<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/fathroni-2936632616.jpg" alt="Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, pada Selasa (8/4). Fathroni akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav. 4 atas nama Fathroni Diansyah, karyawan swasta," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (8/4). Panggilan pemeriksaan ini, merupakan yang kedua kali, setelah sebelumnya Fathroni menjalani pemeriksaan di KPK, pada Kamis (27/3). Saat pemeriksaan itu, KPK mendalami soal pembayaran bantuan hukum SYL kepada kantor hukum Visi Law Office. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015854133/presiden-prabowo-klaim-pasar-modal-indonesia-tetap-baik-meski-ihsg-nyungsep">Presiden Prabowo Klaim Pasar Modal Indonesia Tetap Baik Meski IHSG Nyungsep</a> Meski demikian, Fathroni saat itu enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik soal materia pemeriksaan yang didalami terhadap dirinya. "Kalau itu mungkin tanya ke Pak Rossa ya, (ke) Penyidik," ucap Fathroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). Fathroni diketahui bergabung dengan kantor hukum Visi Law Office pada 2022, yang sebelumnya sempat menjadi konsultan hukum Syahrul Yasin Limpo. KPK menduga pembayaran jasa hukum SYL menggunakan dana hasil korupsi. "Kami menduga hasil uang tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, beberapa waktu lalu. Dugaan ini muncul setelah KPK menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu (19/3). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik.

KPK kembali memanggil Fathroni Diansyah untuk pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan TPPU mantan Mentan SYL.

KPK Panggil Lagi Fathroni Diansyah untuk Dalami TPPU Eks Mentan SYL

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/fathroni-2936632616.jpg" alt="Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar advokat Fathroni Diansyah Edi, adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah soal biaya pembayaran bantuan hukum mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Diketahui, SYL yang sebelumnya terjerat kasus suap dan penerimaan gratifikasi, mendapat bantuan hukum dari kantor Visi Law Office. Dugaan itu didalami dari hasil barang bukti yang diamankan saat menggeledah kantor hukum Visi Law Office, pada Rabu (19/3). "Didalami terkait beberapa dokumen hasil penggeledahan dari kantor Visi Law Office, yang di antaranya dokumen konfirmasi biaya bantuan hukum kepada Syahrul Yasin Limpo dkk," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan, Jumat (28/3). Fathroni Diansyah Edi (FDE), adik dari advokat Febri Diansyah, menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Kamis (27/3) kemarin. Fathroni enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya. "Kalau itu mungkin tanya ke Pak Rossa ya, (ke) Penyidik," ucap Fathroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin Fathroni mengklaim, tidak ada komunikasi antara dirinya dengan sang kakak, Febri Diansyah saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. "Nggak ada komunikasi (dengan Febri Diansyah)," tegas Fathroni. Pemeriksaan Fathroni berbarengan dengan agenda pemeriksaan Febri Diansyah, yang dijadwalkan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Namun, pemeriksaan Febri batal dilakukan karena penyidik KPK tengah fokus memeriksa Fathroni terlebih dahulu. Fathroni diketahui bergabung dengan kantor hukum Visi Law Office pada 2022, yang sebelumnya sempat menjadi konsultan hukum Syahrul Yasin Limpo. KPK menduga pembayaran jasa hukum SYL menggunakan dana hasil korupsi. "Kami menduga hasil uang tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, beberapa waktu lalu. Dugaan ini muncul setelah KPK menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu (19/3). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik.

KPK memeriksa Fathroni Diansyah terkait pembayaran bantuan hukum mantan Menteri Pertanian SYL, diduga menggunakan dana korupsi.

