<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/masdar-hilmy-411581197.jpg" alt="Masdar Hilmy" width="100%">
<figcaption>Masdar Hilmy</figcaption>
</figure> MUNCULNYA&nbsp;serangkaian kontroversi publik tentang pengajuan guru besar di segelintir elite dan perdebatan tentang keabsahan nasab mengindikasikan masih kuatnya cengkeraman kuasa simbolik di tengah-tengah masyarakat. Ternyata, berbagai gelar dan atribut simbolik masih menjadi &rsquo;&rsquo;tuah&rdquo; yang diburu oleh sebagian masyarakat kita yang &rsquo;&rsquo;tergila-gila&rdquo; dan terobsesi dengan glorifikasi, kemegahan, dan kejayaan diri. Pada ujungnya, semua itu hendak digunakan untuk meneguhkan status diri dalam sebuah skema stratifikasi sosial yang hierarkis, feodal, dan piramidal. Itulah mengapa Rektor UII Jogjakarta Prof Fathul Wahid ST MSc PhD perlu mengeluarkan surat edaran tertanggal 18 Juli 2024. Isinya, perintah bagi seluruh jajarannya cukup menuliskan Fathul Wahid tanpa gelar pada korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum, selain ijazah dan transkrip nilai. Tujuannya untuk menguatkan iklim kolegial dalam tata kelola perguruan tinggi yang dipimpinnya. Mengikuti Weber (1968), terjadinya transformasi sosial dari masyarakat &rdquo;Paguyuban&rdquo; (Gemeinschaft) ke masyarakat &rdquo;Patembayan&rdquo; (Gesellschaft) yang modern dan rasional ternyata tidak serta-merta menghilangkan perburuan kuasa simbolik di masyarakat. Struktur dan nilai-nilai budaya memang telah bergeser ke arah rasional. Namun, transformasi sosial ternyata tidak mereduksi nilai dan makna tentang kehormatan diri di masyarakat. Jika pada masa lampau kehormatan sosial ada pada gelar kebangsawanan yang ditentukan oleh garis keturunan, sekarang bergeser ke ranah akademik, rasional, dan birokratis. &rdquo;Animal Symbolicum&rdquo; Sudah sejak lama, para ilmuwan mengelompokkan manusia sebagai &rdquo;hewan simbolis&rdquo; (animal symbolicum). Ernst Cassirer, misalnya, dalam karyanya yang sudah menjadi klasik, The Philosophy of Symbolic Forms (1956), lebih suka menyebut manusia sebagai animal symbolicum ketimbang animal rationale (hewan berpikir). Dengan kapasitas berpikirnya, manusia menggunakan tanda-tanda sebagai sarana memahami dunianya yang tidak mudah untuk dicerna. Manusia menciptakan bentuk-bentuk simbolik, memberi makna atasnya yang terefleksikan dalam bahasa, mitos, seni, agama, dan sains. Berpindahnya stratifikasi sosial dari ranah informal (keluarga) dan nonformal (masyarakat) ke ranah yang lebih modern dan rasional (unit organisasi) menunjukkan &rdquo;kedapnya&rdquo; masyarakat kita dari proses transformasi sosial ke arah yang lebih egaliter dan manusiawi. Alih-alih menjadi lebih egaliter, kuasa simbolik yang dulu terletak pada garis keturunan dan darah kebangsawanan kemudian bermetamorfosis menjadi fungsi (function) dan kecakapan hidup yang dapat menentukan kehormatan seseorang pada sebuah unit organisasi. Akibatnya, perburuan terhadap kuasa simbolik tetap marak di masyarakat sekalipun mereka sudah termodernkan. Mestinya, kuasa simbolik digunakan sebagai media untuk menggempur perbedaan, menghormati kedirian atas dasar kemanusiaan (bukan status sosialnya), dan menegakkan keadilan atas sesama. Kenyataannya, minimal hingga kini, gagasan tentang egalitarianisme dan kehormatan diri berbasis kemanusiaan masih jauh panggang dari api. Perburuan kuasa simbolik ini