<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/QaIiWGlusG7Hs2Ml55Z85x72uy13RffG57x7epNm-1656704819.jpg" alt="Warga perumahan Graha Bunder Asri minta developer segera menyerahkan&nbsp;Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Warga perumahan Graha Bunder Asri minta developer segera menyerahkan&nbsp;Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Warga perumahan Graha Bunder Asri (GBA) sudah tak bisa bersabar lagi. Sebab Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) belum juga diserahkan developer. Puluhan tahun mereka tak bisa merasakan pembangunan dari pemerintah. Tidak hanya itu, dari data blok plan perubahan ke lima, sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial warga banyak yang dihilangkan, seperti lahan untuk SMP, SMA, Puskesmas dan TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara). Lahan terbuka hijau juga berkurang drastis dari 21.952,4 meter persegi dipangkas menjadi hanya seluas 5.351,0 meter persegi. Pemangkasan lahan juga dilakukan di lahan makam dari sebelumnya 13.000 meter persegi menjadi hanya 1.070,0 meter persegi. Permasalahan juga terjadi, banyak lahan yang sudah beralih fungsi, seperti lahan fasum didirikan lembaga pendidikan SD yang dikelola swasta. Berdasar website yayasan Raudlatul Amin,&nbsp;pada 2008, PT Tulen Graha Amerta menawarkan tanah seluas 2.153 meter persegi di jalan Topaz VII no 31.&nbsp;Pada 16 Agustus 2008 disepakati mendirikan SD Irada. Saat dikonfirmasi, Kepala SD Irada Santi mengaku bahwa pihaknya tidak tahu apa-apa. Sebab hanya pelaksana. &ldquo;Saya tidak tahu apa-apa,&rdquo; ucap dia. Sementara itu, Owner PT Tulen Graha Amerta Yayuk mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan penjelasan terkait permasalahan di perumahan GBA. Termasuk lahan perumahan yang sudah berdiri SD swasta. &ldquo;Kami masih dalam taraf inventarisasi bersama dinas terkait. Jadi belum bisa memberikan penjelasan apa-apa,&rdquo; ucap Yayuk. Terpisah, Kepala Dinas CKPKP Gresik Ida Lailatus Sa'diyah menegaskan, PSU tidak boleh diperjualbelikan. Sebab developer wajib menyerahkan ke pemerintah untuk dikelola. &ldquo;Misal ada perubahan siteplan harus dirapatkan. Dan tidak boleh berkurang, tapi bisa diganti di tempat lain dengan ketentuan,&rdquo; terang Ida Lailatus Sa'diyah. Ida menyebut jika di lapangan sudah berdiri sekolah swasta perlu diperjelas. Apakah sewa atau beli lahan. Namun apapun itu developer tidak bisa lepas tangan dan harus memenuhi luasan PSU sesuai siteplan. &ldquo;Fasum fasos tidak bisa dibeli dan tidak boleh,&rdquo; tegas Ida Lailatus Sa'diyah. Sugeng Jayadi ketua Forum Warga Peduli Graha Bunder Asri meminta pengembang untuk kooperatif, sehingga hak-hak warga perumahan tidak tersandera. Sebab keresahan warga terkait PSU yang tak kunjung diserahkan ini sudah berlangsung menahun. "Perumahan ini sudah berdiri lebih dari 25 tahun. Selama itu pula, kami tidak pernah menikmati pembangunan dari pemerintah. Selama ini kami sendiri secara swadaya memperbaiki jalan, irigasi dan fasum kami, pengembang tidak pernah peduli," kata Sugeng. Sugeng menyebut plan pada lahan yang saat ini berdiri sekolah swasta itu sudah dirubah. &ldquo;Itu sejak awal fasumnya RW 06,&rdquo; imbuh dia. Dia berharap, tahapan penyerahan PSU ini akan secepatnya diselesaikan agar penantian warga selama puluhan tahun untuk bisa menikmati pembangunan dari pemerintah bisa terwujud. "Kami hanya ingin menuntut hak kami agar PSU segera diserahkan, karena selama ini kami sudah patuh membayar pajak, tapi tidak merasakan pembangunan di wilayah kami," tandas Sugeng.