KPK Cecar Fathroni Diansyah soal Pembayaran Bantuan Hukum SYL ke Visi Law Office

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Mantan-pegawai-KPK-Febri-Diansyah-dan-Rasamala-Aritonang-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-1JPG-290912595.jpg" alt="Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK mengendus ada aliran uang TPPU SYL ke kantor hukum Visi Law Office yang saat ini digawangi Donald Fariz dan Rasamala Aritonang. Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah pun pernah berkecimpung di dalam Visi Law Office, sebelum akhirnya mendirikan kantor hukum sendiri bernama Diansyah and Partner. Febri saat masih berada di Visi Law Office sempat melakukan pendampingan hukum terhadap SYL dalam kasus suap dan penerimaan gratifikasi. Ahli TPPU Lembaga Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto menyebut, marak pelaku korupsi berhasil mempersulit upaya Asset Tracing bahkan Asset Recovery yang sedang dilakukan oleh penegak hukum. Hal itu untuk mempersulit aparat penegak hukum mendalami aliran TPPU pelaku korupsi. "Keberhasilan seorang pelaku dalam menyamarkan dan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana sehingga dia hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Asalnya saja, itu berarti setengah perjalanan dia telah berhasil melakukan Pencucian Uang," kata Ardhian Dwiyoenanto dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3). Ardhian menyebut, ada sekitar 21 modus Pencucian Uang dan satu modus menarik, yakni melakukan Pencucian Uang atau menyamarkan dan menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana dengan melibatkan Professional Money Laundering. "Ada beberapa Profesi yang diduga High Risk dalam TPPU. Dalam melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul yang melibatkan Professional Money Laundering ini, dalam khasanah TPPU terdapat modus spesifik yang lazim digunakan yakni modus Saving Scheme," ungkap Ardhian. Ia menjelaskan, Saving Scheme dalam ilustrasi singkat merupakan pelaku Kejahatan yang menitipkan sebagian uang hasil kejahatannya dengan dibungkus Professional Fee dari seseorang yang telah memberikan suatu jasa tertentu, salah satunya advokat. Lebih menarik lagi, jasa tersebut diatur dalam suatu Undang-Undang tertentu yang dijadikan sebagai payung pelindung apabila dilakukan Tracing. "Dari sisi Follow The Money terlihat ada payung yang melindungi, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut atas upaya identifikasinya," ujar Ardhian. Ia menyebut, tidak mudah untuk membongkar TPPU dengan modus Saving Scheme. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan upaya penegakan hukum. Mantan pegawai PPATK itu berpendapat, tren penggunaan modus ini akan terus naik apabila tidak dilakukan upaya nyata dalam membuktikan bahwa Saving Scheme merupakan TPPU. Karena modus tersebut menunjukkan keberhasilan serta merupakan cara jitu untuk mencuci uang. "Kerja sama antara Pelaku Kejahatan yang dibantu oleh Professional Money Laundering yang akan menggunakan payung pelindung yaitu Peraturan Perundang-Undangan menjadi titik krusialnya," tegasnya. Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur menduga, pembayaran jasa hukum SYL menggunakan dana hasil korupsi. Karena itu, KPK berupaya memanggil Febri Diansyah dan sang adik Fathroni Diansyah untuk mendalami dugaan tersebut. Hal ini diduga, setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor hukum Visi Law Office, Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/3). Dari hasil penggeledahan, KPK menyita dokumen hingga barang bukti elektronik. "Kami menduga hasil uang tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum," ucap Asep beberapa waktu lalu. Namun, Febri Diansyah membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan honorarium yang diterima berasal dari dana pribadi SYL. Ia menepis tidak terkait dengan kasus korupsi. "Dana honorarium pada tahap penyidikan berasal dari dana pribadi Pak SYL, bukan dari dana Kementerian Pertanian," pungkas Febri.

KPK mendalami dugaan TPPU Syahrul Yasin Limpo, ahli ungkap modus Saving Scheme yang melibatkan jasa profesional.