sebenarnya bukan khas Indonesia. Bangsa-bangsa lain yang lebih maju juga pernah mengalami hal yang sama. Hanya, mereka telah melaluinya dengan baik dan menyelesaikannya berdasarkan mekanisme sosial yang bermartabat. Di Inggris, misalnya, orang yang memiliki gelar &rdquo;Sir&rdquo; dianggap lebih terhormat daripada yang tidak. Hanya, gelar tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai manusia &rdquo;setengah dewa&rdquo; yang dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Dia tetap seorang warga negara (citizen) biasa yang harus taat hukum dan patuh terhadap prinsip kewarganegaraan yang egaliter, demokratis, dan manusiawi. Ekonomi-Politik Simbol Oleh karena itu, sangat bisa dipahami jika dalam struktur masyarakat modern setiap orang tetap bergerak menuju puncak piramida sosial yang stratifikatif dan hierarkis itu. Sayangnya, tidak setiap orang menyadari bahwa tangga-tangga piramida itu mengapresiasi proses &rdquo;menjadi&rdquo; (becoming) yang harus dilalui tahap demi tahap. Banyak di antara kita yang menghendaki cara-cara instan yang cenderung mengabaikan meritokrasi yang sesungguhnya. Bagi yang berpikir oportunistis, kebutuhan &rdquo;naik kelas&rdquo; atau naik pangkat dimaknai sebagai peluang untuk meraih keuntungan melalui fasilitasi proses yang lancung atau abal-abal. Maraknya jasa penyedia pembuatan artikel jurnal internasional bereputasi untuk kenaikan pangkat dan jabatan dosen mencerminkan hukum pasar supply-and-demand semacam ini. Penjual ijazah dan sertifikat juga tetap laris manis lantaran banyaknya permintaan dari masyarakat yang hendak mengubah nasib atau naik kelas secara instan. Di kalangan pemuja nasab, selembar sertifikat nasab dapat mengubah nasabnya menjadi &rdquo;nasib.&rdquo; Pendek kata, proses metamorfosis kuasa simbolik memungkinkan terciptanya profesi pialang yang melayani atau menyediakan jasa kebutuhan masyarakat. Keluar dari (Cangkang) Formalisme Mengatasi tirani kuasa simbolik semacam ini, tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali keluar dari cangkang formalisme ke arah yang lebih meritokrasi, rasional, dan manusiawi. Selain itu, penghargaan atas kemegahan dan kejayaan seseorang harus berangkat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan universal. Bahwa setiap orang dihargai karena dia adalah seorang manusia, terlepas dari apa pun latar belakang primordial dan budayanya. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di mata manusia lainnya dan di muka hukum. Stratifikasi sosial tidak boleh menjadi penghalang bagi penghargaan atas manusia lainnya. Inilah sebenarnya spirit transformatif yang menjadi inti ajaran agama-agama kita (QS 49:13). Sayangnya, tidak sedikit umat beragama yang tetap melestarikan stratifikasi sosial untuk kepentingan ekonomi-politik jangka pendek. Mereka menggunakan parameter sosiologis untuk memberi penghormatan atas manusia lainnya. Dominasi, hegemoni, dan eksploitasi kelas tertentu atas manusia lainnya cenderung dilahirkan dari cara pandang semacam ini. Hanya dengan cara kembali kepada spirit transformatif agama, kita dapat mencegah terjadinya &ndash;meminjam terminologi Presiden Soekarno&ndash; &rdquo;eksploitasi manusia oleh manusia lain&rdquo; (l&rsquo;exploitation de l&rsquo;home par l&rsquo;home). Semoga!&nbsp;(*) <hr /> *) MASDAR HILMY,&nbsp;Guru besar dan direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya &nbsp;