Warga perumahan Graha Bunder Asri tak bisa bersabar lagi. Sebab Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum belum juga diserahkan developer

Fasum Diduga Dijual, Penawaran Lahan 2 Hektare oleh Developer Terjadi pada 2008

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anak-Anak-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Pada 2021 Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA Taman Puring, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021." width="100%">
<figcaption>14.517 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Pada 2021 Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA Taman Puring, Jakarta, Selasa (24/5/2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 14.517 kasus kekerasan anak terjadi sepanjang 2021.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penyerahan kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), dan Izin Penggunaan Pemanfaatan Ruang (IPPR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan, serah terima aset fasos/fasum ini merupakan yang ketiga kalinya pada 2024. Ia mengapresiasi para pengembang yang tidak menunda-nunda menyerahkan kewajiban.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengembang selaku pemegang SIPPT/IPPT/IPPR yang telah memenuhi kewajibannya dan tidak menunda dalam menyerahkan kewajiban," ujar Syaefuloh di Balaikota DKI Jakarta, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terdapat 17 aset fasos-fasum yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Aset tersebut terdiri dari total luas lahan sebesar 132.781 m&sup2; dan luas konstruksi 128.503 m&sup2;.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika ditotal, nilai aset tersebut mencapai Rp 2,9 triliun. Dengan rincian, Jakarta Pusat sebesar Rp 7,2 miliar, Jakarta Utara sebesar Rp 704,7 miliar dan Jakarta Barat sebesar Rp 526 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Jakarta Timur sebesar Rp 174,8 miliar dan Jakarta Selatan sebesar Rp 1,48 triliun. "Ketersediaan fasos-fasum ini merupakan hasil usaha bersama dalam memenuhi kewajiban untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Jakarta," kata Syaefuloh.</div>

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menuturkan, serah terima aset fasos/fasum ini merupakan yang ketiga kalinya pada 2024.

Pemprov DKI Terima 17 Aset Fasos-Fasom Senilai Rp2,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/properti-2.jpg" alt="Bangunan perumahan di wilayah Surabaya Timur dimana beberapa pengembang properti manfaatkan momen covid untuk berjualan. Senin 27 april 2020. foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Bangunan perumahan di wilayah Surabaya Timur dimana beberapa pengembang properti manfaatkan momen covid untuk berjualan. Senin 27 april 2020. foto Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dinas Peruma-han Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya bersiap memberikan sanksi kepada 73 pengembang yang melanggar aturan. Sebab, developer belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).  Sesuai dengan aturan, setiap pengembang wajib menye-rahkan PSU. Tahun ini pe-nyerahannya dipercepat. Tujuannya, pemkot bisa segera mengelola lahan tersebut menjadi fasum dan fasos untuk kepentingan masyarakat.  Pemkot kerap menemukan pengembang nakal yang enggan menyerahkan PSU kepada pemkot. Developer bahkan berani mengubah peruntukan lahan itu menjadi kavling-kavling baru.  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permu-kiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudradjad menyatakan, pengembang yang menolak menyerahkan PSU bisa dikenai sanksi administrasi. ”Sanksinya berupa penundaan perizinan. Kalau pengembang mengajukan izin baru, kami tahan dulu sampai PSU diserahkan,” tegasnya kemarin (23/2).  Hingga kini, sudah ada 13 pengembang yang mendapatkan sanksi tersebut. Developer terpaksa tidak bisa mengajukan proyek pembangunan hunian baru. ”Sanksi itu hilang bila pengembang sudah menye-rahkan PSU,” ujar Irvan.  