku berukuran saku dengan sampul depan yang khas teracung. Semua mata kecil di kelas yang tak besar itu terpaku ke arahnya. Lalu kalimat itu menggelegar: &rdquo;Haram hukumnya baca novel!&rdquo; DEMIKIAN fatwa guru madrasah ibtidaiyah kami sore itu. &rdquo;Novel&rdquo; yang difatwa haram itu adalah salah satu karya Freddy S., nama yang identik dengan kecabulan. Saya lupa judulnya, tapi saya tahu saya pasti telah membaca buku yang dikutuk itu. (Saya sudah baca novel-novel Freddy S. di usia 10 tahun, dan di usia 12 tahun pasti sudah belasan judul telah saya lahap.) Buku itu sudah beredar dari tangan ke tangan selama beberapa waktu, sampai seorang sepupu perempuan yang sedang sial tertangkap basah membacanya di kelas. Pada akhir &rsquo;90-an, karya-karya Freddy S. sampai ke desa kami yang terpencil lewat kakak-kakak kelas yang sudah kontak dengan budaya kota kecamatan, baik karena melanjutkan sekolah maupun karena kerja. Di luar Freddy S., nama lain yang bisa ditemukan beredar adalah Motinggo Busye dan Eddy D. Iskandar. Namun, karena kadar kelucahannya yang lebih tinggi, Freddy S. lebih dikenal dan lebih disukai. Lalu, apakah fatwa itu membuat para pembacanya kapok? Untuk beberapa orang barangkali ya; membaca &ndash;selalu&ndash; merupakan tindakan berisiko, dan tak semua orang berani menempuhnya. Saya sendiri hanya perlu sedikit berhati-hati. Ada banyak waktu membaca di luar sana, mengapa mesti membawanya ke sekolah? Itu ceroboh. Ketika saya di pesantren pada usia 15 tahun, novel-novel Freddy S. bukan hal yang sulit ditemukan. Apalagi mengingat saya menempuh SMA di kota kecamatan paling ramai di kabupaten kami. Patut diceritakan, anak-anak di pesantren punya cara yang lebih canggih dalam berbagi bacaan. Seingat saya, sebagian besar novel itu dikonsumsi dalam bentuk robekan yang dilipat-lipat jadi lebih kecil dan telah menjadi sangat lecek karena banyaknya tangan yang telah membukanya. Jika ada yang masih bersampul, biasanya halamannya banyak yang rumpang; sebuah novel yang telah kehilangan &rdquo;intinya&rdquo;. Karena akses yang lebih baik, di pesantrenlah saya diberi tahu bahwa ada yang lebih seru dan lebih saru dibanding Freddy S. Begitulah Enny Arrow dan Nick Carter masuk daftar bacaan. *** Kemungkinan hanya saya dan teman-teman madrasah saya yang betul-betul pernah mendengar fatwa &rdquo;novel haram&rdquo; itu. Tapi, saya pikir, setidaknya di kalangan murid-murid sekolah masa itu, keharaman novel sepertinya bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi, bahkan bagi mereka yang mengonsumsinya. Maka, sebagaimana seseorang mesti berhati-hati saat mencuri, begitu juga saat membaca novel. Sebenarnya, jauh sebelum fatwa itu, di kepala kami telah ada asosiasi tersebut: &rdquo;novel&rdquo; itu &rdquo;cabul&rdquo;. Entah dari mana. Ketika guru madrasah kami menyebutnya haram, itu hanya terdengar sebagai penegasan. Dan meskipun pengharaman itu dikatakan dengan mengacungkan novel Freddy S., kami tahu itu juga berlaku untuk semua novel &ndash;meski, lucunya, hingga lulus SMA, kami (dan saya yakin guru kami juga) tak sungguh-sungguh tahu ada novel lain selain novel Freddy S. atau novel-novel sejenisnya. Pelajaran bahasa Indonesia SMP di masa itu sesungguhnya mengajarkan kami tentang novel, juga perbedaannya dengan roman. Saya ingat, guru kami yang