Ternyata, berbagai gelar dan atribut simbolik masih menjadi ’’tuah” yang diburu oleh sebagian masyarakat kita yang ’’tergila-gila” kejayaan

Melawan Tirani Kuasa Simbolik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/graduation-cap-3430714_1280-2622221858.jpg" alt="Ilustrasi mahasiswa. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mahasiswa. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid memutuskan untuk tak menggunakan gelar profesor dalam kehidupan sehari-hari. Dia meminta agar orang-orang tak lagi memanggilnya dengan sebutan prof. Hal itu menurut dia untuk memangkas kesenjangan antara orang bergelar profesor dengan yang lain. Keputusan tak menggunakan gelar profesor itu juga dilakukan Fathul sebagai bentuk kritik banyaknya praktik culas orang untuk mendapatkan gelar maupun guru besar. Dilansir dari Jawa Pos Radar Jogja, keputusan Rektor UII untuk menghapus gelar profesor bahkan diterbitkan secara resmi lewat Surat Edaran (SE) tentang Penghapusan Gelar Profesor pada Jabatan Akademik. Surat Edaran Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 diteken Fathul Wahid pada Kamis (18/7). Dalam surat tersebut, dia mengaku ikhlas dengan penghapusan gelar. &rdquo;Pertama, menjaga semangat kolegialitas. Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi,&rdquo; kata Fathul Wahid dalam SE tersebut. Selain itu, alasan kedua, jabatan profesor seharusnya bukan dianggap sebatas pencapaian karir. Melainkan adalah tanggung jawab terhadap publik yang harus diemban. Tak ada peraturan resmi yang mengatur seseorang untuk tidak menggunakan gelar dalam keseharian, termasuk dalam forum-forum resmi. Hanya saja, secara tertulis sebetulnya ada aturan penggunaan gelar yang dimaksud. Hal itu tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. Secara rinci, penggunaan gelar itu diatur dalam pasal 2 Permen 63/2016. Berikut isinya. Gelar dan penulisan gelar untuk lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis terdiri atas: <ol> <li>Ahli Pratama, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma I, dengan mencantumkan huruf A.P. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Ahli Muda, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma II, dengan mencantumkan huruf A.M. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.;</li> <li>Ahli Madya, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma III, dengan mencantumkan huruf A.Md. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program Sarjana dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Sarjana Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Diploma IV dengan mencantumkan huruf S.Tr. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Magister, ditulis di belakang nama lulusan program Magister, dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Magister Terapan, ditulis di belakang nama lulusan program Magister Terapan, dengan mencantumkan huruf M.Tr. dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Doktor, ditulis di depan nama lulusan program Doktor, dengan mencantumkan huruf Dr.</li> <li>Doktor Terapan, ditulis di depan nama lulusan program Dokter Terapan, dengan mencantumkan huruf Dr.Tr.</li> <li>Gelar untuk lulusan pendidikan spesialis ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf Sp. diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi.</li> <li>Gelar untuk lulusan pendidikan profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan.</li> </ol>

Rektor UII Jogjakarta Fathul Wahid memutuskan tak menggunakan gelar profesor dalam kehidupan sehari-hari