KPK Tengah Dalami Aliran TPPU SYL, Ahli Ungkap Modus Saving Scheme Libatkan Jasa Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/fathroni-2936632616.jpg" alt="Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Fathroni Diansyah Edi usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus TPPU mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Fathroni Diansyah Edi (FDE), adik dari advokat Febri Diansyah, telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Fathroni enggan mengungkap secara rinci materi pemeriksaan yang didalami penyidik KPK terhadapnya. "Kalau itu mungkin tanya ke Pak Rossa ya, (ke) Penyidik," kata Fathroni usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/3). Fathroni mengklaim, tidak ada komunikasi antara dirinya dengan sang kakak, Febri Diansyah saat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.&nbsp;"Nggak ada komunikasi (dengan Febri Diansyah)," tegas Fathroni. Sementara, KPK masih belum mengungkap secara rinci ihwal materi pemeriksaan terhadap Fathroni. Pemeriksaan terhadap Fathroni ini merupakan penjadwalan ulang yang sedianya dipanggil penyidik KPK, pada Senin (24/3). Pemeriksaan Fathroni berbarengan dengan agenda pemeriksaan Febri Diansyah, yang dijadwalkan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024. Namun, pemeriksaan Febri batal dilakukan karena penyidik KPK tengah fokus memeriksa Fathroni terlebih dahulu. Fathroni diketahui bergabung dengan kantor hukum Visi Law Office pada 2022, yang sebelumnya sempat menjadi konsultan hukum Syahrul Yasin Limpo. KPK menduga pembayaran jasa hukum SYL menggunakan dana hasil korupsi. "Kami menduga hasil uang tindak pidana korupsi SYL itu digunakan untuk membayar jasa penasihat hukum," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, beberapa waktu lalu. Dugaan ini muncul setelah KPK menggeledah kantor hukum Visi Law Office pada Rabu (19/3). Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen hingga barang bukti elektronik.

Fathroni Diansyah selesai diperiksa KPK terkait kasus TPPU SYL, namun enggan mengungkap materi pemeriksaan.

Adik Febri Diansyah, Fathroni, Enggan Beberkan Materi Pemeriksaan Usai Diperiksa KPK Terkait Kasus TPPU SYL

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r0:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Mantan-pegawai-KPK-Febri-Diansyah-dan-Rasamala-Aritonang-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-1JPG-290912595.jpg" alt="Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adik dari pengacara Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pada Senin (24/3), tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika mengonfirmasi bahwa Fathroni Diansyah Edi telah hadir memenuhi panggilan penyidik. Saat ini, Fathroni tengah menjalani pemeriksaan. &ldquo;Saksi atas nama Fathroni Diansyah Edi sudah hadir hari ini,&rdquo; kata Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/3). Meski demikian, Tessa belum menyampaikan materi yang akan didalami penyidik terhadap Fathroni. Hal itu biasanya akan disampaikan setelah pemeriksaan selesai. Sebelumnya, Febri Diansyah merespons adanya panggilan pemeriksaan KPK terhadap adiknya, Fathroni Diansyah. Mantan juru bicara KPK itu mengakui bahwa Fathroni merupakan adik kandungnya. "Benar, Fathroni Diansyah adalah adik kandung saya. Saat pendampingan hukum kasus SYL dia sedang menjalankan tugas magang Advokat di Visi Law Office," ucap Febri dikonfirmasi, Senin (24/3). Ia menyatakan, saat ini dirinya bersama sang adik mendirikan kantor hukum bernama Diansyah and Partner Law Firm. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Febri dan sang adik tidak lagi bertugas sebagai advokat di kantor hukum Visi Law Office. "Barulah sejak akhir 2024 ini, kami mendirikan Diansyah and Partner Law Firm," ujar Febri. Febri mengungkapkan bahwa adiknya itu tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Ia menyebut, Fathroni meminta KPK untuk dijadwalkan ulang. "Info yang disampaikan, tadi pagi ia (Fathroni Diansyah) sudah kirim surat ke KPK, yang intinya menghormati panggilan sebagai Saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang. Karena surat baru diterima H-1 pada hari Minggu dan ada beberapa kegiatan lain hari ini," urai Febri. Lebih lanjut, Febri mengungkapkan bahwa adiknya pada hari ini harus melakukan rapat untuk pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Mengingat, kantor hukum yang dipegang Febri saat ini, masuk ke dalam tim hukum Hasto dalam melakukan pembelaan di persidangan. "Salah satu kegiatan hari ini adalah meeting bersama tim analis dan tim supporting pendampingan hukum perkara pak Hasto Kristiyanto, karena Fathroni Diansyah juga masuk dalam tim tersebut," pungkas Febri. </div> </div> </div> </div> <div class="panel mb-3 p-2">&nbsp;</div>