lumayan menugaskan kami menghafal nama-nama pengarang dan karyanya. Saat itulah saya kira untuk kali pertama saya mendengar nama macam Iwan Simatupang dan karyanya, Ziarah. Sayangnya, Iwan Simatupang dan Ziarah hanya ada di hafalan. Bukunya tak ada di sekolah kami. Tak ada juga novel lain dari penulis lain. Sebenarnya memang tak ada perpustakaan di SMP kami. Dan itu tampaknya membuat sikap kami terhadap novel dan cara kami melihatnya tidak banyak berubah. (Tapi mungkin itu justru berkah tersembunyi. Bisa saya bayangkan, jika Ziarah ada di perpus sekolah, lalu seseorang menemukan adegan percintaan di bawah jendela itu, yang tentu saja dilakukan di luar pernikahan, bisa-bisa Iwan Simatupang akan diharamkan juga.) Barangkali karena itu, sebagaimana kami dididik untuk menjauhi hal-hal haram, secara naluriah kami menjauhi novel. (Meski, tentu saja, itu tak berarti kami jadi sama sekali tak ingin mendekatinya dan diam-diam mencobanya.) Sebenarnya ada pandangan yang tak terlalu ekstrem soal novel, meskipun tak banyak membantu juga. Membaca novel, demikian menurut pandangan itu, adalah tindakan membuang-buang waktu. Membuang waktu adalah perbuatan mubazir. Dan mubazir adalah saudara setan. Pandangan lain yang lebih ramah namun sama dampaknya dalam menjauhkan novel dari kami adalah stereotipe bahwa novel merupakan hasil khayalan pengarangnya. Khayalan artinya mengada-ada. Mengada-ada sangat dekat dengan membual. Novel, oleh karena itu, tak lebih sebagai cerita bualan. Mungkin karena dibesarkan oleh cara pandang demikian, di SMA saya bahkan belum bisa membedakan cerita pendek dengan novel. Padahal, nilai bahasa Indonesia saya tak pernah kurang dari delapan. Pun, saya bukan murid yang paling malas membaca. *** Beberapa novel pertama yang ditulis orang Indonesia berisi kisah skandal. &rdquo;Itoe boekoe ada begitoe renda deradjatnja,&rdquo; demikian sebuah resensi pada masanya menggambarkannya. Bersama dengan koran-koran pergerakan dan tulisan-tulisan penyadaran tentang kejamnya penjajahan, novel-novel tersebut kemudian diringkus oleh pemerintah kolonial dengan label &rdquo;bacaan liar&rdquo;. Bacaan liar dianggap mendatangkan bahaya bagi negara. Untuk menangkalnya, lewat lembaga kolonial bernama Balai Pustaka, diperkenalkanlah kepada rakyat negeri jajahan roman-roman yang tidak mendatangkan bahaya dan tidak mengganggu ketenteraman negara. Maka demikianlah roman-roman Balai Pustaka disajikan kepada kita &ndash;sampai sekarang. Pada dasarnya, beberapa pihak hanya tak ingin diganggu oleh bacaan tertentu. Demikianlah pola yang selalu berulang. Baik di masa kolonial, masa Orde Lama, Orde Baru, maupun orde paling baru; baik demi ketenteraman politik maupun demi ketenteraman moral. Kecabulan atau ejekan atau hasutan hanya pintu masuk untuk menyingkirkannya. Sebab, jika hal-hal seperti disebut di atas tidak ditemukan, bacaan yang tak dikehendaki toh akan tetap disingkirkan dengan alasan berbeda. Beberapa pihak barangkali bahkan sama sekali tak ingin membaca &ndash;dan biasanya tak senang melihat orang lain membaca. Orang yang mengharamkan novel Freddy S., atau novel secara umum, saya pikir memang tak pernah tertarik dengan novel. Jika pun mereka ditunjuki dan disuguhi novel yang &rdquo;halal&rdquo;, mereka tetap akan melepehnya. (*) --- MAHFUD IKHWAN, Penulis asal Lamongan

