<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/15/1000371755-1609962608.jpg" alt="Logo FATF, simbol komitmen global melawan pencucian uang dan kejahatan finansial (Wttlonline.com)" width="100%">
<figcaption>Logo FATF, simbol komitmen global melawan pencucian uang dan kejahatan finansial (Wttlonline.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Financial Action Task Force (FATF), organisasi antar-pemerintah yang dibentuk pada 1989, terus memperkuat peranannya dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara, khususnya pencucian uang. FATF menjadi garda terdepan dalam menetapkan standar global dan mendorong negara-negara untuk menerapkan kebijakan yang efektif demi menjaga integritas sistem keuangan dunia. FATF tidak hanya menetapkan rekomendasi, tetapi juga secara aktif memantau tren dan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan finansial. Dalam laporan resminya, FATF menyoroti bagaimana pelaku kejahatan terus mencari celah baru untuk mencuci uang, terutama melalui aset digital dan skema lintas yurisdiksi. "FATF membantu negara-negara membangun pertahanan yang lebih kuat terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme," ujar laporan resmi FATF. Pernyataan ini menegaskan bahwa FATF bukan sekadar lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam membangun sistem keuangan yang aman dan transparan. Setiap tahun, FATF menggelar sesi pleno yang menjadi ajang penting untuk mengevaluasi kebijakan dan menetapkan arah baru dalam penanggulangan kejahatan finansial. Pada sesi tahun 2025, FATF berkomitmen untuk memperbarui pedoman keamanan finansial global agar lebih adaptif terhadap tantangan digital dan geopolitik. Salah satu langkah konkret FATF adalah mendorong transparansi dalam transaksi keuangan, termasuk pengawasan terhadap perusahaan cangkang dan aliran dana lintas negara. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh individu atau kelompok yang ingin menyembunyikan asal-usul dana ilegal. FATF juga melakukan evaluasi terhadap negara-negara anggota melalui mekanisme mutual evaluation. Negara yang tidak memenuhi standar bisa masuk dalam daftar abu-abu atau hitam, yang berdampak pada reputasi dan akses ekonomi internasional mereka. Ini menjadi insentif kuat bagi negara untuk memperbaiki sistem anti pencucian uang mereka. "Tujuan utama FATF adalah memastikan bahwa setiap negara memiliki kerangka hukum dan operasional yang mampu mendeteksi dan mencegah pencucian uang," tulis laman Diverse Daily. FATF tidak hanya menilai regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi di lapangan. Di era digital, FATF juga menyoroti risiko pencucian uang melalui aset kripto. Organisasi ini telah mengeluarkan panduan khusus untuk mengatur Virtual Asset Service Providers (VASP), agar transaksi kripto tidak menjadi celah bagi pelaku kejahatan finansial. Kerja sama internasional menjadi kunci keberhasilan FATF. Organisasi ini menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan, regulator, dan aparat penegak hukum di berbagai negara untuk memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi. Hal ini penting untuk melacak aliran dana ilegal yang sering kali melintasi batas negara. Meski tantangan terus berkembang, FATF tetap menjadi aktor sentral dalam menjaga stabilitas keuangan global. Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi, dan kolaborasi lintas sektor, FATF menunjukkan bahwa perang melawan pencucian uang bukan hanya tanggung jawab satu negara, melainkan misi bersama. Ke depan, FATF diharapkan semakin adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika geopolitik. Dengan memperkuat standar dan memperluas jangkauan pengawasan, FATF berperan penting dalam menciptakan dunia keuangan yang lebih bersih, transparan, dan aman bagi semua.

Financial Action Task Force (FATF)  terus memperkuat peranannya dalam memerangi kejahatan keuangan lintas negara, khususnya pencucian uang.