DPRKPP bekerja sama dengan berbagai pihak agar penyerahan PSU bisa transparan dan sesuai dengan ketetapan hukum. Mulai KPK, kepolisian, hingga kejaksaan. ”Sebab, PSU bukan hanya untuk kepentingan pengembang, tapi juga untuk umum,” jelasnya.  Penundaan pemberian izin bukanlah sanksi terakhir bagi pengembang yang enggan menyerahkan PSU. Berdasar Perwali 14/2016, ada dua sanksi lain yang menanti developer. Yaitu, nama pengembang itu akan dipublikasikan ke media massa dan di-blacklist. ”Kami tagih dulu, kemudian teguran, lalu peringatan 1 sampai 3. Baru setelah itu penundaan perizinan, publikasi media massa, dan blacklist,” terangnya.  Perwali 14/2016 juga mengatur penyerahan PSU bagi pengem-bang yang sudah pailit. Menurut Irvan, perusahaan yang bangkrut tak lantas menghilang-kan kewajibannya menyerahkan PSU.  Pemkot bisa mendapatkan fasum dan fasos dengan putusan pengadilan. ”Kami terus upayakan agar penyerahan PSU ini bisa memenuhi target. Setidaknya tahun ini sebanyak 40 pengembang,” ungkap Irvan.  ---  PROGRES PENYERAHAN PSU <ul> 	<li>Total ada 244 developer permukiman di Surabaya.</li> 	<li>Sebanyak 161 di antaranya sudah menuntaskan penyerahan PSU-nya.</li> 	<li>Masih ada 73 pengembang yang belum menyerahkan PSU.</li> 	<li>Sebanyak 13 developer disanksi penundaan perizinan karena tidak mengindahkan peringatan penyerahan PSU.</li> 	<li>Tahun ini DPRKPP menargetkan 40 pengembang memproses penyerahan PSU.</li> </ul> Sumber: DPRKPP Surabaya

13 Pengembang Disanksi Penundaan Perizinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-31-at-13.42.38.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati saat menjaring reses di Bulak. Dimas Nur Apriyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati saat menjaring reses di Bulak. Dimas Nur Apriyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Surabaya mendorong agar Pemkot Surabaya segera menuntaskan PR terkait prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), yang belum diserahkan pengembang. Saat ini, ada puluhan PSU yang sedang proses penyerahan.  Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati mengatakan, ada 140 pengembang yang sudah berita acara serah terima (BAST) fisik hingga kini. Lalu, ada 34 pengembang sedang proses administrasi dan 66 pengembang sedang proses fisik.  ”Sehingga kalau ditotal 240 pengembang yang tercatat se-Surabaya  dalam proses penyerahan PSU,” kata Aning Rahmawati saat ditemui di sela-sela reses sidang keempat.  Sebetulnya, menurut politikus PKS itu, pemkot yang didampingi jajaran samping harus segera menyelesaikan serah terima PSU (fasilitas umum dan sosial) dari pengembang. Namun kenyataannya proses penyerahan tidak semudah yang diatur dalam perda PSU yang sangat detail dan ideal.  PSU diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Dalam perda tersebut, ada ketentuan kewajiban bagi pengembang untuk melakukan penyerahan administratif dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban penyediaan atau kompensasi berupa sarana pemakaman/tempat pemakaman.  ”Itu menjadi sulit ketika proses serah terima dilakukan berpuluh tahun dari penyelesaian pembangunan,” terang Aning.  Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu menilai, pada masa lalu, kinerja Pemkot Surabaya tidak bergegas untuk menindaklanjuti proses serah terima. Ada beragam faktor. Salah satunya karena beban APBD bakal terkuras. Karena semua PSU yang sudah diserahterimakan kepada Pemkot Surabaya, untuk pembangunan infrastruktur termasuk listrik PJU harus menjadi beban pemerintah.  ”Di raperda penyerahan PSU yang pansusnya ada di Komisi C, salah satu bahasannya akan mengevaluasi beban APBD akibat serah terima fasum fasos ini,” jelas Aning Rahmawati, alumnus ITS itu.  Di Perda 7/2010, pengembang wajib membangun atau mengembangkan makam di dalam atau di luar lokasi pembangunan perumahan. Total luasnya 2 persen dari keseluruhan luas lahan yang dimiliki pengembang.  Ada alternatif lain yang bisa ditempuh pengembang. Yaitu, memberikan uang kompensasi kepada pemkot. Senilai 2 persen (dua persen) dari luas lahan lalu dikalikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah di lokasi setempat untuk pembangunan dan pengembangan makam milik Pemkot Surabaya.