”Novel” yang difatwa haram itu adalah salah satu karya Freddy S., nama yang identik dengan kecabulan. Saya lupa judulnya, tapi saya tahu say

Perihal Keharaman Novel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/04/Screenshot_20240604-135411-296291895.jpg" alt="Ilustrasi logo MUI" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo MUI</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Baru-baru ini, MUI mendapat sorotan usai mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang mengucapkan salam lintas agama kepada pemeluk agama lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa tersebut akhirnya menimbulkan pro dan kontra, karena selain ada yg sependapat, ada juga yang tidak setuju karena hal itu merupakan salah satu bentuk toleransi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seakan tidak ingin memperpanjang polemik, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi penjelasan lebih mendalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut bahwa fatwa ulama hukumnya wajib atau mengikat.&nbsp;Namun fatwa tersebut bisa tidak mewajibkan bagi yang tidak meyakini karena mendapat dalil lain yang lebih kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak mengikat itu menurut kajian fatwa tidak mewajibkan yang tidak yakin karena mendapat dalil lain yang lebih kuat menurut ahli fikih,&rdquo; ungkapnya di akun X pribadinya, Selasa (4/6) seperti dikutip dari Fajar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, jika tidak ada dalil lain yang lebih kuat, apalagi karena hal lain seperti malas, maka fatwa ulama hukumnya wajib dan mengikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi bagi yang meyakini fatwa itu benar atau tak mendapat dalil lain yang lebih kuat apalagi hanya karena malas atau fatwa diundangkan maka fatwa itu sifatnya wajib atau mengikat,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014689958/bisa-picu-salah-paham-wakil-ketua-wantim-mui-minta-polemik-biksu-dijamu-di-masjid-disudahi">Bisa Picu Salah Paham, Wakil Ketua Wantim MUI Minta Polemik Biksu Dijamu di Masjid Disudahi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cholil kemudian menyinggung tentang fatwa haram umat Islam mengucapkan salam lintas agama yang menurutnya bisa wajib diikuti, namun bisa juga tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bagi muslim yang meyakini benar fatwa itu dan tak ada dalil agama yang lebih kuat, menurut ahli agama lainnya maka wajib mengikutinya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fatwa MUI tersebut juga mendapat tanggapan dari Kementerian Agama. Melalui keterangannya dalam laman resmi Kemenag, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa salam lintas agama atau mengucapkan selamat hari raya keagamaan bukan untuk merusak akidah antarumat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pengucapan salam lintas agama adalah murni bagian dari bentuk perilaku toleransi dan saling menghormati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Salam lintas agama adalah praktik baik kerukunan umat. Ini bukan upaya mencampuradukkan ajaran agama. Umat tahu bahwa akidah urusan masing-masing, dan secara sosiologis, salam lintas agama perkuat kerukunan dan toleransi,&rdquo; pungkas Kamaruddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis memberi buk suara terkait pro kontra fatwa haram memberi salam lintas agama.