FATF Perkuat Peran Global dalam Memerangi Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/04/Presiden-Jokowi-SETPRES-3426009647.jpg" alt="Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force (FATF) untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno FATF yang menerima Indonesia sebagai anggota ke-40. &ldquo;Dengan ditandatanganinya dokumen tersebut, semakin memperkokoh komitmen Indonesia di kancah global untuk turut memerangi beragam kejahatan keuangan global yang semakin berkembang dan perlu kita cegah maupun berantas sedini mungkin,&rdquo; kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Jakarta, Senin (8/4). Menurutnya, menjadi anggota FATF memberikan sejumlah manfaat, seperti meningkatkan kredibilitas perekonomian nasional dan persepsi positif terhadap integritas sistem keuangan Indonesia. Ia mengatakan bahwa persepsi positif terhadap integritas keuangan domestik tersebut dapat meningkatkan kepercayaan dan menjadi daya tarik bagi investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Ivan menuturkan bahwa keanggotaan tersebut juga dapat meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dalam mengungkapkan kasus terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, maupun proliferasi senjata pemusnah massal. Ia menyatakan bahwa ketiga tindak pidana tersebut telah dikategorikan sebagai kejahatan transnasional, sehingga kerja sama global sangat diperlukan. Pihaknya pun telah berhasil mengungkap sejumlah kasus kejahatan pencucian uang global, seperti judi daring, perdagangan orang, dan&nbsp;Business Email Compromise&nbsp;(BEC), dengan berkolaborasi dengan negara-negara lain. Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota FATF, pemerintah Indonesia dapat berkontribusi terhadap perumusan kebijakan strategis global terkait ketiga tindak pidana tersebut berdasarkan perspektif dan kepentingan nasional. Indonesia juga dapat berbagi pengalaman dan&nbsp;best practices&nbsp;dengan negara-negara lain dalam berbagai forum FATF mengenai upaya antipencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Ivan menuturkan bahwa dengan resmi berlakunya Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tersebut, Indonesia dapat mulai secara aktif mengikuti beragam program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh FATF. &ldquo;Berbagai forum global yang diselenggarakan FATF wajib diikuti sebagai wujud keseriusan dan kontribusi Indonesia dalam menjaga dan membangun sistem keuangan dunia yang berintegritas,&rdquo; ujarnya.

"Semakin memperkokoh komitmen Indonesia di kancah global untuk turut memerangi beragam kejahatan keuangan global yang semakin berkembang".

Presiden Jokowi Teken Keppres Keanggotaan Indonesia di FATF

<div id="m#msg-f:1781439087581398695" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/InShot_20231102_152339768-3989496633.jpg" alt="Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Indonesia resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Status keanggotaan ini diperoleh setelah melalui serangkaian pengujian, baik dari penilaian on-site visit mutual evaluation review (MER) oleh tim FATF pada bulan Juli-Agustus 2020 maupun review yang telah dilakukan pada Plenary Meeting FATF bulan Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, FATF adalah organisasi internasional yang berfokus pada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. "Keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF diharapkan akan memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT PPSPM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kontribusi ini juga akan semakin mempertegas kedudukan Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di</div> <div dir="auto">kancah internasional. Capaian menjadi anggota FATF ini merupakan langkah awal Indonesia untuk terus meningkatkan framework APUPPT PPSPM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa hal yang harus dilakukan Kemenkeu adalah melakukan penguatan dari sisi anggaran dukungan peran leadership Indonesia di FATF, melakukan penguatan SDM pengawas dan pengawasan terhadap profesi akuntan khususnya terkait isu pencucian uang dan pendanaan terorisme.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melaksanakan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan negara-negara lain khususnya dalam rangka mempersempit celah penghindaran pajak, serta meningkatkan jumlah dan kualitas assessor dan reviewer dari Indonesia untuk masuk serta berperan aktif pada tim MER FATF," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asal tahu saja, keberhasilan menjadi Anggota FATF ini tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden selaku Kepala Negara yang sangat concern terhadap isu FATF, Menkopolhukam selaku Ketua Komite TPPU, Kepala PPATK selaku Sekretaris Komite TPPU, Kementerian Keuangan serta para pimpinan Kementerian Lembaga (K/L) terkait yang menjadi faktor sangat penting menuju keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh FATF.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara," kata Sri Mulyani.