Baru Ratusan Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/jalan-surabaya.png" alt="FASILITAS UMUM: Warga melintas di jalan sebuah perumahan di Surabaya Timur. Pemkot menagih penyerahan PSU kepada pengembang. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FASILITAS UMUM: Warga melintas di jalan sebuah perumahan di Surabaya Timur. Pemkot menagih penyerahan PSU kepada pengembang. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga perumahan SDR di kawasan Surabaya Timur merasa keberatan dengan sejumlah pengeluaran ekstra yang dibebankan kepada penghuni. Salah satunya biaya penerangan jalan umum (PJU). Selama 2020–2021 tagihan dari PLN sampai Rp 60 juta. Itu belum termasuk biaya maintenance, penggantian lampu, hingga perbaikan kabel. Semua dikerjakan teknisi profesional karena area itu bertegangan tinggi. ’’Jadinya dibayar warga dengan iuran,’’ kata Ketua RT 08, RW 2, Ari Nursamsu kepada Jawa Pos kemarin (27/1). Sebetulnya, pihak pengembang siap mengganti uang warga dengan sistem reimburse. Namun, penggantian tersendat sejak pandemi 2020. Akibatnya, biaya PJU belum dibayarkan sampai sekarang. Padahal, warga perumahan juga membutuhkan dana untuk kebutuhan lainnya. ’’Makanya, warga mendesak diserahkan ke pemkot saja,’’ ujar Ari. Akses jalan lingkungan di perumahan SDR bagian dari prasarana-sarana utilitas umum (PSU). Berdasar regulasi, sarana itu seharusnya diserahkan ke pemkot melalui dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan (DPRKPP). DPRKPP akan mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan warga. Selain jalan, pengembang perumahan juga menyerahkan sejumlah PSU yang lain ke pemkot. Di antaranya, lapangan olahraga, masjid, hingga balai RT. Sebab, berdasar regulasi, jika penjualan sudah 80 persen, pengelolaan fasilitas umum harus diserahkan ke pemerintah. Persoalan serupa juga terjadi di perumahan DH di kawasan Surabaya Barat. Warga perumahan itu sudah 20 tahun menunggu pengembang menyerahkan PSU. ’’Kami minta jalan lingkungan diserahkan ke pemkot,’’ kata Ketua RT 4 Kelurahan Dukuh Pakis Toni Sutikno. Warga juga menuntut percepatan penyerahan berupa fasum dan fasos. Fasum dan fasos di perumahan tersebut berupa lahan seluas 1.600 meter persegi (m²). Warga berencana memanfaatkan lahan itu untuk berbagai keperluan. Yaitu, balai RT, taman bermain anak, dan fasilitas olahraga. ’’Kalau tidak cepat diserahkan, kami khawatir pengembang akan memanfaatkan lahan ini,’’ ujarnya. Sebetulnya, pengembang sudah menyerahkan ke DPRKPP. Tapi, sejauh ini belum dialihkan kepada warga karena terkendala kelengkapan administrasi. Kondisi di perumahan SDR dan DH hanya sebagian contoh dari ratusan pengembang yang belum menyerahkan PSU ke pemkot. Sekretaris DPRKPP Kota Surabaya Aly Murtadlo mengakui, masih banyak developer yang belum menyerahkan aset itu ke pemkot. ’’Kami akan tagih terus,’’ tegas Aly. Dia menjelaskan, penyerahan PSU menjadi kewajiban setiap pengembang. Itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan PSU. Juga diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyerahan PSU. ’’Padahal, ini kan fungsinya akan dikembalikan ke masyarakat lagi,’’ papar Aly. <h3>Minta Warga Ikut Awasi Pelimpahan lewat Aplikasi</h3> KEPALA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengakui, masih ada pengembang yang belum menyerahkan PSU. Pihaknya siap bekerja keras dengan menggencarkan sosialisasi. Pemkot mendorong developer untuk menyerahkan PSU-nya. ’’Karena ini kan kewajiban pengembang,’’ jelas Irvan. Sebetulnya, jumlah pengembang yang telah menyerahkan PSU terus bertambah. Sampai akhir 2022, total ada 127 developer dengan 244 perumahan yang sudah menyerahkan kewajibannya. Luas lahan yang diserahkan mencapai 2.035.861 meter persegi (m²). Adapun nilai perolehan aset Rp 3,3 triliun. Irvan memastikan PSU yang sudah diserahkan itu langsung dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Di antaranya, pembangunan drainase untuk pengendalian banjir di lingkungan sekitar. Saluran pun diintegrasikan dengan jaringan drainase primer milik pemkot. Di sisi lain, DPRKPP juga melakukan inovasi guna mempercepat penyerahan PSU. Namanya Sistem Informasi Prasarana Sarana Utilitas (Sipsu). Alamatnya melalui https://sipsu.dprkpp.web.id/. Link itu terintegrasi dengan aplikasi WargaKu. Dengan sistem informasi berbasis online itu, warga perumahan atau apartemen diharapkan bisa ikut