Rektor UII Fathul Wahid Tak Lagi Gunakan Gelar Profesor, Ini Aturannya dalam Peraturan Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-212942-2476040291.jpeg" alt="Fathul Wahid. (Instagram/ fathulwahid_)" width="100%">
<figcaption>Fathul Wahid. (Instagram/ fathulwahid_)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid membuat pengumuman mengejutkan. Dia menolak dipanggil dengan sebutan &lsquo;Prof&rsquo; oleh semua kalangan. Lewat akun Instagram pribadinya (@fathulwahid_), Fathul Wahid mengatakan penolakan atas panggilan &lsquo;Prof&rsquo; tersebut didasari karena dirinya telah menghapus gelar yang sudah melekat pada namanya sebagai akademisi. Bukan tanpa alasan, Fathul mengaku menghapus gelar akademik itu untuk memangkas jarak atau kesenjangan sosial. &ldquo;Dengan segala hormat, sebagai upaya desaklarisasi jabatan Profesor, kepada seluruh sahabat, mulai hari ini mohon jangan panggil saya dengan sebutan &lsquo;prof&rsquo;,&rdquo; tulis Fathul seperti dikutip JawaPos.com pada Jumat (19/7). Lepas dari panggilan dan gelar &lsquo;Prof&rsquo;, Fathul mengaku hanya ingin dipanggil sebagaimana namanya yang akrab dikenal rekan sejawatnya selama ini. &ldquo;Panggil saja: Fathul, Dik Fathul. Kang Fathul, Mas Fathul, atau Pal Fathul. Inshaallah akan lebih menentramkan dan membahagiakan. Matur nuwun,&rdquo; imbuhnya. Fathul juga mengajak siapa pun akademisi yang merasa sependapat dengannya. Menurut dia, gelar Profesor seharusnya didapat untuk kepentingan akademisi dan bukan belaka untuk disanjung atau dihormati orang lain. &ldquo;Semoga jabatan Profesor tidak lagi dikejar oleh banyak orang, termasuk para pejabat dan politisi, dengan menghalalkan semua cara,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, dilansir dari Jawa Pos Radar Jogja, keputusan Rektor UII untuk menghapus gelar Profesor ini bahkan diterbitkan secara resmi lewat Surat Edaran (SE) tentang Penghapusan Gelar Profersor Pada Jabatan Akademik. Surat Edaran dengan Nomor: 2748/Rek/10/SP/VII/2024 diteken oleh Fathul Wahid sendiri pada Kamis (18/7) kemarin. Dalam surat tersebut, dia mengaku ikhlas dengan penghapusan gelarnya. &ldquo;Pertama, menjaga semangat kolegialitas. Jangan sampai jabatan profesor justru menambah jarak sosial. Kampus seharusnya menjadi salah satu tempat yang paling demokratis di muka bumi," katanya dalam SE tersebut. Selain itu, alasan kedua, jabatan Profesor seharusnya bukan dianggap sebatas pencapaian karir belaka. Melainkan adalah tanggung jawab terhadap publik yang harus diemban. Menurutnya, belakangan ini kian banyak orang-orang bergelar Profesor namun tidak benar-benar Amanah dengan jabatannya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan penyelewengan dan tidak berpihak pada kebenaran. &ldquo;Jangan sampai jabatan ini dianggap sebagai status sosial dan bahkan dikejar-kejar, termasuk oleh sebagian pejabat dan politisi, dengan mengabaikan etika,&rdquo; tambahnya. Lebih lanjut, sebagai bentuk keseriusan, penghapusan gelar juga ia lakukan untuk semua hal yang menyematkan gelar &lsquo;prof&rsquo;, seperti seluruh korespondensi surat, dokumen, dan produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, dan yang setara itu. &ldquo;Tidak mencantumkan jabatan akademik, bukan berarti posisinya hilang. Saya tetap profesor, dengan atau tanpa mencantumkan jabatan akademik di depan nama,&rdquo; tegasnya.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta Fathul Wahid membuat pengumuman mengejutkan. Dia menolak dipanggil dengan sebutan ‘Prof’

Umumkan Copot Gelar Akademik, Rektor UII Minta Jangan Dipanggil Prof

Fathul Wahid

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Fathul Wahid

Berita Terkini

Melawan Tirani Kuasa Simbolik

Rektor UII Fathul Wahid Tak Lagi Gunakan Gelar Profesor, Ini Aturannya dalam Peraturan Menteri

Umumkan Copot Gelar Akademik, Rektor UII Minta Jangan Dipanggil Prof

Download Aplikasi JawaPos.com