Polemik Fatwa Haram Umat Islam Ucapkan Salam Lintas Agama, Ketua MUI: Fatwa Ulama Hukumnya Wajib!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/etik-dokter-1229447957.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto (kedua kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/3). (ANTARA/Putri Hanifa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Etik Dokter (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Djoko Widyarto (kedua kanan) saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/3). (ANTARA/Putri Hanifa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Marak terjadi fenomena seorang influencer media sosial yang juga berprofesi sebagai dokter. Konten yang dibuat oleh dokter influencer meliputi banyak hal, mulai dari edukasi kesehatan hingga mempromosikan sebuah produk. Media sosial sebetulnya dapat menjadi sarana bagi dokter untuk menyampaikan informasi kesehatan secara jelas, lengkap, dan menarik. Namun, dapat pula berdampak negatif untuk profesi tenaga kesehatan. Untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran, sejak 2021, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Pusat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menerbitkan fatwa etik kedokteran sebagai pedoman bagi dokter dalam aktivitas media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014156995/sejumlah-poin-fatwa-mui-terkait-hukum-serangan-fajar-dalam-pemilu">Sejumlah Poin Fatwa MUI terkait Hukum Serangan Fajar dalam Pemilu</a> Berdasarkan SK MKEK Pusat IDI No. 029/PB/K.MKEK/04/2021 tentang Fatwa Etik Dokter Dalam Aktivitas Media Sosial, berikut ini 13 fatwa yang tercantum di dalamnya. 1. Dokter harus sepenuhnya menyadari sisi positif dan negatif dari aktivitas media sosial dalam keseluruhan upaya kesehatan dan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku. 2. Dokter selalu mengedepankan nilai integritas, profesionalisme, kesejawatan, kesantunan, dan etika profesi pada aktivitasnya di media sosial. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014144884/mui-jawa-timur-keluarkan-fatwa-golput-haram">MUI Jawa Timur Keluarkan Fatwa Golput Haram</a> 3. Penggunaan media sosial sebagai upaya kesehatan promotif dan preventif bernilai etika tinggi dan perlu diapresiasi selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku. 4. Penggunaan media sosial untuk memberantas hoax atau informasi keliru terkait kesehatan/kedokteran merupakan tindakan mulia selama sesuai kebenaran ilmiah, etika umum, etika profesi, serta peraturan perundangan yang berlaku.&nbsp; Dalam upaya tersebut, dokter harus menyadari potensi berdebat dengan masyarakat. Dalam berdebat di media sosial, dokter perlu mengendalikan diri, tidak membalas dengan keburukan, serta menjaga marwah luhur profesi kedokteran. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013848764/soal-posisi-irman-gusman-komisi-ii-dpr-sarankan-kpu-minta-fatwa-ma">Soal Posisi Irman Gusman, Komisi II DPR Sarankan KPU Minta Fatwa MA </a> Apabila terdapat pernyataan yang merendahkan sosok dokter, tenaga kesehatan, maupun profesi/ organisasi profesi dokter/kesehatan, dokter harus melaporkan hal tersebut ke otoritas media sosial melalui fitur yang disediakan dan langkah lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Pada penggunaan media sosial, dokter harus menjaga diri dari promosi diri berlebihan dan praktiknya serta mengiklankan suatu produk dan jasa sesuai dengan SK MKEK Pusat IDI No. 022/PB/K.MKEK/07/2020 tentang Fatwa Etika Dokter Beriklan dan Berjualan Multi Level Marketing yang diterbitkan MKEK Pusat IDI tanggal 28 Juli 2020. 6. Pada penggunaan media sosial untuk tujuan konsultasi suatu kasus kedokteran dengan dokter lainnya, dokter harus menggunakan jenis dan fitur media sosial khusus yang terenkripsi end-to-end dan tingkat keamanan baik, dan memakai jalur pribadi kepada dokter yang dikonsultasikan tersebut atau pada grup khusus yang hanya berisikan dokter. 7. Pada penggunaan media sosial termasuk dalam hal memuat gambar, dokter wajib mengikuti peraturan perundangan yang berlaku dan etika profesi. Gambar yang dimuat tidak boleh membuka secara langsung maupun tidak langsung identitas pasien, rahasia kedokteran, privasi pasien/keluarganya, privasi sesama dokter dan tenaga kesehatan, dan peraturan internal RS/klinik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013449326/ustaz-suparman-abdul-karim-jelaskan-fatwa-mui-nomor-83-soal-pembelian-produk-israel">Ustaz Suparman Abdul Karim Jelaskan Fatwa MUI Nomor 83 Soal Pembelian Produk Israel</a> Dalam menampilkan kondisi klinis pasien atau hasil pemeriksaan penunjang pasien untuk tujuan pendidikan, hanya boleh dilakukan atas persetujuan pasien serta identitas pasien seperti wajah dan nama yang dikaburkan. Hal ini dikecualikan pada penggunaan media sosial dengan maksud konsultasi suatu kasus kedokteran sebagaimana yang diatur pada poin 6. 8. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan memberikan edukasi kesehatan bagi masyarakat, sebaiknya dibuat dalam akun terpisah dengan akun pertemanan supaya fokus pada tujuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013312890/quraish-shihab-dan-babeh-haikal-sebut-mui-perlu-buat-daftar-produk-yang-masuk-dalam-fatwa-agar-tidak-jadi-bola-liar">Quraish Shihab dan Babeh Haikal Sebut MUI Perlu Buat Daftar Produk yang Masuk dalam Fatwa Agar Tidak Jadi Bola Liar</a> Bila akun yang sama juga digunakan untuk pertemanan, maka dokter harus memahami dan mengelola ekspektasi masyarakat terhadap profesi kedokteran. 9. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan edukasi ilmu kedokteran dan kesehatan yang terbatas pada dokter dan atau tenaga kesehatan, hendaknya menggunakan akun terpisah dan memilah sasaran informasi khusus dokter/tenaga kesehatan. 10. Pada penggunaan media sosial dengan tujuan pertemanan, dokter dapat bebas berekspresi sebagai hak privat sesuai ketentuan etika umum dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memilih platform media sosial yang diatur khusus untuk pertemanan dan tidak untuk dilihat publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013296362/disebut-sebut-umumkan-fatwa-boikot-merek-tertentu-terkait-israel-wasekjen-mui-itu-editing-potongan-potongan-saja">Disebut-sebut Umumkan Fatwa Boikot Merek Tertentu Terkait Israel, Wasekjen MUI: Itu Editing, Potongan-potongan Saja!</a> 11. Dokter perlu selektif memasukkan pasiennya ke daftar teman pada akun pertemanan karena dapat mempengaruhi hubungan dokter-pasien. 12. Dokter dapat membalas dengan baik dan wajar pujian pasien/masyarakat atas pelayanan medisnya sebagai balasan di akun pasien/masyarakat tersebut. Namun sebaiknya dokter menghindari untuk mendesain pujian pasien/masyarakat atas dirinya yang dikirim ke publik menggunakan akun media sosial dokter sebagai tindakan memuji diri secara berlebihan. 13. Pada kondisi di mana dokter memandang aktivitas media sosial sejawatnya terdapat kekeliruan, maka dokter harus mengingatkannya melalui jalur pribadi. Apabila dokter tersebut tidak bersedia diingatkan dan memperbaiki perilaku aktivitasnya di media sosial, maka dokter dapat melaporkan kepada MKEK.