memantau proses penyerahan PSU ke pemkot. ’’Di sini warga bisa mengecek penyerahan PSU se-Surabaya,’’ tegas mantan kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Surabaya itu. <h3>Perkuat Aturan, DPRD Revisi Perda</h3> UPAYA berlapis ditempuh untuk mengejar penyerahan PSU oleh pengembang. Selain aplikasi dari DPRKPP, DPRD juga memperkuat regulasi. Saat ini wakil rakyat sedang menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang PSU yang dibahas Komisi C DPRD Kota Surabaya. Raperda itu akan merevisi Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan PSU. Bukan hanya perumahan, developer bidang perdagangan dan industri juga harus menyerahkan PSU. ’’Akan diperluas. Bukan hanya PSU permukiman,’’ jelas Ketua Komisi C Baktiono. Dalam rencana regulasi yang baru, pengembang wajib menyerahkan PSU lebih dulu ke pemkot. Mereka harus menunjukkan denah dan layout. Mana kawasan yang akan dibangun perumahan serta di mana saja letak fasum dan fasos yang akan diterima warga. Dengan begitu, akan tertutup celah pengembang untuk memainkan PSU. ’’Kalau ternyata diubah, bisa disanksi,’’ tegasnya. Politikus PDIP itu menilai ada praktik yang tidak baik. Ada oknum pemkot yang sengaja meloloskan perizinan pengembang, padahal peta bidang terkait PSU belum jelas. Akibatnya, banyak aduan warga yang masuk ke dewan. Pemkot juga dirugikan karena PSU yang seharusnya diserahkan tidak diberikan ke pemerintah. KENDALA-KENDALA PENYERAHAN PSU - Kendala pengembang terkait alas hak, yaitu banyak SHGB yang mati. - Sertifikat belum dipecah antara kawasan perumahan dan fasum, fasos, serta PSU. Terus Kejar Penyerahan PSU - 127 developer dengan 244 perumahan sudah serahkan PSU. - 2.035.861 meter persegi total luas lahan. - Rp 3,3 triliun nilai perolehan aset. Kinerja 2022 - 30 lokasi PSU diserahkan. - 660.640 m² luas lahan. - Rp 1,9 triliun nilai aset. Keterangan: Tahun ini target penyerahan PSU di 35 lokasi Sumber: DPRKPP Kota Surabaya

Pemkot Surabaya Tagih Penyerahan Fasum-Fasos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PSU-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Belum seluruh pengembang hunian di Surabaya menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke pemkot. Sebab, ada banyak kendala yang harus dituntaskan pihak developer sebelum asetnya dialihkan.  Tahun ini Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya menargetkan, sebanyak 50 perumahan menyerahkan asetnya. Bentuknya beragam, mulai jalan hingga taman. Penyerahan itu penting karena aset tersebut bisa difungsikan lebih optimal menjadi fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).  Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad menyampaikan, total ada 154 PSU yang sudah dikelola pemkot. Luasnya 1,8 juta meter persegi. Jika dirupiahkan, nilainya Rp 2,1 triliun. ”Sementara sepanjang 2022 hingga Agustus ini, yang sudah masuk 14 PSU. Kita dorong terus pengembang agar segera menyerahkannya ke kami,” kata Irvan.  Dalam penyerahan PSU, pengembang kerap menghadapi beberapa persoalan. Misalnya, pelunasan pembayaran PBB. Itu adalah syarat administrasi yang harus dipenuhi developer.  Selain itu, sertifikat PSU masih menyatu dengan site plan induk sehingga harus dipisah terlebih dulu. ”Lalu, ada perbedaan antara kondisi di lapangan dengan site plan pengembang,” kata Irvan.  Ada juga PSU yang tumpang-tindih dengan aset pemkot. Persoalan lain, kondisi PSU yang tak terawat. Menurut Irvan, pengembang wajib merawat fasum-fasos sebelum menyerahkannya.  ”Kami berharap pengembang perumahan bisa memahami hal itu. Juga kooperatif dalam penyerahan PSU-nya,” kata mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya tersebut.  Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta ada semangat gotong royong dalam pengelolaan fasum dan fasos. Pemkot meminta warga, pengembang, serta sejumlah pihak ikut mengelola. ”Jangan berpikir bahwa setelah fasum diserahkan, semua bebannya diberikan ke pemkot. Tambah abot bebane pemkot,” ujarnya.  Sebelum PSU diserahkan, Eri meminta ada kesepakatan hitam di atas putih. Tujuannya, memastikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola fasum dan fasos.  Kejelasan itu dibutuhkan agar ke depan, tidak ada lagi persoalan fasum dan fasos yang tak terawat. ”Itu harus klir, jangan gara-gara nggak onok kesepakatan, wayahe banjir dan lainnya dikekno pemerintah kabeh,” kata pria 45 tahun itu.

