<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-hukum-internasional-idul-fitri-momen-bertemu-keluarga_m_220387.jpeg" alt="Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama" width="100%">
<figcaption>Idul Fitri menjadi momen paling membahagiakan untuk Hikmahanto. Ia biasanya mengisi Idul Fitri dengan Salat Ied bersama, berdoa bersama, hingga makan dan berfoto bersama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal ke wilayah Israel pada Sabtu sampai Minggu (14/4) dini hari. Iran memiliki alasan menyerang Israel. Serangan tersebut sebagai balasan setelah Israel menyerang kantor Kedutaan Iran di Damaskus, Syria, beberapa waktu lalu. Iran mendasarkan diri pada hak untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Iran melancarkan serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu (13/4) yang berisiko memicu konflik regional yang melibatkan pasukan militer Amerika Serikat. Mengutip laman Aljazeera, serangan ini menandai pertama kalinya Iran melancarkan serangan militer langsung ke Israel. Di tengah aksi balasan Iran terhadap Israel, angkatan udara Yordania mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran yang melanggar wilayah udaranya yang menuju ke Israel. Hal ini dinilai oleh banyak pihak sebagai aksi yang kurang elok mengingat Yordania juga merupakan negara Muslim. Mengapa Yordania mencegat drone dan rudal yang mengarah ke Israel? Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai aksi tersebut mungkin didasari oleh perbedaan pandangan dengan Iran terkait Palestina. "Yordania mungkin berseberangan dengan Iran terkait Palestina," terang Hikmahanto melalui pesan singkatnya kepada JawaPos.com, Minggu (14/4). Dirinya melanjutkan, perbedaan sikap tersebut didasari pada Iran yang mendukung Hamas yang banyak bergerak di Gaza. Sementara, Yordania mendukung Fatah. "Kalau Iran kan mendukung Hamas yang banyak di Gaza. Sementara Yordania mendukung Fatah," jelas Hikmahanto. Diketahui, Hamas bukanlah satu-satunya faksi besar di Palestina. Hamas memiliki rival internal yang juga kuat yakni Fatah. Hikmahanto memaparkan, Fatah dan Yordania mendukung konsep 'Two States Solution'. Sebuah gagasan yang mendukung adanya negara Israel yang berdampingan dengan negara Palestina yang merdeka. "Tidak demikian dengan Hamas yang didukung Iran. Mereka tidak setuju ada negara Israel di atas tanah Palestina," ucap Hikmahanto.

Di tengah aksi balasan Iran terhadap Israel, angkatan udara Yordania mencegat dan menembak jatuh puluhan drone Iran yang melanggar wilayah.

Yordania Tembak Jatuh Puluhan Drone Iran yang Diluncurkan ke Israel, Begini Kata Pakar Hukum Internasional 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Bambang-4149762370.jpeg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur menyayangkan tudingan Direktur Center for Uyghur Studies (CUS) yang mendeskreditkan Hamas di Palestina. Efeknya, Hamas yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan Palestina dicap sebagai teroris oleh sebagian pihak yang tidak paham dan mengaitkannya dengan aksi bela palestina di Indonesia. Teranyar, Bitung Sulawesi Utara juga sempat bergejolak namun berakhir damai.&nbsp; "Saya pikir hal itu jangan dicampur aduk dan dirusak solidaritas kemanusiaan kita dengan sentimen soal Hamas,&rdquo; tegas Gus Fahrur kepada wartawan, Jumat (8/12/23). Gus Fahrur menjelaskan, pembelaan Hamas hanya sebagai kelompok teroris merupakan hal yang rumit. Komunitas internasional, yang diwakili oleh badan-badan internasional, memang berupaya mengobjektifikasi dan menguraikan definisi terorisme secara ketat, tapi klasifikasinya masih sumir. &ldquo;PBB beserta Uni Eropa, Amerika Serikat (AS), Kanada, Jepang, Australia, Paraguay, Organisasi Negara-Negara Amerika, dan Mesir memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris. Sementara, negara-negara lain seperti Swiss, Norwegia, Rusia, Brasil, Turki, dan Cina, tidak memasukkannya,&rdquo; terang Gus Fahrur.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013352525/israel-kembali-serang-gaza-menggunakan-pesawat-tempur-hamas-sebut-jenis-serangan-baru-tak-jadikan-musuh-menang">Israel Kembali Serang Gaza Menggunakan Pesawat Tempur, Hamas Sebut Jenis Serangan Baru Tak Jadikan Musuh Menang</a> Lebih lanjut, menurut Gus Fahrur, hal tersebut adalah persoalan lama antar mereka di Palestina yakni Hamas dan Fatah, dan memang ada perbedaan sikap yang semoga segera dapat bersatu untuk kemerdekaan Palestina.&nbsp; &ldquo;Namun terlepas dari kontroversi Hamas dan Fatah, penindasan Israel atas Palestina harus dihentikan, kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dilakukan,&rdquo; tegas Gus Fahrur.&nbsp; Gus Fahrur juga menegaskan, PBNU sudah sejak lama menyatakan sikap kepada Palestina adalah soal kemanusiaan. &ldquo;Kita fokus kepada tragedi kemanusiaan saja dan satu kata dengan pemerintah untuk menolak penjajahan Israel atas bangsa Palestina,&rdquo; katanya. Aksi bela Palestina di Indonesia masif digelar. Teranyar, MUI menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina sebesar Rp 25 miliar. Sebanyak Rp 2 miliar di antaranya dari galangan donasi dari aksi Bela Palestina di Monas Pada 5 November 2023.

