<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/haris-bebas-4267901167.jpg" alt="Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memekikkan &quot;rakyat menang!&quot; usai divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik" width="100%">
<figcaption>Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memekikkan &quot;rakyat menang!&quot; usai divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memekikkan "rakyat menang!" usai divonis bebas dalam kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Minggu (8/1). &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013707930/canggihnya-mobil-listrik-xiaomi-bisa-manufer-parkir-swakemudi-di-gedung-parkir-bertingkat">Canggihnya Mobil Listrik Xiaomi, Bisa Manufer Parkir Swakemudi di Gedung Parkir Bertingkat</a> Mulanya, Haris dan Fatia tampak berpelukan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menutup persidangan kasus "lord Luhut" tersebut. Keduanya juga tampak menyalami Jaksa Penuntut Umum di ruang persidangan. Tak lupa, Haris dan Fatia juga berpelukan dengan para kuasa hukumnya yang mengenakan jubah hitam berbalut putih. Teriakan para pendukungnya di kursi penonton meminta agar Haris dan Fatia menghadap ke kursi penonton sambil memegang bendera bertuliskan "KAMI BERSAMA HARIS &amp; FATIA". Setelah itu, Haris dan Fatia pun mengangkat tangan kirinya sambil mengepal dengan tinggi. Mereka pun berteriak "Rakyat menang!" berkali-kali yang disambut riuh para pendukungnya. Untuk diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dari seluruh dakwaan dalam perkara dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. "Menimbangkan karena tidak terbukti maka tidak terbukti secara sah maka pada para terdakwa diputus bebas," kata Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1). Hakim menilai, dakwaan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik tidak terbukti secara hukum. Sehingga tuntutan dikesampingkan. "Apa yang diperbincangkan bukanlah termasuk dugaan penghinaan. Tidak memenuhi unsur hukum. Tidak terbukti dalam dakwaan pertama dan bebas atas tuntutan dakwaan," ucap Cokorda. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013708646/dokter-anak-sebut-menyusui-cukup-dilakukan-selama-15-30-menit">Dokter Anak Sebut Menyusui Cukup Dilakukan Selama 15-30 Menit</a> Terkait dakwaan penyebaran berita bohong pun tidak terpenuhi. "Bukan berita bohong. Sehingga dakwaan kedua tidak terbukti sehingga terdakwa lepas dari dakwaan kedua. Dakwaan subsider tidak terpenuhi sehingga terdakwa lepas dari dakwaan subsider," kata Cokorda. (*). &nbsp;

Pendiri Lokataru Haris Azhar dan eks Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti memekikkan "rakyat menang!" usai divonis bebas

Divonis Bebas Kasus "Lord Luhut', Haris Azhar dan Fatia Teriak "Rakyat Menang" di Ruang Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/08/Luhut-bersaksi-741356479.jpg" alt="Luhut Binsar Pandjaitan. (Royyan)" width="100%">
<figcaption>Luhut Binsar Pandjaitan. (Royyan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penasihat Hukum Haris Azhar-Fatia Maulidianty meminta Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak membawa catatan dalam persidangan soal pencemaran nama baik yang menimpa kliennya. <div dir="auto">Hal itu disampaikan penasihat hukum saat Luhut hendak menjawab pertanyaan dari jaksa selaku saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (8/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara saksi membawa catatan, Yang Mulia. Ini penting, makanya saya ingatkan saudara saksi menaruh catatannya. Ini penting, saudara jaksa dan hakim karena saksi diperiksa," ujar salah satu penasihat hukum di muka persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01767357/hukuman-tinggal-6-bulan-keluarga-memohon-ferry-irawan-jalani-tahanan-luar">Hukuman Tinggal 6 Bulan, Keluarga Memohon Ferry Irawan Jalani Tahanan Luar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat menyela pernyataan Luhut tersebut, adu mulut sempat terjadi antara jaksa dan penasihat hukum. Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana bahkan sempat meminta penasihat hukum tersebut untuk keluar dari persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau saudara menggangu persidangan silakan di luar saja," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, penasihat hukum itu masih kekeh dan meminta agar Luhut menanggalkan catatannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang Mulia, bagaimana pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski sempat terjadi cekcok jaksa dengan penasihat hukum. Namun begitu, Luhut kemudian memutuskan untuk menanggalkan catatannya dan persidangan kembali dilanjutkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.</div> <div dir="auto">Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk &lsquo;Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!&rsquo;. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.</div>

Penasihat Hukum Haris Azhar-Fatia Maulidianty meminta Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak membawa catatan dalam sidang.