Ada Kendala Pengembang Serahkan PSU ke Pemkot Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/MAKAM-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Keinginan warga Perumahan Makarya Binangun di Desa Janti, Kecamatan Waru, untuk memiliki kompleks pemakaman dekat kompleks, akhirnya direstui Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Rabu (8/9) bupati dan jajaran OPD terkait melakukan mediasi dengan warga sekitar. Hasilnya, makam tetap akan dibangun di lahan yang diperuntukkan fasilitas umum (fasum) perumahan tersebut.  Perumahan itu dibangun pada 1982. Namun, tidak ada fasilitas makam di sana. Warga yang meninggal dimakamkan di makam Desa Janti. Di dekat perumahan, ada lahan seluas 7.500 meter persegi. Sedianya, di lahan tersebut, bakal dibangun pertokoan, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau (RTH), sekolah, pasar, dan musala. Namun, karena tak juga digarap developer, warga menginginkan lahan itu dijadikan pemakaman.  Persyaratan untuk mendirikan makam pun dipenuhi warga. Bahkan, sekitar 600 warga sudah bertanda tangan untuk sepakat membangun makam di sana. Hanya, ada penolakan dari sejumlah warga. Alasannya, lahan tersebut harus tetap menjadi fasum. Karena itu, ketika ada warga Makarya Binangun yang meninggal dan dimakamkan di lahan tersebut, sempat ada pihak yang menolak hingga pemakaman perdana itu dijaga aparat.  Polemik itupun berakhir kemarin. Di hadapan bupati, warga yang berpolemik sudah sepakat. Lahan fasum untuk RTH itu akan dialihfungsikan menjadi makam warga. Namun, ukuran makam bakal dibahas lebih lanjut. ”Tidak perlu semuanya. Sekitar 2.000 meter saja sudah cukup,” kata Bambang Kusuma, panitia pembangunan Taman Pemakaman Umum (TPU) Makarya Binangun  Saat meninjau lokasi, Muhdlor memastikan satu makam di lahan tersebut tidak akan dibongkar. Site plan juga bakal diubah dari RTH menjadi tempat pemakaman agar tidak menyalahi aturan. Menurut Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Fasum, pemkab bisa mengambil alih fasum secara sepihak. ”Itu kalau kemudian tidak kunjung diserahkan, kalau terbengkalai,” jelas Gus Muhdlor, sapaannya.  Selama ini pengembang perumahan tersebut sudah tidak ada. ”Intinya, pemkab berkomitmen menangkap aspirasi ini. Yakni, terwujudnya makam di Makarya Binangun. Nanti kami eksekusikan agar tidak melanggar rambu-rambu. Yang penting, aspirasi terkait dengan kebutuhan makam terpenuhi,” jelas Muhdlor.  Bambang membenarkan, developer tidak lagi mengurusi perumahan tersebut. Sudah 30 tahun perumahan itu ditinggal developernya. Warga selalu swadaya untuk segala hal. Termasuk dalam rencana pembangunan makam, pembiayaan penerangan jalan, dan lainnya.  ”Di sini ada 817 KK dan lebih dari 1.200 jiwa,” ungkapnya. Dengan jumlah warga yang cukup banyak, fasilitas kompleks pemakaman tentu sangat dibutuhkan.