Untuk menjaga keluhuran profesi kedokteran, diterbitkanlah SK MKEK Pusat IDI No. 029/PB/K.MKEK/04/2021 tentang Fatwa Etik Dokter.

13 Fatwa Etik yang Wajib Dokter Ketahui Saat Bermedia Sosial, Salah Satunya Dianjurkan Memiliki Akun Khusus Pertemanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/mui-jatim-2894134649.jpg" alt="Ketum MUI Jatim, KH. Mohammad Hasan Mutwakill Alallah. (Dok. MUI)" width="100%">
<figcaption>Ketum MUI Jatim, KH. Mohammad Hasan Mutwakill Alallah. (Dok. MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah, mengajak masyarakat yang memiliki hak suara dalam Pemilu 14 Februari mendatang untuk menggunakan hak pilih mereka demi kelangsungan estafet kepemimpinan nasional. Menurutnya, melaksanakan hak pilih adalah bagian dari menjaga kedaulatan negara serta mempertahankan martabat dan agama, Radar Surabaya (JawaPos Grup) melaporkan, Sabtu (10/2). Ia menegaskan bahwa golongan putih (golput) bukanlah pilihan yang tepat, melainkan tindakan menyia-nyiakan anugerah hak yang telah diberikan oleh Allah. KH Mohammad Hasan Mutawakkil Alallah berharap agar Pemilu berjalan dengan damai, jujur, dan adil, serta memohon agar Allah memberikan pemimpin yang mampu membawa negara menuju kemajuan, kehormatan, dan dihormati oleh bangsa lain. Selanjutnya, Kiai Mutawakkil menegaskan bahwa seluruh tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kader dan tokoh terbaik bangsa. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna, ia mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan yang diyakini mampu menjadi pemimpin nasional yang membawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Ia juga menegaskan bahwa golput yang mengakibatkan kegagalan dalam pemilu adalah dosa yang hukumnya haram, karena dapat membawa kerugian kepada bangsa dan negara serta membuat tatanan pemerintahan menjadi kacau. Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk menciptakan pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai dan kondusif. Khofifah menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut, diperlukan terus-menerusnya penumbuhan rasa saling percaya dan saling mengingatkan di antara masyarakat. Ia menekankan bahwa pesta demokrasi ini harus disikapi secara dewasa dan bijaksana, serta bahwa perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa pemilu lima tahunan ini merupakan suatu proses estafet kepemimpinan, dan bahwa Indonesia telah mematangkan diri dalam hal demokrasi dalam 10 tahun terakhir. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan pemilu tahun 2024 ini. Khofifah juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta bahwa pemilu yang damai akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa rasa takut atau tekanan. Ia menegaskan bahwa pemilu yang damai adalah kunci keberhasilan, yang ditandai dengan proses demokrasi yang damai, tanpa ujaran kebencian, kerusuhan, atau konflik antarwarga.