RI Resmi jadi Anggota Penuh FATF, Menkeu: Persempit Celah Penghindaran Pajak, Pendanaan Terorisme, dan TPPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menkopolhukam-Mahfud-MD-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD usai memberikan keterangan pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih dis" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD usai memberikan keterangan pers udai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Pertemuan tertutup itu membahas aset kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang masih dis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut, Indonesia menjadi satu-satunya negara anggota G20 yang belum bergabung dalam Kelompok Kerja (pokja) untuk Pencucian Uang atau Financial Action Task Force (FATF). Untuk masuk ke dalam Pokja tersebut, Indonesia harus memperoleh penilaian yang baik dalam Mutual Evaluation Review (MER) yang menjadi syarat masuk FATF.  "Indonesia saat ini merupakan satu-satunya negara G20 yang belum menjadi negara anggota FATF," kata Mahfud secara virtual, Rabu (23/2).  Mahfud menjelaskan, saat ini status keanggotaan Indonesia di FATF baru observer saja. Indonesia belum bisa bergabung ke dalam FATF lantaran belum menyelesaikan seluruh rekomendasi organisasi tersebut.  Menurutnya, agar Indonesia berhasil dalam penilaian MER tersebut dibutuhkan peningkatan kepatuhan Indonesia dalam berbagai bidang. Misalnya, program anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.  "Termasuk tentu pada perkembangan teknologi baru atau new technologies," tuturnya.  Mahfud berharap, Indonesia dapat meningkatkan kepatuhan tersebut, khususnya mengenai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), salah satunya OJK. Dalam hal ini misalnya, OJK dapat meningkatkan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan penyedia aset virtual pada persyaratan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) berbasis risiko.  Di sisi lain, FATF telah menyatakan komitmennya untuk mendukung perkembangan teknologi baru. Atas dasar itu, negara yang masuk Pokja ini wajib memastikan bahwa penerapan program APU PPT berbasis risiko sejalan dengan percepatan transformasi digital.  Mahfud menjelaskan, Indonesia sendiri telah memperbaharui penilaian risiko APU PPT dalam dokumen penilaian risiko nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang holistik pada 2021. "Indonesia juga telah perkuat kerja sama nasional untuk meningkatkan efektivitas program APU PPT," pungkasnya.