Penasihat Hukum Haris-Fatia Protes Luhut Bawa Catatan di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Haris-Azhar-Fatia-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti diperiksa kembali sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti diperiksa kembali sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/11/2022). Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti kembali diperiksa sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah dinyatakan lengkap berkasnya atau P-21. Selanjutnya, penyidik akan mengagendakan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, serta barang bukti kepada Kejaksaan untuk disidangkan.  Kuasa Hukum Haris, Nurkholis Hidayat menyatakan siap mengikutu proses hukum yang berjalan. Kliennya dipastikan tidak akan kabur. "Insya Allah Haris dan Fatia siap menghadapi persidangan jika benar-benar diajukan ke pengadilan," kata Nurkhilos kepada wartawan, Rabu (22/2).  Sementara itu, Fatia pun belum mau banyak berkomentar. Sebab, dia belum menerima salinan pemberhentian SP-3 tersebut. "Maaf belum bisa respon apa-apa karena belum ada pemberitahuan resmi ke pihak kami  Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.  Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk ‘Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!’. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.  Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut.  Dalam laporannya, Luhut mempersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 Juncto Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Kasusnya Sudah P-21, Ini Respons Pihak Haris Azhar dan Fatia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/HARIS-AZHAR-LAPOR-LUHUT-KE-POLDA_MIFTAHULHAYAT-1-1.jpg" alt="Direktur Lokataru, Haris Azhar  bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022). Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa orang lainnya terkait kasus dugaan skandal kejahat" width="100%">
<figcaption>Direktur Lokataru, Haris Azhar  bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022). Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan dan beberapa orang lainnya terkait kasus dugaan skandal kejahat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya (PMJ) menetapkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, yang disampaikan Haris Azhar dan Fatia adalah saran dan masukan terkait informasi di balik penempatan militer di Intan Jaya Papua.  Pandangannya tersebut mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 1999 yang menyebutkan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam memastikan penyelenggaraan negara bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satunya dengan menyampaikan masukan dan saran.  "Saya melihat apa yang diurai oleh Fatia di dalam channel-nya itu lebih merupakan saran agar penyelenggara negara bersih dan bebas dari KKN sebagaimana yang dititipkan oleh Undang-undang. Jadi, secara konstitusional Bang Haris dan Fatia dilindungi oleh UU," ujar Feri dalam diskusi secara virtual, Sabtu (26/3).  Menurut Feri, menjadi aneh bila Haris Azhar dan Fatia dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya. Padahal kedua aktivis tersebut memberikan saran dan masukan.  "Nah, di perintah UU, terhadap penyelenggara negara itu tidak boleh melaporkan warga negara yang berpartisipasi memberikan masukan. Tapi, yang harus dilakukan penyelenggara negara menyampaikan apa yang dianggap benar ke publik. Jadi, bukan melaporkan," katanya.  "Jadi, aneh juga kalau publik disuruh memberikan saran. Lalu, setelah memberikan saran, masukan, dan kritik atau apapun itu, malah kemudian dipidanakan," tambahnya.  Bahkan menurut Feri, merujuk pada UUD Pasal 28, bahwa setiap orang berhak menyampaikan pandangannya. Ada juga UUD Pasal 28 F yakni setiap orang berhak untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dalam berbagai bentuk.  "Termasuk dalam bentuk media sekalipun yang dianggapnya penting agar informasi itu bisa didengarkan oleh orang lain," ungkapnya.  Oleh sebab itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas ini menduga pelaporan terhadap Fatia dan Haris Azhar hanya untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah. "Tetapi ini memang lebih semangat otoritarianisme, memastikan seluruh orang yang berbeda sudut pandang, ya dilaporkan," tuturnya.  Kemungkinan lain, Feri menduga, Luhut Binsar Pandjaitan dan timnya tidak membaca UU tersebut. Sehingga mereka geram dan melaporkan dua aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut ke Polda Metro Jaya.  "Tapi, sekali lagi mungkin Pak Luhut tidak baca UU. Itu saja," pungkasnya.  Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan ini teregistrasi dengan Nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 22 September 2021.  Laporan itu dibuat Luhut sebagai reaksi atas tayangan Youtube bertajuk 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!'. Video itu diunggah di akun Youtube Haris pada 20 Agustus 2021.  Dalam video itu Fatia dan Haris membicarakan hasil riset terkait konflik di Intan Jaya, Papua, dan hubungannya dengan tambang emas di sana yang mereka sebut turut dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Dalam laporannya, Luhut menersangkakan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dengan Pasal 45 juncto Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Haris-Fatia jadi Tersangka, Pusako: Mungkin Pak Luhut Tidak Baca UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/JKT_HARIS-DAN-FATIA-KE-POLDA_MIFTAHULHAYAT-13.jpg" alt="Pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris (kanan)Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyant (tengah) saat berada di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/1/2022).Haris Azhar dan Fatia Maulid" width="100%">
<figcaption>Pengacara dan aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris (kanan)Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyant (tengah) saat berada di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/1/2022).Haris Azhar dan Fatia Maulid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya menersangkakan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Kedua aktivis HAM itu akan mengajukan upaya hukum praperadilan. "Jika semua mekanisme internal (upaya yang dilakukan pihak Haris Azhar dan Fatia) ini tetap diabaikan atau tak berjalan efektif, kami akan menghadapinya di proses persidangan di pengadilan dan kami akan mengajukan praperadilan," kata Tim Advokasi untuk Demokrasi, Nurkholis Hidayat dalam keterangannya, Minggu (20/3). Nurkholis mengatakan, pihaknya sudah melakukan bermacam upaya untuk menghentikan kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. Bahkan hal itu telah dilakukan sejak dimulainya proses penyidikan. "Kami sebelumnya sudah melakukan permohonan eksaminasi atau review yang bermuara pada permohonan logic kami tuk meminta penghentian kasus ini secara sah, legal. Dan itu kami mintakan ke beberapa institusi, dalam hal ini Kepolisian, pengawas internal, dan eksternal penyidik," ucap Nurkholis. Pihaknya juga sudah meminta Kejaksaan selaku pengawas penyidik untuk melakukan penelitian mengenai elemen akuntabilitas penyidikan selama ini. Namun, dari proses yang selama ditempuh itu, pihaknya belum mendapatkan respons baik, kecuali dari Komnas HAM dan Ombudsman. Nurkholis mengatakan, Kejaksaan berperan dalam hal ini akan memeriksa. Serta selama ini melakukan supervisi atau diberitahukan setidaknya oleh Kepolisian. "Komnas HAM sudah menyiapkan dan menyampaikan surat dan Ombudsman sudah meminta klarifikasi tambahan," tegas Nurkholis. Dalam konteks penetapan tersangka, lanjut Nurkholis, safeguard yang ada dalam SKB itu harus tetap dipenuhi selain hak tersangka dalam KUHAP. Pihaknya juga bakal tetap meminta adanya saksi-saksi yang meringankan. Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dipolisikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terkait video yang diunggah di akun YouTube bulan Agustus 2021. Video bertajuk "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!" berisikan perbincangan antara Haris dan Fatia. Di dalam video tersebut, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, Pusaka tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI AD di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Dalam obrolan antara Haris dan Fatia disebutkan bahwa Luhut "bermain" tambang di Papua. Hal itu kemudian dilaporkan ke polisi oleh Luhut atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan itu terdaftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Kemudian keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada Jumat (17/3). Pemberitahuan tersebut disampaikan pada keduanya Jumat malam sekira pukul 21.00 WIB. Status tersangka yang diberikan penyidik Polda Metro Jaya pada keduanya berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2022.