Ia menegaskan bahwa golongan putih (golput) bukanlah pilihan yang tepat, melainkan tindakan menyia-nyiakan anugerah hak yang diberikan Allah

MUI Jawa Timur Keluarkan Fatwa Golput Haram

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/1699970262550-1978104917.jpg" alt="Sejumlah barang yang diduga Pro Israel tidak dijual di Supermarket Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau./Instagram @terangmedia" width="100%">
<figcaption>Sejumlah barang yang diduga Pro Israel tidak dijual di Supermarket Al Baik di Tanjungpinang, Kepulauan Riau./Instagram @terangmedia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI, Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa ucapannya terkait Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 banyak dipelintir dan diedit oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Adapun fatwa yang dimaksud adalah terkait pemboikotan produk yang terafiliasi dengan zionis Israel. Ikhsan mengatakan bahwa beberapa pihak luar membuat dirinya dan MUI seakan-akan menyerukan kepada masyarakat untuk memboikot merek produk tertentu. Padahal, klaimnya, MUI sama sekali tidak pernah menyebutkan nama merek yang diboikot. "Itu pasti editing itu, potongan-potongan saja. Saya juga sudah klarifikasi melalui media," tegas Ikhsan Abdullah melalui keterangan tertulisnya. Untuk diketahui,&nbsp;dalam beberapa video yang disebar melalui media sosial, disebutkan bahwa dalam wawancara bersama awak media pada Rabu, 15 November 2023 lalu Ikhsan mengajak masyarakat untuk melakukan boikot terhadap Aqua. Video yang tersebar juga memperlihatkan bahwa&nbsp;seakan-akan Aqua mendukung aneksasi Israel ke Palestina dan telah menyumbang dana bagi agresi militer di sana. Padahal, Aqua merupakan produk asli Indonesia yang tidak ada hubungan apa pun dengan aktivitas Israel di Palestina. Wakil sekretaris jenderal yang membidangi hukum dan HAM di MUI itu juga menduga bahwa namanya sudah dicatut dan dimanfaatkan oleh pihak yang memanfaatkan situasi kemelut di Gaza demi kepentingan usaha. &nbsp; "Nggak ada saya menyebutkan merek. Kami sama sekali nggak nyebut merek. Kami hanya menyebut produk yang terafiliasi dengan zionis Israel. Nah, tentang produknya yang mana kami sama sekali tidak menyebutkan. Kami sama sekali tidak dalam posisi menyebut," katanya. MUI memang sudah mengeluarkan Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina berkelindan dengan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). Keberadaan oknum yang menunggangi isu BDS di Indonesia juga sudah disinggung oleh Ekonom Mumtaz Foundation, Nurizal Ismail. Dia menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin ada &lsquo;penumpang gelap&rsquo; yang sengaja memanfaatkan konflik ini untuk menjatuhkan perusahaan lain. "Masyarakat sebaiknya berhati-hati juga terhadap adanya pihak-pihak tertentu yang hanya memanfaatkan konflik Gaza ini untuk tujuan persaingan usaha semata," katanya.

Ikhsan Abdullah menegaskan bahwa ucapannya terkait Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 banyak dipelintir dan diedit pihak tak bertanggungjawab.

Disebut-sebut Umumkan Fatwa Boikot Merek Tertentu Terkait Israel, Wasekjen MUI: Itu Editing, Potongan-potongan Saja!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/Penyampaian-Fatwa-MUI-oleh-Ketua-MUI-bidang-fatwa-1554853531.jpeg" alt="Ketua MUI bidang Fatwa menyampaikan Fatwa Hukum Terhadap Perjuangan Palestina, Jumat (10/11). (mui.or.id)" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI bidang Fatwa menyampaikan Fatwa Hukum Terhadap Perjuangan Palestina, Jumat (10/11). (mui.or.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Majelis Ulam Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa membeli produk dari produsen yang terang-terangan mendukung penyerangan Israel terhadap Palestina ialah hukumnya haram. Mengutip Antara, Fatwa tersebut disampaikan oleh Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, Jumat (10/11). Fatwa ini dikeluarkan sebagai komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan bentuk perlawanan terhadap agresi Israel. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013268558/serangan-israel-makin-memanas-kini-rumah-sakit-terbesar-di-kota-gaza-jadi-sasarannya">Serangan Israel Makin Memanas, Kini Rumah Sakit Terbesar di Kota Gaza Jadi Sasarannya</a> Dalam laman resmi MUI, menjelaskan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Terhadap Perjuangan Palestina berisi beberapa ketentuan hukum, diantaranya; 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. 2. Dukungan sebagaimana disebutkan pada poin (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013268419/diklaim-jadi-markas-hamas-militer-israel-mulai-dekati-rumah-sakit-utama-gaza">Diklaim Jadi Markas Hamas, Militer Israel Mulai Dekati Rumah Sakit Utama Gaza</a> 3. Pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina. 4. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Selain itu, MUI juga memberikan imbauan kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam mendukung perjuangan Palestina, seperti melalui jalur diplomasi dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menghentikan perang dan memberikan sanksi kepada Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan, serta berkonsolidasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menekan Israel. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013267960/tiga-rumah-sakit-di-wilayah-gaza-termasuk-yang-terbesar-menjadi-korban-serangan-kelompok-militan-israel">Tiga Rumah Sakit di Wilayah Gaza, Termasuk yang Terbesar menjadi Korban Serangan Kelompok Militan Israel</a> Sementara itu, umat Islam diimbau oleh MUI untuk mendukung perjuangan masyarakat Palestina dengan menggalang dana kemanusiaan, mendakan, dan melakukan sholat ghaib untuk syuhada-syuhada Palestina yang gugur. MUI juga menghimbau untuk &nbsp;menghindari semaksimal mungkin melakukan transaksi dan penggunaan produk Israel dan yang terafiliasi serta produk yang mendukung penjajahan dan zionisme.