Adik dari pengacara Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan

Sempat Mangkir, Adik Febri Diansyah Akhirnya Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/febri-2925028490.jpg" alt="Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/3). (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Advokat Fathroni Diansyah dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (24/3). Fathroni sedianya diagendakan sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Hal itu disampaikan sang kakak, Febri Diansyah merespons adanya panggilan pemeriksaan KPK. Mantan juru bicara KPK itu mengakui bahwa Fathroni merupakan adik kandungnya. "Benar, Fathroni Diansyah adalah adik kandung saya. Saat pendampingan hukum kasus SYL dia sedang menjalankan tugas magang Advokat di Visi Law Office," kata Febri dikonfirmasi, Senin (24/3). Ia menyatakan, saat ini dirinya bersama sang adik mendirikan kantor hukum bernama Diansyah and Partner Law Firm. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa Febri dan sang adik tidak lagi bertugas sebagai advokat di kantor hukum Visi Law Office. "Barulah sejak akhir 2024 ini, kami mendirikan Diansyah and Partner Law Firm," ucap Febri. Febri mengungkapkan bahwa adiknya itu tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan KPK. Ia menyebut, Fathroni meminta KPK untuk dijadwalkan ulang. "Info yang disampaikan, tadi pagi ia (Fathroni Diansyah) sudah kirim surat ke KPK, yang intinya menghormati panggilan sebagai saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang. Karena surat baru diterima H-1 pada hari Minggu dan ada beberapa kegiatan lain hari ini," ujar Febri. Lebih lanjut, Febri mengungkapkan bahwa adiknya pada hari ini harus melakukan rapat untuk pendampingan hukum terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Mengingat, kantor hukum yang dipegang Febri saat ini, masuk ke dalam tim hukum Hasto dalam melakukan pembelaan di persidangan. "Salah satu kegiatan hari ini adalah meeting bersama tim analis dan tim supporting pendampingan hukum perkara pak Hasto Kristiyanto, karena Fathroni Diansyah juga masuk dalam tim tersebut," tegas Febri. Sebelumnya, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat yang juga adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, pada Senin (24/3). Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa Fathroni Diansyah merupakan adik dari mantan jubir KPK Febri Diansyah. Fathroni diagendakan sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini. "Hari ini, Senin (24/3), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi TPPU dengan tersangka SYL," kata Tessa, Senin (24/3). Fathroni Diansyah sempat tergabung sebagai tim advokat Visi Law Office. Penyidik KPK sendiri sempat menggeledah kantor hukum tersebut, pada Rabu (19/3). KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.&nbsp; Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara. Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.

Advokat Fathroni Diansyah dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin (24/3).

 Adik Febri Diansyah Pilih Rapat dengan Tim Hukum Hasto Kristiyanto daripada Penuhi Panggilan KPK

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap advokat yang juga adik dari mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, Fathroni Diansyah, pada Senin (24/3). Fathroni akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Juru bicara KPK Tessa Mahardhika membenarkan bahwa Fathroni Diansyah merupakan adik dari mantan jubir KPK Febri Diansyah. Fathroni diagendakan sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini. "Hari ini, Senin (24/3), KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan korupsi TPPU dengan tersangka SYL," kata Tessa, Senin (24/3). Fathroni Diansyah sempat tergabung sebagai tim advokat Visi Law Office. Penyidik KPK sendiri sempat menggeledah kantor hukum tersebut, pada Rabu (19/3). KPK berhasil mengamankan berbagai dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan, mengingat Visi Law Office pernah mendampingi sebagai penasihat hukum SYL, saat terjerat kasus penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. SYL divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, SYL juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 14,14 miliar ditambah USD 30.000 subsider 2 tahun penjara.&nbsp; Namun, pada tingkat banding hukuman SYL diperberat menjadi 12 tahun penjara, dan denda sebesar Rp 500 juta subsider empat bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 44.269.777.204 ditambah USD 30.000 subsider 5 tahun penjara. Hukuman serupa juga dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi. Hukuman SYL tetap 12 tahun penjara, sebagaimana pada tingkat banding.

Fathroni Diansyah, adik mantan jubir KPK, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan TPPU yang menjerat mantan Menteri Pertanian SYL.

KPK Periksa Adik dari Febri Diansyah Terkait Dugaan TPPU Eks Mentan SYL