Hanya RI yang Belum Gabung Pokja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/susun-peta-ekspor-jasa-kemendag-didorong-beri-insentif-ppn-nol-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Sidharta Utama mengimbau pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi untuk mewaspadai risiko kejahatan finansial di tengah pandemi Covid-19. Imbauan ini disampaikan berdasarkan pernyataan resmi Financial Action Task Force (FATF) yang dikeluarkan pada 14 April 2020 lalu.  Dalam pernyataan resminya, FATF menyampaikan mengenai standar penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). "FATF mendorong pemerintah seluruh negara anggota dan negara yang tergabung di dalam FATF Style Regional Bodies (FSRBs) bekerja sama dengan penyedia jasa keuangan (PJK) dan/atau aktivitas bisnis lainnya untuk menggunakan fleksibilitas pendekatan pengawasan berbasis risiko," ujar Sidharta dalam keterangannya, Rabu (23/9).  FATF telah mendukung penerapan proses transaksi finansial secara digital lintas negara (digital customer on boarding) dan saluran distribusi berbasis digital sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pembatasan jarak fisik (physical distancing). Para pelaku usaha diharapkan tetap menerapkan standar FATF untuk mendorong transparansi yang lebih besar dalam transaksi keuangan.  "Penerapan standar FATF yang berkelanjutan dapat menciptakan integritas dan keamanan sistem pembayaran, khususnya pada saat pandemi Covid-19," tuturnya.  Sidharta menjelaskan, hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait pernyataan FATF. Pertama, pelaku usaha harus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kejahatan keuangan yang muncul akibat situasi pandemi Covid-19.  Para pelaku kejahatan dapat mengambil keuntungan untuk melakukan penipuan baik secara luring maupun daring. Beberapa contoh penipuan luring antara lain menjual obat-obatan palsu dan menawarkan investasi bodong.  "Sedangkan, kejahatan yang dapat dilakukan secara virtual atau daring, antara lain penggalangan dana palsu dan penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks) mengenai pandemi," jelasnya.  Kedua, kebijakan pembatasan fisik yang diterapkan di seluruh dunia membuat akses layanan perbankan dan keuangan menjadi lebih sulit. Penerapan layanan transaksi berbasis digital dapat membantu mengurangi risiko penyebaran virus serta mengelola permasalahan akibat Covid-19.  Dengan demikian, FATF mengeluarkan rekomendasi penggunaan teknologi keuangan (financial technology/fintech), teknologi regulasi (regulatory technology/regtech), dan teknologi supervisor (supervisory technology/suptech).  Kemudian, FATF mengeluarkan dokumen Guidance on Digital Identity (ID) yang berguna menunjukkan manfaat digital ID untuk meningkatkan keamanan, kerahasiaan, dan kemudahan mengidentifikasi nasabah dari jarak jauh. Digital ID juga dapat digunakan untuk meminimalisasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) yang diakibatkan pandemi Covid-19.  Ketiga, pentingnya organisasi nirlaba (nonprofit organization/NPO) untuk membantu menyalurkan obat-obatan dan menyediakan bantuan amal di seluruh dunia dalam menanggulangi Covid-19. FATF telah bekerja sama dengan NPO dalam menyempurnakan standar untuk memastikan agar transaksi yang dilakukan melalui NPO tidak melanggar hukum (sah), transparan, dan dana yang diberikan sampai kepada penerima.  "FATF mendorong negara-negara untuk bekerja sama hanya dengan NPO yang telah teruji kredibel dan transparan," ucapnya.  Keempat, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Lembaga Intelijen Keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU), dan aparat penegak hukum, serta lembaga terkait lainnya diminta memberikan dukungan, arahan, dan bantuan kepada sektor swasta mengenai ketentuan program APU PPT saat krisis. Hal itu dapat memberikan jaminan kepada PJK dan pelaku bisnis lainnya bahwa pihak berwenang akan segera mengambil tindakan cepat jika terjadi kecurangan terkait penanganan Covid-19.  "Di tingkat internasional, FATF, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa berkoordinasi untuk mengurangi dampak krisis Covid-19, termasuk melalui bagaimana penerapan program APU PPT yang sesuai," imbuhnya.  Terakhir, FATF saat ini sedang mempersiapkan pedoman program APU PPT untuk mendukung dunia yang sedang berupaya menanggulangi krisis dan dampak Covid-19. FATF mengharapkan PJK mengambil langkah dan tindakan untuk mengurangi penyebaran virus dan menanggulangi krisis dan dampak Covid-19 dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.  https://www.youtube.com/watch?v=Bh8FBpK-4iU

Bappebti Ingatkan Pedagang Derivatif Lihat Risiko Kejahatan Finansial

FATF

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#FATF

Berita Terkini

FATF Perkuat Peran Global dalam Memerangi Pencucian Uang

Presiden Jokowi Teken Keppres Keanggotaan Indonesia di FATF

RI Resmi jadi Anggota Penuh FATF, Menkeu: Persempit Celah Penghindaran Pajak, Pendanaan Terorisme, dan TPPU

Hanya RI yang Belum Gabung Pokja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang

Bappebti Ingatkan Pedagang Derivatif Lihat Risiko Kejahatan Finansial

Download Aplikasi JawaPos.com