Fatwa tentang Bela Palestina yang disampaikan oleh Ketua MUI bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, Jumat (10/11).

MUI Keluarkan Fatwa Haram Membeli Produk Pro Israel, Umat Islam Diimbau untuk Ikut Menghindarinya 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220702_190718.jpg" alt="MUI Sulsel keluarkan fatwa soal uang panai di secretariat MUI, Jalan Masjid Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7). MUI Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>MUI Sulsel keluarkan fatwa soal uang panai di secretariat MUI, Jalan Masjid Raya, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/7). MUI Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan menerbitkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai atau uang sebagai harta yang diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin perempuan.  ”MUI merekomendasikan untuk keberkahan uang panai diimbau mengeluarkan sebagian infak kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi,” kata Ketua MUI Sulsel KH Najamuddin seperti dilansir dari Antara di Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Masjid Raya Makassar, Sabtu (2/7).  Dalam fatwa tersebut, MUI Sulsel merekomendasikan agar uang panai yang telah menjadi tradisi dalam pernikahan Suku Bugis dan Makassar itu dapat menghasilkan infak. Selain itu, direkomendasikan hendaknya uang panai tidak menjadi penghalang prosesi pernikahan dan disepakati secara kekeluargaan, demi menghindarkan dari sifat-sifat tabzir dan israf (pemborosan) serta gaya hedonis.  Menurut KH Najamuddin, fatwa tersebut berkesesuaian dengan Quran Surah Al Baqarah 2:185 dan Q.S Al Maidah 5:6, tentang memudahkan kehidupan serta Q.S Al Baqarah 2:195 dan Q.S Al Qasas 28:77 tentang perbuatan baik.  Sementara itu, Ketua Bidang Fatwa MUI Sulsel KH Ruslan menambahkan, untuk ketentuan hukum uang panai yakni adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah. Prinsip syariah dalam uang panai, yakni mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi pihak laki-laki.  Selanjutnya, kata Ruslan, memuliakan perempuan, jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif. Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami sebagai bentuk tolong-menolong (ta’awun) dalam rangka menyambung silaturahmi.  ”Fatwa ini mulai berlaku pada 1 Juli 2022, dengan ketentuan jika pada kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya,” papar KH Ruslan.  Untuk itu, lanjut dia, setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, diimbau kepada semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa itu.  Sekretaris Umum MUI Sulsel KH Muammar Bakry mengatakan, fatwa tersebut dikeluarkan setelah menimbang bahwa pemberian uang panai merupakan adat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Uang panai merupakan pemberian uang dan materi lain yang bersumber dari pihak calon mempelai laki-laki kepada calon pihak mempelai perempuan sebagai bentuk penghargaan untuk prosesi pesta pernikahan.  Uang panai  Suku Bugis-Makassar digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa juga disebut dengan uang belanja sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Uang panai berbeda dengan mahar. Sebab, mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi nikah.  Sedangkan uang panai adalah tuntutan adat yang mentradisi pada masyarakat Bugis-Makassar sebagai biaya yang disediakan pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan.

MUI Sulsel Terbitkan Fatwa tentang Uang Panai

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fatwa

Berita Terkini