Sengketa Makam Perumahan, Tuntas setelah Bupati Turun Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68376_87555_Around-1-grafis-fasum-fasos.jpg" alt="Proses Penyerahan PSU" width="100%">
<figcaption>Proses Penyerahan PSU</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pelaksana&nbsp;Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Eri Cahyadi menyatakan ikut membahas sengketa di Semolowaru. Namun, menurut dia, permasalahan terletak di Badan Pertanahan Nasional (BPN). &rsquo;&rsquo;Mengapa BPN menerbitkan sertifikat nomor 542 yang sebelumnya di sini kok pindah sini?&rsquo;&rsquo; kata Eri menunjukkan denah perumahan. Eri mengungkapkan, permasalahan fasum-fasos yang melibatkan warga memang sering terjadi. Penyebabnya adalah pengembang lari setelah perumahannya laku. Jika sudah begitu, wargalah yang dirugikan. Sebab, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) tidak bisa diperbaiki. &rsquo;&rsquo;Bahkan, tak ada yang memperbaiki lampu penerangan jalan rusak,&rsquo;&rsquo; ujar pria kelahiran Surabaya, 27 Mei 1977, tersebut. Dia mengakui, masih sedikit pengembang yang menyerahkan fasum-fasos kepada pemkot. Hanya 88 di antara 371 perumahan di Surabaya yang sudah menyerahkannya. &rsquo;&rsquo;Pada zamanku ini, seluruh PSU tak minta semua,&rsquo;&rsquo; tegas alumnus ITS tersebut.&nbsp;Untuk mempercepat penyerahan, Eri mengelompokkan perumahan dalam enam kategori. Penggolongannya berdasar proses berita acara serah terima (BAST). Mulai admin proses, admin selesai, fisik proses, penyerahan warga, hingga fisik selesai. Menurut Eri, proses admin selesai menjadi kunci penyerahan. Pada proses tersebut, 70 persen PSU sudah dikerjakan pengembang. Artinya, mereka berkomitmen menyerahkannya kepada pemkot meski secara fisik belum diserahkan.&nbsp;Namun, ada juga BAST yang bermasalah. Permasalahan itu disebabkan adanya alas hak yang dobel atau pengembang sudah tidak ada. Jika demikian, DCKTR akan menyerahkan keputusan kepada penghuni perumahan. Penyerahan PSU harus disetujui minimal 2/3 dari total jumlah penghuni. Tetapi, sebelumnya ada pemanggilan pengembang. Bila pengembang tidak datang, akan ada peringatan, kemudian pemberitahuan di surat kabar. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan pengembang tidak merespons, DCKTR bakal mem-blacklist pengembang tersebut. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah di-blacklist, baru keputusannya diserahkan kepada warga,&rsquo;&rsquo; jelas ayah tiga anak tersebut.&nbsp;Permasalahan juga muncul karena rancunya kepastian peruntukan fasum-fasos. Sebelum 2007, fasum-fasos meliputi taman, jalan kantor, hotel, tempat ibadah, hingga sekolah. Namun, Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Surabaya menegaskan kembali pembagian peruntukan. Hotel, kantor, tempat ibadah, dan sekolah, tidak lagi masuk fasum-fasos. Melainkan kawasan perdagangan dan jasa (perjas). &rsquo;&rsquo;Kalau sekolah dan tempat ibadah dihitung, bisa-bisa sampai 70 persen fasum-fasosnya. Tidak mungkin. Makanya, itu masuk perjas,&rsquo;&rsquo; terang finalis Cak dan Ning Surabaya 1997 tersebut. (sal/c14/oni/sep/JPG)

Fasum-Fasos Picu Polemik, DCKTR Tagih Seluruh Pengembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68370_87549_Around-2-fasum-fasos.jpg" alt="JADI SENGKETA: Ketua RW XI Perum Semolowaru Indah Sutrisno menunjukkan fasum dan fasos yang dipagari." width="100%">
<figcaption>JADI SENGKETA: Ketua RW XI Perum Semolowaru Indah Sutrisno menunjukkan fasum dan fasos yang dipagari.