"Namun terlepas dari soal Hamas dan Fatah, penindasan Israel atas Palestina harus dihentikan, itu kejahatan kemanusiaan," kata Gus Fahrur.

Ketua PBNU: Jangan Rusak Solidaritas Kemanusiaan Kita dengan Sentiman Soal Hamas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Jokowi-dan-PM-Palestina-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Jo ko Widodo (Jokowi) menyatakan, Pemerintah Indonesia siap untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi faksi-faksi yang ada dalam perjuangan pembebasan Palestina.  Presiden mengingatkan bahwa kesatuan menjadi aspek terpenting dalam upaya bangsa Indonesia merebut kemerdekaan.  "Oleh karena itu proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina," kata Jokowi dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/10) dikutip dari Antara.  Presiden juga menegaskan kembali dukungan Indonesia agar Palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).  Sikap tersebut, kata Kepala Negara, tidak lepas dari hubungan dekat RI-Palestina. Terlebih Palestina juga merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.  "Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa, dan tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil," ujar Jokowi.  Presiden Jokowi juga menyerukan agar mendorong dunia internasional terus mengalirkan dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina.  Meski menjadi salah satu peserta Konferensi Asia-Afrika (KAA) Tahun 1955, Palestina saat ini belum sepenuhnya merdeka, karena pendudukan Israel.  Secara bilateral, Palestina terus berupaya menggalang pengakuan dari berbagai negara dan hingga 14 September 2015 tercatat 163 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara.  Indonesia cukup konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong berdirinya negara Palestina di bawah prinsip two-state solution, termasuk dalam penyelenggaraan Peringatan 60 Tahun KAA pada April 2015.  PM Shtayyeh tiba di Istana Bogor bersama delegasi terbatas sekira pukul 10.30 WIB dan disambut Presiden Jokowi beserta delegasi yang terdiri atas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito, serta Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jaelani.  Selepas perkenalan delegasi masing-masing Presiden Jokowi mengajak PM Shtayyeh berfoto bersama dan menandatangani buku tamu kenegaraan di Ruang Teratai, sebelum melakukan penanaman bersama pohon Meranti Bunga di halaman samping Istana Bogor dilanjutkan pertemuan bilateral yang melibatkan delegasi kedua negara.