Haris Azhar-Fatia Bakal Ajukan Praperadilan Usai Ditetapkan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/HARIS-AZHAR1-1-1.jpg" alt="Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation Haris Azhar. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation Haris Azhar. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan, polisi berusaha menjemput Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar di kediaman mereka masing-masing, untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.  "Namun, dua aktivis HAM itu menolak dijemput dan dibawa oleh polisi, karena keduanya akan datang langsung ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB, Selasa," kata Koordinator bidang Riset dan Mobilisasi KontraS, Rivanlee Anandar di Jakarta, Selasa (18/1) dikutip dari Antara.  Setidaknya ada empat sampai lima polisi yang datang ke kediaman dua aktivis itu pada pagi ini. Setelah keduanya menolak dijemput, ada satu mobil yang siaga di dekat kediaman Fatia dan Haris.  Dalam kesempatan yang sama, Rivanlee turut meminta dukungan publik agar upaya kriminalisasi terhadap dua aktivis HAM itu berhenti.  "Kami memohon dukungan agar upaya kriminalisasi ini bisa berhenti. Mari kawal bersama upaya pembungkaman kebebasan berekspresi ini," ucap dia.  Sejauh ini, Polda Metro Jaya belum memberi keterangan resmi terkait penjemputan Fatia dan Haris.  Dua aktivis itu pada tahun lalu dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.  Laporan itu telah diterima oleh Polda dan terdaftar pada nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA.  Laporan itu dibuat oleh Luhut melalui kuasa hukumnya setelah beredar video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya" yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris Azhar.  Dalam tayangan itu, Fatia dan Haris membahas laporan sejumlah organisasi termasuk KontraS tentang bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya, Papua.

KontraS: Polri Berusaha Jemput Fatia dan Haris Azhar

Fatia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fatia