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hampir 30 tahun sejak dibangun, Perumahan Griya Kebraon Asri di Kecamatan Karang Pilang tidak pernah menerima bantuan pembangunan dari pemkot. Penyebabnya, penyerahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) belum tuntas. Kini tanah-tanah calon fasum ditumbuhi bangunan dan PKL yang bisa memicu sengketa kapan saja. Untuk membangun musala saja, warga Griya Kebraon Asri masih bingung. Meski sudah jelas tanah yang akan dipakai merupakan fasum dan fasos dalam site plan, pengembang Perumahan Griya Kebraon Asri, PT Kartika Kusuma Internusa (KKI), tidak berani memberikan lampu hijau. Gara-garanya, perusahaan sudah menyerahkan fasum dan fasos ke pemkot bertahun-tahun lalu. &nbsp;Warga yang terdiri atas unsur RW dan LKMK,&nbsp;Kamis (1/12)&nbsp;bertemu dengan lurah dan pengembang untuk membicarakan hal tersebut. &rsquo;&rsquo;Fasum sudah kami serahkan ke pemkot. Jadi, saya tidak berani mendukung ataupun melarang,&rsquo;&rsquo; kata Jamheru, direktur utama PT KKI. Dia menuturkan, penyerahan ke pemkot dilakukan pada 2012. Namun, hingga kini berita acara serah terima belum turun. Hal itu membuat pengembang tidak berani memutuskan apa pun mengenai fasum dan fasos di perumahan tersebut. &rsquo;&rsquo;Apa itu kewenangan pemkot atau kami, saya tidak tahu,&rsquo;&rsquo; katanya. Padahal, menurut Jamheru, pengembang sudah memenuhi semua persyaratan penyerahan fasum dan fasos itu. Termasuk persentase luas area maupun persyaratan lain. &rsquo;&rsquo;Saya juga tidak tahu kenapa tidak turun-turun,&rsquo;&rsquo; tuturnya.&nbsp;Tidak jelasnya lahan fasum-fasos tidak hanya dialami persil calon musala. Ada 3 hektare lebih lahan untuk fasum dan fasos yang tidak bisa dimanfaatkan warga. Terlalu lama menganggur, lambat laun tanah-tanah tersebut ditumbuhi PKL dan bangunan liar. Hal itu ditengarai Lurah Kebraon Asim sebagai salah satu penyebab tidak segera turunnya surat serah terima dari pemkot. &rsquo;&rsquo;Mungkin pemkot maunya diserahkan dalam keadaan tanah siap pakai. Tapi kenyataannya, banyak bangunan dan PKL,&rsquo;&rsquo; ujar Asim. Mantan lurah Manukan itu tidak bisa berbuat banyak. Selain tidak punya pasukan, dia tidak punya dasar hukum untuk melakukan penertiban karena ketidakjelasan status tanah tersebut. Namun, kata Asim, tidak semua bantuan untuk Kebraon Asri mampet. Beberapa usulan pembangunan hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kelurahan direspons cepat oleh pemkot. Salah satunya, pembangunan boezem di dekat kantor kelurahan, saluran, dan PJU. &rsquo;&rsquo;Boezem memang penting untuk menanggulangi banjir,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Lain lagi masalah fasum-fasos di Semolowaru. Warga Semolowaru Indah II harus gigit jari karena fasum dan fasos milik mereka kini ditutup pagar beton. Seseorang yang mengaku memiliki lahan tersebut menutup semua akses warga. Padahal, warga sudah mengeluarkan duit ratusan juta rupiah untuk menyulap lahan yang berupa rawa menjadi sentra pengolahan sampah, musala, lapangan basket, dan futsal. Ketua RW IX Semolowaru Indah Sutrisno mengatakan bahwa dulu ada beberapa blok Perumahan Semolowaru Indah II yang tidak terbangun karena pengembang keburu pailit. &rsquo;&rsquo;Warga kemudian berinisiatif untuk memanfaatkan lahan itu sambil diajukan sebagai aset negara,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Masalah muncul pada 1991. Seseorang bernama Abdul Fattah mengaku memiliki tanah tersebut. Sengketa antara Abdul Fattah dan warga berlangsung bertahun-tahun. Pada 2007 BPN menyatakan siap menjadikan tanah itu sebagai aset negara. &rsquo;&rsquo;Petugas BPN sendiri yang bilang begitu, saya punya buktinya,&rsquo;&rsquo; kata Sutrisno. Karena terus-menerus menjadi sengketa, pada 2012 tanah tersebut dinyatakan sebagai status quo. Kesepakatan itu diputuskan pemkot dan DPRD Surabaya karena Abdul Fattah meninggal dunia. Warga pun masih terus memanfaatkannya. Sutrisno menuturkan, akhir November lalu ada sekelompok orang yang mengaku membeli tanah itu dari Abdul Fattah. Mereka lalu memagari tanah tersebut begitu saja. Mulai lapangan basket, futsal, hingga lahan parkir. Sutrisno yakin dan memiliki bukti-bukti bahwa klaim kepemilikan atas tanah tersebut tidak benar. &rsquo;&rsquo;Saya menyesalkan pemerintah kok sepertinya melakukan pembiaran terhadap sengketa,&rsquo;&rsquo; tuturnya. (tau/c7/oni/sep/JPG)

Fasum-Fasos Picu Polemik, Warga Berharap Pemkot Turun Tangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#fasos

Berita Terkini