Indonesia Siap Fasilitasi Rekonsiliasi Berbagai Faksi di Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/hamas-fatah-rekonsiliasi-lebur-pemerintahan-di-gaza-dan-tepi-barat_m_162491.jpeg" alt="ABAR GEMBIRA: Warga Gaza merayakan kesepakatan yang berhasil dicapai dua partai terbesar, yakni Hamas dan Fatah, demi terwujudnya negara Palestina merdeka." width="100%">
<figcaption>ABAR GEMBIRA: Warga Gaza merayakan kesepakatan yang berhasil dicapai dua partai terbesar, yakni Hamas dan Fatah, demi terwujudnya negara Palestina merdeka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perseteruan Hamas dan Fatah berakhir sudah. Setelah bernegosiasi sejak Selasa (10/10) di Kairo, Mesir, dua partai terbesar di Palestina itu menandatangani kesepakatan awal rekonsiliasi kemarin (12/10). Ada beberapa poin yang menjadi pokok kesepakatan. Yakni, perubahan manajemen penjagaan perbatasan dan mengintegrasikan para pegawai negeri di Gaza dengan Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Fatah.  &rdquo;Saya telah menerima detail laporan dari delegasi Fatah tentang hal apa yang disepakati dan saya menganggap itu sebagai kesepakatan final untuk mengakhiri perbedaan,&rdquo; ujar Presiden Palestina Mahmoud Abbas kemarin. Dia berencana berkunjung ke Jalur Gaza beberapa pekan ke depan. Jika terealisasi, itu menjadi kunjungannya yang pertama dalam satu dekade terakhir.  Delegasi PA Azzam Al Ahmad mengungkapkan bahwa Abbas memang menginginkan agar rekonsiliasi itu benar-benar berjalan dan menjadi akhir perseteruan kedua pihak. Dengan begitu, impian Palestina untuk mengakhiri penduduk Israel menjadi negara merdeka dan mengambil kembali Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara bisa tercapai.  Dalam konferensi pers kemarin, Azzam menyampaikan bahwa Hamas sepakat menyerahkan pengelolaan perlintasan perbatasan Rafah per 1 November mendatang kepada PA yang dipimpin Abbas. Rafah merupakan perlintasan satu-satunya di Gaza yang berbatasan langsung dengan Mesir. &rdquo;Pasukan kepresidenan akan disebar ke seluruh wilayah perbatasan,&rdquo; tuturnya.  Ada harapan besar jika pergantian pengelolaan itu akan meminimalkan, bahkan menghilangkan blokade yang kerap dilakukan Mesir. Bila lalu lintas di Rafah lancar, otomatis perekonomian di Gaza meningkat.  Kedua pihak juga setuju jika pemilu legislatif, presiden, dan dewan nasional akan digelar setahun setelah penandatanganan. Sebelum pemilu, Hamas dan Fatah membentuk pemerintahan sementara. Palestina menggelar pemilu legislatif kali terakhir pada 2006. Saat itu, Hamas menang. Pemilu tersebut berujung konflik antara Hamas dan Fatah yang akhirnya memicu perang sipil mulai Januari 2006&ndash;Mei 2007. Perang itu berakhir dengan perpecahan. Hamas memimpin di Gaza dan Fatah berkuasa di Tepi Barat.  Nah, dalam rekonsiliasi kali ini, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif Gaza ke pemerintahan yang baru per 1 Desember mendatang. Ada 40&ndash;50 ribu pegawai negeri sipil yang dipekerjakan Hamas di Gaza sejak 2007. Belum ada penjelasan detail apakah mereka akan tetap dipekerjakan atau diganti dengan armada yang baru.  Rencananya, PA menerjunkan 3 ribu pasukan keamanan Fatah untuk bergabung dengan pasukan kepolisian Gaza. Hamas selama ini memiliki 25 ribu pasukan dengan persenjataan lengkap. Mereka merupakan pasukan bersenjata paling kuat di Palestina dan tiga kali berperang dengan Israel sejak 2008.  Keberhasilan rekonsiliasi yang dijembatani Mesir itu merupakan kesuksesan yang luar biasa. Selama ini, beberapa negara berusaha menyatukan Hamas dan Fatah, tapi tak pernah berhasil. Di antaranya, Qatar, Turki, Swiss, dan Norwegia. Israel dan para pendonor yang selama ini membantu Palestina kini menunggu implementasi dari rekonsiliasi tersebut. Selama ini, Israel dan Amerika Serikat (AS) menganggap Hamas sebagai organisasi teroris, bukan partai politik. Negeri Paman Sam itu selama ini termasuk salah satu negara yang memberikan bantuan ke Palestina. (*)

Hamas-Fatah Rekonsiliasi, Lebur Pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat

fatah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fatah

Berita Terkini

Yordania Tembak Jatuh Puluhan Drone Iran yang Diluncurkan ke Israel, Begini Kata Pakar Hukum Internasional

Ketua PBNU: Jangan Rusak Solidaritas Kemanusiaan Kita dengan Sentiman Soal Hamas

Indonesia Siap Fasilitasi Rekonsiliasi Berbagai Faksi di Palestina

Hamas-Fatah Rekonsiliasi, Lebur Pemerintahan di Gaza dan Tepi Barat

Download Aplikasi JawaPos.com